Peraturan Pemerintah

DANA PENSIUN PEMBERI KERJA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 1992

TENTANG
DANA PENSIUN PEMBERI KERJA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun diperlukan adanya ketentuan yang mengatur mengenai pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja dan penyelengaraan Program Pensiun;
b. bahwa untuk penyelengaraan Program Pensiun oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja diperlukan ketentuan mengenai kepengurusan, pengelolaan kekayaan Dana Pensiun, penyediaan Manfaat Pensiun secara berkesinambungan, dan jaminan atas hak-hak Peserta termasuk dalan hal terjadi penangguhan pemupukan Manfaat Pensiun, pemisahan dan penggabungan serta likuidasi Dana Pensiun Pemberi Kerja;
c. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3477);
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG DANA PENSIUN PEMBERI KERJA
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Dana Pensiun adalah Dana Pensiun Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun;
2. Penerima Titipan adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
3. Janda/Duda adalah istri/suami yang sah dari Peserta atau pensiunan yang meninggal dunia, yang telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta meninggal dunia atau pensiun;
4. Anak adalah semua anak yang sah dari Peserta atau pensiunan, yang telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta meninggal dunia atau pensiun;
5. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
BAB II
PENGESAHAN DANA PENSIUN
Bagian Pertama
Persyaratan Dan Tata Cara Pengesahan
Pasal 2
Setiap pembentukan Dana Pensiun oleh Pemberi Kerja wajib mendapat pengesahan Menteri.
Pasal 3
(1) Permohonan pengesahan Dana Pensiun diajukan oleh Pendiri dengan menggunakan formulir yang ditetapkan Menteri, dengan melampirkan:
a. Peraturan Dana Pensiun;
b. pernyataan tertulis Pendiri dan Mitra Pendiri bila ada;
c. surat penunjukan Pengurus, Dewan Pengawas, dan Penerima Titipan;
d. arahan investasi;
e. laporan aktuaris, apabila Dana Pensiun menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti;
f. surat perjanjian antara Pengurus dengan Penerima Titipan.
(2) Ketentuan pelaksanan mengenai tata cara permohonan pengesahan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan Menteri.
Bagian Kedua Peraturan Dana Pensiun
Pasal 4
Peraturan Dana Pensiun sekurang-kurangnya memuat ketentuan sebagai berikut :
a. nama Dana Pensiun;
b. nama Pendiri;
c. karyawan atau kelompok karyawan yang berhak menjadi Peserta;
d. nama Mitra Pendiri, apabila ada
e. tanggal pembentukan Dana Pensiun;
f. maksud dan tujuan pembentukan Dana Pensiun;
g. pembentukan kekayaan Dana Pensiun yang terpisah dari kekayaan Pemberi kerja;
h. tata cara penunjukan, penggantian dan penunjukan kembali Pengurus dan Dewan Pengawas;
i. masa jabatan Pengurus dan Dewan Pengawas;
j. pedoman penggunaan jasa Penerima Titipan;
k. syarat untuk menjadi Peserta;
l. hak, kewajiban dan tanggung jawab Pengurus, Dewan Pengawas, Peserta dan Pemberi Kerja, termasuk kewajiban Pemberi Kerja untuk membayar iuran;
m. besar iuran untuk Program Pensiun;
n. rumus Manfat Pensiun dan faktor-faktor yang mempengaruhi perhitungannya;
o. tata cara pembayaran Manfaat Pensiun dan manfaat lainnya;
p. tata cara penunjukan dan penggantian pihak yang berhak atas Manfaat Pensiun apabila Peserta meninggal dunia;
q. biaya yang merupakan beban Dana Pensiun;
r . tata cara perubahan Peraturan Dana Pensiun;
s. tata cara pembubaran dan penyelesaian Dana Pensiun.
Pasal 5
Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hanya dapat menjadi dasar penyelenggaraan 1 (satu) jenis Program Pensiun.
Bagian Ketiga
Pernyataan Tertulis Pendiri
Dan Mitra Pendiri
Pasal 6
Pernyataan tertulis Pendiri dan pernyataan tertulis Mitra Pendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b harus disetujui oleh pemilik perusahaan, atau rapat umum pemegang saham, atau yang setara dengan itu, serta memuat :
a. ringkasan Peraturan Dana Pensiun;
b. kesediaan untuk membiayai penyelenggaraan Dana Pensiun dan peraturan pelaksanannya serta Peraturan Dana Pensiun.
Bagian Keempat
Penitipan Kekayaan Dana Pensiun
Pasal 7
(1) Perjanjian penitipan kekayaan Dana Pensiun antar Pengurus dan Penerima Titipan sekurang-kurangnya memuat ketentuan:
a. tugas, wewenang dan tanggung jawab Penerima Titipan;
b. biaya penitipan yang dibebankan kepada Dana Pensiun;
c. pernyataan Penerima Titipan untuk memberikan informasi dan menyediakan buku, catatan, dan dokumen yang berkenaan dengan kekayaan Dana Pensiun yang dititipkan dalam rangka pemeriksaan, baik yang dilakukan oleh Menteri, atau oleh akuntan publik dan atau oleh aktuaris yang ditunjuk Menteri atau oleh Dewan Pengawas maupun auditor yang ditunjuk Dewan Pengawas.
(2) Perubahan perjanjian penitipan dan atau perubahan penunjukan Penerima Titipan wajib dilaporkan kepada Menteri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.
Pasal 8
(1) Penerima Titipan bertanggung jawab atas pengamanan kekayaan Dana Pensiun sesuai dengan ketentuan Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Penerima Titipan wajib mencatat dan membukukan kekayaan Dana Pensiun secara terpisah dari kekayaan Penerima Titipan.
(3) Kekayaan Dana Pensiun yang ditittipkan dikecualikan dari setiap tuntutan hukum terhadap kekayaan Penerima Titipan
Bagian Kelima
Perubahan Peraturan Dana Pensiun
Pasal 9
(1) Perubahan Peraturan Dana Pensiun dilakukan oleh Pendiri, dan harus mendapatkan pengesahan Menteri.
(2) Pengesahan Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diperlukan dalam hal penangguhan dan pengakhiran penangguhan kepesertaan karyawan Mitra Pendiri.
(3) Perubahan Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemberlakuannya harus dinyatakan dalam pernyataan tertulis Pendiri.
(4) Dalam hal perubahan Peraturan Dana Pensiun dimaksud mengakibatkan perubahan atas pendanaan dan atau besarnya Manfaat Pensiun, maka pernyataan Pendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus mendapat persetujuan pemilik perusahaan atau rapat umum pemegang saham atau yang setara dengan itu.
Pasal 10
(1) Untuk mendapat pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pendiri mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri yang memuat uraian tentang latar belakang dan tujuan perubahan Peraturan Dana Pensiun, serta dilengkapi dengan:
a. Peraturan Dana Pensiun yang baru;
b. pernyataan tertulis Pendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) atau ayat (4);
c. laporan aktuaris, apabila perubahan Peraturan Dana Pensiun mengakibatkan perubahan dalam hal pendanaan dan Manfaat Pensiun, bagi Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti.
(2) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya permohonan pengesahan perubahan Peraturan Dana Pensiun secara lengkap dan memenuhi ketentuan
Undang-undang Dana Pensiun dan Peraturan Pemerintah ini serta peraturan pelaksanaannya, maka Peraturan Dana Pensiun tersebut wajib disahkan Menteri dan dicatat dalam Buku Daftar Umum yang disediakan untuk itu.
(3) Dalam hal permohonan ditolak, Menteri wajib menyampaikan surat pemberitahuan penolakan yang disertai alasan penolakan, dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
(4) Perubahan Peraturan Dana Pensiun berlaku sejak tanggal pengesahan Menteri.
(5) Pengurus wajib mengumumkan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Bagian Keenam
Penangguhan Pembayaran Iuran
Pasal 11
(1) Atas permohonan Pendiri, Menteri dapat memberikan persetujuan untuk menangguhkan pembayaran iuran dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal persetujuan.
(2) Atas permohonan Pendiri, Menteri dapat menetapkan tanggal mulai berlakunya penangguhan sebelum tanggal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), paling lama sejak tanggal pengiriman permohonan.
(3) Penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila Pendiri mengalami kerugian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
(4) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diajukan secara tertulis kepada Menteri dan dilampiri bukti-bukti yang mendukung adanya kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
Pasal 12
(1) Iuran sampai dengan tanggal mulai berlakunya penangguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) atau ayat (2) harus tetap dibayarkan kepada Dana Pensiun.
(2) Selama masa penangguhan, ketentuan-ketentuan lain dari Peraturan Dana Pensiun, termasuk ketentuan tentang pembayaran Manfaat Pensiun, tetap berlaku.
Pasal 13
(1) Pada masa penangguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) atau ayat (2), Pendiri dapat mengakhiri penangguhan pembayaran iuran dengan cara menyetor iuran kepada Dana Pensiun.
(2) Berakhirnya penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan kepada Menteri dengan melampirkan bukti pembayaran iuran.
Pasal 14
Apabila masa penangguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) atau ayat (2) berakhir, ternyata Pendiri tetap tidak dapat membayar iuran, maka Dana Pensiun dimaksud harus dibubarkan dengan memenuhi ketentuan tentang pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.
BAB III
KEPENGURUSAN
Bagian Pertama
Pengurus
Pasal 15
(1) Dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun, Pendiri menunjuk Pengurus.
(2) Pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggung jawab kepada Pendiri.
(3) Pengurus ditunjuk untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat ditunjuk kembali.
Pasal 16
(1) Penunjukan Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) ditetapkan dengan surat penunjukkan.
(2) Surat penunjukkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
a. nama orang atau badan usaha yang ditunjuk sebagai Pengurus;
b. masa jabatan Pengurus.
(3) Surat penunjukkan Pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampiri pernyataan tertulis Pengurus tentang kesediaannya untuk ditunjuk sebagai Pengurus, dan mengelola Dana Pensiun sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun dan Undang-undang Dana Pensiun serta peraturan pelaksanaannya.
Pasal 17
(1) Pengurus wajib mengelola Dana Pensiun dengan mengutamakan kepentingan Peserta dan pihak lain yang berhak atas Manfaat Pensiun.
(2) Pengurus wajib memelihara buku, catatan dan dokumen yang diperlukan dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun.
(3) Pengurus wajib bertindak teliti, terampil, bijaksana dan cermat dalam melaksanakan tanggung jawabnya mengelola Dana Pensiun.
(4) Pengurus wajib merahasiakan keterangan pribadi yang menyangkut masing-masing Peserta.
Pasal 18
(1) Pengurus wajib menyampaikan secara berkala kepada Menteri:
a. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik.
b. laporan teknis yang disusun oleh Pengurus atau oleh Pengurus dan aktuaris sesuai ketentuan yang ditetapkan Menteri;
c. laporan aktuaris sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sekali.
(2) Pengurus wajib menyampaikan keterangan kepada Peserta mengenai:
a. neraca dan perhitungan hasil usaha menurut bentuk, susunan dan waktu yang ditetapkan Menteri;
b. hal-hal yang timbul dalam rangka kepesertaan dalam bentuk dan waktu yang ditetapkan Menteri;
c. setiap perubahan Peraturan Dana Pensiun.
Pasal 19
Perubahan Pengurus dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan wajib dilaporkan kepada Menteri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.
Pasal 20
Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila :
a. masa jabatan berakhir; atau
b. meninggal dunia; atau
c. mengundurkan diri; atau
d. diberhentikan oleh Pendiri; atau
e. dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Pasal 21
Pengurus, masing-masing atau bersama-sama, bertanggung jawab secara pribadi atas segala kerugian yang timbul pada kekayaan Dana Pensiun akibat tindakan Pengurus yang melanggar atau melalaikan tugas dan/atau kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun dan peraturan
perundang-undangan tentang Dana Pensiun, serta wajib mengembalikan kepada Dana Pensiun segala kenikmatan yang diperoleh atas atau dari kekayaan Dana Pensiun secara melawan hukum.
Bagian Kedua
Dewan Pengawas
Pasal 22
(1) Dalam rangka pengawasan pengelolaan Dana Pensiun, Pendiri menunjuk anggota Dewan Pengawas.
(2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggungjawab kepada Pendiri.
(3) Anggota Dewan Pengawas ditunjuk untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat ditunjuk kembali.
Pasal 23
(1) Penunjukan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), ditetapkan dengan surat penunjukan.
(2) Surat penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
a. nama dan alamat anggota Dewan Pengawas ;
b. masa jabatan anggota Dewan Pengawas.
(3) Surat penunjukan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampiri dengan pernyataan tertulis anggota Dewan Pengawas tentang kesediaannya untuk ditunjuk sebagai anggota Dewan Pengawas guna melakukan pengawasan pengelolaan Dana Pensiun.
Pasal 24
(1) Anggota Dewan Pengawas yang mewakili Peserta adalah karyawan yang menjadi Peserta dan atau pensiunan.
(2) Dalam hal anggota Dewan Pengawas yang mewakili peserta lebih dari 1 (satu) orang, sekurang-kurangnya 1 (satu) orang diantaranya adalah pensiunan, apabila jumlah pensiunan lebih dari 50 (lima puluh) orang.
(3) Direksi atau pejabat yang setingkat dengan itu dari Pemberi Kerja, tidak dapat ditunjuk sebagai wakil Peserta dalam Dewan Pengawas.
(4) Anggota Dewan Pengawas yang mewakili Pemberi Kerja dapat berasal dari karyawan atau bukan karyawan.
(5) Wakil Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh Peserta.
Pasal 25
Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas:
a. melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun oleh Pengurus;
b. menyampaikan laporan tahunan secara tertulis atas hasil pengawasannya kepada Pendiri dan salinannya diumumkan kepada Peserta;
c. menunjuk akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan Dana Pensiun
d. menunjuk aktuaris untuk menyusun laporan aktuaris bagi Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti;
e. menetapkan arahan investasi bersama Pendiri, dalam hal Dana Pensiun menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti.
Pasal 26
Perubahan anggota Dewan Pengawas dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan 24 serta wajib dilaporkan kepada Menteri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal perubahaannya.
Pasal 27
Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:
a. masa jabatan berakhir; atau
b. meninggal dunis; atau
c. mengundurkan diri; atau
d. diberhentikan oleh Pendiri; atau
e. dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
f. wakil Peserta yang bersangkutan berhenti bekerja bukan karena pensiun.
BAB IV
HAK PESERTA
Pasal 28
(1) Peserta berhak atas Manfaat Pensiun berdasarkan Peraturan Dana Pensiun.
(2) Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari karyawan, pensiunan dan bekas karyawan yang masih berhak atas Manfaat Pensiun.
Pasal 29
(1) Dalam hal Peserta meninggal dunia, Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Janda/Duda atau Anak.
(2) Manfaat Pensiun bagi Janda/Duda dibayarkan seumur hidup.
(3) Dalam hal tidak ada Janda/Duda yang sah, atau Janda/Duda meninggal dunia, atau Janda/Duda kawin lagi, Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Anak.
(4) Manfaat Pensiun kepada Anak wajib dibayarkan sampai Anak tersebut mencapai usia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun.
Pasal 30
(1) Dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak ada Janda/Duda atau Anak, maka dana yang merupakan hak Peserta dibayarkan kepada pihak yang ditunjuk oleh Peserta.
(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara sekaligus.
Pasal 31
(1) Pengurus Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti, atas permintaan dan pilihan Peserta, membeli anuitas seumur hidup dari Perusahaan Asuransi Jiwa, dengan syarat:
a. anuitas yang dipilih menyediakan Manfaat Pensiun bagi Janda/Duda atau Anak sekurang-kurangnya 60% dan sebanyak-banyaknya 100% dari Manfaat Pensiun yang diterima Peserta;
b. anuitas yang dipilih memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya serta Peraturan Dana Pensiun.
(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak berlaku bagi pembelian anuitas berdasarkan permintaan dan pilihan Janda/Duda atau Anak.
Pasal 32
(1) Pada Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti, apabila pembayaran Manfaat Pensiun berakhir, dan ternyata jumlah seluruh Manfaat Pensiun yang telah dibayarkan kurang dari himpunan iuran Peserta beserta hasil pengembangannya sampai dengan saat dimulainya pembayaran Manfaat Pensiun, maka Pengurus wajib membayarkan selisihnya sekaligus kepada ahli waris yang sah dari Peserta.
(2) Pada Program Pensiun Iuran Pasti, apabila pembayaran Manfaat Pensiun berakhir, dan ternyata jumlah seluruh Manfaat Pensiun yang telah dibayarkan kurang dari jumlah haknya pada saat dimulainya pembayaran Manfaat Pensiun, maka Perusahaan Asuransi Jiwa wajib membayarkan selisihnya sekaligus kepada ahli waris yang sah dari Peserta.
BAB V
PENANGGUHAN ATAU PENGAKHIRAN
KEPESERTAAN KARYAWAN MITRA PENDIRI
Pasal 33
(1) Penangguhan kepesertaan karyawan Mitra Pendiri dapat dilakukan oleh Pendiri untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Mitra Pendiri telah 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak membayar iuran, dengan melakukan perubahan Peraturan Dana Pensiun.
(2) PerubahanPeraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan kepada Menteri dengan melampirkan pernyataan tertulis Pendiri tentang penangguhan kepesertaan Mitra Pendiri dan bukti yang menunjukkan bahwa Mitra Pendiri tidak membayar iuran.
(3) Apabila sebelum jangka waktu penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakhir ternyata Mitra Pendiri telah membayar iurannya, maka Pendiri mengakhiri penangguhan kepesertaan karyawan Mitra Pendiri dengan melakukan perubahan Peraturan Dana Pensiun.
(4) Perubahan Peraturan Dana Pensiun dalam rangka pengakhiran penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), wajib dilaporkan kepada Menteri dengan melampirkan pernyataan tertulis Pendiri tentang pengakhiran penangguhan kepesertaan Mitra Pendiri dam bukti pembayaran iuran Mitra Pendiri.
(5) Selama masa penangguhan, ketentuan-ketentuan lain dari Peraturan Dana Pensiun, termasuk ketentuan tentang pembyaran Manfaat Pensiun, tetap berlaku.
Pasal 34
Dalam hal jangka waktu penangguhan kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) berakhir dan ternyata Mitra Pendiri tetap tidak membayar iuran, Pendiri wajib mengakhiri kepesertaan karyawan Mitra Pendiri dengan melakukan perubahan Peraturan Dana Pensiun.
Pasal 35
(1) Dalam hal Pendiri mengakhiri kepasertaan karyawan Mitra Pendiri, Pendiri wajib:
a. mengajukan permohonan pengesahan perubahan Peraturan Dana Pensiun; dan
b. memerintahkan Pengurus mengalaihkan kekayaan, kewajiban, dan kelompok karyawan Mitra Pendiri, berdasarkan pilihan Peserta kepada Dana Pensiun lembaga Keuangan atau Dana Pensiun Pemberi Kerja lain.
(2) Bagi pensiunan,Janda/Duda atau Anak yang telah menerima pembayaran Manfaat Pensiun dan bagi Peserta yang telah berhak menerima pembayaran Manfaat Pensiun, pengalihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan dengan membelai anuitas dari Perusahaan Asuransi Jiwa.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilengkapi pula dengan:
a. pernyataan tertulis Pendiri tentang berakhirnya kepesertaan karyawan Mitra Pendiri;
b. bukti yang menunjukkan bahwa Mirtra Pendiri tidak membayar iuran;
c. laporan keuangan sebelum dan sesudah berakhirnya kepesertaan karyawan Mitra Pendiri, yang telah diaudit oleh akuntan publik;
d. laporan aktuaris sebelum dan sesudah berakhirnya kepesertaan karyawan Mitra Pendiri, apabila Dana Pensiun menyelenggarkan Program Pensiun Manfaat Pasti.
(4) Biaya yang timbul sebagai akibat pengalihan kekayaan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) huruf c dan huruf d menjadi tanggung jawab Mitra Pendiri.
BAB VI
PENGGABUNGAN ATAU PEMISAHAN DANA PENSIUN
Pasal 36
(1) Penggabungan Dana Pensiun hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Dana Pensiun yang melakukan penggabungan memiliki Program Pensiun yang sama, dan
b. harus ada Pemberi Kerja yang bertanggung jawab atas kewajiban yang berkaitan dengan masa kerja Peserta, sebagaimana detetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun sebelum berlakunya pengabungan.
(2) Penggabungan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat pengesahan atau persetujuan Menteri.
Pasal 37
(1) Dalam hal penggabungan Dana Pensiun menyebabkan perubahan Perturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun yang menerima penggabungan, maka Pendiri dana Pensiun yang menerima penggabungan mengajukan permohonanpengesahan perubahan Peraturan Dana Pensiun dan Pendiri Dana Pensiun yang menggabungkan diri mengajukan permohonan pembubaran Dna Pensiun, yang diajukan secara bersama-bersama.
(2) Dalam hal penggabungan Dana Pensiun tidak menyebabkan perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun yang menerima penggabungan, maka Pendiri Dana Pensiun yang menerima penggabungan mengajukan permohonan persetujuan atas penggabungan Dana Pensiun dan Pendiri Dana Pensiun yang menggabungkan diri mengajukan permohonan pembubaran Dana Pensiun, yang diajukan secara bersama-bersama.
(3) Permohonan persetujuan penggabungan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dilengkapi dengan:
a. pernyataan tertulis Pendiri dari Dana Pen siun yang menerima penggabungan tentang kesediaannya untuk menerima kepesertaan, kekayaan dan kewajiban dari Dana Pensiun yang menggabungkan diri;
b. laporan keuangan dari Dana Pensiun yang menerima penggabungan sebelum dan sesudah penggabungan serta laporan keuangan dari Dana Pensiun yang menggabungkan diri pada saat penggabungan, yang telah diaudit oleh akuntan publik;
c. laporan aktuaris dari Dana Pensiun yang menerima penggabungan sebelum dan sesudah penggabungan serta laporan aktuaris dari Dana Pensiun yang menggabungkan diri pada saat penggabungan, bagi Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti.
Pasal 38
(1) Permohonan pengesahan penggabungan Dana Pensiun sebagimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dilakukan berdasarkan tata cara sebagimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 serta dilengkapi pula dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3).
(2) Dalam rangka penggabungan sebagaimana dimaksud dala Pasal 37 ayat (1) atau ayat (2), Menteri menetapkan pada tanggal yang sama keputusan pengesahan perubahan Peraturan Dana Pensiun atau persetujuan penggabungan Dana Pensiun dan keputusan pembubaran Dana Pensiun yang menggabungkan diri.
Pasal 39
(1) Pengurus Dana Pensiun yang menerima penggabungan mengumumkan pembubaran Dana Pensiun yang menggabungkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
(2) Status badan hukum Dana Pensiun yang menggabungkan diri berakhir sejak pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Pasal 40
Sejak tanggal pengesahan atau persetujuan Menteri atas penggabungan Dana Pensiun, maka seluruh kepesertaan, kekayaan dan kewajiban Dana Pensiun yang menggabungkan diri beralih ke Dana Pensiun yang menerima penggabungan.
Pasal 41
(1) Pemisahan Dana Pensiun hanya dapat dilakukan apabila ada Pemberi Kerja yang bertanggung jawab atas kewajiban yang berkaitan dengan masa kerja Peserta sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun sebelum berlakunya pemisahan.
(2) Pemisahan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat pengesahan atau persetujuan Menteri.
Pasal 42
(1) Dalam hal pemisahan Dana Pensiun menyebabkan perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun yang melakukan pemisahan, maka Pendiri Dana Pensiun yang melakukan pemisahan mengajukan permohonan pengesahan perubahan Peraturan Dana Pensiun dan Pendiri Dana Pensiun yang baru mengajukan permohonan pendirian Dana Pensiun, yang diajukan secara bersama-sama.
(2) Dalam hal pemisahan Dana Pensiun tidak menyebabkan perubahan Peraturan Dana Pensiun, maka pendiri Dana Pensiun melakukan pemisahan Dana Pensiun dan Pensiri Dana Pensiun yang baru mengajukan permohonan pendirian Dana Pensiun, yang diajukan secara bersama-sama.
(3) Permohonan persetujuan pemisahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dilengkapi dengan:
a. Pernyataan tertulis Pendiri dari Dana Pensiun yang melakukan pemisahan tentang kesediaannya untuk memisahkan sebagian kepesertaan, kekayaan, dan kewajiban ke Dana Pensiun yang baru;
b. Pernyataan tertulis Pendiri dari Dana Pensiun baru tentang kesediaannya untuk menerima sebagian kepesertaan, kekayaan dan kewajiban dari Dana Pensiun yang melakukan pemisahan; menjadi kepesertaan, kekayaan, kekayaan dan kewajiban awal Dana Pensiunnya.
c. laporan keuangan dari Dana Pensiun yang melakukan pemisahan sebelum dan sesudah pemisahan serta laporan keuangan dari Dana Pensiun yang baru, yang telah diaudit oleh akuntan publik;
d. laporan aktuaris dari Dana Pensiun yang melakukan pemisahan sebelum dan sesudah pemisahan serta laporan aktuaris dari Dana Pensiun yang baru, apabila Dana Pensiun menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti.
Pasal 43
(1) Permohonan pengesahan pemisahan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dilakukan berdasarkan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dan dilengkapi pula dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3).
(2) Dalam rangka pemisahan sebagaimana dimaksud dlam Pasal 42 ayat (1) atau ayat (2), Menteri menetapkan pada tanggal yang sama keputusan pengesahanperubahan Peraturan Dana Pensiun dan pengesahan atau pembentukan Dana Pensiun baru.
(3) Pengurus wajib mengumumkan pengesahan Menteri atas perubahan Peraturan Dana Pensiun dan pembentukan Dana Pensiun baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Pasal 44
Sejak tanggal pengesahan atau persetujuan Menteri atas pemisahan Dana Pensiun,maka sebagian kepesertaan, kekayaan dan kewajiban dari Dana Pensiun yang melakukan pemisahan beralih ke Dana Pensiun yang baru.
Pasal 45
Penggabungan dan pemisahan Dana Pensiun tidak boleh menyebabkan berkurangnya hak Peserta sampai pada saat pengesahan atau persetujuan Menteri.
BAB VII
PENGALIHAN KEPESERTAAN
Pasal 46
(1) Pengalihan Peserta dari suatu Dana Pensiun ke Dana Pensiun yang lain, yang merupakan kebijaksanaan Pemberi Kerja, hanya dapat dilakukan dengan ketentuan :
a kedua Dana Pensiun memiliki Program Pensiun yang sama;
b harus ada Pemberi Kerja yang bertanggung jawab atas kewajiban yang berkaitan dengan masa kerja kelompok karyawan yang dialihkan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Dana Pesniun sebelum berlakunya pengalihan.
(2) Dalam hal pengalihan Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan pengalihan kelompok Peserta yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun atau pengalihan Mitra Pendiri, maka pengalihan harus dilakukan dengan merubah Peraturan Dana Pensiun.
Pasal 47
(1) Pendiri Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) mengajukan permohonan pengesahan atas perubahan Peraturan Dana Pensiun dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampiri dengan :
a Pernyataan tertulis Pendiri dari Dana Pensiun yang mengalihkan tentang kesediaannya untuk melakukan pengalihan kelompok Peserta atau Mitra Pendiri;
b pernyataan tertulis Pendiri atau Mitra Pendiri dari Dana Pensiun yang menerima pengalihan tentang kesediaannya untuk menerima pengalihan.
c laporan keuangan sebelum dan sesudah pengalihan dari Dana Pensiun yang melakukan pengalihan dan Dana Pensiun yang menerima pengalihan, yang telah diaudit oleh akuntan publik;
d laporan aktuaris sebelum dan sesudah pengalihan dari Dana Pensiun yang melakukan pengalihan dan Dana Pensiun yang menerima pengalihan, apabila Dana Pensiun menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti;
(3) Dalam hal Pemberi Kerja dari kelompok Peserta yang dialihkan atau Mitra Pendiri yang dialihkan menjadi Mitra Pendiri dari Dana Pensiun yang menerima pengalihan, maka permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus delengkapi dengan pernyataan tertulisnya selaku Mitra Pendiri, tentang kesediaannya untuk tunduk pada Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun yang menerima pengalihan, serta pemberian kuasa penuh kepada Pendiri untuk melaksanakan Peraturan Dana Pensiun.
Pasal 48
(1) Dalam hal pengalihan mengakibatkan perubahan Peraturan Dana Pensiun yang melakukan pengalihan dan perubahan Peraturan Dana Pensiun yang menerima pengalihan, maka Menteri menetapkan pada tanggal yang sama keputusan pengesahan perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun yang menerima pengalihan dan perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun yang melakukan pengalihan.
(2) Dengan pengesahan Menteri tentang perubahan Peraturan Dana Pensiun, maka seluruh kepesertaan dan kewajiban serta kekayaan dari kelompok peserta yang dialihkan beralih ke Dana Pensiun yang menerima pengalihan.
Pasal 49
Pengalihan kepesertaan tidak boleh menyebabkan berkurangnya hak Peserta sampai pada saat pengalihan.
BAB VIII
PEMBAGIAN KEKAYAAN DANA PENSIUN
YANG DILIKUIDASI
Pasal 50
(1) Pembagian kekayaan Dana Pensiun yang dilikuidasi dilakukan dengan urutan sebagai berikut :
a Peserta, pensiunan, Janda/Duda, Anak, dan pihak lain yang berhak atas Manfaat Pensiun;
d Pihak-pihak selain pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a
(2) Pembagian kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah dipenuhi kewajiban kepada negara.
Pasal 51
(1) Pada Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti, dalam hal masih terdapat kelebihan kekayaan setelah seluruh kewajiban kepada pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 diselesaikan, maka kelebihan dimaksud wajib dipergunakan untuk meningkatkan Manfaat Pensiun bagi Peserta, pensiunan, Janda/Duda, Anak dan pihak lain yang berhak sampai batas maksimum yang ditetapkan Menteri.
(2) Dalam hal masih terdapat kelebihan kekayaan setelah dilakukan peningkatan Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka kelebihan dimaksud wajib dibagikan secara sekaligus kepada Peserta, pensiunan, Janda/Duda, Anak dan pihak lain yang berhak atas Manfaat Pensiun, secara berimbang sebanding dengan besar Manfaat Pensiun yang menjadi hak masing-masing pihak.
(3) Dalam rangka peningkatan Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Peserta yang memiliki masa kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun berhak atas Manfaat Pensiun berdasarkan rumus Manfaat Pensiun yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun.
Pasal 52
Pada Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti, dalam hal sisa kekayaan tidak cukup untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a, maka Manfaat Pensiun bagi Peserta, pensiunan, Janda/Duda, Anak dan pihak lain yang berhak dikurangi secara berimbang, sehingga jumlah seluruh kewajiban terhadap pihak-pihak tersebut sama dengan sisa kekayaan Dana Pensiun.
Pasal 53
(1) Bagi Peserta yang belum berhak menerima pembayaran Manfaat Pensiun dari Dana Pensiun yang dilikuidasi, haknya dialihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
(2) Bagi Pensiunan, Janda/Duda atau Anak yang telah menerima pembayaran Manfaat Pensiun dan bagi Peserta yang telah berhak menerima pembayaran Manfaat Pensiun dari Dana Pensiun yang dilikuidasi, haknya dibagikan dengan membeli anuitas dari Peresahaan Asuransi jiwa berdasarkan pilihan Peserta atau pihak yang berhak.
(3) Dalam hal pembagian hak Peserta, pensiunan, Janda/Duda atau anak atau pihak lain yang berhak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menghasilkan Manfaat Pensiun yang lebih kecil dari jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-undang Dana Pensiun, maka nilai sekarang Manfaat Pensiun tersebut dapat dibayarkan sekaligus.
BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 54
(1) Setiap Yayasan Dana Pensiun yang dinyatakan telah mendapatkan pengesahan sebagai Dana Pensiun berdasarkan Undang-undang Dana Pensiun, wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.
(2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Pendiri dengan mengajukan permohonan kepada Menteri.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilampiri dengan ;
a. Peraturan Dana Pensiun yang baru;
b. anggaran Dasar dan peraturan pensiun Yayasan Dana Pensiun yang berlaku sampai dengan tangggal 20 April 1992;
c. pernyataan tertulis Pendiri dan pernyataan tertulis Mitra Pendiri bila ada;
d. surat penunjukan Pengurus, Dewan Pengawas, dan Penerima Titipan;
e. arahan investasi,
f. Laporan aktuaris per tanggal 31 desember 1991 apabila Yayasan dana Pensiun menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti;
g. surat perjanjian antara Pengurus dan Penerima titipan;
h. Laporan Keuangan per tanggal 31 Desember 1991 yang telah diaudit oleh akuntan Publik;
i. Rekapitulasi Peserta bagi Dana Pensiun yang menyelenggarakan pembayaran uang secara sekaligus;
j. Nomor Pokok Wajib Pajak Dana Pensiun.
(4) Pernyataan tertulis Pendiri dan Mitra Pendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c harus memenuhi ketentuan Pasal 6 dan memuat pernyataan tentang pemberlakuan Peraturan Dana Pensiun.
Pasal 55
(1) Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 tetap dapat melanjutkan Program Pensiun yang menjanjikan pembayaran uang sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) Undang-undang dana Pensiun bagi karyawan yang telah menjadi Peserta sebelum tanggal 20 April 1992.
(2) Dalam hall dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyelenggarakan Program Pensiun bagi karyawan yang menjadi Peserta setelah tanggal 20 April 1992, maka Program Pensiun yang diselenggarakan harus berdasarkan Undang-undang Dana Pensiun dan perturan pelaksanaannya.
(3) Peserta Program Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih menjadi Pesertta ke Program Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
(4) Bagi Peserta yang beralih kepesertaannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pada saat pensiun, dapat memilih untuk menerima pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus sampai sebanyak-banyak 20% (dua puluh per seratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) Undang-undang Dana Pensiun, atau sebesar yang seharusnya diterima pada tanggal 20 April 1992 berdasarkan Program Pensiun sebagaiman dimaksud dlam ayat (1).
Pasal 56
Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, yang sebelum tanggal 20 April 1992 telah menetapkan Manfaat Pensiun secara berkala melebihi Manfaat Pensiun maksimum sebagaimana ditetapkan Menteri berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Dana Pensiun, tetap dapat melanjutkan pembayaran dimaksud sampai diselesaikannya seluruh kewajiban bagi karyawan yang telah menjadi Peserta sebelum tanggal 20 April 1992.
BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 57
(1) Setiap orang atau badan usaha yang telah menjalankan program yang menjanjikan pembayaran sejumlah uang yang dikaitkan dengan pencapaian usia tertentu sebelum tanggal 20 April 1992, dengan nama apapun baik dengan atau tanpa iuran, apabila tetap melanjutkan program tersebut wajib mengajukan permohonan pengesahan pembentukan Dana Pensiun kepada Menteri selambat-lambatnya sebelau tanggal 20 April 1993.
(2) Permohonan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh Pendiri dengan memenuhi persyaratan dan tata cara pengesahan dalam Peraturan Pemerintah ini.
(3) Persyaratan sebagimana dimaksud dalam ayat (2) dilengkapi pula dengan :
a. Dokumen yang menunjukkan Program Pensiun telah diselenggarakan sebelum tanggal 20 April 1992;
b. rekapitulasi Peserta bagi yang menyelenggarakan pembayaran uang secara sekaligus.
(4) Ketentuan mengenai penyesuaian investasi, pembayaran Manfaat Pensiun sekaligus, dan pembayaran Manfaat Pensiun maksimum secara berkala, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) Undang-undang Dana Pensiun, serta ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 Peraturan Pemerintah ini berlaku pula bagi Dana Pensiun yang mendapat pengesahan Menteri berdasarkan ketentuan dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).
Pasal 58
Terhitung sejak tanggal 1 Januari 1993, Perusahaan Asuransi Jiwa dilarang menjual program yang didalamnya terkandung janji Pemberi Kerja kepada karyawannya untuk membayarkan sejumlah uang yang pembayarannya dikaitkan dengan pencapaian usia tertentu.
Pasal 59
Perusahaan Asuransi Jiwa yang telah menjual program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 sebelum tanggal 1 Januari 1993 tetap dapat melanjutkan program tersebut sampai berakhirnya perjanjian pertanggungan dimaksud.
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 60
Peraturan Pemerintah ihi mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Nopember 1992
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
S O E H A R T O
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Nopember 1992
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
M O E R D I O N O
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1992 NOMOR 120
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Hukum
dan Perundang-undangan
Kasowo, S.H. LL.M.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close