Peraturan Pemerintah

KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBUKAAN KANTOR CABANG, KANTOR CABANG PEMBANTU DAN KANTOR PERWAKILAN DARI BANK YANG BERKEDUDUKAN DI LUAR NEGERI

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 1999

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 1999
TENTANG
KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBUKAAN KANTOR CABANG,
KANTOR CABANG PEMBANTU DAN KANTOR PERWAKILAN DARI
BANK YANG BERKEDUDUKAN DI LUAR NEGERI
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan perlu ditetapkan ketentuan dan tata
cara pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor perwakilan dari bank yang
berkedudukan di luar negeri dalam Peraturan Pemerintah;
Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun
1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun
1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor
182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA
PEMBUKAAN KANTOR CABANG, KANTOR CABANG PEMBANTU DAN KANTOR
PERWAKILAN DARI BANK YANG BERKEDUDUKAN DI LUAR NEGERI.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dengan :
1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7
Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 10 Tahun 1998;
2. Bank yang berkedudukan di luar negeri adalah bank yang didirikan berdasarkan hukum
asing dan berkantor pusat di luar negeri;
3. Kantor Cabang adalah kantor dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang secara
langsung bertanggung jawab kepada Kantor Pusat Bank yang bersangkutan dan
mempunyai alamat serta tempat kedudukan di Indonesia;
4. Kantor Cabang Pembantu adalah kantor dari bank yang berkedudukan di luar negeri
yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor cabang bank yang
bersangkutan dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Cabang Pembantu
tersebut melakukan kegiatan usahanya;
5. Kantor Perwakilan adalah kantor dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang
bertindak semata-mata sebagai penghubung antara bank yang bersangkutan di luar
negeri dengan nasabahnya.
BAB II
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBUKAAN KANTOR
Pasal 2
(1) Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Perwakilan dari
suatu bank yang berkedudukan di luar negeri hanya dapat dilakukan dengan izin
Pimpinan Bank Indonesia.
(2) Pembukaan kantor di bawah Kantor Cabang Pembantu dari bank yang berkedudukan
di luar negeri wajib terlebih dahulu dilaporkan kepada Bank Indonesia.
Pasal 3
(1) Bank yang berkedudukan di luar negeri yang dapat membuka kantor di Indonesia
adalah Bank yang mempunyai peringkat dan reputasi yang baik.
(2) Dalam memberikan izin pembukaan kantor-kantor bank yang berkedudukan di luar
negeri, Bank Indonesia selain memperhatikan tingkat kesehatan bank yang
bersangkutan juga memperhatikan tingkat persaingan yang sehat antar Bank, tingkat
kejenuhan jumlah kantor Bank dalam suatu wilayah tertentu serta pemerataan
pembangunan ekonomi nasional.
Pasal 4
Kantor Perwakilan dilarang melakukan kegiatan usaha perbankan di Indonesia.
Pasal 5
(1) Bentuk hukum dari Kantor Cabang dan Kantor Perwakilan dari bank yang
berkedudukan di luar negeri mengikuti bentuk hukum kantor pusatnya.
(2) Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, kantor dibawah Kantor Cabang Pembantu
dan Kantor Perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri dalam melakukan
kegiatan di Indonesia tunduk pada seluruh ketentuan dan peraturan perundangundangan
yang berlaku di Indonesia.
Pasal 6
(1) Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu atau Kantor Perwakilan dari
bank yang berkedudukan di luar negeri wajib memenuhi persyaratan permodalan.
(2) Besarnya modal yang diperlukan dalam rangka pembukaan Kantor Cabang, Kantor
Cabang pembantu atau Kantor Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Pasal 7
Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan wajib melaporkan rencana merger dan konsolidasi dari
kantor pusat bank yang bersangkutan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 30 (tiga
puluh) hari sebelum pelaksanaannya.
BAB III
PENUTUPAN KANTOR
Pasal 8
(1) Penutupan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Perwakilan dari
bank yang berkedudukan di luar negeri hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Bank
Indonesia.
(2) Ketentuan dan tata cara penutupan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri.
(3) Ketentuan dan tata cara penutupan Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor
Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan Kantor di bawah Kantor Cabang
Pembantu ditetapkan oleh Bank Indonesia.
BAB IV
SANKSI
Pasal 9
Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 dapat dikenakan sanksi
pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan sebagai-mana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.
Pasal 10
Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 7 dapat dikenakan sanksi
administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.
Pasal 11
Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (2) dapat dikenakan sanksi
administratif berupa pencabutan izin pembukaan Kantor Perwakilan yang bersangkutan.
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan mengenai persyaratan dan tata cara pembukaan Kantor
Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Perwakilan dan bank yang berkedudukan di luar
negeri ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Pasal 13
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini maka Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1968
tentang Bank Asing dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 14
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Mei 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Mei 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
AKBAR TANDJUNG
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 51
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 1999
TENTANG
KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBUKAAN KANTOR CABANG,
KANTOR CABANG PEMBANTU, DAN KANTOR PERWAKILAN DARI
BANK YANG BERKEDUDUKAN DI LUAR NEGERI
UMUM
Kegiatan perekonomian nasional, termasuk perbankan, telah semakin terintegrasi dengan
kegiatan perekonomian internasional. Hal ini sebagai akibat terjadinya peningkatan hubungan
perekonomian dan telah disepakatinya berbagai perjanjian internasional khususnya di bidang
perdagangan barang dan jasa.
Untuk menghadapi berbagai perkembangan tersebut perlu dilakukan penyempurnaan terhadap
berbagai peraturan perbankan, termasuk ketentuan mengenai akses pihak asing pada perbankan
Indonesia. Akses pihak asing pada perbankan Indonesia terdiri dari akses dalam hal pendirian
bank baru oleh pihak asing, pembelian saham bank umum oleh pihak asing, dan pendirian kantor
cabang serta kantor perwakilan oleh bank yang berkedudukan di luar negeri.
Mengingat sifatnya yang khusus sebagai badan hukum asing dan pengelolaan yang terintegrasi
dengan kantor pusatnya maka ketentuan mengenai tata cara pembukaan kantor dari bank yang
berkedudukan di luar negeri perlu diatur secara khusus.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Angka 1
Cukup jelas
Angka 2
Cukup jelas
Angka 3
Cukup jelas
Angka 4
Cukup jelas
Angka 5
Cukup jelas
Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan Kantor di bawah Kantor Cabang Pembantu antara lain Kantor Kas dan
tempat pembayaran (payment point).
Pasal 3
Ayat (1)
Peringkat sebagaimana dimaksud dalam ayat ini adalah peringkat berdasarkan hasil penilaian
lembaga pemeringkat internasional terkemuka.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 4
Yang dimaksud dengan kegiatan usaha perbankan dalam hal ini adalah kegiatan sebagaimana
diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Ayat (1)
Ketentuan mengenai perlunya persetujuan Bank Indonesia tersebut diperlukan sehubungan
dengan penyelesaian kewajiban kantor yang bersangkutan baik kepada Pemerintah maupun
kepada pihak ketiga lainnya.
Ayat (2)
Ketentuan dan tata cara penutupan Kantor Cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar
negeri diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pencabutan izin usaha,
pembubaran dan likuidasi bank.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3830

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close