Undang-undang

Landas Kontinen Indonesia

Undang Undang No. 1 Tahun 1973

Undang Undang No. 1 Tahun 1973
Tentang : Landas Kontinen Indonesia
Oleh : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 1 TAHUN 1973 (1/1973)
Tanggal : 6 JANUARI 1973 (JAKARTA)
Sumber : LN 1973/1; TLN NO. 2994
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Presiden Republik Indonesia,
Menimbang :
a. bahwa Negara Republik Indonesia mempunyai kedaulatan atas
kekayaan alam di landas kontinen Indonesia, sebagaimana telah
ditegaskan dalam Pengumuman Pemerintah Republik Indonesia
tanggal 17 Pebruari 1969;
b. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu menetapkan suatu
Undang-undang yang mengatur penyelenggaraan usaha pemanfaatan
kekayaan alam termaksud untuk sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat dan negara.
Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 33 ayat (3) Undang-
Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Tarip Indonesia Stbl. 1873 No. 135 sebagaimana telah
dirubah dan ditambah;
3. Ordonansi Bea Stbl. 1882 No. 240 sebagaimana telah dirubah dan
ditambah;
4. Undang-undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1942);
5. Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 133; Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2070);
6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1961 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1961 Nomor 276; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2318);
7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1967 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2831);
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG LANDAS KONTINEN INDONESIA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
a. Landas Kontinen Indonesia adalah dasar laut dan tanah dibawahnya
diluar perairan wilayah Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam
Undang-undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 sampai kedalaman 200
meter atau lebih, dimana masih mungkin diselenggarakan eksplorasi
dan eksploitasi kekayaan alam.
b. Kekayaan alam adalah mineral dan sumber yang tak bernyawa lainnya
didasar laut dan/atau di dalam lapisan tanah dibawahnya bersamasama
dengan organisme hidup yang termasuk dalam jenis sedinter
yaitu organisme yang pada masa perkembangannya tidak bergerak
baik diatas maupun dibawah dasar laut atau tak dapat bergerak
kecuali dengan cara selalu menempel pada dasar laut atau lapisan
tanah dibawahnya.
c. Eksplorasi dan eksploitasi adalah usaha-usaha pemanfaatan kekayaan
alam dilandas kontinen sesuai dengan istilah yang digunakan dalam
peraturan perundangan yang berlaku dibidang masing-masing.
d. Penyelidikan ilmiah adalah penelitian ilmiah atas kekayaan alam
dilandas kontinen.
BAB II
STATUS KEKAYAAN ALAM DILANDAS KONTINEN INDONESIA
Pasal 2
Penguasaan penuh dan hak eksklusif atas kekayaan alam di Landas Kontinen
Indonesia serta pemilikannya ada pada Negara.
Pasal 3
Dalam hal landas kontinen Indonesia, termasuk depresi-depresi yang
terdapat di landas Kontinen Indonesia, berbatasan dengan negara lain,
penetapan garis batas landas kontinen dengan negara lain dapat dilakukan
dengan cara mengadakan perundingan untuk mencapai suatu persetujuan.
BAB III
EKSPLORASI, EKSPLOITASI DAN PENYELIDIKAN ILMIAH
Pasal 4
Eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber kekayaan alam dilandas kontinen
Indonesia dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
dibidang masing-masing.
Pasal 5
Penyelenggaraan penyelidikan ilmiah atas kekayaan alam di Landas Kontinen
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB IV
INSTALASI
Pasal 6
(1). Untuk melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 Undang-undang ini,dapat dibangun, dipelihara dan
dipergunakan instalasi-instalasi, kapal-kapal dan/atau alat-alat lainnya
di Landas Kontinen dan/atau diatasnya.
(2). Untuk melindungi instalasi-instalasi, kapal-kapal dan/atau alat-alat
lainnya tersebut pada ayat(1) pasal ini terhadap gangguan pihak
ketiga, Pemerintah dapat menetapkan suatu daerah terlarang yang
lebarnya tidak melebihi 500 meter, dihitung dari setiap titik terluar
pada instalasi-instalasi, kapal-kapal dan/atau alat-alat lainnya
disekeliling instalasi-instalasi, kapal-kapal dan/atau alat-alat lainnya
yang terdapat di Landas Kontinen dan/atau diatasnya.
(3). Disamping daerah terlarang tersebut pada ayat (2) pasal ini
Pemerintah dapat juga menetapkan suatu daerah terbatas selebar
tidak melebihi 1.250 meter terhitung dari titik-titik terluar dari daerah
terlarang itu, dimana kapal-kapal pihak ketiga dilarang membuang
atau membongkar sauh.
Pasal 7
Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tentang pembangunan, perlindungan
dan penggunaan instalasi dan/atau alat-alat termaksud dalam Pasal 6
Undang-undang ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
BAB V
PENCEMARAN
Pasal 8
(1). Barang siapa melakukan eksplorasl eksploitasi dan penyelidikan ilmiah
sumber-sumber kekayaan lain di landas kontinen Indonesia,
diwajibkan mengambil langkah-langkah untuk:
a. Mencegah terjadinya pencemaran air laut di landas kontinen
Indonesia dan udara diatasnya;
b. Mencegah meluasnya pencemaran dalam hal terjadi
pencemaran.
(2). Ketentuan-ketentuan lebih lanjut yang berhubungan dengan
pencemaran air laut di landas kontinen Indonesia dan udara diatasnya
dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pencegahan dan
penanggulangannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.
BAB VI
YURISDIKSI NEGARA
Pasal 9
(1). Terhadap setiap perbuatan dan peristiwa yang terjadi pada, diatas
atau dibawah instalasi-instalasi, alat-alat lainnya atau kapal-kapal
yang berada di landas kontinen dan/atau diatasnya, untuk keperluan
eksplorasi dan/atau eksploitasi kekayaan alam di landas kontinen atau
daerah terlarang dan daerah terbatas dari instalasi-instalasi dan/atau
alat-alat lainnya atau kapal-kapal yang bersangkutan, berlaku hukum
dan segala peraturan perundang-undangan Indonesia.
(2). Instalasi-instalasi dan alat-alat di landas kontinen Indonesia yang
dipergunakan untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber
kekayaan alam dinyatakan sebagai daerah Pabean Indonesia.
BAB VII
PERLINDUNGAN TERHADAP KEPENTINGAN-KEPENTINGAN LAIN
Pasal 10
(1). Dalam melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam di
landas kontinen harus diindahkan dan dilindungi kepentingankepentingan:
a. Pertahanan dan keamanan nasional;
b. Perhubungan;
c. Telekomunikasi dan transmisi listrik dibawah laut;
d. Perikanan;
e. Penyelidikan oceanografi dan penyelidikan ilmiah lainnya;
f. Cagar alam.
(2). Dalam hal-hal terdapat perselisihan-perselisihan antara kepentingan
kepentingan tersebut dalam ayat (1) pasal ini mengenai pemanfaatan
sumber-sumber kekayaan alam di landas kontinen Indonesia,akan
diselesaikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.
(3). Apabila terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan tersebut
pada ayat (1) pasal ini, Pemerintah dapat menghentikan untuk
sementara waktu pengusahaannya atau dapat mencabut lain usaha
yang bersangkutan.
BAB VIII
KETENTUAN-KETENTUAN PIDANA
Pasal 11
Kecuali dalam hal tidak diatur secara khusus oleh Undang-undang lain,
diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun
dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) barang
siapa tidak mematuhi:
a. Ketentuan-ketentuan dalam Pasal 4 Undang-undang ini;
b. Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah yang ditetapkan
berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 8 Undang-undang ini.
Pasal 12
Tindak pidana tersebut dalam Pasal 11 Undang-undang ini adalah kejahatan.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini akan diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 14
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
Agar supaya setiap orang dapat mengatahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 1973.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SOEHARTO
JENDERAL TNI.
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 1973
SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
SUDHARMONO, SH.
MAYOR JENDERAL TNI.
PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1
TAHUN 1973 TENTANG LANDAS KONTINEN INDONESIA.
I. UMUM.
Sejak beberapa waktu telah dilakukan kegiatan mencari sumbersumber
kekayaan alam baru antara lain berupa eksplorasi minyak dan gas
bumi dilandas kontinen.
Kegiatan ini merupakan akibat daripada bertambah pentingnya dasar
laut dan tanah dibawah landas kontinen sebagai sumber kekayaan alam dan
kemajuan tehnik pengambilan kekayaan alam yang kian hari kian meningkat.
Untuk mengamankan kepentingan rakyat Indonesia dalam landas
kontinen yang berbatasan dengan negaranya, Pemerintah Indonesia pada
tanggal 17 Pebruari 1969 telah mengeluarkan suatu Pengumuman tentang
Landas Kontinen yang membuat azas-azas dan dasar-dasar pokok
kebijaksanaan Pemerintah tentang Landas Kontinen Indonesia.
Disamping pengumuman azas-azas dan dasar-dasar pokok
kebijaksanaan diatas yang terutama ditujukan kepada dunia luar, dirasakan
pula perlunya untuk menuangkan azas-azas dan dasar-dasar pokok
kebijaksanaan itu dalam suatu Undang-undang agar supaya terdapat dasar
yang kokoh bagi pelaksanaan hak-hak atas kekayaan yang diperoleh dari
landas kontinen dan demi kepastian hukum.
Disamping hal-hal yang bersifat umum seperti sifat dan ruang lingkup
kekuasaan Negara atas landas kontinen, Undang-undang ini juga
memberikan dasar-dasar bagi pengaturan eksplorasi dan eksploitasi serta
penyelidikan jumlah atas kekayaan alam di landas kontinen dan masalahmasalah
yang ditimbulkan olehnya.
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.
Pasal 1
a. Penggunaan istilah landas kontinen dalam Undang-undang ini
disesuaikan dengan istilah yang digunakan dalam Pengumuman
Pemerintah Republik Indonesia tanggal 17 Pebruari 1969.
b. Pengertian kekayaan alam dalam Undang-undang ini meliputi bahanbahan
galian, kekayaan hayati dan kekayaan nabati.
Berdasarkan Pasal 1 huruf c dan Pasal 4 Undang-undang ini, peraturan
perundang-undangan mengenai eksplorasi dan eksploitasi diperluas
berlakunya sehingga mencakup landas kontinen Indonesia.
Pasal 2
Pasal ini menegaskan hak Negara pantai atas landas kontinen dan
sebagai pengukuhan kebijaksanaan Pemerintah mengenai landas kontinen
Indonesia yang tercantum dalam Pengumuman Pemerintah Republik
Indonesia tanggal 17 Pebruari 1969.
Pasal 3
Pasal ini menegaskan cara penetapan garis batas dalam hal landas
kontinen berbatasan dengan negara tetangga.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Penyelidikan ilmiah atas kekayaan alam di landas kontinen antara lain
meliputi penelitian ilmiah atas mineral, biologis (udang, kerang dan lain-lain)
dan ekologis (batu-batu karang laut).
Pasal 6
(1). Ayat ini menegaskan hak negara untuk membangun, memelihara dan
menggunakan instalasi, kapal-kapal dan/atau alat-alat lainnya
dilandas kontinen dan/atau diatasnya.
(2). Yang dimaksud dengan daerah terlarang dalam ayat ini adalah daerah
dimana kapal pihak ketiga dilarang lewat dan
membuang/membongkar sauh (safety zone atau restricted navigation
area).
Yang dimaksud dengan daerah terbatas dalam ayat ini adalah daerah
dimana kapal pihak ketiga boleh melewatinya, tetapi dilarang
membuang sauh (prohibited anchorage area).
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
(1). Mewajibkan mengambil langkah-langkah pencegahan terhadap
terjadinya pencemaran air laut dilandas kontinen dan udara diatasnya.
(2). Cukup jelas.
Pasal 9
Pasal ini memberikan dasar hukum kepada Negara atas instalasiinstalasi
kapal-kapal dan/atau alat-alat lainnya yang dipergunakan di landas
kontinen Indonesia dan/atau diatasnya. Pemberian yurisdiksi tersebut telah
diakui dan dibenarkan oleh Hukum Internasional.
Pasal 10
Segala kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di landas kontinen
Indonesia yang bertujuan memperoleh kekayaan alam harus mengutamakan
pertimbangan segi-segi pertahanan dan keamanan nasional dan lain-lainnya.
Pasal 11
Memuat ketentuan pidana atas tidak dipatuhinya ketentuan-ketentuan
mengenai eksplorasi, eksploitasi, penyelidikan ilmiah dan pencemaran air
laut di landas kontinen Indonesia dan udara diatasnya. Ancaman hukuman
yang bertalian dengan pencemaran yang disebabkan oleh instalasi-instalasi,
kapal-kapal atau alat-alat lainnya dikenakan pada penanggung-jawab yang
bersangkutan.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13 dan 14
Memuat ketentuan-ketentuan penutup yang cukup jelas.
______________________________________

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close