Undang-undang

KETENAGALISTRIKAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 1985

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 1985
TENTANG
KETENAGALISTRIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
a. bahwa tujuan pembangunan nasional adalah untuk memajukan
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, guna
mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata
materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang
Dasar 1945;
b. bahwa tenaga listrik sangat penting artinya bagi peningkatan
kesejahteraan dan kemakmuran rakyat pada umumnya serta
untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi pada
khususnya, dan oleh karenanya usaha penyediaan tenaga listrik,
pemanfaatan. dan pengelolaannya perlu ditingkatkan, agar
tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup dan merata
dengan mutu pelayanan yang baik;
c. bahwa dalam rangka peningkatan pembangunan yang
berkesinambungan di bidang ketenagalistrikan, iperlukan upaya
untuk secara optimal memanfaatkan sumber-sumber energi untuk
membangkitkan tenaga listrik, sehingga menjamin tersedianya
tenaga listrik;
d. bahwa untuk mencapai maksud tersebut diatas dan karena
Ordonansi tanggal 13 September 1890 tentang Ketentuan
Mengenai Pemasangan dan Penggunaan Saluran untuk
Penerangan Listrik dan Pemindahan Tenaga dengan Listrik di
Indonesia yang dimuat dalam Staatsblad Tahun 1890 Nomor 190
yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Ordonansi
tanggal 8 Pebruari 1934 (Staatsblad Tahun 1934 Nomor 63) yang
sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan
kebutuhan pembangunan di bidang ketenagalistrikan, perlu
disusun Undang-undang tentang Ketenagalistrikan;
Mengingat :
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 33 Undang-undang Dasar
1945;
Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KETENAGALISTRIKAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
1. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut
penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik.
2. Tenaga listrik adalah salah satu bentuk energi sekunder yang
dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala
macam keperluan, dan bukan listrik yang dipakai untuk
komunikasi atau isyarat.
3. Penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik mulai
dari titik pembangkitan sampai dengan titik pemakaian.
4. Pemanfaatan tenaga listrik adalah penggunaan tenaga listrik
mulai dari titik pemakaian.
5. Kuasa Usaha Ketenagalistrikan adalah kewenangan yang
diberikan oleh Pemerintah kepada badan usaha milik negara yang
disertai tugas semata-mata untuk melaksanakan usaha
penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, dan diberi
tugas untuk melakukan pekerjaan usaha penunjang tenaga listrik.
6. Izin Usaha Ketenagalistrikan adalah izin yang diberikan oleh
Pemerintah kepada koperasi atau swasta untuk melakukan usaha
penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum atau kepada
koperasi, swasta, dan badan usaha milik negara atau lembaga
negara lainnya untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik
untuk kepentingan sendiri.
7. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang
ketenagalistrikan.
BAB II
LANDASAN DAN TUJUAN
PEMBANGUNAN KETENAGALISTRIKAN
Pasal 2
Pembangunan ketenagalistrikan berlandaskan asas manfaat, asas adil
dan merata, asas kepercayaan pada diri sendiri, dan kelestarian
lingkungan hidup.
Pasal 3
Pembangunan ketenaglistrikan bertujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta
mondorong peningkatan kegiatan ekonomi.
BAB III
SUMBER ENERGI UNTUK TENAGA LISTRIK
Pasal 4
1. Sumber daya alam yang merupakan sumber energi yang terdapat
di seluruh wilayah Republik Indonesia dimanfaatkan semaksimal
mungkin untuk berbagai tujuan termasuk untuk menjamin
keperluan penyediaan tenaga listrik.
2. Kebijaksanaan penyediaan dan pemanfaatan sumber energi untuk
tenaga listrik ditetapkan Pemerintah dengan memperhatikan
aspek keamanan, keseimbangan, dan kelestarian lingkungan
hidup.
BAB IV
PERENCANAAN UMUM KETENAGALISTRIKAN
Pasal 5
1. Pemerintah menetapkan rencana umum ketenagalistrikan secara
menyeluruh dan terpadu.
2. Dalam menyusun rencana umum sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) Pemerintah wajib memperhatikan pikiran dan pandangan
yang hidup dalam masyarakat.
BAB V
USAHA KETENAGALISTRIKAN
Pasal 6
1. Usaha ketenagalistrikan terdiri dari :
a. usaha penyediaan tenaga listrik;
b. usaha penunjang tenaga listrik.
2. Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) huruf a dapat meliputi jenis usaha:
a. pembangkitan tenaga listrik;
b. transmisi tenaga listrik;
c. distribusi tenaga listrik.
3. Usaha penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) huruf b meliputi:
a. Konsultasi yang berhubungan dengan ketenagalistrikan;
b. Pembangunan dan pemasangan peralatan
ketenagalistrikan;
c. Pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan;
d. Pengembangan teknologi peralatan yang menunjang
penyediaan tenaga listrik.
Pasal 7
1. Usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan oleh Negara dan
diselenggarakan oleh badan usaha milik negara yang didirikan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan.
2. Dalam upaya memenuhi kebutuhan tenaga listrik secara lebih
merata dan untuk lebih meningkatkan kemampuan negara dalam
hal penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 ayat (2), baik untuk kepentingan umum maupun untuk
kepentingan sendiri, sepanjang tidak merugikan kepentingan
negara, dapat diberikan kesempatan seluas-luasnya kepada
koperasi dan badan usaha lain untuk menyediakan tenaga listrik
berdasarkan Izin Usaha Ketenagalistrikan.
3. Izin Usaha Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2) dikecualikan bagi usaha penyediaan tenaga listrik untuk
kepentingan sendiri yang jumlah kapasitasnya diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
Pasal 8
Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 9
Ketentuan mengenai usaha penunjang tenaga listrik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 10
Untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan usaha penyediaan tenaga
listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) yang belum atau
tidak dapat dilaksanakan sendiri, Pemegang Kuasa Usaha
Ketenagalistrikan dapat bekerjasama dengan badan usaha lain setelah
mendapat persetujuan Menteri.
Pasal 11
1. Untuk kepentingan umum, Pemegang Kuasa Usaha
Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan
Untuk Kepentingan Umum dalam melakanakan usaha-usaha
penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dlam Pasal 6
ayat (2) diberi kewenangan unutk :
a. melintasi sungai atau danau baik di atas maupun di bawah
permukaan;
b. melintasi laut baik di atas maupun di bawah permukaan;
c. melintasi jalan umum dan jalan kereta api.
2. Sepanjang tidak bertentangan dan dengan memperhatikan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan
umum Pemegang Kuasa Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin
Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum juga diberi
kewenangan untuk :
a. masuk ke tempat umum atau perorangan dan
menggunakannya untuk sementara waktu;
b. menggunakan tanah, melintasi di atas atau dibawah tanah.
c. melintas di atas atau di bawah bangunan yang dibangun di
atas atau di bawah tanah;
d. menebang atau memotong tumbuh-tumbuhan yang
menghalanginya.
Pasal 12
1. Untuk kepentingan umum, mereka yang berhak atas tanah,
bangunan, dan tumbuh-tumbuhan mengizinkan Pemegang Kuasa
Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha
Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum melaksanakan
kewenangannya sebagaimana dimaksud ddalam Pasal 11 ayat (2),
dengan mendapatkan imbalan ganti rugi kecuali tanah Negara,
bagi Pemegang Kuasa Uaha Ketenagalistrikan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibebankan
kepada Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang
Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum.
3. Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin
Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum baru dapat
melakukan pekerjaannya setelah ganti rugi sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan.
Pasal 13
Kewajiban untuk memberi ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 tidak berlaku terhadap mereka yang mendirikan bangunan,
menanam tumbuh-tumbuhan, dan lain-lain di atas tanah yang akan atau
sudah digunakan untuk usaha penyediaan tenaga listrik dengan tujuan
untuk memperoleh ganti rugi.
Pasal 14
Penetapan, tata cara, dan pembayaran ganti rugi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI
HUBUNGAN ANTARA PEMEGANG KUASA USAHA
KETENAGALISTRIKAN DAN PEMEGANG IZIN USAHA
KETENAGALISTRIKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DENGAN
MASYARAKAT DALAM USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK
Pasal 15
1. Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin
Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum wajib:
a. menyediakan tenaga listrik;
b. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada
masyarakat.
c. memperhatikan keselamatan kerja dan keselamatan umum.
2. Ketentuan tentang hubungan antara Pemegang Kuasa Usaha
Ketenagalistrikan oleh Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan
Untuk Kepentingan Umum dengan masyarakat yang menyangkut
hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 16
Pemerintah mengatur harga jual tenaga listrik.
BAB VII
PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK
Pasal 17
Syarat-syarat penyediaan, pengusahaan, pemanfaatan, instansi, dan
standardisasi ketenagalistrikan diatur oleh Pemerintah.
BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 18
1. Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan umum
terhadap pekerjaan dan pelaksanaan uaha ketenagalistrikan.
2. Pembinaan dan pengawasan umum sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) terutama meliputi keselamatan kerja, keselamatan
umum, pengembangan usaha, dan tercapainya standardisasi
dalam bidang ketenagalistrikan.
3. Tata cara pembinaan dan pengawasan umum sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
BAB IX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 19
Barang siapa menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya
merupakan tindank pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam
Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
Pasal 20
1. Barang siapa melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa
Kuasa Usaha Ketenagalistrikan atau Izin Usaha Ketenagalistrikan,
dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun
atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta
rupiah).
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku
bagi usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
3. Barang siapa melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tidak
memenuhi kewajiban terhadap yang berhak atas tanah, bangunan,
dan tumbuh-tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
ayat (3) dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu)
tahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta
rupiah) dan dicabut Izin Usaha Ketenagalistrikannya.
Pasal 21
1. Barang siapa karena kelalaiannya mengakibatkan matinya
seseorang karena tenaga listrik, pidana dengan pidana penjara
selama-lamanya 5 (lima) tahun.
2. Apabila kelalaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan
oleh Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan atau Pemegang
Izin Usaha Ketenagalistrikan, dipidana dengan pidana penjara
selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.
3. Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pemegang
Kuasa Usaha Ketenagalistrikan atau Pemegang Izin Usaha
Ketenagalistrikan juga diwajibkan untuk memberi ganti rugi.
4. Penetapan, tata cara, dan pembayaran ganti rugi sebagaimana
dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 22
1. Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan atau Pemegang Izin
Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum yang tidak
mentaati ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 ayat (1) pidana dengan pidana kurungan selama-lamanya
6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,-(lima
juta rupiah).
2. Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat
dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan Izin Usaha
Ketenagalistrikan.
Pasal 23
1. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20,
dan Pasal 21 adalah kejahatan.
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 adalah
pelanggaran.
BAB X
PENYIDIKAN
Pasal 24
1. Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindank
pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya dapat
juga dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang
diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
2. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang:
a. melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau
keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang
ketenagalistrikan;
b. melakukan penelitian terhadap orang atau badan yang
diduga melakukan tindank pidana di bidang
ketenagalistrikan;
c. memeinta keterangan dan bahan bukti dari orang atau
badan sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di
bidang ketenagalistrikan;
d. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga
terdapat bahan bukti dan melakukan penyitaan terhadap
bahan yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara
tindak pidana di bidang ketenagalistrikan;
e. melakukan tindakan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 25
Dengan berlakunya UNdang-undang ini peraturan pelaksanaan di
bidang ketenagalistrikan yang telah dikeluarkan berdasarkan Ordonansi
tanggal 13 September 1890 tentang Ketentuan Mengenai Pemasangan
dan Penggunaan Saluran untuk Penerangan Listrik dan Pemindahan
Tenaga dengan Listrik di Indonesia (“Bepalingan omtrent den aanleg en
het gebruik van geleidingen voor electriciteit in Nederlandsch-Indie”)
yang dimuat dalam Staatsblad Tahun 1890 Nomor 190 yang telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Ordonansi tanggal 8 Pebruari
1934 yang dimuat dalam Staatsblad Tahun 1934 Nomor 63, Tetap
berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini atau
belum diganti atau diubah berdasarkan Undang-undang ini.
BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26
Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, Ordonansi tanggal 13
September 1890 tentang Ketentuan Mengenai Pemasangan dan
Penggunaan Saluran untuk Penerangan Listrik dan Pemindahan Tenaga
dengan Listrik di Indonesia (Bepalingen omtrent den aanleg en het
gebruik van geleidingen voor electrische verlichting en het overbrengen
van kracht door middel van electriciteit in Nederlandsche-Indie”) yang
dimuat dalam Staatsblad Tahun 1890 Nomor 190 yang telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Ordonansi tanggal 8 Pebruari 1934 yang
dimuat dalam Staatsblad Tahun 1934 Nomor 63, dinyatakan tidak
berlaku lagi.
Pasal 27
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar
setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undangundang
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 1985
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
S O E H A R T O
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 1985
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
SUDHARMONO, S.H.
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1985 NOMOR 74
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Hukum
dan Perundang-undangan
Bambang Kesowo, S.H., LL.M.
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 1985
TENTANG
KETENAGALISTRIKAN
UMUM.
Dalam upaya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan
kehidupan bangsa, tenaga listrik erupakan cabang produksi yang
penting bagi negara sebagai salah satu hasil pemanfaatan kekayaan
alam yang menguasai hajat hidup orang banyak perlu dipergunakan
untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Di samping itu tenaga
listrik mempunyai kedudukan yang penting dalam pembangunan
nasional pada umumnya dan sebagai salah satu pendorong kegiatan
ekonomi pada khususnya dalam rangka mewujudkan masyarakat adil
dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila
dan Undang-undang Dasar 1945.
Mengingat arti penting dan jangkauan ketenagalistrikan sebagaimana
dimaksud di atas, maka penyediaan tenaga listrik dikuasai Negara, yang
pelaksanaannya dilakukan oleh badan usaha milik negara melalui
pemberian Kuasa Usaha.
Penyelenggaraan usaha penyediaan tenaga listrik yang cukup dalam
jumlah, mutu, dan keandalannya dengan harga yang terjangkau
masyarakat merupakan masalah utama yang perlu diperhatikan seiring
dengan upaya pemanfaatan semaksimal mungkin sumber-sumber
energi bagi penyediaan tenaga listrik dengan tetap memperhatikan
keamanan, keseimbangan, dan kelestarian lingkungan hidup. Badan
usaha milik negara yang melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik
dibentuk untuk itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan.
Dalam upaya memenuhi kebutuhan tenaga listrik secara lebih merata
dan untuk lebih meningkatkan kemampuan negara dalam hal
penyediaan tenaga listrik baik untuk kepentingan umum maupun untuk
kepentingan sendiri, sepanjang tidak merugikan kepentingan negara,
dapat diberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada koperasi dan
badan usaha lain untuk menyediakan tenaga listrik berdasarkan Izin
Usaha Ketenagalistrikan.
Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha
Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum, dalam melaksanakan
usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum diberikan
kewenangan untuk melakukan perbuatan tertentu sepanjang tidak
bertentangan dan dengan memperhatikan peraturan perundangundangan
yang berlaku misalnya masuk ke tempat umum atau
perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu,
menggunakan tanah, melintas di atas atau di bawah tanah, dan
menebang atau mmotong tumbuh-tumbuhan yang menghalanginya.
Kewenangan tersebut diberikan demi untuk kepentingan umum dalam
rangka menunjang kelancaran pelaksanaan usaha penyediaan tenaga
listrik itu sendiri.
Namun demikian, karena tujuan pembangunan ketenagalistrikan untuk
kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, maka dalam Undang-undang ini
juga ditegaskan hak-hak rakyat dan kewajiban Pemegang Kuasa Usaha
Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk
Kepentingan Umum terhadap rakyat.
Disamping itu, apabila badan usaha lain baik yang berbentuk badan
hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum dan perorangan
yang mendapatkan Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan
Sendiri dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik
mempunyai kelebihan tenaga listrik, maka kelebihan tenaga listriknya
dapat dijual untuk kepentingan umum. Untuk itu badan usaha lain
tersebut harus mengajukan Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk
Kepentingan Umum terlebih dahulu kepada Pemerintah.Hak-hak rakyat
sebagaimana dimaksud di atas, antara lain untuk mendapatkan ganti
rugi yang layak dan adil atas tanah atau kerusakan bangunan dalam
rangka pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik. Disamping itu
rakyat berhak pula mendapatkan pelayanan yang wajar untuk
memperoleh tenaga listrik, dengan mempertimbangkan kemampuan
yang ada.
Karena tujuan pembangunan ketenagalistrikan untuk kesejahteraan dan
kemakmuran rakyat, maka harga jual tenaga listrik diatur oleh
Pemerintah agar dapat terjangkau oleh rakyat dalam bentuk harga yang
wajar.Dalam Undang-undang ini, selain diatur hak dan kewajiban
Pemegang Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha
Ketenagalistrikan serta masyarakat yang menggunakan tenaga listrik,
juga diatur sanksi yang cukup berat terhadap tindak pidana yang
menyangkut ketenagalistrikan, mengingat sifat bahaya dari tenaga listrik
dan akibat yang ditimbulkannya. Mengenai kelalaian yang
mengakibatkan matinya orang diatur secara khusus dalam Undangundang
ini, sedang ketentuan mengenai kejahatan terhadap nyawa,
penganiayaan dan yang menyebabkan lukanya seseorang disebabkan
karena tenaga listrik atau karena penyalahgunaan tenaga listrik
sepanjang tidak diatur dalam Undang-undang ini berlaku ketentuan
sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana,
sedangkan penggantian kerugian sebagai akibat dari hal tersebut di atas
disesuaikan dengan Undang-undang yang berlaku. Disamping itu
pembinaan dan pengawasan merupakan hal yang tidak dapat diabaikan
dan dalam Undang-undang ini mendapat perhatian, dengan memberikan
kewenangan kepada Pemerintah untuk menetapkan pedomannya serta
melakukan pengendalian, bimbingan, dan penyuluhan.
Undang-undang ini dimaksudkan sebagai pengganti Ordonasi tanggal
13 September 1890 tentang Ketentuan Mengenai Pemasangan dan
Penggunaan Saluran untuk Penerangan Listrik dan Pemindahan Tenaga
dengan Listrik di Indonesia (“Bepalingen omtrent den aanleg en het
gebruik van electriciteit in Nederlandsch Indie”) yang dimuat dalam
Staatsblad Tahun 1890 Nomor 190 yang telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Ordonansi tanggal 8 Pebruari 1934 yang dimuat dalam
Staatsblad Tahun 1934, yang selama ini digunakan sebagai pedoman
pengaturan di bidang ketenagalistrikan, karena tidak sesuai lagi dengan
perkembangan keadaan, sekaligus dalam rangka pembinaan hukum
nasional sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-undang Dasar
1945.
PASAL DEMI PASAL.
Pasal 1
Angka 1
Dalam Undang-undang ini digunakan istilah ketenagalistrikan, bukan
listrik, kelistrikan, ataupun tenaga listrik karena :
a. listrik berarti meliputi tenaga listrik (“electric power”) dan
juga listrik untuk kepentingan komunikasi dan elektronika
(“electronics”);
b. kelistrikan berarti hal-hal yang menyangkut listrik;
c. tenaga listrik berarti hanya terbatas pada pengertian
tenaganya (“power”);
d. ketenagalistrikan berarti segala sesuatu yang menyangkut
penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik termasuk usaha
penunjangnya.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Titik pembangkitan adalah instansi di mana tenaga listrik
dibangkitkan.Titik pemakaian adalah instansi di mana tenaga listrik
tersebut siap untuk dimanfaatkan.
Angka 4
Cukup jelas.
Angka 5
Cukup jelas.
Angka 6
Cukup jelas.
Angka 7
Cukup jelas.
Pasal 2
Pengertian pembangunan dalam pasal ini meliputi pengembangan dan
pengusahaannya. Asas manfaat yaitu bahwa pelaksanaan
pembangunan ketenagalistrikan harus dapat dimanfaatkan sebesarbesarnya
bagi kejahatan dan kemakmuran rakyat. Asas adil dan merata
yaitu bahwa hasil-hasil pembangunan ketenagalistrikan yang dicapai
dalam pembangunan harus dapat dinikmati secara merata oleh seluruh
rakyat. Asas kepercayaan kepada diri sendiri yaitu bahwa segala usaha
dan kegiatan dalam pembangunan ketenagalistrikan harus mampu
membangkitkan kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri.
Pelaksanaan pembangunan ketenagalistrikan harus dilakukan dengan
memperhatikan keseimbangan sumber daya alam dan kelestarian
lingkungan hidup.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Ayat (1)
Jenis sumber daya alam yang merupakan sumber energi yang ada
dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, antara lain, adalah batu bara,
minyak dan gas bumi, mineral radioaktif, air, panas bumi, sinar surya,
angin, panas lautan, kayu, tumbuh-tumbuhan, dan biomassa lainnya
serta sumber alam hewani. Sumber energi yang terdapat dalam alam ini,
yaitu sumber energi primer, ada yang langsung dapat digunakan
(misalnya batubara dan kayu) dan ada yang harus diubah lebih dahulu
menjadi energi sekunder sebelum dapat digunakan. Salah satu bentuk
energi sekunder yang dikenal adalah tenaga listrik. Sumber-sumber
energi primer tersebut di atas, baik yang telah maupun yang belum
diserahkan pengelolaannya kepada Departemen dan Lembaga
Pemerintah Non Departemen dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk
menjamin penyediaan tenaga listrik.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 5
Ayat (1)
Rencana umum ketenagalistrikan adalah rencana yang terpadu meliputi
ruang lingkup nasional, yang berisi kebijaksanaan, sasaran, dan sarana
pengembangan ketenagalistrikan sebagai penjabaran Garis-garis Besar
Haluan Negara yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan bagi
Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha
Ketenagalistrikan. Rencana umum termaksud, yang dinamakan Rencana
Umum Ketenagalistrikan Nasional, anatara lain berisi perkiraan
kebutuhan tenaga listrik, sasaran penyediaan tenaga listrik menurut
sektor pemakai, daerah, jumlah desa dan rumah tangga yang akan
memperoleh listrik (“electrification ratio”), sarana penyediaan tenaga
listrik, jenis sumber energi primer, dan dana yang diperlukan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 6
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Pasal 7
Ayat (1)
Tenaga listrik mempunyai kedudukan yang penting dalam kehidupan
masyarakat, karena menguasai hajat hidup orang banyak, oleh karena
itu usaha penyediaan tenaga listrik pada dasarnya dilakukan oleh
Negara.
Ayat (1)
Disamping badan usaha milik negara sebagai Pemegang Kuasa
Ketenagalistrikan, sepanjang tidak merugikan kepentingan Negara,
kepada koperasi dan badan usaha lain baik yang berbentuk badan
hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum, diberikan
kesempatan seluas-luasnya berdasarkan Izin Usaha Ketenagalistrikan,
guna meningkatkan kemampuan negara dalam memenuhi kebutuhan
listrik secara merata. Dalam melaksanakan peranan tersebut diatas,
koperasi dan badan usaha lain dapat melakukan kerjasama dengan
badan usaha lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 8
Izin Usaha Ketenagalistrikan kepada koperasi dan badan usaha lainnya
diberikan dengan cara yang sesederhana mungkin dengan
memperhatikan asas pemerataan.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Kerjasama yang dilakukan oleh Pemegang Kuasa Usaha
Ketenagalistrikan dengan badan usaha lain dimaksudkan untuk
menunjang kelancaran pelaksanaan tugasnya berdasarkan peraturanperaturan
perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 11
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan kepentingan umum ialah bahwa usaha
ketenagalistrikan tersebut dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat.
Ayat (2)
Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha
Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum dalam melaksanakan
kewenangannya wajib menunjukkan surat kuasa/izin usaha atau
salinannya yang sah kepada mereka yang berhak atas tanah, bangunan,
dan tumbuh-tumbuhan, dengan memberitahukan tentang maksud dan
tempat-tempat pekerjaan yang akan dilakukan.
Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “diselesaikan” ialah bahwa ganti rugi atas harga
yang layak telah dibayar lunas atau telah mendapatkan penggantian
dalam bentuk lain, misalnya antara lain ditukar dengan tanah di tempat
lain yang sepadan atau seimbang.
Pasal 13
Pengertian “akan digunakan” meliputi jangka waktu sejak ditetapkannya
Keputusan Kepala Daerah mengenai rencana penggunaan tanah untuk
usaha penyediaan tenaga listrik sampai berakhirnya batas waktu yang
ditetapkan.
Pada jangka waktu tersebut pemegang hak atas tanah tidak diizinkan
untuk mengadakan perubahan mengenai hak atas tanah, bangunan, dan
tumbuh-tumbuhan diatasnya. Apabila jangka waktu yang ditetapkan
dalam Keputusan tersebut telah dilampaui dan ternyata pembangunan
sarana untuk usaha penyediaan tenaga listrik tidak jadi dilaksanakan,
maka Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan atau Pemegang Izin
Usaha Ketenagalistrikan wajib memberikan ganti rugi atas pembatalan
penggunaan tanah yang bersangkutan. Orang-orang yang bertujuan
untuk memperoleh ganti rugi, dengan mendirikan bengunan atau
menanam tumbuh-tumbuhan di atas tanah yang akan atau sudah
digunakan untuk usaha penyediaan tenaga listrik, tidak diberikan ganti
rugi.
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Ayat (1)
Penyediaan tenaga listrik kepada masyarakat oleh Pemegang Kuasa
Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan
untuk kepentingan umum wajib diberikan dengan mutu dan keandalan
yang baik dan dengan pelayanan yang cepat, mudah, dan layak.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 16
Dalam mengatur dan menetapkan harga jual tenaga listrik, Pemerintah
senntiasa memperhatikan kepentingan rakyat serta kemampuan dari
masyarakat. Tingkat harga berpedoman pada kaidah-kaidah industri dan
niaga yang sehat dengan memperhatikan anatara lain hal-hal sebagai
berikut:
a. atas dasar biaya produksi dengan memperhatikan efisiensi
pengusahaan;
b. kelangkaan sumber energi primer yang digunakan;
c. skala pengusahaan dan interkoneksi sistem yang dipakai;
d. tersedianya sumber dana untuk investasi. Untuk memenuhi
permintaan tenaga listrik dari semua kelompok pemakai
menurut sifat dan penggunaannya diadakan berbagai
macam golongan pemakai berdasarkan sifat pemakaiannya.
Harga jual tenaga listrik antara Pemegang Kuasa Usaha
Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha
Ketenagalistrikan ditetapkan oleh Pemerintah atas dasar
kesepakatan kedua belah pihak. Penjualan atau pembelian
tenaga listrik ke atau dari luar negeri diatur oleh
Pemerintah.
Pasal 17
Pengusahaan adalah segala kegiatan usaha dan pengelolaan sarana
yang menyengkut pembangkit, transmisi, dan distribusi tenaga listrik.
Instansi adalah bangunan sipil dan elektromekanik, mesin-mesin,
peralatan, saluran-saluran dan perlengkapannya yang digunakan untuk
pembangkitan, transformasi, penyaluran, distribusi, dan pemanfaat
(“appliances”) tenaga listrik. Standar adalah Standardisasi sistem,
standardisasi instalasi, standardisasi peralatan, dan standardisasi
pemanfaat tenaga listrik.
Pasal 18
Ayat (1) dan Ayat (2)
Pembinaan dan pengawasan merupakan suatu urutan proses yang tidak
dapat dipisah-pisahkan. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan
Pemerintah menetapkan pedoman untuk melakukan pengendalian,
bimbingan, dan penyuluhan serta mengawasinya atas pekerjaan dan
pelaksanaan usaha ketenagalistrikan dalam mencapai tujuan usahanya
termasuk pengembangan usaha secara berhasil guna dan berdaya
guna.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Ayat (1)
Sanksi pidana yang diberikan cukup berat mengingat sifat bahaya dari
tenaga listrik dan akibat yang dapat ditimbulkan cukup luas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Ganti rugi dalam ayat (1) dimaksudkan santunan, bukan ganti rugi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 22
Ayat (1)
Kewajiban tersebut dalam Pasal 15 ayat (1) pada hakekatnya melekat
pada Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin
Usaha Ketenagalistrikan sejak diberikan Kuasa Usaha dan Izin Usaha,
namun ketentuan ini baru dapat diterapkan bila Pemegang Kuasa Usaha
Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk
Kepentingan Umum tidak memenuhi kewajiban sesudah ada hubungan
hukum dengan masyarakat pelanggan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 24
Ayat (1)
Penyidikan atas perbuatan pidana yang diatur dlam Undang-undang ini
memerlukan keahlian dalam bidang ketenagalistrikan, sehingga perlu
adanya petugas khusus untuk melakukan penyidikan di samping
penyidik yang biasanya bertugas menyidik tindak pidana.Petugas yang
dimaksud adalah antara lain pegawai yang bertugas di instansi yang
bertanggung jawab di bidang ketenagalistrikan.Sedangkan yang
dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ialah
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara PIdana
beserta peraturan pelaksanaannya.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3317
____

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Close
Close