Peraturan Pemerintah

MERGER, KONSOLIDASI DAN AKUISISI BANK

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 1999

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 1999
TENTANG
MERGER, KONSOLIDASI DAN AKUISISI BANK
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
a. bahwa untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat, efisien, tangguh dan mampu
bersaing dalam era globalisasi dan perdagangan bebas, diperlukan upaya yang dapat
mendorong bank memperkuat dirinya melalui Merger, Konsolidasi dan Akuisisi;
b. bahwa mengingat Bank adalah badan usaha yang kegiatan utamanya menghimpun dan
menyalurkan dana masyarakat maka ketentuan Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank
perlu diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah;
Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun
1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun
1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara 1998 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara
Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun
1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan
Pengambilalihan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3741);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MERGER, KONSOLIDASI, DAN AKUISISI BANK.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998;
2. Merger adalah penggabungan dari 2 (dua) Bank atau lebih, dengan cara tetap
mempertahankan berdirinya salah satu Bank dan membubarkan Bank-bank lainnya
tanpa melikuidasi terlebih dahulu;
3. Konsolidasi adalah penggabungan dari 2 (dua) Bank atau lebih, dengan cara mendirikan
Bank baru dan membubarkan Bank-bank tersebut tanpa melikuidasi terlebih dahulu;
4. Akuisisi adalah pengambilalihan kepemilikan suatu Bank yang mengakibatkan beralihnya
pengendalian terhadap Bank;
5. Pengendalian adalah kemampuan untuk menentukan, baik secara langsung maupun
tidak langsung dengan cara apapun, pengelolaan dan atau kebijaksanaan Bank;
6. Saham Bank adalah bukti penyetoran modal atas nama pemegangnya bagi Bank yang
berbentuk Perseroan Terbatas atau bentuk lain yang disamakan dengan saham bagi
Bank yang berbentuk badan hukum lainnya.
Pasal 2
Merger dan Konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mengakibatkan:
a. pemegang saham Bank yang melakukan Merger atau Konsolidasi menjadi pemegang
saham Bank hasil Merger atau Bank hasil Konsolidasi;
b. aktiva dan pasiva Bank yang melakukan Merger atau Konsolidasi, beralih karena hukum
kepada Bank hasil Merger atau Bank hasil Konsolidasi.
BAB II
SYARAT-SYARAT MERGER, KONSOLIDASI DAN AKUISISI
Pasal 3
Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank dapat dilakukan atas:
a. inisiatif Bank yang bersangkutan; atau
b. permintaan Bank Indonesia; atau
c. inisiatif badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan.
Pasal 4
(1) Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank yang dilakukan atas inisiatif Bank yang
bersangkutan, wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Pimpinan Bank Indonesia.
(2) Kewajiban untuk terlebih dahulu memperoleh izin dari Pimpinan Bank Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berlaku pula untuk Merger dan Konsolidasi yang
dilakukan atas inisiatif badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan
perbankan.
Pasal 5
Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank dilakukan dengan memperhatikan:
a. kepentingan Bank, kreditor, pemegang saham minoritas dan karyawan Bank; dan
b. kepentingan rakyat banyak dan persaingan yang sehat dalam melakukan usaha Bank.
Pasal 6
(1) Merger, Konsolidasi dan Akuisisi tidak mengurangi hak pemegang saham minoritas
untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar.
(2) Pemegang saham minoritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya dapat
menggunakan haknya agar saham yang dimiliki dibeli oleh Bank dengan harga yang
wajar sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang
Perseroan Terbatas.
(3) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tidak menghentikan proses
pelaksanaan Merger, Konsolidasi dan Akuisisi.
Pasal 7
(1) Merger, Konsolidasi dan Akuisisi hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Rapat
Umum Pemegang Saham bagi Bank yang berbentuk Perseroan Terbatas atau rapat
sejenis bagi Bank yang berbentuk hukum lainnya.
(2) Merger, Konsolidasi dan Akuisisi dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sekurangkurangnya
? (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang
sah dan disetujui oleh sekurang-kurangnya ? (tiga per empat) bagian dari jumlah suara
pemegang saham yang hadir.
(3) Bagi Bank yang berbentuk Perseroan Terbuka, dalam hal persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) tidak tercapai, maka syarat kehadiran dan pengambilan
keputusan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di
bidang Pasar Modal.
Pasal 8
Untuk dapat memperoleh izin Merger atau Konsolidasi, wajib dipenuhi persyaratan sebagai
berikut:
a. Telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham bagi Bank yang
berbentuk Perseroan Terbatas atau rapat sejenis bagi Bank yang berbentuk hukum
lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
b. Pada saat terjadinya Merger atau Konsolidasi, jumlah aktiva Bank hasil Merger atau
Konsolidasi tidak melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah aktiva seluruh Bank
di Indonesia;
c. Permodalan Bank hasil Merger atau Konsolidasi harus memenuhi ketentuan rasio
kecukupan modal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
d. d. Calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang ditunjuk tidak tercantum dalam
daftar orang yang melakukan perbuatan tercela di bidang perbankan.
Pasal 9
(1) Akuisisi Bank dilakukan dengan cara mengambil alih seluruh atau sebagian saham
yang mengakibatkan beralihnya pengendalian Bank kepada pihak yang mengakuisisi.
(2) Pengambilalihan saham Bank baik secara langsung maupun melalui Bursa Efek,
yang mengakibatkan kepemilikan saham oleh pemegang saham perorangan atau badan
hukum menjadi lebih dari 25 % (dua puluh lima per seratus) dari saham Bank yang telah
dikeluarkan dan mempunyai hak suara, dianggap mengakibatkan beralihnya
pengendalian Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kecuali yang bersangkutan
dapat membuktikan sebaliknya.
(3) Pengambilalihan saham Bank yang mengakibatkan kepemilikan saham oleh pihak
yang mengambil alih menjadi 25 % (dua puluh lima per seratus) atau kurang dari saham
Bank yang telah dikeluarkan dan mempunyai hak suara dianggap tidak mengakibatkan
beralihnya pengendalian Bank, kecuali yang bersangkutan menyatakan kehendaknya
untuk mengendalikan atau dapat dibuktikan bahwa yang bersangkutan secara langsung
atau tidak langsung mengendalikan Bank tersebut.
Pasal 10
Untuk memperoleh izin Akuisisi wajib dipenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dari Bank yang akan
diakuisisi atau rapat sejenis dari Bank yang berbadan hukum bukan Perseroan Terbatas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
b. Pihak yang melakukan akuisisi tidak tercantum dalam daftar orang yang melakukan
perbuatan tercela di bidang perbankan.
c. Dalam hal Akuisisi dilakukan oleh Bank, maka Bank wajib memenuhi ketentuan
mengenai penyertaan modal oleh Bank yang diatur oleh Bank Indonesia.
BAB III
TATA CARA MERGER
Pasal 11
(1) Direksi Bank yang akan menggabungkan diri dan menerima penggabungan masingmasing
menyusun usulan rencana Merger.
(2) Usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mendapat persetujuan Komisaris
dan sekurang-kurangnya memuat:
a. nama dan tempat kedudukan Bank yang akan melakukan Merger;
b. alasan serta penjelasan masing-masing Direksi Bank yang akan melakukan Merger dan
persyaratan Merger;
c. tata cara konversi saham dari masing-masing Bank yang akan melakukan Merger
terhadap saham Bank hasil Merger;
d. rancangan perubahan Anggaran Dasar;
e. neraca, perhitungan laba rugi yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari semua Bank
yang akan melakukan Merger; dan
f. hal-hal yang perlu diketahui oleh pemegang saham masing-masing Bank, antara lain:
1) neraca proforma Bank hasil Merger sesuai dengan standar akuntansi
keuangan, serta perkiraan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan
keuntungan dan kerugian serta masa depan Bank yang dapat diperoleh
dari Merger berdasarkan hasil penilaian ahli yang independen;
2) cara penyelesaian status karyawan Bank yang akan melakukan
Merger;
3) cara penyelesaian hak dan kewajiban Bank terhadap pihak ketiga;
4) cara penyelesaian hak-hak pemegang saham minoritas;
5) susunan, gaji dan tunjangan lain bagi Direksi dan Komisaris Bank
hasil Merger;
6) perkiraan jangka waktu pelaksanaan Merger;
7) laporan mengenai keadaan dan jalannya Bank serta hasil yang telah
dicapai;
8) kegiatan utama Bank dan perubahan selama tahun buku yang sedang
berjalan;
9) rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang sedang berjalan
yang mempengaruhi kegiatan Bank;
10) nama anggota Direksi dan Komisaris; dan
11) gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Komisaris.
Pasal 12
Dalam hal Bank akan melakukan Merger tergabung dalam 1 (satu) grup atau antar grup, usulan
rencana Merger memuat neraca konsolidasi dan neraca proforma dari Bank hasil Merger.
Pasal 13
(1) Usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, merupakan bahan untuk
menyusun Rancangan Merger yang disusun bersama oleh Direksi Bank yang akan melakukan
Merger.
(2) Rancangan Merger sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-kurangnya memuat halhal
yang tercantum dalam usulan rencana Merger sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan
Pasal 12.
(3) Selain hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Rancangan Merger harus memuat
penegasan dari Bank yang akan menerima penggabungan mengenai penerimaan peralihan
segala hak dan kewajiban dari Bank yang akan menggabungkan diri.
Pasal 14
(1) Sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing Bank, Direksi
berkewajiban untuk mengumumkan ringkasan Rancangan Merger selambat-lambatnya:
a. 30 (tiga puluh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham dalam 2 (dua) surat kabar
harian yang berperedaran luas;
b. 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kepada karyawan Bank
secara tertulis.
(2) Khusus untuk Bank Perkreditan Rakyat yang asetnya kurang dari
Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), pengumuman sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan cara lain.
Pasal 15
(1) Rancangan Merger sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berikut konsep Akta
Merger, wajib disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing
Bank.
(2) Konsep Akta Merger yang telah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang
Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dituangkan dalam Akta Merger yang
dibuat di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia.
Pasal 16
(1) Setelah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk melakukan
Merger, Direksi masing-masing Bank secara bersama-sama mengajukan permohonan
izin Merger kepada Bank Indonesia dengan tembusan kepada Menteri Kehakiman.
(2) Permohonan izin Merger sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan dengan
melampirkan Akta Perubahan Anggaran Dasar beserta Akta Merger.
(3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin Merger sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), diberikan oleh Bank Indonesia dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh)
hari sejak permohonan diterima secara lengkap.
(4) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Bank Indonesia
tidak memberikan tanggapan atas permohonan izin Merger, maka Bank Indonesia
dianggap telah menyetujui permohonan izin Merger.
(5) Dalam hal permohonan ditolak, maka penolakan tersebut harus diberitahukan kepada
pemohon secara tertulis beserta alasannya.
(6) Tembusan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)
disampaikan kepada Menteri Kehakiman.
Pasal 17
(1) Dalam hal perubahan Anggaran Dasar Bank hasil Merger memerlukan persetujuan
Menteri Kehakiman, maka bersamaan dengan pengajuan permohonan izin Merger
kepada Bank Indonesia, Direksi Bank hasil Merger mengajukan permohonan persetujuan
perubahan Anggaran Dasar kepada Menteri Kehakiman.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan secara tertulis dengan
melampirkan:
a. Akta Perubahan Anggaran Dasar; dan
b. Akta Merger.
(3) Menteri Kehakiman hanya dapat memberikan persetujuan atas perubahan Anggaran
Dasar Bank hasil Merger setelah memperoleh tembusan izin Merger dari Bank
Indonesia.
(4) Persetujuan atau penolakan Menteri Kehakiman atas permohonan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), diberikan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari
setelah diperolehnya izin Merger dari Bank Indonesia.
(5) Dalam hal permohonan ditolak, maka penolakan tersebut harus diberitahukan kepada
pemohon secara tertulis beserta alasannya.
Pasal 18
Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Akta Perubahan Anggaran Dasar
memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman, Direksi Bank hasil Merger wajib mendaftarkan
Akta Perubahan Anggaran Dasar dalam Daftar Perusahaan dan mengumumkan dalam
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
Pasal 19
(1) Dalam hal perubahan Anggaran Dasar Bank hasil Merger tidak memerlukan
persetujuan Menteri Kehakiman, maka dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas)
hari terhitung sejak Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi Bank hasil Merger wajib
melaporkan Akta Merger dan Akta Perubahan Anggaran Dasar tersebut kepada Menteri
Kehakiman.
(2) Menteri Kehakiman hanya dapat mengeluarkan surat tanda penerimaan laporan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setelah diperolehnya izin Merger dari Bank
Indonesia.
(3) Direksi Bank hasil Merger dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari
terhitung sejak penerimaan laporan oleh Menteri Kehakiman sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2), wajib mendaftarkan Akta Merger dan Akta Perubahan Anggaran Dasar
dalam Daftar Perusahaan, serta mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara.
Pasal 20
(1) Apabila Merger dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17, maka Bank yang menggabungkan diri bubar demi hukum, terhitung
sejak tanggal persetujuan Menteri Kehakiman atas perubahan Anggaran Dasar.
(2) Apabila Merger dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19, maka Bank yang menggabungkan diri bubar demi hukum, terhitung
sejak tanggal pendaftaran Akta Merger dan Akta Perubahan Anggaran Dasar dalam
Daftar Perusahaan.
(3) Bank yang mempunyai bentuk hukum selain Perseroan Terbatas, berlakunya Merger
dan bubarnya Bank yang menggabungkan diri mulai berlaku terhitung sejak tanggal
persetujuan perubahan Anggaran Dasar Bank hasil Merger dari pejabat yang berwenang
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 21
(1) Terhitung sejak tanggal penandatanganan Rapat Umum Pemegang Saham atas Akta
Merger sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Direksi Bank yang
menggabungkan diri tidak dapat melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan aset
Bank yang bersangkutan, kecuali dalam rangka pelaksanaan Merger.
(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan
tanggung jawab Direksi Bank yang bersangkutan.
Pasal 22
(1) Direksi Bank hasil Merger wajib mengumumkan hasil Merger dalam 2 (dua) surat
kabar harian yang berperedaran luas paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak
tanggal berlakunya Merger.
(2) Khusus untuk Bank Perkreditan Rakyat yang asetnya kurang dari
Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), pengumuman sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan cara lain.
BAB IV
TATA CARA KONSOLIDASI
Pasal 23
(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14,
Pasal 15 dan Pasal 22 berlaku juga untuk Konsolidasi Bank.
(2) Akta Konsolidasi yang dibuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2),
menjadi dasar pembuatan Akta Pendirian Bank hasil Konsolidasi.
Pasal 24
(1) Dalam waktu yang bersamaan dengan pengajuan izin Konsolidasi kepada Bank
Indonesia, Direksi Bank hasil Konsolidasi wajib mengajukan permohonan persetujuan
Akta Pendirian Bank hasil Konsolidasi kepada Menteri Kehakiman dengan tembusan
kepada Bank Indonesia.
(2) Permohonan izin Konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan
dengan melampirkan:
a. Akta Pendirian Bank hasil Konsolidasi;
b. Akta Konsolidasi.
Pasal 25
(1) Menteri Kehakiman hanya dapat memberikan persetujuan atas permohonan Akta
Pengesahan Pendirian Bank hasil Konsolidasi setelah terlebih dahulu memperoleh izin
Konsolidasi dari Bank Indonesia.
(2) Persetujuan atau penolakan Menteri Kehakiman atas permohonan pengesahan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan dalam jangka waktu paling lama 14
(empat belas) hari setelah diperolehnya izin Konsolidasi dari Bank Indonesia.
(3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Menteri
Kehakiman tidak memberikan tanggapan atas permohonan pengesahan, maka Menteri
Kehakiman dianggap telah menyetujui permohonan pengesahan dimaksud.
(4) Dalam hal permohonan pengesahan ditolak, maka penolakan tersebut harus
diberitahukan kepada pemohon secara tertulis beserta alasannya.
Pasal 26
Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Akta Pendirian Bank hasil Konsolidasi
memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman, Direksi Bank hasil Konsolidasi wajib mendaftarkan
Akta Pendirian Bank hasil Konsolidasi dalam Daftar Perusahaan dan mengumumkan dalam
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
Pasal 27
Bank yang meleburkan diri bubar terhitung sejak Akta Pendirian Bank hasil Konsolidasi disahkan
oleh Menteri Kehakiman.
Pasal 28
(1) Terhitung sejak tanggal penandatanganan Akta Konsolidasi, Direksi Bank yang
meleburkan diri dilarang melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan aset Bank yang
bersangkutan, kecuali diperlukan dalam rangka pelaksanaan Konsolidasi.
(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan
tanggung jawab Direksi Bank yang bersangkutan.
BAB V
TATA CARA AKUISISI
Pasal 29
(1) Pihak yang akan mengakuisisi menyampaikan maksud untuk melakukan Akuisisi
kepada Direksi Bank yang akan diakuisisi.
(2) Direksi Bank yang akan diakuisisi dan pihak yang akan mengakuisisi masing-masing
menyusun usulan rencana Akuisisi.
(3) Usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing wajib mendapat
persetujuan Komisaris Bank yang akan diakuisisi dan yang mengakuisisi atau lembaga
serupa dari pihak yang mengakuisisi dengan memuat sekurang-kurangnya:
a. nama dan tempat kedudukan Bank serta badan hukum lain, atau identitas perorangan
yang melakukan Akuisisi;
b. alasan serta penjelasan masing-masing Direksi Bank pengurus badan hukum atau
perorangan yang melakukan Akuisisi;
c. neraca, perhitungan laba rugi yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir, terutama
perhitungan tahunan tahun buku terakhir dari Bank dan badan hukum lain yang
melakukan Akuisisi;
d. tata cara konversi saham dari masing-masing pihak yang melakukan Akuisisi apabila
pembayaran Akuisisi dilakukan dengan saham;
e. rancangan perubahan Anggaran Dasar Bank hasil Akuisisi;
f. jumlah saham yang akan diakuisisi;
g. kesiapan pendanaan;
h. cara penyelesaian hak-hak pemegang saham minoritas;
i. cara penyelesaian status karyawan dari Bank yang akan diakuisisi;
j. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Akuisisi.
Pasal 30
Usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 merupakan bahan untuk menyusun Rancangan
Akuisisi yang disusun bersama antara Direksi Bank yang akan diakuisisi dengan pihak yang akan
mengakuisisi.
Pasal 31
Rancangan Akuisisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sekurang-kurangnya memuat halhal
yang tercantum dalam usulan rencana Akuisisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
Pasal 32
(1) Sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing Bank, Direksi
berkewajiban untuk mengumumkan ringkasan Rancangan Akuisisi selambat-lambatnya:
a. 30 (tiga puluh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham dalam 2 (dua) surat kabar
harian yang berperedaran luas;
b. 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kepada karyawan Bank
secara tertulis.
(2) Khusus untuk Bank Perkreditan Rakyat yang asetnya kurang dari
Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), pengumuman sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan cara lain.
Pasal 33
Rancangan Akuisisi berikut konsep Akta Akuisisi wajib mendapatkan persetujuan dari:
a. Rapat Umum Pemegang Saham Bank yang akan diakuisisi; dan
b. pihak yang akan melakukan Akuisisi.
Pasal 34
Rancangan Akuisisi berikut konsep Akta Akuisisi yang telah disetujui sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 33 dituangkan dalam Akta Akuisisi.
Pasal 35
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 22
berlaku pula untuk Akuisisi.
Pasal 36
(1) Akuisisi Bank mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan Akta Akuisisi.
(2) Akta Akuisisi dibuat dan ditandatangani setelah adanya izin Akuisisi dari Bank
Indonesia.
BAB VI
KEBERATAN ATAS MERGER, KONSOLIDASI
DAN AKUISISI BANK
Pasal 37
(1) Kreditor dan para pemegang saham minoritas dapat mengajukan keberatan kepada
Bank paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham
yang akan memutus mengenai rencana Merger, Konsolidasi dan Akuisisi yang telah
dituangkan dalam Rancangan tersebut.
(2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kreditor dan para
pemegang saham minoritas tidak mengajukan keberatan, maka kreditor dan pemegang
saham minoritas dianggap menyetujui Merger, Konsolidasi dan Akuisisi.
(3) Keberatan kreditor dan pemegang saham minoritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham guna mendapat penyelesaian.
(4) Selama penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) belum tercapai, maka Merger,
Konsolidasi dan Akuisisi tidak dapat dilaksanakan.
BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 38
(1) Dalam melaksanakan tugasnya dalam rangka Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi, Direksi
bertindak semata-mata untuk kepentingan Bank.
(2) Dalam hal terjadi benturan kepentingan antara Bank dan Direksi, maka Direksi wajib
mengungkapkan hal tersebut dalam usulan rencana dan Rancangan Merger, Konsolidasi dan
Akuisisi.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berlaku pula bagi Komisaris.
Pasal 39
Persyaratan dan tata cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi yang belum diatur dalam Peraturan
Pemerintah ini, diatur lebih lanjut oleh Pimpinan Bank Indonesia.
Pasal 40
(1) Akuisisi Bank yang dilakukan tanpa terlebih dahulu memperoleh izin dari Pimpinan
Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dinyatakan tidak sah, dan pihak
yang melakukan Akuisisi dilarang melakukan tindakan-tindakan sebagai pemegang
saham Bank.
(2) Bank yang bersangkutan dilarang melakukan pencatatan atas Akuisisi dan atau
memberikan hak-hak sebagai pemegang saham kepada pihak yang melakukan Akuisisi
dimaksud.
(3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dikenakan
sanksi administratif oleh Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 41
Bank yang pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini telah:
a. memiliki persetujuan prinsip Merger atau Konsolidasi dari Menteri Keuangan; atau
b. mengajukan permohonan persetujuan atas akta perubahan Anggaran Dasar kepada
Menteri Kehakiman dan belum memperoleh persetujuan; atau
c. memperoleh persetujuan atas akta perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Kehakiman,
wajib memperoleh izin Merger atau Konsolidasi dari Bank Indonesia sesuai Peraturan
Pemerintah ini.
Pasal 42
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan
dengan Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan
dan belum dicabut atau diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 43
Bank yang berbentuk hukum Perseroan Terbuka berlaku Peraturan Pemerintah ini, kecuali diatur
lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
Pasal 44
Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini sepenuhnya berlaku untuk Bank yang tidak berbentuk
Perseroan Terbatas sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku di bidang Koperasi dan Perusahaan Daerah.
Pasal 45
Ketentuan lebih lanjut bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Bank Indonesia.
Pasal 46
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
AKBAR TANDJUNG
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 61

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Close
Close