Peraturan Pemerintah

ANGKUTAN DI PERAIRAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (PP) NOMOR 82 TAHUN 1999 (82/1999)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (PP)
NOMOR 82 TAHUN 1999 (82/1999)
TENTANG
ANGKUTAN DI PERAIRAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa angkutan di perairan selain mempunyai peranan yang strategis
dalam memantapankan perwujudan wawasan nusantara,
memperkukuh ketahanan nasional dan mempererat hubungan antara
bangsa dalam usaha mencapai tujuan nasional, juga sebagai kegiatan
usaha mencapai tujuan nasional, juga sebagai kegiatan usaha yang
dapat meningkatkan ekonomi negara;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, dan sebagai
pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tetang
Pelayaran, dipandang perlu mengatur lebih lanjut ketentuan
mengenai angkutan di perairan dengan Peraturan Pemerintah;
Mengingat 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan “United
Nations Convention on the Law of the Sea, 1982” (Konvensi
Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, 1982) (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3319);
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 1992,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3379);
4. Undang- …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 2 –
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
(Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3647).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG ANGKUTAN DI
PERAIRAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Angkutan di perairan adalah angkutan yang meliputi angkutan laut,
angkutan sungai dan danau, dan angkutan penyebarangan;
2. Angkutan laut adalah setiap kegiatan angkutan dengan menggunakan
kapal untuk mengangkut penumpang, barang dan/atau hewan dalam
satu perjalanan atau lebih dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain,
yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut;
3. Angkutan laut dalam negeri adalah kegiatan angkutan laut yang
dilakukan di wilayah perairan laut Indonesia yang
diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut;
4. Angkutan laut luar negeri adalah kegiatan angkutan laut dari
pelabuhan Indonesia ke pelabuhan luar negeri atau dari pelabuhan
luar negeri ke pelabuhan Indonesia yang diselenggarakan oleh
perusahaan angkutan laut;
5. Angkutan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 3 –
5. Angkutan laut khusus adalah kegiatan angkutan laut yang dilakukan
khusus untuk melayani kepentingan sendiri dalam menunjang usaha
pokoknya serta tidak melayani pihak lain;
6. Pelayaran rakyat adalah kegiatan angkutan laut yang ditujukan untuk
mengangkut barang dan/atau hewan dengan menggunakan kapal
layar, kapal layar motor tradisional dan kapal motor dengan ukuran
tertentu;
7. Angkutan sungai dan danau adalah kegiatan angkutan dengan
menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa,
anjir, kanal dan terusan untuk mengangkut penumpang, barang
dan/atau hewan yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan
sungai dan danau;
8. Angkutan sungai dan danau khusus adalah kegiatan angkutan sungai
dan danau yang dilakukan untuk melayani kepentingan sendiri dan
menunjang usaha pokoknya serta tidak melayani pihak lain;
9. Angkutan penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai
jembatan bergerak yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan
jalur kereta api yang terputus karena adanya perairan, untuk
mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya;
10. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang
digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga mesin, atau ditunda,
termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di
bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang
tidak berpindah-pindah;
11. Kapal berbendera Indonesia adalah kapal yang memiliki kebangsaan
Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
12. Jaringan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 4 –
12. Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi
satu kesatuan pelayanan angkutan penumpang, barang dan/atau
hewan dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya;
13. Trayek tetap dan teratur atau liner adalah pelayanan angkutan yang
dilakukan secara tetap dan teratur dengan berjadwal dan
menyebutkan pelabuhan singgah;
14. Trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper adalah pelayanan
angkutan yang dilakukan secara tidak tetap dan tidak teratur;
15. Usaha penunjang angkutan laut adalah kegiatan usaha yang bersifat
menunjang kelancaran proses kegiatan angkutan laut;
16. Usaha bongkar muat barang adalah kegiatan usaha yang bergerak
dalam bidang bongkar muat barang dan/atau hewan dari dan ke
kapal;
17. Usaha jasa pengurusan transportasi (freight forwarding) adalah
kegiatan usaha yang ditujukan untuk semua kegiatan yang diperlukan
bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang dan/atau
hewan melalui angkutan darat, laut dan/atau udara;
18. Usaha ekspedisi muatan kapal laut adalah kegiatan usaha mengurus
dokumen dan melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan
penerimaan dan penyerahan muatan yang diangkut melalui laut;
19. Usaha angkutan di perairan pelabuhan adalah kegiatan usaha untuk
memindahkan penumpang, barang dan/atau hewan dari dermaga ke
kapal atau sebaliknya dan dari kapal ke kapal, di perairan pelabuhan;
20. Usaha penyewaaan peralatan angkutan laut/alat apung adalah
kegiatan usaha untuk menyediakan dan menyewakan peralatan
penunjang angkutan laut dan/atau alat-alat apung untuk pelayanan
kapal;
21. Usaha …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 5 –
21. Usaha tally adalah kegiatan usaha jasa menghitung, mengukur,
menimbang dan membuat catatan mengenai muatan-muatan untuk
kepentingan pemilik muatan dan pengangkut;
22. Usaha depo peti kemas adalah kegiatan usaha yang meliputi
penyimpanan, penumpukan, membersihkan dan memperbaiki peti
kemas serta kegiatan lain yang berkaitan dengan pengurusan peti
kemas;
23. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang
pelayaran.
BAB II
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN LAUT
DI PERAIRAN
Bagian Pertama
Jasa Kegiatan Angkutan di Perairan
Pasal 2
Kegiatan angkutan di perairan terdiri dari:
a. angkutan laut;
b. pelayaran rakyat;
c. angkutan sungai dan danau;
d. angkutan penyeberangan;
e. angkutan perintis di perairan.
Bagian …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 6 –
Bagian Kedua
Angkutan Laut
Paragraf 1
Angkutan Laut Dalam Negeri
Pasal 3
(1) Penyelenggaraan angkutan laut dalam negeri dilakukan:
a. oleh perusahaan angkutan laut nasional;
b. dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia;
c. untuk menghubungkan pelabuhan laut antar pulau atau angkutan
laut lepas pantai di wilayah perairan Indonesia.
(2) Penyelenggaraan angkutan laut dalam negeri sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan turun naik
penumpang/hewan dan bongkar muat barang dari dan ke kapal.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan angkutan laut
dalam negeri dan kegiatan bongkar muat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 4
(1) Dalam hal kurangnya jumlah dan kapasitas ruang kapal berbendera
Indonesia, dalam jangka waktu tertentu penyelenggaraan angkutan
laut dalam negeri dapat menggunakan kapal asing yang laik laut dan
dioperasikan secara nyata oleh perusahaan angkutan laut nasional
dan/atau perusahaan angkutan laut khusus.
(2) untuk …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 7 –
(2) untuk mengetahui kekurangan jumlah dan kapasitas ruang kapal
berbendera Indonesia, sebagaimana dimanksud pada ayat (1),
menteri melakukan pemantuauan dan evaluasi terhadap pergerakan
kapal dan muatan dengan mengikutsertakan para asosiasi pemilik
kapal dan asosiasi pemilik muatan.
(3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan dengan memperhatikan:
a. kebutuhan ruang kapal bagi angkutan laut dalam negeri;
b. kemampuan perusahaan angkutan laut nasional dan perusahaan
angkutan laut khusus;
c. pengembangan armada nasional.
(4) Penggunaan kapal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi persyaratan:
a. memiliki perjanjian sewa/charter kapal;
b. kapal dikelaskan pada badan klasifikasi yang diakui Pemerintah.
(5) Penggunaan kapal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dilaporkan kepada Menteri sebelum dioperasikan oleh perusahaan
angkutan laut nasional atau perusahaan angkutan laut khusus.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan kapal asing,
persyaratan dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 5
(1) Penyelenggaraan kegiatan angkutan laut khusus dilakukan:
a. untuk melayani kepentingan sendiri dalam menunjang kegiatan
usaha pokoknya;
b. tidak …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 8 –
b. tidak untuk melayani kepentingan pihak lain; dan
c. tidak mengangkut barang-barang umum (general cargo).
(2) Dalam keadaan tertentu, untuk kepentingan umum, Menteri dapat
memberi izin penyelenggaraan kegiatan angkutan laut khusus untuk
melayani kepentingan pihak lain.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan angkutan laut
khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Keputusan Menteri.
Paragraf 2
Angkutan Laut Luar Negeri
Pasal 6
(1) Penyelenggaraan angkutan laut luar negeri dilakukan:
a. oleh perusahaan angkutan laut nasional dan perusahaan angkutan
laut asing;
b. dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia dan kapal
berbendera asing;
c. dari pelabuhan Indonesia yang terbuka untuk perdagangan luar
negeri ke pelabuhan luar negeri atau dari pelabuhan luar negeri
ke pelabuhan Indonesia yang terbuka untuk perdagangan luar
negeri;
d. tidak melakukan kegiatan angkutan laut antar pulau;
(2) Perusahaan angkutan laut nasional yang menyelenggarakan angkutan
laut luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
melakukan kegiatan turun naik penumpang/hewan dan bongkar muat
barang dari dan ke kapal.
(3) Ketentuan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 9 –
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan angkutan laut luar
negeri dan kegiatan bongkar muat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 7
(1) Kapal yang melaksanakan angkutan laut luar negeri dengan trayek
tetap dan teratur serta trayek tidak tetap dan tidak teratur hanya dapat
melakukan kegiatan di pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan
luar negeri.
(2) Kegiatan bongkar muat barangbarang tertentu untuk tujuan
ekspor/impor yang dilakukan di pelabuhan yang belum terbuka bagi
perdagangan luar negeri, dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
a. kapal yang akan membongkar barang impor atau kapal yang
sudah memuat barang ekspor wajib menyinggahi pelabuhan
terdekat yang terdekat yang terbuka bagi perdagangan luar negeri
untuk melapor (chek point), atau
b. perusahaan angkutan laut mendatangkan petugas Bea dan Cukai,
Imigrasi dan Karantina ke pelabuhan tempat kapal melakukan
kegiatan bongkar muat.
Pasal 8
(1) Perusahaan angkutan laut nasional atau Badan Hukum Indonesia
atau Warga Negara Indonesia dapat melakukan kegiatan kerjasama
dengan perusahaan angkutan laut asing atau Badan Hukum Asing
atau warga negara asing dalam bentuk usaha patungan (joint venture)
dengan membentuk perusahaan angkutan laut nasional.
(2) Perusahaan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 10 –
(2) Perusahaan angkutan laut sebagaiman dimaksud pada ayat (1) wajib
memiliki kapal berbendera Indonesia yang laik laut
sekurang-kurangnya 1 (satu) unit dengan ukuran GT 5000 (lima
ribu).
(3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
memperhatikan:
a. peningkatan kualitas sumber daya manusia;
b. peningkatan kualitas pelayanan;
c. penguasaan informasi angkutan.
Pasal 9
(1) Perusahaan angkutan laut asing yang kapalnya melakukan kegiatan
angkutan laut ke dan dari pelabuhan Indonesia yang terbuka untuk
perdagangan luar negeri wajib menunjuk perusahaan angkutan laut
nasional yang memenuhi persyaratan yang ditentukan sebagai agen
umum.
(2) PPerusahaan angkutan luat nasional yang dapat ditunjuk sebagai
agen umum sebgaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki
kapal berbendera Indonesia yang laik laut dengan ukuran
sekurang-kurangnya GT 5000 (lima ribu).
(3) Kegiatan agen umum untuk kapal-kapal angkutan laut lintas-batas
dapat dikecualikan dari ketentuan yang diatur pada ayat (2).
(4) Kegiatan agen umum bagi kapal yang digunakan untuk angkutan laut
khusus dapat dilakukan oleh penyelenggara kegiatan angkutan laut
khusus yang sesuai dengan bidang usaha pokoknya.
(5) Agen …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 11 –
(5) Agen umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan
kegiatan mengurus kepentingan kapal yang diageninya selama
berada di Indonesia.
(6) Agen umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak
diperkenankan menggunakan ruangan kapal yang diageninyaa, baik
secara sebagian maupun keseluruhan, untuk kepentingan angkutan
laut dalam negeri.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan perusahaan angkutan
laut nasional sebagai agen umum, kegiatan agen umum angkutan lalu
lintas-batas, kegiatan agen umum bagi kapal yang digunakan untuk
angkutan laut khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3),
ayat (4) dan ayat (6) diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 10
(1) Perusahaan angkutan laut asing yang menyelenggarakan angkutan
laut ke atau dari pelabuhan Indonesia yang terbuka untuk
perdagangan luar negeri secara berkesinambungan dapat menunjuk
perwakilan di Indonesia dengan memenuhi persyaratan yang
ditentukan.
(2) Perwakilan perusahaan angkutan laut asing sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hanya melakukan kegiatan pengurusan administrasi
sebagai wakil dari pemilik kapal di luar negeri.
(3) Perwakilan perusahaan angkutan laut asing sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilarang melakukan kegiatan keagenan.
(4) Ketentuan …
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan perwakilan perusahaan
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 12 –
angkutan laut asing sebagaimana dimaksud pada ayat asing
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Keputusan
Menteri.
Pasal 11
Kapal angkut laut lintas batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(3) adalah kapal dengan ukuran setinggi-tingginya GT 175 yang
melayani trayek lintas batas antar negara dengan jarak tidak lebih dari
150 mil laut.
Bagian Ketiga
Pelayaran Rakyat
Pasal 12
(1) Perusahaan pelayaran rakyat melakukan kegiatan angkutan laut di
wilayah perairan Indonesia.
(2) Penyelenggaraan pelayaran rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan:
a. oleh perusahaan pelayaran rakyat;
b. dengan menggunakan kapal layar, kapal layar motor tradisional
dan kapal motor dengan ukuran tertentu.
(3) Penyelenggaraan pelayaran rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) termasuk di dalamnya kegiatan bongkar muat serta kegiatan
ekspedisi muatan kapal laut.
(4) Ketentuan …
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pelayaran rakyat
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 13 –
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan
Keputusan Menteri.
Pasal 13
(1) Menteri melakukan pembinaan untuk pengembangan pelayaran
rakyat.
(2) Pengembangan pelayaran rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat
dilakukan melalui:
a. peningkatan keterampilan bagi pengusaha dan awak kapal di
bidang manajemen, permesinan, operator radio dan pengetahuan
kepelautan;
b. standardisasi bentuk, konstruksi dan tipe kapal; atau
c. pemberian kemudahan dalam pendirian usaha dan operasional
serta keringan tarif jasa kepelebuhanan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan
pelayaran rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
diatur dengan Keputusan Menteri.
Bagian Keempat
Angkutan Sungai dan Danau
Pasal 14
(1) Penyelenggaraan angkutan sungai dan danau dilakukan:
a. oleh perusahaan angkutan sungai dan danau;
b. dengan …
b. dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 14 –
memenuhi persyaratan kelaikan dan diperuntukkan bagi angkutan
sungai dan danau; dan
c. di wilayah operasi perairan daratan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan angkutan sungai
dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Keputusan Menteri.
Pasal 15
(1) Penyelenggaraan kegiatan angkutan sungai dan danau khusus
dilakukan:
a. untuk melayani kepentingan sendiri dalam menunjang usaha
pokoknya;
b. tidak untuk melayani kepentingan pihak lain; dan/atau
c. tidak mengangkut barang-barang umum (general cargo).
(2) Dalam keadaan tertentu untuk kepentingan umum, Menteri dapat
memberi izin penyelenggaraan kegiatan angkutan sungai dan danau
khusus untuk melayani kepentingan pihak lain.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan angkutan sungai
dan danau khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Keputusan Menteri.
Bagian Kelima
Angkutan Penyeberangan
Pasal 16
(1) Penyelenggaraan angkutan penyeberangan dilakukan:
a. oleh …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 15 –
a. oleh perusahaan angkutan penyeberangan;
b. dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang
memenuhi persyaratan kelaikan dan diperuntukkan bagi angkutan
penyeberangan;
c. dalam jadwal yang tetap dan teratur;
d. untuk melayani lintas penyeberangan yang ditetapkan oleh
Menteri.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan angkutan
penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Keputusan Menteri.
Bagian Keenam
Angkutan Perintis
Pasal 17
(1) Angkutan perintis di perarian meliputi:
a. angkutan laut perintis;
b. angkutan sungai dan danau perintis;
c. angkutan penyeberangan perintis.
(2) Penyelenggaraan angkutan laut perintis dilakukan untuk:
a. menghubungkan daerah-daerah terpencil dan/atau belum
berkembang;
b. menghubungkan daerah yang modal transportasi lainnya belum
memadai;
c. menghubungkan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 16 –
c. menghubungkan daerah yang secara komersial belum
menguntungkan untuk dilayani oleh penyelenggara angkutan laut.
(3) Kriteria daerah terpencil dan/atau belum berkembang sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. daerah yang belum dilayani oleh perusahaan angkutan di perairan
yang beroperasi secara tetap dan teratur; atau
b. daerah tersebut secara komersial belum menguntungkan untuk
pelayanan angkutan; atau
c. daerah yang tingkat pendapatan perkapita sangat rendah.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan perintis di perairan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan
Menteri.
Pasal 18
(1) Penyelenggaraan angkutan perintis di perairan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 dilakukakan oleh Pemerintah.
(2) Dalam menyelenggarakan angkutan perintis di perairan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menunjuk perusahaan
angkutan laut nasional, perusahaan angkutan sungai dan danau serta
perusahaan angkutan penyeberangan.
(3) Dalam penyelenggaraan angkutan perintis di perairan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pemerintah memberikan kompensasi/subsidi
terhadap biaya pengoperasian kapal angkut perintis.
(4) Besarnya kompensasi/subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
adalah selisih biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan angkutan
dengna pendapatan/penghasilan dari pengoperasian angkutan perintis
tersebut.
(5) Ketentuan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 17 –
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan angkutan perintis
di perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat
(3) diatur dengan Keputusan Menteri.
BAB III
PENGUSAHAAN ANGKUTAN
DI PERAIRAN
Bagian Pertama
Pengusaha Angkutan Laut
Pasal 19
(1) Usaha angkutan laut dilakukan oleh Badan Hukum Indonesia
berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara, Badan
Usaha Milik Daerah atau Koperasi, yang didirikan khusus untuk
usaha itu.
(2) Untuk dapat melakukan kegiatan usaha angkutan laut sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki izin usaha.
(3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan selama
perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan
usahanya.
Pasal 20
(1) Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19 ayat (2), harus dipenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. memiliki …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 18 –
a. memiliki kapal berbendera Indonesia yang laik laut dengan
ukuran GT 175 (seratus tujuh puluh lima);
b. memiliki tenaga ahli sesuai dengan bidangnya;
c. memiliki Akte Pendirian Perusahaan bagi pemohon berbentuk
Badan Hukum Indonesia yang mengajukan permohonan izin
usaha angkutan laut;
d. memiliki surat keterangan domisili perusahaan; dan
e. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
(2) Untuk memperoleh izin usaha perusahaan patungan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), berlaku juga ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir b, c, d dan e.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk memperoleh izin
usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Keputusan
Menteri.
Pasal 21
(1) Permohon izin usaha angkutan laut sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 ayat (1), diajukan kepada Menteri.
(2) Izin usaha angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan oleh Menteri, setelah memenuhi semua persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
(3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), diberikan dalam jangka waktu 14 (empat
belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
(4) Penolakan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 19 –
(4) Penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan, persetujuan,
penolakan izin usaha angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 22
Usaha angkutan laut yang telah mendapat izin usaha wajib untuk:
a. memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin usaha
angkutan laut;
b. melakukan kegiatan operasional secara nyata dan terus menerus
selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah izin usaha diterbitkan;
c. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan
peraturan perundang-undangan lainnya;
d. menyediakan fasilitas untuk angkutan pos;
e. melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun kepada pemberi izin; dan
f. melaporkan apabila terjadi perubahan penanggungjawab atau
pemilik perusahaan, domisili perusahaan dan pemilikan kapal.
Bagian Kedua
Pengusahaan Pelayaran Rakyat
Pasal 23
(1) Usaha pelayaran rakyat, dilakukan oleh Warga Negara Indonesia,
Badan Hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas atau
Koperasi, yang didirikan khusus untuk usaha itu.
(2) Untuk …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 20 –
(2) Untuk dapat melakukan kegiatan usaha pelayaran rakyat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki izin usaha.
(3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan selama
perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan
usahanya.
Pasal 24
(1) Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal
23 ayat (2), harus dipenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) unit kapal layar motor atau
kapal motor berbendera Indonesia yang laik laut berukuran
sekurang-kurangnya GT 7 (tujuh);
b. memiliki tenaga ahli sesuai dengan bidangnya;
c. memiliki Akte Pendirian Perusahaan bagi pemohon berbentuk
badan hukum Indonesia atau Kartu Tanda Penduduk bagi Warga
Negara Indonesia perorangan yang mengajukan permohonan izin
usaha perusahaan pelayaran rakyat;
d. memiliki surat keterangan domisili perusahaan; dan
e. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk memperoleh izin
usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Keputusan
Menteri.
Pasal 25 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 21 –
Pasal 25
(1) Permohonan izin usaha perusahaan pelayaran rakyat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), diajukan kepada Menteri.
(2) Izin usaha perusahaan pelayaran rakyat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan oleh Menteri setelah memenuhi semua
persayaratan sebagaimana dimaksud semua persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24.
(3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), diberikan dalam jangka waktu 14 (empat
belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
(4) Penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan, persetujuan,
penolakan izin usaha perusahaan pelayaran rakyat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), diatur dengan
Keputusan Menteri.
Pasal 26
Usaha pelayaran rakyat yang telah mendapat izin usaha wajib:
a. memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin usaha
pelayaran rakyat;
b. melakukan kegiatan operasional secara nyata dan terus menerus
selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah izin usaha diterbitkan;
c. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan
peraturan perundang-undangan lainnya;
d. melaporkan …
d. melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun kepada pemberi izin; dan
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 22 –
e. melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung jawab atau
pemilik perusahaan, domisili perusahaan dan pemilikan kapal.
Bagian Ketiga
Pengusahaan Angkutan Sungai dan Danau
Pasal 27
(1) Usaha angkutan sungai dan danau dilakukan oleh Warga Negara
Indonesia, Badan Hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas,
Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau
Koperasi, yang didirikan khusus untuk usaha itu.
(2) Untuk dapat melakukan usaha angkutan sungai dan danau
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki izin usaha.
(3) Izin usaha angkutan sungai dan danau diberikan selama perusahaan
yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya.
Pasal 28
(1) Untuk memperoleh izin usaha angkutan sungai dan danau
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), harus dipenuhi
persyaratan sebagai berikut:
a. memiliki kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan
kelaikan yang diperuntukkan bagi angkutan sungai dan danau;
b. memiliki Akte Pendirian Perusahaan bagi pemohon berbentuk
Badan Hukum Indonesia atau Kartu Tanda Penduduk bagi Warga
Negara Indonesia …
Negara Indonesia perorangan yang mengajukan permohonan izin
usaha angkutan sungai dan danau;
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 23 –
c. memiliki surat keterangan domisili perusahaan; dan
d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk memperoleh izin
usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Keputusan
Menteri.
Pasal 29
(1) Permohonan izin usaha angkutan sungai dan danau sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), diajukan kepada Menteri.
(2) Izin usaha angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), diberikan oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
(3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), diberikan dalam jangka waktu 14 (empat
belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
(4) Penolakan permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan, persetujuan,
penolakan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),
ayat (3) dan ayat (4), diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 30
Usaha angkutan sungai dan danau yang telah mendapat izin usaha wajib:
a. memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin usaha;
b. melakukan …
b. melakukan kegiatan operasional secara nyata dan terus menerus
selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah izin usaha diterbitkan;
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 24 –
c. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan
peraturan perundang-undangan lainnya;
d. melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun kepada pemberi izin; dan
e. melaporkan apabila terjadi perubahan nama penanggungjawab atau
pemilik perusahaan, dan pemilikan kapal.
Bagian Keempat
Pengusahaan Angkutan Penyeberangan
Pasal 31
(1) Usaha angkutan penyeberangan dilakukan oleh Warga Negara
Indonesia. Badan Hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas,
Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau
Koperasi, yang didirikan khusus untuk usaha itu.
(2) Untuk dapat melakukan usaha angkutan penyeberangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki izin usaha.
(3) Izin usaha angkutan penyeberangan diberikan selama perusahaan
yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya.
Pasal 32
(1) Untuk memperoleh izin usaha angkutan penyeberangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), harus dipenuhi persyaratan
sebagai berikut:
a. memiliki …
a. memiliki kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 25 –
kelaikan yang diperuntukkan bagi angkutan penyeberangan;
b. memiliki Akte Pendirian Perusahaan bagi pemohon berbentuk
Badan Hukum Indonesia atau Kartu Tanda Penduduk bagi Warga
Negara Indonesia perorangan yang mengajukan permohonan izin
usaha angkutan penyeberangan;
c. memiliki surat keterangan domisili perusahaan; dan
d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk memperoleh izin
usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Keputusan
Menteri.
Pasal 33
(1) Permohonan izin usaha angkutan penyeberangan, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32, diajukan kepada Menteri.
(2) Izin usaha angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
(3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), diberikan dalam jangka waktu 14 (empat
belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
(4) Penolakan permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan.
(5) Ketentuan …
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan, persetujuan
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 26 –
atau penolakan izin usaha angkutan penyeberangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), diatur dengan
Keputusan Menteri.
Pasal 34
Usaha angkutan penyeberangan yang telah mendapat izin usaha wajib:
a. memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin usaha;
b. melakukan kegiatan operasional secara nyata dan terus menerus
selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah izin usaha angkutan
penyeberangan diterbitkan;
c. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan
peraturan perundang-undangan lainnya;
d. melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun kepada pemberi izin; dan
e. melaporkan apabila terjadi perubahan nama penanggung jawab
perusahaan dan pemilikan kapal.
Bagian Kelima
Pencabutan Izin Usaha Angkutan
di Perairan
Pasal 35
(1) Izin usaha angkutan laut nasional, izin usaha pelayaran rakyat, izin
usaha angkutan sungai dna danau, dan izin usaha angkutan
penyeberangan dapat dicabtu oleh pemberi izin apabila melanggar
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 26, Pasal 30
dan Pasal 34.
(2) Pencabutan …
(2) Pencabutan izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 27 –
(1), dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga)
kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing satu
bulan.
(3) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah epringatan ketiga,
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, dilanjutkan
dengan pembekuan izin usaha.
(4) Jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pembekuan izin usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak ada upaya untuk
memenuhi kewajiban sesuai dengan persyaratan, izin usaha dicabut.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian peringatan, pembekuan
dan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat
(3), dan ayat (4) diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 36
Izin usaha angkutan laut nasional, izin usaha pelayaran rakyat, izin
usaha angkutan sungai dan danau dan izin usaha angkutan
penyeberangan dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan
pembekuan izin, dalam hal perusahaan yang bersangkutan:
a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara;
b. melakukan kegitan yang membahayakan jiwa manusia dan
lingkungan hidup;
c. memperoleh izin usaha dengan cara tidak sah; atau
d. atas permintaan sendiri.
Bagian …
Bagian Keenam
Kegiatan Angkutan Laut Khusus dan
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 28 –
Angkutan Sungai dan Danau Khusus
Pasal 37
(1) Untuk dapat melakukan kegiatan angkutan laut khusus dan angkutan
sungai dan danau khusus wajib memiliki izin operasi.
(2) Izin operasi angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diberikan selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan
kegiatan usahanya.
Pasal 38
(1) Untuk memperoleh izin operasi angkutan laut khusus dan izin
operasi angkutan sungai dan danau khusus sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37 wajib dipenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. memiliki kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan
kelaikan;
b. memiliki izin usaha dari instansi pembina usaha pokoknya; dan
c. memiliki tenaga ahli di bidang pelayaran.
(2) Ketentuan lebih lanjutan mengenai tata cara untuk memperoleh izin
operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan
Keputusan Menteri.
(1) Permohonan …
Pasal 39
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 29 –
(1) Permohonan izin operasi angkutan laut khusus, dan angkutan sungai
dan danau khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1),
diajukan kepada Menteri.
(2) Izin operasi angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diberikan oleh Menteri setelah memenuhi semua persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
(3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), diberikan dalam jangka waktu 14 (empat)
hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
(4) Penolakan permohonan izin operasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan, persetujuan,
penolakan izin operasi angkutan laut khusus dan angkutan sungai
dan danau khusus sebagaiamana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),
ayat (3) dan ayat (4), diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 40
Perusahaan yang telah mendapat izin operasi angkutan laut khusus atau
angkutan sungai dan danau khusus diwajibkan untuk:
a. memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin operasinya;
b. melakukan kegiatan operasional secara nyata dan terus menerus
selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah izin operasi diterbitkan;
c. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
pelayaran dan peraturan perundang-undangan lainnya;
d. melaporkan …
d. melaporkan kegiatan operasinya setiap tahun kepada pemberi izin;
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 30 –
dan
e. melaporkan apabila terjadi perubahan nama penganggungjawab atau
pemilik perusahaan, domisili perusahaan dan pemilikan kapal.
Bagian Ketujuh
Pencabutan Izin Operasi Angkutan Laut
Khusus dan Izin Operasi Angkutan Sungai dan Danau Khusus
Pasal 41
(1) Izin operasi angkutan laut khusus dan izin operasi angkutan sungai
dan danau khusus dapat dicabut oleh pemberi izin apabila tidak
memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
(2) Pencabutan izin operasi angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga)
kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu)
bulan.
(3) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah peringatan ke tiga
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, dilanjutkan
dengan pembekuan izin operasi.
(4) Jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pembekuan izin operasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada upaya untuk
memenuhi kewajiban sesuai dengan persyaratan, izin operasi
dicabut.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian peringatan, pembekuan
dan pencabutan izin operasi sebagaiamana dimaksud pada ayat (2),
ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 42 …
Pasal 42
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 31 –
Izin operasi angkutan laut khusus dan izin operasi angkutan sungai dan
danau khusus dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan
pembekuan izin, dalam hal perusahaan yang bersangkutan:
a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara;
b. melakukan kegiatan yang membahayakan jiwa manusia dan
lingkungan hidup;
c. memperoleh izin operasi dengan cara tidak sah; atau
d. atas permintaan sendiri.
BAB IV
USAHA PENUNJANG ANGKUTAN LAUT
Bagian Pertama
Jenis Kegiatan Usaha Penunjang
Angkutan Laut
Pasal 43
Jenis kegiatan usaha penunjang angkutan laut terdiri dari:
a. usaha bongkar muat barang;
b. usaha jasa pengurusan transportasi;
c. usaha ekspedisi muatan kapal laut;
d. usaha angkutan perairan pelabuhan;
e. usaha penyewaan peralatan angkutan laut/peralatan penunjang
angkutan laut;
f. usaha tally; dan
g. usaha depo peti kemas.
Bagian …
Bagian Kedua
Usaha Bongkar Muat
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 32 –
Pasal 44
(1) Kegiatan usaha bongkar muat dilakukan oleh Badan Hukum
Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara
atau Badan usaha Milik Daerah atau Koperasi, yang didirikan khusus
untuk usaha itu.
(2) Untuk dapat melakukan kegiatan usaha bongkar muat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki izin usaha.
(3) Izin usaha bongkar muat sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
diberikan selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan
kegiatan usahanya.
Pasal 45
(1) Untuk memperoleh izin usaha bongkar muat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 44 ayat (2), wajib dipenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. memiliki modal dan peralatan yang cukup sesuai dengan
perkembangan teknologi;
b. memiliki tenaga ahli yang sesuai;
c. memiliki Akte Pendirian Perusahaan;
d. memiliki surat keterangan domisili perusahaan; dan
e. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk memperoleh izin
usaha dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur
dengan Keputusan Menteri.
Bagian …
Bagian Ketiga
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 33 –
Usaha Jasa Pengurusan Transportasi
Pasal 46
(1) Kegiatan usaha jasa pengurusan transportasi dilakukan oleh Badan
Hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik
Negara atau Badan Usaha Milik Daerah atau Koperasi, yang
didirikan khusus untuk usaha itu.
(2) Untuk dapat melakukan kegiatan usaha jasa pengurusan transportasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki izin usaha.
(3) Izin usaha jasa pengurusan transportasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), diberikan selama perusahaan yang bersangkutan masih
menjalankan kegiatan usahanya.
Pasal 47
(1) Untuk memperoleh izin usaha jasa pengurusan transportasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2), wajib dipenuhi
persyaratan sebagai berikut:
a. memiliki modal dan peralatan yang cukup sesuai dengan
perkembangan teknologi;
b. memiliki tenaga ahli yang sesuai;
c. memiliki Akte Pendirian Perusahaan;
d. memiliki Akte keterangan domisili perusahaan; dan
e. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
(2) Ketentuan …
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk memperoleh izin
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 34 –
usaha dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur
dengan Keputusan Menteri.
Bagian Keempat
Usaha Ekspedisi Muatan Kapal laut
Pasal 48
(1) Kegiatan usaha ekspedisi muatan kapal laut dilakukan oleh Badan
Hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha milik
Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Koperasi, yang didirikan
khusus untuk usaha itu.
(2) Untuk dapat melakukan kegiatan usaha ekspedisi muatan kapal laut
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki izin usaha.
(3) Izin usaha ekspedisi muatan kapal laut sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), diberikan selama perusahaan yang bersangkutan masih
menjalankan kegiatan usahanya.
Pasal 49
(1) Untuk memperoleh izin usaha ekspedisi muatan kapal laut
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), wajib dipenuhi
persyaratan sebagai berikut:
a. memiliki modal yang cukup;
b. memiliki tenaga ahli yang sesuai;
c. memiliki Akte Pendirian Perusahaan;
d. memiliki …
d. memiliki Surat keterangan domisili perusahaan; dan
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 35 –
e. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk memperoleh izin
usaha dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur
dengan Keputusan Menteri.
Bagian Kelima
Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan
Pasal 50
(1) Kegiatan usaha angkutan perairan pelabuhan dapat dilakukan oleh
Badan Hukum Indonesia yang didirikan khusus untuk usaha itu atau
perusahaan angkutan laut.
(2) Kegiatan usaha angkutan perairan pelabuhan yang dilakukan oleh
Badan Hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk usaha itu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki izin usaha.
(3) Kegiatan usaha angkutan perairan pelbauhan yang dilakukan oleh
Perusahaan Angkutan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
izin usahanya melekat pada usaha pokoknya.
(4) Izin usaha angkutan perairan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), diberikan selama perusahaan yang bersangkutan masih
menjalankan kegiatan usahanya.
Pasal 51
(1) Untuk memperoleh izin usaha angkutan perairan pelabuhan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), wajib dipenuhi
persyaratan sebagai berikut:
a. memiliki …
a. memiliki modal dan menguasai sarana angkutan perairan
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 36 –
pelabuhan yang memenuhi persyaratan berikut:
b. memiliki tenaga ahli yang sesuai;
c. memiliki Akte Pendirian Perusahaan;
d. memiliki Surat keterangan domisili perusahaan; dan
e. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk memperoleh izin
usaha dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur
dengan Keputusan Menteri.
Bagian Keenam
Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan
Laut/Peralatan Penunjang Angkutan Laut
Pasal 52
(1) Kegiatan usaha penyewaan peralatan angkutan laut/peralatan
penunjang angkutan laut yang dilakukan oleh Badan Hukum
Indonesia yang khusus didirikan untuk usaha itu.
(2) Usaha penyewaan peralatan angkutan laut/peralatan penunjang
angkutan laut yang dilakukan oleh Badan Hukum Indonesia
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin usaha.
(3) Izin usaha penyewaan peralatan angkutan laut/perlatan penunjang
angkutan laut sebagaiamana dimaksud pada ayat (2) diberikan
selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan
usahanya.
Pasal 53 …
Pasal 53
(1) Untuk memperoleh izin usaha penyewaan peralatan angkutan
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 37 –
laut/peralatan penunjang angkutan laut sebagaiamana dimaksud
dalam Pasal 52 ayat (2), wajib dipenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. memiliki modal dan menguasai peralatan angkutan
laut/peralatan penunjang angkutan laut;
b. memiliki Akte Pendirian Perusahaan;
c. memiliki Surat keterangan domisili perusahaan; dan
d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk memperoleh izin
usaha dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur
dengan Keputusan Menteri.
Bagian Ketujuh
Usaha Tally
Pasal 54
(1) Kegiatan tally dapat dilakukan oleh Badan Hukum Indonesia yang
didirikan khusus untuk usaha itu, perusahaan angkutan laut,
perusahaan bongkar muat, perusahaan ekspedisi muatan kapal laut,
atau perusahaan jasa pengurusan transportasi.
(2) Izin usaha untuk kegiatan tally yang dilakukan oleh perusahaan
angkutan laut, perusahaan bongkar muat, perusahaan ekspedisi
muatan kapal laut, perusahaan jasa pengurusan transportasi,
sebagaiamana dimaksud pada ayat (1), melekat pada usaha
pokoknya.
(3) Kegiatan …
(3) Kegiatan usaha tally yang dilakukan oleh Badan Hukum Indonesia
yang khusus didirikan untuk itu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 38 –
wajib memiliki izin usaha itu.
(4) Izin usaha tally sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan
selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan
usahanya.
Pasal 55
(1) Untuk memperoleh izin usaha tally sebagaiamana dimaksud dalam
Pasal 54 ayat (3), wajib dipenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. memiliki modal dan peralatan yang cukup sesuai dengan
perkembangan teknologi;
b. memiliki Akte Pendirian Perusahaan;
c. memiliki Surat keterangan domisili perusahaan; dan
d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk memperoleh izin
usaha dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur
dengan Keputusan Menteri.
Bagian Kedelapan
Usaha Depo Peti Kemas
Pasal 56
(1) Kegiatan usaha depo peti kemas dapat dilakukan oleh Badan
Hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik
Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Koperasi yang didirikan
khusus untuk usaha itu.
(2) Untuk …
(2) Untuk dapat melakukan kegiatan usaha depo peti kemas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki izin usaha.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 39 –
(3) Izin usaha depo peti kemas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
diberikan selama perusahaan yang bersangktuan masih menjalankan
kegiatan usahanya.
Pasal 57
(1) Untuk memperoleh izin usaha depo peti kemas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2), wajib dipenuhi persyaratan
sebagai berikut:
a. memiliki modal dan peralatan yang cukup sesuai dengan
perkembangan teknologi;
b. memiliki tenaga ahli yang sesuai;
c. memiliki Akte Pendirian Perusahaan;
d. memiliki Surat keterangan domisili perusahaan; dan
e. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk memperoleh izn
usaha dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur
dengan Keputusan Menteri.
Bagian Kesembilan
Permohonan Izin Usaha Penunjang
Angkutan Laut
Pasal 58
(1) Permohon izin usaha penunjang angkutan laut sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 46, Pasal 48, Pasal 50, Pasal 52,
Pasal 54, dan Pasal 56 diajukan kepada Menteri.
(2) Izin …
(2) Izin usaha penunjang angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diberikan oleh Menteri, setelah memenuhi persyaratan
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 40 –
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Pasal 47, Pasal 49, Pasal 51,
Pasal 53, Pasal 55 dan Pasal 57.
(3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin sebagaiamana
dimaksud pada ayat (2), diberikan dalam jangka waktu 14 (empat
belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
(4) Penolakan permohonan izin usaha penunjang angkutan laut
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan secara tertulis
disertai alasan penolakannya.
Pasal 59
Perusahaan penunjang angkutan laut, yang telah mendapat izin usaha
diwajibkan:
a. memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin usahanya;
b. melakukan kegiatan operasional secara nyata dan terus menerus
selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah izin usaha diterbitkan;
c. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
pelayaran dan peraturan perundang-undangan lainnya;
d. melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun kepada pemberi izin; dan
e. melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung jawab atau
pemilik perusahaan dan domisili perusahaan.
Bagian Kesepuluh
Pencabutan Izin Usaha Penjunjang
Angkutan Laut
Pasal 60 …
Pasal 60
(1) Izin usaha penunjang angkutan laut dapat dicabut oleh pemberi izin apabila
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 41 –
perusahaan melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.
(2) Pencabutan izin usaha penunjang angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali
berturut-turut dengan tenanggang waktu masing-masing satu bulan.
(3) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pembekuan izin usaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin
usaha.
(4) Jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pembekuan izin usaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) tidak ada upaya untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan
persyaratan, izin usaha dicabut.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian peringatan, pembekuan dan
pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)
diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 61
Izin usaha penunjang angkutan laut dicabut tanpa melalui proses
peringatan dan pembekuan izin, dalam hal perusahaan yang
bersangkutan:
a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara;
b. melakukan kegiatan yang membahayakan jiwa manusia dan
lingkungan hidup;
c. memperoleh izin usaha dengan cara tidak sah; atau
d. atas permintaan sendiri.
BAB V …
BAB V
JARINGAN DAN TRAYEK ANGKUTAN
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 42 –
DI PERAIRAN
Bagian Pertama
Jaringan dan Trayek Angkutan Laut
Pasal 62
(1) Kegiatan laut terdiri dari:
a. Angkutan laut dalam negeri;
b. Angkutan laut luar negeri.
(2) Kegiatan angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan:
a. Trayek tetap dan teratur atau liner;
b. Trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper.
Paragraf 1
Trayek Angkutan Laut Dalam Negeri
Pasal 63
(1) Kegiatan Angkutan laut dalam negeri yang melayani trayek tetap dan
teratur (liner) diselenggarakan dalam jaringan trayek.
(2) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. trayek utama;
b. trayek pengumpan;
c. trayek perintis.
Pasal 64 …
Pasal 64
(1) Trayek utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 43 –
a, diselenggarakan dengan memenuhi syarat pokok pelayanan
angkutan laut yakni menghubungkan antar pelabuhan yang berfungsi
sebagai pusat akumulasi dan distribusi.
(2) Trayek pengumpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2)
huruf b, merupakan penunjang trayek utama yang diselenggarakan
dengan memenuhi syarat pokok pelayanan angkutan laut, yakni:
a. menghubungkan pelabuhan yang berfungsi sebagai pusat
akumulasi dan distribusi dengan pelabuhan yang bukan berfungsi
sebagai pusat akumulasi dan distribusi; dan
b. menghubungkan pelabuhan-pelabuhan yang bukan berfungsi
sebagai pusat akumulasi dan distribusi.
(3) Trayek perintis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf
c, diselenggarakan dengan memenuhi syarat pokok pelyanan
angkutan laut, yakni menghubungkan daerah terpencil atau daerah
yang belum berkembang dengan pelabuhan yang berfungsi sebagai
pusat akumulasi dan distribusi atau pelabuhan yang bukan berfungsi
sebagai pusat akumulasi dan distribusi.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaringan dan trayek angkutan laut
dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat
(3), diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 65
Jaringan dan trayek angkutan laut dalam negeri sebagaimana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ditetapkan dengan
memperhatikan:
a. pengembangan pusat industri, perdagangan dan pariwisata;
b. pengembangan daerah;
c. keterpaduan intra dan atar modal transportasi; dan
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 44 –
d. perwujudan kesatuan wawasan nusantara.
Pasal 66
(1) Pembukaan trayek baru dilakukan dengan memperhatikan:
a. adanya permintaan jasa angkutan laut yang potensial dengan
perkiraan faktor muatan yang layak, kecuali trayek perintis; dan
b. tersedianya fasilitas pelabuhan yang memadai.
(2) Penetapan trayek yang terbuka untuk penambahan kapasitas
angkutan laut dilakukan dengan memperhatikan:
a. faktor muatan yang layak; dan
b. tersedianya fasilitas pelabuhan yang memadai.
(3) Menteri melakukan evaluasi kebutuhan penambahan kapasitas
angkutan laut pada tiap-tiap trayek dan mengumumkannya
sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan trayek baru, penambahan
kapasitas dan tata cara pengumuman sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 67
(1) Penempatan kapal oleh perusahaan angkutan laut nasional pada
trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dapat dilakukan
perusahaan pelayaran yang bersangkutan.
(2) Perusahaan …
(2) Perusahaan angkutan laut nasional yang telah menempatkan kapal
pada suatu trayek, wajib melaporkan kepada Menteri dan melayani
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 45 –
kegiatan angkutan laut pada trayek dimaksud sekurang-kurangnya 6
(enam) bulan, serta melaporkan kepada Menteri pelaksanaan
kegiatan operasional angkutan di perairan tersebut.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 68
(1) Perusahaan angkutan laut nasional, selain pelayaran rakyat, yang
melakukan kegiatan angkutan laut secara tidak tetap dan tidak teratur
(tramper) hanya dapat mengangkut:
a. barang-barang curah kering dan curah cair;
b. barang-barang yang sejenis; atau
c. barang-barang tidak sejenis untuk menunjang kegiatan tertentu.
(2) Pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan berdasarkan perjanjian sewa/charter atau perjanjian
lainnya.
(3) Penggunaan kapal yang melakukan kegiatan angkutan laut secara
tidak tetap dna tidak teratur (tramper) sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), wajib dilaporkan kepada Menteri.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkutan barang dan tata cara
pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur
dengan Keputusan Menteri.
Paragraf 2 …
Paragraf 2
Trayek Angkutan Laut Luar Negeri
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 46 –
Pasal 69
(1) Penetapan trayek angkutan laut dari dan ke luar negeri secara tetap
dan teratur (liner) dan penempatan kapal pada trayek tersebut
dilaksanakan oleh perusahaan angkutan laut nasional dan/atau
perusahaan angkutan laut asing.
(2) Kapal-kapal yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus memenuhi kriteria untuk ditempatkan pada trayek luar negeri
dan wajib dilaporkan oleh perusahaan angkutan laut kepada Menteri.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pelaporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan
Menteri.
Bagian Kedua
Trayek Angkutan Laut Perintis dan
Pelayaran Rakyat
Pasal 70
(1) Trayek angkutan laut perintis ditetapkan oleh Menteri.
(2) Menteri menetapkan penempatan kapal pada trayek sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan kapal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 71 …
Pasal 71
Pelayaran rakyat dalam melakukan kegiatan angkutan laut secara tidak
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 47 –
tetap dan tidak teratur, dapat mengangkut barang umum (general cargo),
barang-barang curah kering dan curah cair serta barang sejenis dalam
jumlah tertentu sesuai dengan kondisi kapal pelayaran rakyat.
Bagian Ketiga
Trayek Angkutan Sungai dan Danau
Pasal 72
(1) Angkutan sungai dan danau diselenggarakan dengan menggunakan:
a. trayek tetap dan teratur;
b. trayek tidak tetap dan tidak teratur.
(2) Trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari:
a. trayek utama, yaitu menghubungkan antar pelabuhan sungai dan
danau yang berfungsi sebagai pusat akumulasi dan distribusi;
b. trayek pengumpan, yaitu menghubungkan antar pelabuhan sungai
dan danau yang berfungsi sebagai pusat akumulasi dan distribusi
dengan yang bukan berfungsi sebagai pusat akumulasi dan
distribusi atau yang bukan berfungsi sebagai pusat akumulasi dan
distribusi.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan trayek tetap dan teratur
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan
Menteri.
Usaha …
Pasal 73
Usaha angkutan sungai dan danau dapat melayani trayek tetap dan
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 48 –
teratur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a, sesuai
izin usaha yang diberikan.
Pasal 74
(1) Usaha angkutan sungai dan danau yang melayani trayek tidak tetap
dan tidak teratur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1)
huruf b, hanya dapat mengangkut penumpang dan barang
berdasarkan sewa/charter atau perjanjian lainnya.
(2) Usaha angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib melaporkan kegiatannya kepada Menteri.
Bagian Keempat
Lintas Penyeberangan
Pasal 75
(1) Angkutan penyeberangan diselenggarakan dalam suatu lintas
penyeberangan.
(2) Lintas penyeberangan sebbagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Menteri.
(3) Kriteria lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi:
a. menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan kereta api yang
terputus oleh laut, selat dan teluk;
b. melayani …
b. melayani lintas dengan tetap dan teratur;
c. berfungsi sebagai jembatan bergerak;
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 49 –
d. menghubungkan antar dua pelabuhan; dan
e. tidak mengangkut barang lepas.
(4) Penempatan kapal pada lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat dilakukan oleh perusahaan angkutan
penyeberangan yang bersangkutan.
(5) Perusahaan penyeberangan yang telah menempatkan kapal pada
lintas penyeberangan wajib melaporkan kepada Menteri dan
melayani kegiatan lintas penyeberangan pada lintasan dimaksud
sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan serta melaporkan kepada
Menteri pelaksanaan kegiatan operasional angkutan di lintasan
tersebut.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria lintas penyeberangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan
Keputusan Menteri.
Pasal 76
Usaha angkutan penyeberangan hanya dapat melayani lintas
penyeberangan sesuai dengan izin usaha yang diberikan.
Pasal 77
(1) Lintas penyeberangan perintis diselenggarakan dengan memenuhi
kriteria angkutan penyeberangan yakni menghubungkan daerah
terpencil dan/atau daerah yang belum berkembang lainnya atau
dengna daerah yang telah berkembang.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat pokok lintas penyeberangan
perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 50 –
Keputusan Menteri.
BAB VI
TARIF ANGKUTAN DI PERAIRAN
Bagian Pertama
Tarif Angkutan Penumpang
Pasal 78
(1) Tarif angkutan penumpang angkutan laut dalam negeri, angkutan
sungai dan danau dan angkutan penyeberangan terdiri dari tarif
pelayanan ekonomi dan tarif pelayanan non-ekonomi.
(2) Persyaratan tentang pelayanan dan besarnya perimbangan kapasitas
tempat tidur/duduk dalam kapal untuk pelayanan ekonomi dna
pelayanan non-ekonomi diatur lebih lanjut dengan Keputusan
Menteri.
Pasal 79
(1) Struktur tarif pelayanan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 78 ayat (1) terdiri dari tarif dasar dan tarif jarak.
(2) Struktur tarif pelayanan non-ekonomi sebagaiamana dimaksud dalam
Pasal 78 ayat (1) terdiri dari tarif dasar, tarif jarak dan tarif pelayanan
tambahan.
(3) Ketentuan …
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur tarif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Keputusan
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 51 –
Menteri.
Pasal 80
(1) Tarif dasar dan tarif jarak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79
ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
(2) Tarif pelayanan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79
ayat (2) ditetapkan oleh penyedia jasa angkutan.
Bagian Kedua
Tarif Angkutan Barang, Hewan
dan Kendaraan
Pasal 81
(1) Struktur tarif angkutan barang dan hewan untuk angkutan sungai dan
danau serta angkutan kendaraan beserta barang untuk angkutan
penyeberangan, merupakan komponen perhitungan biaya sebagai
pedoman untuk menentukan besaran tarif.
(2) Golongan tarif angkutan sungai dan danau merupakan pedoman
dalam menentukan besaran tarif yang ditetapkan berdasarkan
pengelompokan jenis barang yang diangkut.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur dan golongan tarif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan
Keputusan Menteri.
Pasal 82 …
Pasal 82
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 52 –
(1) Besaran tarif angkutan barang dan hewan untuk angkutan laut dalam
negeri, ditetapkan atas dasar kesepakatan bersama antara penyedia
jasa dan pengguna jasa.
(2) Besaran tarif angkutan barang dan hewan untuk angkutan sungai dan
danau ditetapkan atas dasar kesepakatan antara penyedia jasa dan
pengguna jasa berdasarkan struktur tarif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 81.
(3) Besaran tarif angkutan kendaraan beserta muatannya untuk angkutan
penyeberangan ditetapkan oleh Menteri berdasarkan struktur tarif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1).
Bagian Ketiga
Tarif Usaha Penunjang Angkutan Laut
Pasal 83
Tarif usaha penunjang angkutan laut terdiri dari:
a. tarif bongkar muat barang;
b. tarif jasa pengurusan transportasi;
c. tarif ekspedisi muatan kapal laut;
d. tarif angkutan perairan pelabuhan;
e. tarif penyewaan peralatan angkutan laut/perlatan penunjang
angkutan laut;
f. tarif tally;
g. tarif depo peti kemas.
Pasal 84 …
Pasal 84
(1) Struktur tarif usaha penunjang angkutan laut merupakan komponen
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 53 –
dasar untuk pedoman perhitungan besaran tarif.
(2) Jenis tarif usaha penunjang angkutan laut adalah tarif yang
diberlakukan untuk barang-barang umum (general cargo). barang
kemasan, barang mengganggu (harmful substances), barang
berbahaya dan barang yang memerlukan penanganan dan peralatan
khusus.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur dan jenis tarif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan
Menteri.
Pasal 85
Besaran tarif usaha penunjang angkutan laut ditetapkan atas dasar
kesepakatan bersama antara penyedia jasa dan pengguna jasa
berdasarkan jenis dan struktur tarif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 84.
BAB VII
PELAYANAN PENGANGKUTAN UNTUK
PENYANDANG CACAT DAN
ORANG SAKIT
Pasal 86
(1) Perusahaan angkutan di perairan wajib menyediakan fasilitas dan
memberikan pelayanan khusus bagi penumpang penyandang cacat
atau orang sakit.
(2) Penyediaan …
(2) Penyediaan angkutan dan pemberian pelayanan khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berupa:
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 54 –
a. pemberian prioritas untuk mendapatkan tiket angkutan;
b. memberikan pelayanan untuk memudahkan naik ke dan turun
dari kapal;
c. menyediakan fasilitas untuk penyandang cacat selama di kapal;
d. menyediakan tempat untuk orang sakit yang mengharuskan
diangkat dalam posisi tidur serta tempat dan fasilitas bagi
penumpang yang mengidap penyakit menular.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas dan pelayanan khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan
Keputusan Menteri.
BAB VIII
PENGANGKUTAN BARANG KHUSUS
DAN BARANG BERBAHAYA
Pasal 87
(1) Pengangkutan barang khusus dan barang berharga harus memenuhi
persyaratan:
a. penumpukan dan penyimpanan di pelabuhan, penanganan
bongkar muat serta penumpukan dan penyimpanan selama berada
di kapal;
b. kapal pengangkut barang berbahaya wajib memenuhi persyaratan
keselamatan sesuai dengan peraturan-peraturan dan
standar-standar nasional maupun internasional;
c. barang …
c. barang berbahaya yang diangkut wajib diberi tanda-tanda tertentu
sesuai dengan barang berbahaya yang diangkut.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 55 –
(2) Barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara
lain:
a. kayu gelondongan (logs);
b. barang curah;
c. batangan rel;
d. ternak.
(3) Barang berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi
menurut kelas-kelas sebagai berikut:
a. bahaya peledak;
b. gas yang dikempa, dicairkan atau dilarutkan di bawah tekanan;
c. cairan yang mudah menyala;
d. barang padat yang mudah menyala;
e. bahan yang dapat terbakar sendiri;
f. bahan yang jika terkena air mengeluarkan gas yang mudah
menyala;
g. peroxido organik;
h. zat beracun;
i bahan yang menimbulkan infeksi;
j. bahan radio aktif;
k. bahan/zat yang mengakibatkan korosi dan berbagai bahan atau
zat berbahaya lainnya.
(4) Ketentuan …
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkutan barang khusus dan
barang khusus dan barang berbahaya sebagaimana dimaksud pada
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 56 –
ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 88
(1) Penangan pengangkutan, penumpukan, penyimpanan dan bongkar
muat dari dan ke kapal, terhadap barang khusus dan barang
berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) dan ayat
(3) dilakukan dengan kelengkapan fasilitas keselamatan dan oleh
tenaga kerja yang mempunyai kualifikasi tertentu.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan fasilitas keselamatan
dan kualifikasi tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 89
(1) Pemilik, operator dan/atau agen perusahaan angkutan laut yang
mengangkut barang khusus atau barang berbahaya, wajib
menyampaikan pemberi-tahuan kepada instansi yang berwenang di
pelabuhan sebelum kapal tiba di pelabuhan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberitahuan kapal tiba
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan
Menteri.
BAB IX …
BAB IX
WAJIB ANGKUT
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 57 –
Pasal 90
(1) Perusahaan angkutan di perairan wajib mengangkut penumpang,
hewan dan/atau barang setelah disepakati perjanjian pengangkutan.
(2) Sebelum melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), perusahaan angkutan di perairan harus memastikan bahwa:
a. sarana angkutan telah memenuhi persyaratan kelaikan dan tetap
memperhatikan keselamatan pelayaran sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
b. sarana angkutan telah diawaki, diperlengkapi, dan diberi pasokan
logistik;
c. ruang penumpang, ruang muatan, ruang pendingin, dan tempat
penyimpanan lain di kapal memadai dan aman untuk ditempati
penumpang dan/atau dimuati barang;
d. pemuatan, penangan, penyimpanan, penumpukan dan
pembongkaran barang dan/atau naik/turun penumpang, hewan
dilakukan secara cermat dan berhati-hati.
Pasal 91
(1) Pada saat menyerahkan barang untuk diangkut, pemilik/pengirim
barang harus:
a. memberitahu pengangkut mengenai ciri-ciri umum barang yang
akan diangkut dan cara penanganannya, apabila pengangkut
menghendaki demikian;
b. memberi …
b. memberi tanda atau label secara memadai terhadap barang
khusus, barang berbahaya dan beracun, sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku;
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 58 –
(2) Perusahaan angkutan di perairan berhak menolak untuk mengangkut
barang apabila pemilik barang tidak memenuhi kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
BAB X
TANGGUNGJAWAB PENGANGKUT
Pasal 92
(1) Perusahaan angkutan di perairan bertanggungjawab atas akibat yang
ditimbulkan oleh pengoperasian kapalnya berupa:
a. kematian atau lukanya penumpang yang diangkut;
b. musnah, hilang atau rusaknya barang yang diangkut;
c. keterlambatan angkutan penumpang dan atau barang yang
diangkut;
d. kerugian pihak ketiga.
(2) Tanggung jawab perusahaan angkutan di perairan terhadap
penumpang dan barang wajib diasuransikan.
(3) Batas tanggungjawab untuk pengangkutan barang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan berdasarkan kesepakatan
antara penyedia jasa dan pengguna jasa sesuai dengan perjanjian
angkutan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4) Batas …
(4) Batas tanggung jawab keterlambatan angkutan penumpang dan/atau
barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan
berdasarkan kesepakatan antara penyedia jasa dan pengguna jasa
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 59 –
sesuai dengan perjanjian angkutan atau peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
(5) Batas tanggung jawab atas kerugian pihak ketiga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditetapkan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(6) Jika perusahaan angkutan dapat membuktikan bahwa kerugian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c dan d bukan
disebabkan oleh kesalahannya, maka dapat dibebaskan sebagian atau
seluruh dari tanggung jawabnya.
BAB XI
SISTEM INFORMASI ANGKUTAN
DI PERAIRAN
Pasal 93
(1) Dalam rangka penentuan arah kebijaksanaan nasional dan
pengembangan angkutan di perairan, setiap
penyelenggara/pengusaha angkutan di perairan wajib menyampaikan
laporan tentang:
a. kinerja usaha dan penunjang angkutan di perairan;
b. kegiatan operasional angkutan di perairan.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya
memuat:
a. potensi …
a. potensi dan kegiatan operasional kapal yang dimiliki atau
dicharter;
b. potensi dan kegiatan operasional kapal yang diageninya;
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 60 –
c. potensi dan kegiatan operasional usaha penunjang angkutan di
perairan;
d. potensi sumber daya manusi yang dimiliki oleh perusahaan.
(3) Untuk pengolahan hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2), Menteri menyelenggarakan sistem informasi angkutan
di perairan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan sistem informasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Keputusan
Menteri.
BAB XII
PEMBINAAN ARMADA NIAGA
NASIONAL
Pasal 94
(1) Untuk pengembangan usaha angkutan nasional di perairan yang
menggunakan armada niaga nasional, Pemerintah melakukan
pembinaan terhadap peningkatan peran serta angkutan nasional di
perairan dan iklim usaha yang sehat.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi aspek
pengaturan, pengendalian dan pengawasan.
BAB XIII …
BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 95
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 61 –
Bagi perusahaan angkutan di perairan, perusahaan penunjang angkutan
laut dan perusahaan non pelayaran yang telah menjalankan usahanya
wajib menyesuaikan perizinannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah
ini dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak tanggal
ditetapkan Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 96
Pada tanggal mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua
peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari Peraturan
Pemerintah yang mengatur angkutan laut dinyatakan tetap berlaku,
sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti yang baru berdasarkan
Peraturan Pemerintah ini.
BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 97
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 1988 tentang Penyelenggaraan Usaha
Angkutan Laut (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 37, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3379) dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 98
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar …
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 62 –
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS
NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MULADI
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 187
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 82 TAHUN 1999
TENTANG
ANGKUTAN DI PERAIRAN
UMUM
Angkutan di perairan, sebagaimana halnya dengan moda angkutan lainnya,
memiliki peranan yang sangat penting dalam memperlancar roda perekonomian,
memantapkan perwujudan wawasan nusantara, memperkukuh persatuan dan kesatuan
bangsa, meningkatkan ketahanan nasional, serta mempererat hubungan antar bangsa.
Pentingnya peranan angkutan di perairan tersebut tercermin dari penyelenggaraan
angkutan di perairan yang mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara, dan
dari semakin meningkatnya kebuthan akan jasa angkutan bagi mobilitas manusia dan
barang di dalam negeri maupun ke luar negeri.
Selain itu, angkutan di perairan memiliki fungsi yang strategis, yaitu sebagai
sarana untuk mewujudkan wawasan nusantara, sebagai penghasil devisa negara, dan
membuka kesempatan kerja, sehingga angkutan di perairan diselenggarakan sebagai
bagian terpadu dari sistem transportasi nasional dan dikuasai negara serta dibina oleh
Pemerintah. Pengertian dikuasai oleh negara adalah bahwa negara mempunyai hak
pengusaan atas penyelenggaraan angkutan di perairan yang perwujudannya meliputi
aspek pengaturan, pengendalian dan pengawasan.
Penyelenggaraan angkutan di perairan diarahkan dengan tujuan untuk:
a. menyediakan sarana, prasarana dan jasa angkutan di perairan yang aman, cepat,
lancar, tertib, teratur, nyaman dan efisien dengan biaya yang terjangkau masyarakat;
b. memberikan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 2 –
b. memberikan kepastian usaha di bidang angkutan di perairan, sehingga kelangsungan
usaha tersebut dapat dipertahankan untuk menunjang pembangunan bidang usaha
sektor lainnya;
c. mengembangkan potensi usaha angkutan di perairan sesuai dengan perkembangan
nasional dan internasional, serta mewujudkan sumber daya manusia yang berjiwa
bahari dan profesional.
Angkutan di perairan mempunyai karakteristik dan keunggulan tersendiri yang
perlu dikembangkan karena mampu mengangkut barang dalam jumlah yang besar dengan
biaya yang lebih rendah dengan memperhatikan sifat sarananya yang padat modal, serta
mampu menggunakan teknologi maju, walaupun masih ada pelayanan angkutan di
perairan yang mempunyai karakteristik tradisional, yang mampu menjangkau
pulau/daerah terpencil yang dikelola secara sederhana oleh Warga Negara Indonesia
secara perorangan.
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dipandang perlu
untuk menyusun Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang usaha angkutan di perairan
yang merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang
Pelayaran.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Ayat (1)
Huruf a …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 3 –
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Penggunaan kapal berbendera Indonesia dimaksudkan dalam rangka pelaksanaan
azas cabotage.
Hurud c
Cukup jelas
Ayat (2)
Kegiatan bongkar muat barang yang dilakukan oleh perusahaan angkutan laut
merupakan satu kesatuan (integrated) dengan kegiatan usaha angkutan yaitu
terbatas hanya untuk melayani kapal milik dan atau kapal yang dioperasikan secara
nyata (charter), sehingga tidak diperlukan izin usaha kegiatan bongkar muat karena
izin usahanya melekat pada usaha pokoknya.
Untuk kelancaran kegiatan bongkar muat yang dilaksanakan oleh perusahaan
angkutan laut dalam negeri harus tetap menyediakan peralatan bongkar muat dan
tenaga ahli sesuai ketentuan yang berlaku.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 4
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan dioperasikan secara nyata adalah kapal berbendera
Indonesia atau kapal berbendera asing yang dicharter dan dioperasikan secara
langsung oleh perusahaan angkutan laut nasional atau perusahaan angkutan laut
khusus.
Ayat (2) …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 4 –
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Yang dimaksud dengan kemampuan perusahaan angkutan laut nasional dan
perusahaan angkutan laut khusus adalah kemampuan perusahaan dalam
menyediakan ruang kapal berbendera Indonesia.
Huruf c
Cukup jelas
Ayat (4)
Huruf a
Dalam perjanjian sewa/charter kapal antara lain dimuat ketentuan mengenai jangka
waktu sewa/charter dan penggunaan awak kapal.
Huruf b
Cukup jelas
Ayat (5)
Pelaporan penggunaan kapal asing kepada Menteri dimaksudkan sebagai alat
pemantau dan evaluasi kebutuhan ruang kapal dalam trayek yang dimaksud.
Ayat (6)
Cukup jelas
Pasal 5 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 5 –
Pasal 5
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan angkutan laut khusus adalah pelaksanaan kegiatan dengna
menggunakan kapal di luar usaha angkutan laut seperti kegiatan angkutan yang
dilakukan oleh usaha bidang industri, pariwisata, pertambangan, pertanian serta
kegiatan khusus seperti penelitian, pengerukan, kegiatan sosial dan sebagainya.
Kegiatan angkutan laut khusus tersebut merupakan bagian dari usaha pokoknya
dan tidak melayani pihak lain.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan keadaan tertentu adalah dalam hal angkutan laut tidak
tersedia atau belum mampu melayani sebagian atau seluruh permintaan jasa
angkutan laut, maka digunakan pelayanan angkutan laut khusus yang ada.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Kegiatan bongkar muat barang yang dilakukan oleh perusahaan angkutan laut
merupakan satu kesatuan (integrated) dengan kegiatan usaha angkutan yaitu
terbatas hanya untuk melayani kapal milik dan atau kapal yang yang dioperasikan
secara nyata (charter), sehingga tidak diperlukan izin usaha kegiatan bongkar muat
karena izin usahanya melekat pada usaha pokoknya.
Untuk kelancaran kegiatan bongkar muat yang dilaksanakan oleh perusahaan
angkutan laut luar negeri harus tetap menyediakan peralatan bongkar muat dan
tenaga ahli sesuai ketentuan yang berlaku.
Ayat (3) …
Ayat (3)
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 6 –
Cukup jelas
Pasal 7
Ayat (1)
Pelabuhan yang terbuka untuk perdagangan laur negeri dalam ketentuan ini
meliputi pelabuhan umum, dan pelabuhan khusus yang terbuka bagi kapal-kapal
bendera Indonesia dan kapal berbendera asing untuk melakukan perdagangan luar
negeri.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan barang tertentu adalah barang sejenis (homo-geneous
cargo seperti plywood, batubara, alat-alat berat dan lain-lain.
Huruf a
Diperkenankannya kapal-kapal untuk melakukan kegiatan bongkar muat
barang-barang impor ekspor tertentu di pelabuhan yang belum terbuka bagi
perdagangan luar negeri didasarkan pada pertimbangan, antara lain karakteristik
dari barang-barang yang dibongkar dan dimuat, serta efisiensi dan efektivitas
angkutan.
Huruf b
Cukup jelas
Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a …
Huruf a
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 7 –
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Informasi angkutan yang dimaksud, utamanya meliputi informasi mengenai
ketersediaan jumlah dan jenis muatan, ketersediaan ruang kapal, pelabuhan asal
dan tujuan, adanya kepastian dan regularitas pasokan muatan serta besarna biaya
angkutan laut.
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Kegiatan agen umum, antara lain:
a. mengurus jasa-jasa kepelabuhanan yang diperlukan oleh kapal selama berada di
Indonesia;
b. menunjuk perusahaan bongkar muat untuk kepentingan principal;
c. melakukan pembukuan muatan dan canvassing;
d. memungut jasa angkutan (freight) atas perintah principal;
e. menerbitkan konosemen (bill of lading) untuk atau atas nama principal;
f. menyelesaikan tagihan (disbursement) dan klaim, jika ada;
g. memberikan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 8 –
g. memberikan informasi yang diperlukan oleh principal.
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Pasal 10
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan perwakilan perusahaan angkutan asing (owner’s
representative) adalah perorangan (baik perorangan WNA ataupun perusahaan
angkutan laut nasional yang ditunjuk oleh perusahaan angkutan laut asing
(principal).
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan kegiatan pengurusan administrasi perwakilan perusahaan
angkutan laut asing meliputi antara lain:
a. melakukan monitoring atas kapal-kapal perusahaannya selama beroperasi atau
melakukan kegiatan di Indonesia;
b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh
perusahaannya terhadap agennya di dalam melayani kapal-kapalnya di
Indonesia; dan
c. memberikan saran-saran kepada agennya di Indonesia sebagaimana diinginkan
oleh perusahaannya di luar negeri.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 11 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 9 –
Pasal 11
Yang dimaksud dengan trayek lintas batas antarnegara, antara lain:
1. Pelabuhan Batam Pelabuhan-Singapura;
2. Pelabuhan Nunukan-Pelabuhan Tawao, Malaysia;
3. Pelabuhan Belawan-Pelabuhan Penang, Malaysia;
4. Pelabuhan Sambas-Pelabuhan Kucing, Malaysia;
5. Pelabuhan Dumasi-Pelabuhan Malaka, Maysia;
6. Pelabuhan Tahuna-Pelabuhan General Santos, Filipina;
7. Pelabuhan Jayapura-Pelabuhan Vanimo, Papua Nugini (PNG).
Pasal 12
Ayat (1)
Kegiatan angkutan laut pelayaran rakyat selain melakukan kegiatan angkutan laut
di wilayah perairan Indonesia, juga dapat menyinggahi pelabuhan negara-negara
tetangga yang berbatasan dalam rangka melakukan kegiatan perdagangan
tradisional antarnegara.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 10 –
Huruf a
Dalam rangka peningkatan kemampuan manajemen, Menteri dapat mendorong
agar perusahaan pelayaran rakyat melakukan usaha kemitraan dengan perusahaan
yang lebih kuat permodalannya.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan angkutan sungai dan danau khusus adalah pelaksanaan
kegiatan dengan menggunakan kapal di luar usaha angkutan sungai dan danau
seperti usaha bidang industri, pariwisata, pertambangan, pertanian serta kegiatan
atau kepentingan khusus seperti penilaian, pengerukan, kegiatan sosial dan
sebagainya.
Kegiatan angkutan sungai dan danau khusus tersebut merupakan bagian usahanya
atau kegiatan pokoknya dan tidak melayani pihak lain.
Kegiatan angkutan sungai dan danau khusus untuk kepentingan pribadi dan
perdagangan kecil tidak memerlukan izin operasi.
Ayat (2) …
Ayat (2)
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 11 –
Yang dimaksud dengan keadaan tertentu adalah dalam hal angkutan sungai dan
danau tidak tersedia atau belum mampu melayani sebagian atau seluruh jasa
angkutan sungai dan danau, maka digunakan pelayanan angkutan sungai dan danau
khusus yang ada.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Ayat (1)
Angkutan perintis di perairan dilaksanakan dari atau ke daerah terpencil serta
daerah perbatasan yang potensial namun belum berkembang, dimaksudkan untuk
mendorong pengembangan daerah, peningkatan dan pemerataan pembangunan dan
hasil-hasilnya serta terwujudnya stabilitas nasional yang mantap dan dinamis.
Sasaran angkutan perintis di perairan adalah terselenggaranya pelayanan jasa
angkutan di perairan yang tetap dan teratur dengan tarif angkutan yang terjangkau
dalam rangka kelancaran mobilitas penduduk, angkutan barang administrasi
pemerintahan, pembangunan dan perdagangan.
Ayat (2)
Sifat keperintisan suatu angkutan di perairan akan berakhir apabila daerah-daerah
terpencil tersebut telah dilayari oleh perusahaan angkutan di perairan secara
komersial dan daerah tersebut telah berkembang.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4) …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 12 –
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 18
Ayat (1)
Angkutan perintis di perairan diselenggarakan oleh Pemerintah dengan
memebrikan kompensasi/subsidi terhadap biaya operasi kapal yang dilaksanakan
oleh perusahaan angkutan laut nasional, perusahaan angkutan sungai dan danau,
serta perusahaan angkutan penyeberangan yang melaksanakan pekerjaan jasa
angkutan perintis di perairan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan izin usaha angkutan laut adalah izin usaha yang diberikan
kepada perusahaan angkutan laut untuk melakukan kegiatan pelayaran dalam
negeri dan/atau luar negeri (single license).
Ayat (3) …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 13 –
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan usaha angkutan sungai dan danau pada ayat ini termasuk
usaha angkutan pelayangan/penambangan (angkutan penyeberangan sungai dengan
menggunakan perahu atau alat apung lainnya).
Ayat (2) …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 14 –
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 15 –
Pasal 36
Huruf a
Yang dimaksud dengan perbuatan membahayakan keamanan negara antara lain
melakukan kegiatan mata-mata untuk kepentingan negara lain, menyelundupkan
senjata api atau bahan peledak. Pencabutan izin secara langsung dilakukan setelah
didapatkan adanya bukti perbuatan.
Huruf b
Pencabutan izin dilakukan apabila terbukti bahwa perusahaan terlibat dalam
pelanggaran yang dapat membahayakan jiwa manusia dan lingkungan hidup.
Huruf c
Yang dimaksud dengan cara tidak sah adalah memberikan keterangan yang tidak
benar pada waktu mengajukan permohonan izin atau memperoleh izin tanpa
melalui prosedur yang ditetapkan.
Huruf d
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 16 –
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Huruf a
Yang dimaksud dengan perbuatan membahayakan keamanan negara antara lain
melakukan kegiatan mata-mata untuk kepentingan negara lain, menyelendupkan
senjata api atau bahan peledak. Pencabutan izin secara langsung dilakukan setelah
didapatkan adanya bukti perbuatan.
Huruf b
Pencabutan izin dilakukan apabila terbukti bahwa perusahaan terlibat dalam
pelanggaran yang dapat membahayakan jiwa manusia dan lingkungan hidup.
Huruf c
Yang dimaksud dengan cara tidak sah adalah memberikan keterangan yang tidak
benar pada waktu mengajukan permohonan izin tanpa melalui prosedur yang
ditetapkan.
Huruf d
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 17 –
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 18 –
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Huruf a
Yang dimaksud dengan perbuatan membahayakan keamanan negara antara lain
melakukan kegiatan mata-mata untuk kepentingan negara lain menyelundupkan
senjata api atau bahan peledak. Pencabutan izin secara langsung dilakukan setelah
didapatkan adanya bukti perbuatan.
Huruf b …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 19 –
Huruf b
Pencabutan izin dilakukan apabila terbukti bahwa perusahaan terlibat dalam
pelanggaran yang dapat membayakan jiwa manusia dan lingkungan hidup.
Huruf c
Yang dimaksud dengan cara tidak sah adalah memberikan keterangan yang tidak
benar pada waktu mengajukan permohonan izin atau memperoleh izin tanpa
melalui prosedur yang ditetapkan.
Huruf d
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Penetapan jaringan dan trayek antara lain dimaksudkan untuk menjamin
keseimbangan ketersediaan ruangan kapal dan muatan secara berkala dan
berkesinambungan sehingga akan mendorong pertumbuhan hasil-hasil pertanian
dan industri yang pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Pasal 66 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 20 –
Pasal 66
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada penyedia jasa
Angkutan laut mengenai trayek-trayek yang terbuka bagi penambahan jumlah
kapal yang dapat dioperasikan pada trayek dimaksud.
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Yang dimaksud barang-barang sejenis adalah barang homogeneous yang diangkut
dalam jumlah besar dalam satu kapal.
Contoh: kapal yang mengangkut beras dalam karung, kapal yang mengangkut semen
dalam kantung
Huruf c …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 21 –
Huruf c
Yang dimaksud dengan kegiatan tertentu dalam ayat ini antara lain kegiatan
angkutan lepas pantai atau untuk menunjang suatu proyek tertentu lainnya.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 69
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Penyampaian laporan kepada Menteri dilakukan sebelum kapal dioperasikan.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 22 –
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Penetapan lintas penyeberangan yang melalui laut dilakukan dengan
memperhatikan jaringan trayek angkutan laut sehingga dapat mencapai
optimalisasi keterpaduan angkutan antar dan intra moda.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Tidak mengangangkut barang lepas pada ayat ini dimaksudkan hanya mengangkut
barang-barang yang melekat atau menjadi satu kesatuan dengan kendaraan yang
mengangkutnya atau barang ji8njingan yang dibawa oleh penumpang, sehingga
tidak memerlukan proses bongkar muat barang dari dan ke kapal.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5) …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 23 –
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78
Ayat (1)
Tarif penumpang ekonomi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan
tarif angkutan yang berorientasi kepada kepentingan dan kemampuan masyarakat
luas.
Ayat (2)
Tarif pelayanan non-ekonomi adalah tarif pelayanan angkutan yang berorientasi
kepada kelangsungan dan pengembangan usaha angkutan dalam rangka
meningkatkan mutu pelayanan serta perluasan jaringan pelayanan angkutan laut.
Pasal 79
Ayat (1)
Tarif dasar adalah besaran tarif yang dinyatakan dengan biaya per penumpang
permil laut.
Penetapan tarif dasar untuk pelayanan ekonomi dilakukan dengan memperhatikan
kemampuan daya beli masyarakat dan kelangsungan serta pengembangan usaha.
Tarif jarak adalah besaran tarif yang didasarkan atas perkalian tarif dasar dan jarak
tempuh.
Ayat (2) …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 24 –
Ayat (2)
Penetapan tarif dasar untuk pelayanan non-ekonomi dilakukan dengan
memperhatikan kelangsungan dan pengembangan usaha angkutan dalam rangka
meningkatkan mutu pelayanan serta perluasan jaringan pelayanan angkutan.
Tarif jarak adalah besaran tarif yang didasarkan atas penjumlahan tarif dasar
ditambah tarif pelayanan tambahan dikalikan jarak tempuh.
Tarif pelayanan tambahan adalah besaran tarif yang dinyatakan dengan biaya per
penumpang permil laut sesuai dengan fasilitas dan tingkat pelayanan yang
diberikan.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 80
Cukup jelas
Pasal 81
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan komponen perhitungan biaya yaitu unsur-unsur biaya yang
dihitung dalam pengoperasian kapal yang meliputi biaya tetap antara lain, biaya
penyusutan, pemeliharaan, gaji ABK, asuransi dan biaya tidak tetap antara lain
biaya BBM, pelabuhan dan minyak pelumas serta keuntungan.
Ayat (2)
Pengelompokan jenis barang sebagaimana dimaksud pada ayat ini meliputi barang
umum (general cargo), barang kemasan, barang mengganggu/harmful substances
(yang karena sifat, jenis dan aromanya dapat mengganggu kenyamanan
lingkungan, seperti terasi, ikan asing), barang berbahaya dan barang yang
memerlukan penangan khusus.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 82 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 25 –
Pasal 82
Cukup jelas
Pasal 83
Cukup jelas
Pasal 84
Cukup jelas
Pasal 85
Cukup jelas
Pasal 86
Ayat (1)
Ketentuan ini dimaksudkan agar penyandang cacat dan penderita sakit
mendapatkan pelayanan secara layak dalam hal yang bersangkutan berpergian
menggunakan kapal.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Penyediaan fasilitas bagi penumpang yang mengidap penyakit menular
dimaksudkan agar yang bersangkutan tidak menularkan penyakitnya kepada orang
lain.
Ayat (3) …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 26 –
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 87
Ayat (1)
Persyaratan pengangkutan dalam pasal ini tidak diberlakukan untuk kapal
perikanan pengangkut ikan beku yang telah diatur dengan peraturan
perundang-undangan tersendiri.
Yang dimaksud dengan barang khusus adalah jenis barang yang karena sifat dan
ukurannya memerlukan penanganan khusus.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan barang berbahaya dalam ketentuan ini adalah bahan atau
barang yang oleh karena sifat dan ciri khas serta keadaannya, dapat
membahayakan jiwa manusia dan lingkungan sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan.
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 88
Cukup jelas
Pasal 89
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan instansi yang berwenang di pelabuhan antara lain
administrator pelabuhan, kepada kantor pelabuhan, penyelenggara pelabuhan,
pengelola pelabuhan, bea cukai, karantina dan instansi lain yang terkait.
Ayat (2) …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 27 –
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 90
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup
Huruf b
Cukup
Huruf c
Cukup
Huruf d
Cukup
Pasal 91
Cukup jelas
Pasal 92
Ayat (1)
Huruf a
Tanggung jawab perusahaan angkutan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini
adalah tanggung jawab terhadap kematian atau lukanya penumpang yang
diakibatkan oleh kecelakaan selama dalam pengangkutan dan terjadi di dalam
kapal, dan/atau kecelakaan pada saat ini ke/atau turun dari kapal sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pengertian lukanya penumpang termasuk cacat fisik dan/atau cacat mental.
Huruf b …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 28 –
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Pernyataan sebab-sebab keterlambatan penyerahan barang oleh pengangkut dapat
dikukuhkan oleh Pejabat Pemerintah yang berwenang di pelabuhan.
Huruf d
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Pasal 93
Cukup jelas
Pasal 94
Cukup jelas
Pasal 95
Cukup jelas
Pasal 96
Cukup jelas
Pasal 97 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 29 –
Pasal 97
Cukup jelas
Pasal 98
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3907

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close