Peraturan Pemerintah

JALAN TOL

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1990

PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1990
TENTANG
JALAN TOL
2
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang :
a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1990 tentang
Jalan, perlu diselenggarakan Jalan Tol yang merupakan jalan alternatif lintas jalan
umum yang sudah ada;
b. bahwa penyelenggaraan Jalan Tol tersebut perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah;
Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya
(Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2742);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran
Negara Tahun 1969 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan
Pengawasan Peruashaan Jawatan (PERJAN), Peruashaan Umum (PERUM), dan
Peruashaan Terbatas (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3246) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 1983 Nomor 37);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun
1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi
Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
MEMUTUSKAN
Menetapkan:
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG JALAN TOL
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
1. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pembinaan jalan;
2. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;
3
3. Jalan Tol adalah jalan umum yang kepada para pemakainya dikenakan kewajiban
membayar tol;
4. Tol adalah sejumlah uang tertentu yang dibayarkan untuk pemakaian Jalan Tol;
5. Penyelengaraan Jalan Tol adalah semua kegiatan perwujudan sasaran dan kegiatan
operasi Jalan Tol;
6. Perwujudan sasaran Jalan Tol adalah meliputi kegiatan-kegiatan perencanaan teknik,
pembangunan dan pemeliharaan Jalan Tol;
7. Kegiatan Operasi Jalan Tol adalah pengumpulan tol, pengaturan pemakaian dan
pengamanan Jalan Tol, serta usala lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan
Penyelenggaraan Jalan Tol.
8. Badan adalah Badan Usaha Milik Negara Jalan Tol yang diserahi wewenang
Penyelenggaraan Jalan Tol;
9. Pemakai Jalan Tol adalah pemakai jalan yang menggunakan kendaraan bermotor
dengan membayar tol.
BAB II
JARINGAN JALAN TOL
Bagian Pertama
Maksud dan Tujuan Penyelenggaraan Jalan Tol
Pasal 2
1. Jalan Tol diselenggarakan dengan maksud untuk mewujudkan pemerataan
pembangunan dan hasil-hasil serta keseimbangan dalam pengembangan wilayah
dengan memperhatikan keadilan, yang dapat dicapai dengan cara membina jaringan
jalan yang dananya berasal dari pemakai jalan.
2. Jalan Tol diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan efisiensi pelayanan jasa
distribusi guna menunjang peningkastan pertumbuhan ekonomi terutama di wilayah
yang sudah tinggi tingkat perkembangannya.
Bagian Kedua
Peranan Jalan Tol
Pasal 3
Jalan Tol Berperan:
a. Untuk melayani jasa ditribusi utama yang mempunyai spesifikasi bebas hambatan agar
dicapai tingkat efisiensi yang maksimal dalam penggunaan sumber daya;
b. Sebagai pemacu pengembangan wilayah untuk mewujudkan keseimbangan
perkembangan antar daerah.
4
Bagian Ketiga
Syarat-syarat Jalan Tol
Pasal 4
1. Jalan Tol merupakan alternatif lintas jalan umum yang ada dan pada dasarnya
merupakan jalan baru.
2. Jalan Tol didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 80 (delapan puluh)
kilometer per jam untuk Jalan Tol antar kota dan 60 (enam puluh) kilometer per jam
untuk Jalan Tol di wilayah perkotaan.
3. Jalan Tol didesain untuk mampu menahan muatan sumbu terpusat tunggal kendaraan
sekurang-kurangnya 8 1/5 (delapan satu perlima) ton atau muatan sumbu terpusat
tandem kendaraan sekurang-kurangnya 14 1/2 (empat belas satu perdua) ton.
4. Jumlah jalan masuk ke Jalan Tol dibatasi secara efisien dan didesain sedemikian rupa
sehingga semua jalan masuk terkendali.
Pasal 5
1. Jalan Tol memberi pelayanan keamanan dan keselamatan lalu lintas yang mantap.
2. Jalan Tol harus mempunyai spesifikasi:
a. Tidak ada persilangan sebidang dengan jalan lain atau prasarana transportasi yang
lain;
b. Sekurang-kurangnya terdiri dari dua lajur untuk masing-masing arah;
3. Pada setiap Jalan Tol:
a. Dilakukan pemagaran untuk kemanan keselamatan lalu lintas Jalan Tol;
b. Pada tempat-tempat yang diperlukan diadakan jembatan / terowongan
penyeberangan orang dan hewan.
4. Pada tempat-tempat yang membahayakan bagi pemakai Jalan Tol diadakan rel
pengaman atau kabel pengaman.
5. Ketentuan teknik sebagaimanan dimaksud dalam ayat (1), (2), (3), dan (4), diatur lebih
lanjut oleh Menteri.
Pasal 6
1. Pada setiap Jalan Tol harus tersedia sarana komunikasi, sarana deteksi pengamanan,
atau pelayanan lain yang memungkinkan pertolongan dengan segera ke tempat
kejadian, serta upaya pengamanan terhadap pelanggaran, kecelakaan, dan gangguan
keamanan lainnya.
2. Pada Jalan Tol antar kota di masing-masing juruasn setiap jarak 50 (lima puluh)
kilometer tersedia sekurang-kurangnya satu tempat istirahat.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku pada Jalan Tol di dalam
wilayah perkotaan.
4. Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh
Menteri.
5
BAB III
PENYELENGGARAAN JALAN TOL
Bagian Pertama
Program Pengadaan dan Program Pemeliharaan Jalan Tol
Pasal 7
Program pengadaan dan program pemeliharaan Jalan Tol ditetapkan oleh Pembina Jalan.
Bagian Kedua
Pengadaan Jalan Tol
Paragraf 1
Perencanaan Teknik Jalan Tol
Pasal 8
1. Prastudi kelayakan Jalan Tol merupakan suatu kumpulan dokumen hasil studi yang
memberikan gambaran produk yang ingin diwujudkan yang terdiri dari analisa
perkembangan ekonomi daerah, analisa proyeksi lalu lintas, analisa perkiraan biaya
konstruksi dan analisa kelayakan ekonomi serta analisa sosial budaya.
2. Prastudi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Menteri.
3. Studi kelayakan Jalan Tol merupakan suatu kumpulan dokumen hasil studi yang
memberikan gambaran produk yang ingin diwujudkan yang terdiri dari analisa
perkembangan ekonomi daerah, analisa proyeksi lalu lintas, analisa kelayakan ekonomi
dan keuangan serta prarencana teknik.
4. Pelaksanaan studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan oleh
Badan.
Pasal 9
1. Rencana teknik Jalan Tol merupakan suatu kumpulan dokumen teknik yang memberikan
gambaran produk yang ingin diwujudkan, yang terdiri dari gambar teknik, syarat-syarat
umum dan spesifikasi pekerjaan.
2. Rencana teknik sebagimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi
ketentuan teknik jalan mengenai:
a. Daerah Jalan Tol yang meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang
pengaman;
b. Daerah Milik Jalan Tol yang meliputi Manfaat Jalan Tol dan sejalur tanah tertentu di
luar Daerah Manfaat Jalan Tol;
c. Daerah Pengawasan Jalan Tol yang meliputi sejalur tanah tertentu di luar Daerah
Milik Jalan Tol yang berada di bawah pengawasan Pembina Jalan;
d. Dimensi Jalan Tol;
e. Beban rencana, volume lalu lintas dan kapasitas Jalan Tol;
f. Persyaratan geometrik Jalan Tol;
g. Kelestarian lingkungan hidup.
6
3. Rencana teknik Jalan Tol harus memperhatikan keadaan serta faktor pengaruh
lingkungan dan harus menggambarkan hasil optimal sesuai dengan kebutuhan pemakai
Jalan Tol dan penghematan sumber daya.
4. Ketentuan teknik Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Menteri.
Paragraf 2
Pembangunan Jalan Tol
Pasal 10
Pembangunan Jalan Tol diselenggarakan oleh Pemerintah yang pelaksanaannya sebagian
atau seluruhnya diserahkan kepada Badan.
Pasal 11
1. Pembangunan Jalan Tol dilaksanakan sesuai dengan rencana teknik Jalan Tol
sebagimana dimaksud dalam Pasal 9.
2. Pembangunan Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk
pembangunan jalan penghubung.
3. Pelaksanaan pembangunan Jalan Tol diusahakan agar menjamin keselamatan dan tidak
menimbulkan gangguan terhadap masyarakat sekitarnya.
4. Ketentuan tentang tata cara pembangunan Jalan Tol guna memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur oleh Menteri.
Pasal 12
1. Dalam hal pembangunan Jalan Tol menggunakan jalan yang telah ada, maka Badan
menyediakan jalan pengganti.
2. Jalan pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diadakan agar lintas jalan umum
yang telah ada tersebut tetap berfungsi.
3. Jalan pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai jumlah lajur dan
kondisi lapis permukaan yang sekurang-kurangnya sama dengan jumlah lajur dan
kondisi lapis permukaan lintas jalan yang digantikan.
4. Jalan umum yang ada harus tetap berperan selama pelaksanaan pembangunan jalan
umum pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum selesai.
5. Ketentuan teknik sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur oleh Menteri.
Pasal 13
Dalam hal pembangunan Jalan Tol berlokasi di atas jalan yang telah ada, maka jalan yang
ada tersebut harus tetap berfungsi dengan baik.
Pasal 14
1. Dalam hal pelaksanaan pembangunan Jalan Tol mengganggu jalur lalu lintas yang telah
ada, maka Badan terlebih dahulu menyediakan jalan pengganti sementara.
2. Pelaksanaan ketentuan sebagimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan
memperhatikan pendapat instansi yang terkait.
7
Pasal 15
Dalam hal pembangunan Jalan Tol akan melintas di atas atau di bawah jalan kereta api,
maka persyaratan tekniknya ditetapkan bersama oleh Menteri dan Menteri yang
bertanggung jawab dalam bidang perkeretaapian dengan mengutamakan kepentingan
umum dan memperhatikan pihak yang memiliki bangunan yang telah ada lebih dahulu.
Bagian Ketiga
Pemeliharaan Jalan Tol
Pasal 16
1. Badan wajib memelihara Jalan Tol dan jalan penghubung.
2. Pemeliharaan Jalan Tol meliputi perawatan, rehabilitasi, penunjangan, dan peningkatan
Jalan Tol.
3. Ketentuan tentang bagian jalan penghubung yang wajib dipelihara oleh Badan diatur
oleh Menteri.
Pasal 17
1. Pemeliharaan Jalan Tol dilaksanakan menurut rencana teknik pemeliharaan Jalan Tol.
2. Pelaksanaan pemeliharaan Jalan Tol diusahakan agar tidak menimbulkan gangguan
terhadap masyarakat sekitarnya dan tidak merugikan pemakai jalan.
3. Ketentuan tentang tata cara pemeliharaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2) diatur oleh Menteri.
Bagian Keempat
Utilitas
Pasal 18
Persyaratan memasang, membangun, memperbaiki, mengganti baru, memindahkan, dan
merelokasi bangunan utilitas dan atau utilitas yang terletak di dalam, pada, sepanjang,
melintas di atas atau di bawah setiap Jalan Tol diatur oleh Menteri.
Pasal 19
1. Apabila untuk kepentingan penyelenggaraan Jalan Tol suatu bangunan utilitas dan atau
utilitas yang telah ada yang terletak di dalam, pada, sepanjang, melintas di atas atau di
bawah Jalan Tol, harus dipindahkan atau direlokasi dari Jalan Tol, maka pemiliknya
harus memindahkan atau merelokasi bangunan utilitas tersebut.
2. Biaya untuk memindahkan atau merelokasi, termasuk biaya memasang kembali
bangunan utilitas dan atau utilitas tersebut pada lokasi baru dibebankan kepada Badan.
Bagian Kelima
Pengoperasian Jalan Tol
Paragraf 1
Pengumpulan Tol
8
Pasal 21
Sistem pengumpulan tol diatur oleh Menteri.
Pasal 22
1. Pada ruas Jalan Tol tertentu kepada pamakai Jalan Tol dapat diberikan karcis
langganan tol.
2. Tata cara pemberian dan penggunaan karcis langganan tol sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.
Paragraf 2
Pengaturan Pemakaian Jalan Tol dan Pengamanan Jalan Tol
Pasal 23
1. Pemakaian Jalur Lalu Lintas Jalan Tol diatur sebagai berikut:
a. Jalur lalu lintas diperuntukkan bagi arus lalu lintas pemakai Jalan Tol;
b. Lajur sebelah kanan hanya diperuntukkan bagi kendaraan yang mendahului
kendaraan lain;
c. Dilarang menarik/menderek/mendorong kendaraan kecuali menggunakan kendaraan
derek yang ditetapkan oleh Badan;
d. Dilarang membuang benda dengan sengaja/tidak sengaja di sepanjang Jalan Tol;
e. Dilarang berhenti di sepanjang Jalan Tol.
2. Pemakai Lajur Bahu Jalan Tol diatur sebagai berikut:
a. Lajur bahu jalan dapat digunakan bagi arus lalu lintas dalam keadaan darurat;
b. Lajur bahu jalan diperuntukkan bagi kendaraan yang berhenti darurat;
c. Dilarang menarik/menderek/mendorong kendaraan dilajur bahu jalan;
d. Dilarang membuang benda dengan sengaja/tidak sengaja di lajur bahu jalan;
3. Pemakaian Median Jalan Tol diatur sebagai berikut:
a. Median digunakan sebagai lajur pemisah antara dua jalut lalu lintas yang berlawanan
arah;
b. Dilarang memotong atau melintas median kecuali dalam keadaan darurat.
4. Pemakaian gerbang Tol diatur sebagai berikut:
a. Bangunan Gerbang Tol dipergunakan untuk pelaksanaan pengumpulan tol;
b. Di Gerbang Tol pemakai jalan wajib menghentikan kendaraan untuk mengambil
karcis masuk dan atau membayar tol;
c. Dilarang menaikkan dan atau menurunkan penumpang dan atau barang dan atau
hewan di Gerbang Tol.
5. Tempat istirahat di Jalan Tol digunakan sebagai tempat berhenti sementara bagi
pemakai jalan.
Pasal 24
Pemakaian Daerah Milik Jalan Tol diatur sebagai berikut:
9
a. Daerah Milik Jalan Tol diperuntukkan bagi Daerah Manfaat Jalan Tol dan pelebaran
jalan maupun penambahan jalur lalu lintas di kemudian hari serta kebutuhan ruangan
untuk pengamanan Jalan Tol.
b. Dengan tetap memperhatikan kemanan lalu lintas dan konstruksi jalan, Badan dapat
menggunakan Daerah Milik Jalan Tol di luar Daerah Manfaat Jalan Tol untuk memasang
iklan, bangunan utilitas, dan atau utilitas serta bangunan lainnya.
Pasal 25
Pemakaian Daerah Pengawasan Jalan Tol diatur sebagai berikut:
a. Kondisi Daerah Pengawasan Jalan Tol tidak boleh menyebabkan pandangan bebas
pengemudi dan keamanan konstruksi Jalan Tol terganggu;
b. Pemasangan iklan dan bangunan lain di Daerah Pengawasan Jalan Tol harus
memperhatikan kemanan lalu lintas dan konstruksi Jalan Tol terganggu;
Pasal 26
1. Dalam hal sebagian atau seluruh jalan umum tanpa tol yang ada tidak berfungsi
sebagaimana mestinya, maka Jalan Tol yang merupakan jalan alternatif dari jalan umum
tanpa tol tersebut dengan sendirinya menjadi jalan umum tanpa tol.
2. Jalan umum tanpa tol yang ada tidak berfungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
Pasal 27
1. Dalam keadaan darurat sebagaian atau seluruh ruas Jalan Tol tertentu dapat ditutup
sementara.
2. Pada saat penutupan sementaa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Badan harus
melaporkan penutupan tersebut kepada Menteri, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, dan
Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Penutupan sementara ruas Jalan Tol wajib diumumkan kepada masyarakat pada hari
mulai ditutupnya ruas Jalan Tol tersebut.
4. Pembukaan kembali ruas Jalan Tol yang ditutup sementara wajib diumumkan kepada
masyarakat selambat-lambatnya pada hari mulai dibukanya ruas Jalan Tol tersebut.
Paragraf 3
Hak dan Kewajiban Pemakai Jalan Tol
Pasal 28
Pemakaian Jalan Tol wajib menaati peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan umum
yang berlaku dan ketentuan-ketentuan yang berlaku tentang Jalan Tol.
Pasal 29
Setiap pemakai Jalan Tol wajib membayar tol kepada Badan sesuai dengan tarif yang
ditetapkan.
Pasal 30
Pemakai Jalan Tol wajib membayar sebesar dua kali tarif tol jarak terjauh pada ruas Jalan
Tol yang bersangkutan dalam hal:
10
a. Tidak dapat menunjukkan karcis tanda masuk Jalan Tol pada saat membayar tol;
b. Menunjukan karcis tanda masuk yang ruask pada saat membayar tol;
c. Tidak dapat menunjukkan karcis tanda masuk yang benar atau yang sesuai dengan arah
perjalanan pada saat membayat tol.
Pasal 31
1. Pemakai Jalan Tol wajib mengganti kerugian Badan yang diakibatkan oleh
kesalahannya, sebesar nilai kerusakan yang ditimbulkan atas kerusakan pada:
a. Bagian-bagian Jalan Tol;
b. Bangunan pelengkap Jalan Tol;
c. Perlengkapan Jalan Tol;
d. Sarana penunjang penyelenggaraan Jalan Tol;
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula untuk jalan penghubung.
Pasal 32
Pemakai Jalan Tol berhak menuntut ganti rugi kepada Badan atas kerugian yang
merupakan akibat kesalahan dari Badan dalam penyelenggaraan Jalan Tol.
Paragraf 4
Kewajiban Badan
Pasal 33
1. Pada setiap Jalan Tol wajib menyediakan unit ambulans, unit pertolongan
penyelamatan, unit penderekan, dan unit pelayanan kepada pemakai Jalan Tol.
2. Badan wajib menyediakan unsur pengamanan Jalan Tol berkejasama dengan
Kepolisian Negera Republik Indonesia.
Pasal 34
Badan wajib mengusahakan agar Jalan Tol selalu dalan keadaan memenuhi syarat untuk
dioperasikan.
Pasal 35
1. Badan wajib mengganti kerugian yang diderita oleh Pemakai Jalan Tol sebagai akibat
kesalahan dalam penyelenggaraan Jalan Tol,
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.
Bagian Keenam
Usaha-usaha Lain
Pasal 36
1. Lahan di Daerah Milik Jalan Tol dapat diusahakan sebagai tempat istirahat dan
pelayanan, sepanjang hal itu masih merupakan saranan penjunjang penyelenggaraan
Jalan Tol.
11
2. Pengusahaan lahan sebagimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh Badan
bekerjasama dengan pihak lain.
3. Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)
diatur oleh Menteri.
Pasal 37
1. Iklan dapat dipasang pada tempat-tempat di Daerah Milik Jalan Tol yang ditetapkan oleh
Badan.
2. Pemasangan iklan segaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mengurangi hak-hak
Pemerintah Daerah setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
3. Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)
diatur oleh Menteri.
Bagian Ketujuh
Wewenang Penyelenggaraan Jalan Tol
Pasal 38
1. Pemerintah menyerahkan untuk sebagian atau seluruhnya wewenang penyelenggaraan
Jalan Tol kepada Badan.
2. Penyelenggaraan Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh
Badan bekerjasama dengan pihak lain.
3. Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak melepaskan wewenang
penyelenggaraan Jalan Tol yang ada pada Badan.
4. Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan berdasarkan izin
Menteri.
BAB IV
PENETAPAN STATUS JALAN TOL, JENIS KENDARAAN, DAN TARIF TOL
Pasal 39
1. Penetapan suatu ruas jalan sebagai Jalan Tol, ditetapkan oleh Presiden atas usul
Menteri.
2. Penetapan suatu ruas Jalan Tol menjadi jalan umum tanpa tol ditetapkan oleh Presiden
atas usul Menteri.
3. Penetapan ruas Jalan Tol menjadi jalan umum tanpa tol sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) dilakukan apabila:
a. Tujuan penyelenggaraan Jalan Tol sudah tercapai, atau
b. Persyaratan Jalan Tol tidak terpenuhi, atau
c. Fungsi Jalan Tol sebagai alternatif jalan umum tidak berperan lagi.
.
12
BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 41
Biaya pra-studi kelayakan dan pembebasan tanah untuk pembangunan Jalan Tol
ditanggung oleh Pemerintah.
Pasal 42
Pembiyaan untuk penyelenggaraan Jalan Tol yang meliputi biaya studi kelayakan, biaya
perencanaan teknik, biaya pembangunan, dan biaya pengoperasian serta biaya
pemeliharaan ditanggung oleh Badan atau Badan bekerjasama dengan pihak lain.
BAB VI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 43
1. Barang siapa melanggar ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, 28,
dan 29 dikenakan ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undangundang
Nomo 13 Tahun 1980 tentang Jalan.
2. Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.
BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 44
1. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, ketentuan peraturan perundang-undangan
yang adan kaitannya dengan Jalan Tol tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau
belum diubah atau diatur kembali berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
2. Perubahan atau pengaturan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambatlambatnya
dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditetapkan Peraturan
Pemerintah ini.
3. Kerjasama denga pihak lain sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (2) yang telah ada
tetap berlaku dan disesuaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 45
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik indonesia.
13
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 1990
ttd
SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 1990
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
MOERDIONO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1990 NOMOR 12
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Hukum dan Perundangan-undangan
Bambang Kesowo, S.H. LLM
14
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1990
TENTANG
JALAN TOL
I. UMUM
1. Pertumbuhan dan pemerataan kehidupan masyarakat antara lain tercermin pada pola
perkembangan lalu lintas barang dan penumpang. Perkembangan ini diusahakan untuk
ditampung secara efisien. Efisiensi relatif pada jaringan prasarana perhubungan
mempunyai kaitan erat dengan struktur pengembangan wilayah, sedang nilai absolutnya
merupakan ukuran bagi tingkat perkembangan wilayahnya. Pengukuran efisiensi secara
praktis dapat dilakukan melalui pengukuran kecepatan rata-rata dan volume satuan
angkutan. Makin besar volume satuan angkutan dan makin tinggi kecepatan rata-rata
yang dapat ditempuh, makin besar pula daya tampung suatu ruas jalan, berarti akan
makin efisien ruas jalan yang dimaksud. Pada gilirannya pemakaian jalan yang efisien
akan menguntungkan kedua belah pihak yaitu pemakai jalan dan pembina jalan.
Keuntungan ini akan memberikan dorongan yang lebih besar pada pertumbuhan dan
pemerataan semua aspek kehidupan.
2. Pada umumnya wilayah-wilayah yang telah tinggi tingkat perkembangannya
menunjukkan adanya potensi finansial yang cukup tinggi. Mengingat pertumbuhan
wilayah yang tidak seimbang, justru di wilayah-wilayah dengan tingkat perkembangan
yang cukup tinggilah yang selalu memerlukan dibangunnya Jalan Arteri agar dapat
dihindari timbulnya pemborosan-pemborosan baik langsung maupun tidak langsung.
Pemborosan langsung antara lain biaya operasi suatu kendaraan bermotor yang
berhenti atau berjalan dan atau bergerak dengan kecepatan sangat rendah akibat
terbaurnya peranan jalan. Pemborosan tidak langsung antara lain nilai relatif dan
kepentingan tiap pemakai jalan menyangkut segi waktu dan kenyamanan.
3. Pengadaan Jalan Arteri membutuhkan biaya investasi yang sangat besar. Padahal untuk
membina seluruh jaringan yang ada sekarang ini biaya yang tersedia setiap tahunnya
masih jauh dari memadai. Mengingat azas pemerataan dalam pemakaian seluruh
jaringan jalan dan mengingat kemampuan pembiayaan yang masih jauh dari memadai,
maka sulitlah kiranya untuk membebankan pembiayaan Jalan Arteri dalam wilayahwilayah
yang telah mencapai tingkat perkembangan yang cukup tinggi pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu untuk pengadaan dan
pengelolaan ruas-ruas Jalan Arteri seperti itu dicarikan sumber dana di luar APBN, yaitu
dari pemakai jalan itu sendiri.
4. Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan yang menurut ukuran wajar
tidak dapat ditangani sendiri oleh rakyat antara lain pembinaan jaringan jalan. Oleh
karena itu pada dasarnya jaringan jalan umum terbuka untuk lalu lintas umum tanpa
adanya pungutan bagi pemakainya. Setiap pungutan perlu diatur dengan peraturan
perundang undangan. Adanya Jalan Tol, yang kepada para pemakainya dikenakan
kewajiban membayar tol, perlu dibatasi seketat mungkin yaitu hanya terbatas pada
daerah-daerah yang telah menunjukkan tingkat perkembangan sedemikian rupa
sehingga biaya pembangunan Jalan Tol tersebut dibebankan kepada pemakainya.
Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan telah ditetapkan ketentuan
pokok yang mengatur penyelenggaraan Jalan Tol. Pelaksanaan lebih lanjut pengaturan
penyelenggaraan Jalan Tol memerlukan adanya Peraturan Pemerintah.
15
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Istilah-istilah yang dirumuskan dalam Pasal ini dimaksudkan agar supaya terdapat
keseragaman pengertian atas isi Peraturan Pemerintah ini, sehingga dapat menghindarkan
kesalahpahaman dalam penafsirannya.
Angka 1
Cukup jelas
Angka 2
Cukup jelas
Angka 3
Cukup jelas
Angka 4
Cukup jelas
Angka 5
Yang dimaksud dengan perwujudan sasaran adalah perwujudan sasaran sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan.
Angka 6
Cukup jelas
Angka 7
Yang dimaksud dengan usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan
penyelenggaraan Jalan Tol adalah kegiatan yang menunjang penyelenggaraan jalan Tol
antara lain mengusahakan stasiun pengisian bahan bakar, telepon umum, restoran dan
tempat istirahat (rest area).
Angka 8
Yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Negara Jalan Tol adalah Badan Hukum Usaha
Negara Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-undang Nomor
13 Tahun 1980 tentang Jalan.
Angka 9
Cukup jelas
Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Tingkat perkembangan yang tinggi tercermin dari tingginya tingkat kepadatan jasa distribusi.
Pasal 3
Huruf a
Dengan adanya jalan bebas hambatan maka pemborosan penggunaan sumber daya dan
waktu dapat dihindari.
16
Huruf b
Dengan dibangunnya Jalan Tol di wilayah tertentu maka tercipta kemudahan-kemudahan
bagi pelayanan jasa distribusi sehingga memacu pertumbuhan perekonomian antar daerah.
Dengan demikian suatu daerah dapat mengejar tingkat perkembangan daerah lain yang
lebih tinggi.
Pasal 4
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan merupakan alternatif adalah bahwa selain Jalan Tol, sebelumnya
harus ada lintas jalan umum lain yang mempunyai asal dan tujuan yang sama untuk
menggunakan atau tidak menggunakan Jalan Tol. Pembangunan Jalan Tol yang merupakan
satu kesatuan sistem dengan pembangunan jalan umum, adalah kegiatan mewujudkan ruas
jalan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun
1985 tentang Jalan. Dalam kondisi tertentu, pembangunan Jalan Tol dapat dilakukan
dengan menggunakan jalan yang sudah ada.
Ayat (2)
Kecepatan rencana Jalan Tol di wilayah perkotaan lebih rendah dari pada di luar kota
mengingat adanya keterbatasan dalam menentukan lintasan jalan (alignment) di wilayah
tersebut yang pada umumnya padat dengan bangunan permanen.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan muatan sumbu terpusat tunggal kendaraan adalah muatan terpusat
kendaraan yang dipikul oleh satu sumbu. Yang dimaksud dengan muatan sumbu terpusat
tandem kendaraan adalah muatan terpusat kendaraan yang dipikul oleh dua sumbu yang
bekerja sebagai satu kesatuan.
Ayat (4)
Jalan masuk terkendali ialah jalan masuk yang dilengkapi dengan jalur peralihan (taper)
agar kendaraan yang masuk dapat menyesuaikan kecepatannya dengan kecepatan
kendaraan di Jalan Tol. Jalan masuk (access) adalah jalan yang diperuntukkan kendaraan
untuk masuk ke dan keluar dari Jalan Tol.
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a dan b
Sifat Jalan Tol tersebut harus dicapai pada tahap akhir sesuai dengan kebutuhan lalu lintas
menurut kriteria umum yang berlaku didasari atas keamanan kendaraan, kelancaran lalu
lintas, dan kenyamanan yang wajar dari pemakai Jalan Tol. Pelaksanaan secara bertahap
untuk mencapai tingkat akhir ini harus dilandasi atas kepadatan lalu lintas. Pada jembatan
tol apabila lalu lintas masih dapat ditampung dengan baik, maka jumlah lajur cukup satu
untuk masing- masing arah.
Huruf c
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
17
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Tempat istirahat dimaksud sekurang-kurangnya terdiri dari sarana tempat parkir,jamban,
dan peturasan. Jenis tempat istirahat dapat dilengkapi dengan antara lain stasiun pengisian
bahan bakar, restoran, toko kecil, dan bengkel.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 7
Program pengadaan dan program pemeliharaan jalan Tol yang disusun dengan
memperhatikan Rencana Pembangunan Lima Tahunan adalah merupakan gabungan
susunan jadwal waktu pelaksanaan masing-masing rencana individual pengadaan dan
pemeliharaan Jalan Tol disertai biaya yang diperlukan setiap tahun, sebagai pedoman
evaluasi dana dan kegiatan pelaksanaan tahunan.
Program pengadaan dan program pemeliharaan Jalan Tol dapat disusun oleh Badan dan
diusulkan kepada Pembina Jalan untuk ditetapkan.
Yang dimaksud Pembina Jalan dalam pasal ini adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 butir 4 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan.
Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan prarencana teknik adalah suatu kumpulan dokumen teknik yang
memberikan gambaran produk yang terdiri dari gambar teknik dan analisa perkiraan biaya
konstruksi yang bersifat pendahuluan, sebelum rencana teknik dilaksanakan.
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas
18
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Selain memperhatikan ketentuan-ketentuan pelestarian lingkungan hidup, dalam membuat
rencana teknik harus ada koordinasi dengan instansi terkait.
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Jalan penghubung adalah jalan yang hanya berfungsi menghubungkan lalu lintas jalan
umum dengan Jalan Tol, yang pembangunannya dilakukan dengan memperhatikan instansi
terkait.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Ketentuan ini dimaksudkan agar lalu lintas di jalan umum tetap lancar selama pelaksanaan
pembangunan di Jalan Tol.
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Ayat (1)
19
Dalam hal lalu lintas pada jalan yang ada terganggu oleh pembangunan Jalan Tol, maka
sudah selayaknya Badan menyediakan jalan pengganti sementara (detour) agar gangguan
terhadap lalu lintas sekecil mungkin.
Ayat (2)
Instansi yang terkait antara lain Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI),
Departemen Perhubungan dan Pemerintah Daerah setempat.
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 18
Yang dimaksud dengan utilitas adalah sarana pelayanan umum berupa antara lain saluran
listrik, saluran telepon, pipa-pipa gas, air minum, sanitasi kota.
Bangunan utilitas adalah prasarana pelayanan umum berupa bangunan/konstruksi yang
dibuat untuk mendukung sarana pelayanan umum tersebut.
Pasal 19
Ayat (1)
Pemindahan dimaksud dalam ayat ini dilakukan dengan memperhatikan syarat-syarat yang
ditetapkan dalam Pasal 18.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 20
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan tidak mengganggu penyelenggaraan Jalan Tol antara lain tidak
mengganggu keamanan, konstruksi, dan kelancaran lalu lintas Jalan Tol.
20
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 21
Pada dasarnya pengumpulan tol ada dua sistem, yaitu sistem pengumpulan tol terbuka dan
sistem pengumpulan tol tertutup. Yang dimaksud dengan sistem pengumpulan tol terbuka
adalah sistem pengumpulan tol yang kepada pemakainya diwajibkan membayar tol pada
saat melewati gerbang tol. Yang dimaksud dengan sistem pengumpulan tol tertutup adalah
sistem pengumpulan tol yang kepada pemakainya diwajibkan mengambil tanda masuk pada
gerbang masuk dan membayar tol pada gerbang keluar.
Pasal 22
Ayat (1)
Pada ruas-ruas Jalan Tol tersebut pemakai Jalan Tol dapat membeli karcis langganan tol
untuk sejumlah pemakaian dan atau untuk jangka waktu tertentu.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan keadaan darurat adalah keadaan yang sebagian atau seluruh jalur
lalu lintas tidak dapat berfungsi karena antara lain kejadian kecelakaan lalu lintas, pekerjaan
pemeliharaan.
Huruf b
Pada dasarnya kendaraan tidak diperkenankan berhenti disepanjang jalur bahu jalan. Yang
dimaksud dengan kendaraan berhenti darurat adalah kendaraan yang berhenti sebentar
karena keadaan darurat yang disebabkan antara lain kendaraan mogok, menertibkan
muatan, gangguan lalu lintas, dan gangguan fisik pengemudi.
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Yang dimaksud dengan keadaan darurat adalah keadaan yang sebagian atau seluruh jalur
lalu lintas dan jalur bahu jalan tidak dapat berfungsi karena antara lain kejadian kecelakaan
21
lalu lintas, pekerjaan pemeliharaan. Pengaturan memotong/melintas median tersebut diatur
oleh Badan.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Tempat berhenti sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat ini antara lain digunakan
untuk istirahat, menambah bahan bakar, dan memperbaiki kendaraan.
Pasal 24
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Pasal 25
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Dalam rangka memperhatikan keamanan lalu lintas dan konstruksi Jalan Tol tersebut. maka
dalam pemasangan iklan dan bangunan lain di Daerah Pengawasan Jalan Tol harus terlebih
dahulu mendapat rekomendasi teknis dari Badan.
Pasal 26
Ayat (1)
Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini Badan wajib membuat Berita Acara
pertanggungjawaban mengenai tidak adanya pemasukan pendapatan tol serta melaporkan
keadaan dimaksud kepada Menteri.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 27
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan keadaan darurat adalah apabila sebagian atau seluruh lebar jalur
Jalan Tol tidak dapat dilalui kendaraan akibat adanya kecelakaan/kebakaran/force majeure
atau keadaan lainnya yang dapat membahayakan pemakai Jalan Tol.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
22
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Yang dimaksud dengan kerusakan karcis tanda masuk adalah kerusakan fisik karcis tanda
masuk sehingga tidak dapat dibaca oleh alat pembaca karcis atau diragukan data dan
identitas pintu gerbang masuk oleh alat pembaca karcis.
Huruf c
Cukup jelas
Pasal 31
Ayat (1)
Pemenuhan ganti rugi oleh pemakai Jalan Tol kepada Badan tidak melepaskan tuntutan
tindak pidana yang dilakukannya.
Ayat (2)
Jalan penghubung disini adalah jalan penghubung yang menjadi tanggung jawab Badan.
Pasal 32
Yang dimaksud dengan kesalahan dari Badan dalam penyelenggaraan Jalan Tol adalah
apabila Badan nyata-nyata tidak memenuhi kewajiban – kewajibannya dalam
penyelenggaraan Jalan Tol.
Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 34
Yang dimaksud dengan memenuhi syarat untuk dioperasikan adalah antara lain:
a. Kondisi jalan setiap saat harus baik sesuai dengan perencanaan teknik yang
disyaratkan.
b. Memenuhi kelengkapan rambu-rambu lalu lintas, tanda-tanda jalan dan perlengkapan
jalan lainnya.
c. Memantau dan menertibkan lalu lintas untuk menjaga keamanan, kelancaran dan
keselamatan pemakai jalan.
23
Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 37
Ayat (1)
Pemasangan iklan di Daerah Milik Jalan Tol yang ditetapkan oleh Badan harus
memperhatikan ketentuan Pasal 24 huruf b Peraturan Pemerintah ini.
Ayat (2)
Hak-hak Pemerintah Daerah dalam ayat ini antara lain pemberian izin untuk pemasangan
iklan.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud kerja sama antara lain berbentuk Usaha Patungan (Joint Venture) atau
Usaha Gabungan (Join Operation). Yang dimaksud dengan pihak lain antara lain
BUMN/BUMD, Perusahaan Swasta Nasional atau dan Koperasi. Bagian-bagian
penyelenggaraan Jalan Tol yang menjadi obyek kerja sama dengan pihak lain dapat berupa
pembangunan, pemeliharaan, dan pengoperasian Jalan Tol.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan tidak melepaskan wewenang penyelenggaraan Jalan Tol adalah
bahwa ketentuan standar dalam pembangunan, pemeliharaan dan pengoperasian Jalan Tol
tetap berada dan menjadi tanggung jawab Badan sepenuhnya.
Ayat (4)
Cukup jelas
24
Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan fungsi jalan tol sebagai alternatif jalan umum tidak berperan lagi
adalah bilamana jalan umum tanpa tol yang mempunyai asal dan tujuan yang sama dengan
Jalan Tol tidak dapat berfungsi lagi. Dengan demikian Jalan Tol menjadi jalan umum tanpa
tol.
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Pembebasan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini sudah termasuk pembebasan
dari hak-hak lain yang berada di atas, sepanjang dan di bawah tanah tersebut
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 44
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close