Undang-undang

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1997

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1997
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dalam perkembangannya telah
menghasilkan pembangunan yang pesat dalam kehidupan nasional, yang
perlu dilanjutkan dengan dukungan pemerintah dan seluruh potensi
masyarakat, karena itu menempatkan perpajakan sebagai salah satu
perwujudan kewajiban kenegaraan yang merupakan sarana peranserta dalam
pembiayaan negara dan pembangunan nasional;
b. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan
daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah
dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang nyata,
dinamis, serasi, dan bertanggung jawab dengan titik berat pada Daerah
Tingkat II;
c. bahwa Undang-undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum
Pajak Daerah dan Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang
Peraturan Umum Retribusi Daerah serta peraturan perundang-undangan di
bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah yang lama sudah tidak sesuai
lagi dengan perkembangan keadaan, oleh karena itu perlu diadakan
pembaharuan sistem perpajakan daerah dan retribusi daerah yang mengarah
pada sistem yang sederhana, adil, efektif dan efisien, yang dapat
menggerakkan peranserta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan
daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c
perlu dibentuk Undang-undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
– 2 –
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (2) Undang
Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan
di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3037);
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat
hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang,
dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam
ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Tingkat I atau Kepala Daerah
Tingkat II;
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan
daerah dan atau retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
5. Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang
dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan
langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah;
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau
daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan,
– 3 –
firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga,
dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak
daerah;
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan
pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak
tertentu;
10 Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan
takwim kecuali ditentukan lain;
11. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim kecuali
bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun
takwim
12. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak pada
suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian
Tahun Pajak menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
13. Pemungutan adalah sautu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan
data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau
retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi
kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya;
14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SPTPD, adalah
surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan
dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang
undangan perpajakan daerah;
15. Surat Setoran Pajak Daerah, yang dapat disingkat SSPD, adalah surat yang
digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran
pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan
oleh Kepala Daerah;
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SKPD, adalah surat
keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang;
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang dapat disingkat
SKPDKB, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak
yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok
pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar;
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat
disingkat SKPDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan
atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKPDLB,
adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau
tidak seharusnya terutang;
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang dapat disingkat SKPDN, adalah
surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama
besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak
ada kredit pajak;
– 4 –
21. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang dapat disingkat STPD, adalah surat
untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga
dan atau denda;
22. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan
kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam
Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang
Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil
atau Surat Tagihan Pajak Daerah;
23. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap
Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang
Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil
atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang
diajukan oleh Wajib Pajak;
24. Putusan Banding adalah putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atas
banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib
Pajak;
25. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur
untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi keadaan harta,
kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga
perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun
laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap
Tahun Pajak berakhir;
26. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan
daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau badan;
27. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang
menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
28. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah
Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
29. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan
menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan
oleh sektor swasta;
30. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam
rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan
untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan,
pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana,
sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan
menjaga kelestarian lingkungan;
– 5 –
31. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
32. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas
waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan
tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
33. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah surat
yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau
penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat
pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah
surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat
SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan
pambayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada
retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
36. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat
untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa
bunga dan atau denda;
37. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan,
dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi
berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan
retribusi;
38. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil,
yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan
bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang
perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan
tersangkanya.
BAB II
PAJAK
Bagian Pertama
Jenis, Bagi Hasil, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak
Pasal 2
(1) Jenis Pajak Daerah Tingkat I terdiri dari :
a. Pajak Kendaraan Bermotor;
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
– 6 –
(2) Jenis Pajak Daerah Tingkat II terdiri dari :
a. Pajak Hotel dan Restoran;
b. Pajak Hiburan;
c. Pajak Reklame;
d. Pajak Penerangan Jalan;
e. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C;
f. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
(3) Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan jenis pajak selain yang
ditetapkan pada ayat (1) dan ayat (2) yang memenuhi kriteria sebagai
berikut :
a. bersifat sebagai pajak dan bukan retribusi;
b. objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan
kepentingan umum;
c. potensinya memadai;
d. tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif;
e. memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat;
f. menjaga kelestarian lingkungan.
(4) Ketentuan tentang objek, subjek dan dasar pengenaan pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
(5) Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan
kepada Daerah Tingkat II setelah dikurangi 10% (sepuluh persen) untuk
Daerah Tingkat I yang bersangkutan.
(6) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
Pasal 3
(1) Tarif pajak ditetapkan paling tinggi sebesar :
a. Pajak Kendaraan Bermotor 5% (lima persen);
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 10% (sepuluh persen);
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 5% (lima persen);
d. Pajak Hotel dan Restoran 10% (sepuluh persen);
e. Pajak Hiburan 35% (tiga puluh lima persen);
f. Pajak Reklame 25% (dua puluh lima persen);
g. Pajak Penerangan Jalan 10% (sepuluh persen);
h. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C 20%
(dua puluh persen);
i. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan 20% (dua
puluh persen).
– 7 –
(2) Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf
c ditetapkan seragam di seluruh Indonesia dan diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
(3) Tarif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f,
huruf g, huruf h, dan huruf i ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(4) Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak.
Bagian Kedua
Peraturan Daerah Tentang Pajak
Pasal 4
(1) Pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(2) Peraturan Daerah tentang Pajak tidak dapat berlaku surut.
(3) Peraturan Daerah tentang Pajak sekurang-kurangnya mengatur ketentuan
mengenai :
a. nama, objek, dan subjek pajak;
b. dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak;
c. wilayah pemungutan;
d. masa pajak;
e. penetepan;
f. tata cara pembayaran dan penagihan;
g. kedaluwarsa;
h. sanksi administrasi;
i. tanggal mulai berlakunya.
(4) Peraturan Daerah tentang Pajak dapat mengatur ketentuan mengenai
a. pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal
tertentu atas pokok pajak dan atau sanksinya;
b. tata cara penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa;
c. asas timbal balik.
Pasal 5
(1) Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan
mengesahkan, menolak untuk mengesahkan, atau meminta penyempurnaan
terlebih dahulu Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1).
– 8 –
(2) Pengesahan, penolakan untuk pengesahan, atau permintaan untuk
penyempurnaan terlebih dahulu Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan
sejak diterimanya Peraturan Daerah dimaksud.
(3) Jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya
dapat diperpanjang 3 (tiga) bulan lagi, dengan memberitahukan kepada
Pemerintah Daerah yang bersangkutan sebelum jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) berakhir.
(4) Apabila setelah jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya Peraturan
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau jangka waktu
perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah lewat, Menteri
Dalam Negeri tidak mengambil keputusan, Peraturan Daerah tersebut
dianggap telah disahkan, berlaku, dan dapat dilaksanakan.
(5) Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan dapat
membatalkan atau meminta untuk menyempurnakan Peraturan Daerah
yang telah atau dianggap telah disahkan apabila Peraturan Daerah tersebut
di kemudian hari ternyata bertentangan dengan peraturan perundang
undangan yang lebih tinggi.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengesahan, penolakan untuk pengesahan,
permintaan untuk penyempurnaan, dan pembatalan Peraturan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
Bagian Ketiga
Tata Cara Pemungutan
Pasal 6
Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan.
Pasal 7
(1) Pajak dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar
sendiri oleh Wajib Pajak.
(2) Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak yang dipungut dengan
menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang
dipersamakan.
(3) Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak yang dibayar sendiri dengan
menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak
– 9 –
Daerah Kurang Bayar dan atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang
Bayar Tambahan.
(4) Terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
dapat diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding sebagai
dasar pemungutan dan penyetoran pajak.
Pasal 8
(1) Tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang
dipersamakan, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan,
dan Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(2) dan ayat (4) diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.
(2) Tata cara pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah,
penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) diatur dengan Keputusan
Kepala Daerah.
Pasal 9
(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala
Daerah dapat menerbitkan :
a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar dalam hal :
1) apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak
yang terutang tidak atau kurang dibayar;
2) apabila Surat Pemberitahuan Pajak Daerah tidak disampaikan kepada
Kepala Daerah dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur
secara tertulis;
3) apabila kewajiban mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah tidak
dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan apabila
ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang
menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil apabila jumlah pajak yang terutang
sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang
sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan
tidak ada kredit pajak.
(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka
1) dan angka 2) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2%
(dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat
– 10 –
dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
dihitung sejak saat terutangnya pajak.
(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100%
(seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan apabila
Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
(5) Jumlah pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang
Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan
sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen)
dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2%
(dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat
dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
dihitung sejak saat terutangnya pajak.
Pasal 10
(1) Kepala Daerah dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah apabila :
a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
b. dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah terdapat
kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung;
c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau
denda.
(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan
untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
(3) Surat Ketetapan Pajak Daerah yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh
tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar
2% (dua persen) sebulan, dan ditagih melalui Surat Tagihan Pajak Daerah.
– 11 –
Bagian Keempat
Tata Cara Pembayaran dan Penagihan
Pasal 11
(1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan
penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat
terutangnya pajak.
(2) Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang
Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat
Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan
Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang
harus dibayar bertambah harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1
(satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
(3) Kepala Daerah atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi
persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib
Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan
dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
(4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan
penundaan pembayaran pajak diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.
Pasal 12
(1) Pajak yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak
atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan
Surat Paksa.
(2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Kelima
Keberatan dan Banding
Pasal 13
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah
atau pejabat yang ditunjuk atas suatu :
a. Surat Ketetapan Pajak Daerah;
b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar;
– 12 –
c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan;
d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar;
e. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil;
f. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah yang berlaku.
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai
alasan-alasan yang jelas.
(3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara
jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan
pajak tersebut.
(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan
sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan
bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar
kekuasaannya.
(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga
tidak dipertimbangkan.
(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan
pelaksanaan penagihan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
Pasal 14
(1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak
tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan
yang diajukan.
(2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima
seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang
terutang.
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan
Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan
tersebut dianggap dikabulkan.
Pasal 15
– 13 –
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan
Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya
yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis
dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3
(tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat
keputusan tersebut.
(3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak
dan pelaksanaan penagihan pajak.
Pasal 16
Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian
atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah
imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling
lama 24 (dua puluh empat) bulan.
Bagian Keenam
Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan,
dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi
Pasal 17
(1) Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat
membetulkan Surat Ketetapan Pajak Daerah atau Surat Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan atau Surat Tagihan Pajak Daerah yang dalam penerbitannya
terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam
penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
(2) Kepala Daerah dapat :
a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga,
denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang
undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan
karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
b. mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.
(3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan
pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.
BAB III
– 14 –
RETRIBUSI
Bagian Pertama
Objek dan Golongan Retribusi
Pasal 18
(1) Objek retribusi terdiri dari :
a. Jasa Umum;
b. Jasa Usaha;
c. Perizinan Tertentu.
(2) Retribusi dibagi atas tiga golongan :
a. Retribusi Jasan Umum;
b. Retribusi Jasa Usaha;
c. Retribusi Perizinan Tertentu.
(3) Jenis-jenis retribusi yang termasuk golongan Retribusi Jasa Umum,
Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 19
Jasa yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Daerah bukan merupakan
objek retribusi.
Bagian Kedua
Cara Penghitungan Retribusi
Pasal 20
Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan:
a. Tingkat penggunaan jasa;
b. Tarif retribusi.
Pasal 21
Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditentukan sebagai berikut :
a. untuk Retribusi Jasa Umum, ditetapkan berdasarkan kebijaksanaan Daerah
dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan,
kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan;
– 15 –
b. untuk Retribusi Jasa Usaha, didasarkan pada tujuan untuk memperoleh
keuntungan yang layak;
c. untuk Retribusi Perizinan Tertentu, didasarkan pada tujuan untuk menutup
sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin yang
bersangkutan.
Pasal 22
Cara perhitungan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
serta prinsip dan sasaran penetapan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 23
Tarif retribusi ditinjau kembali secara berkala dengan memperhatikan prinsip
dan sasaran penetapan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
Bagian Ketiga
Peraturan Daerah tentang Retribusi
Pasal 24
(1) Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(2) Peraturan Daerah tentang Retribusi tidak dapat berlaku surut.
(3) Peraturan Daerah tentang retribusi sekurang-kurangnya mengatur ketentuan
mengenai :
a. nama, objek, dan subjek retribusi;
b. golongan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2);
c. cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan;
d. prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif
retribusi;
e. struktur dan besarnya tarif retribusi;
f. wilayah pemungutan;
g. tata cara pemungutan;
h. sanksi administrasi;
i. tata cara penagihan;
j. tanggal mulai berlakunya.
(4) Peraturan Daerah tentang Retribusi dapat mengatur ketentuan mengenai :
a. masa retribusi;
b. pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam hal-hal
tertentu atas pokok retribusi dan atau sanksinya;
– 16 –
c. tata cara penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa.
Pasal 25
(1) Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan
mengesahkan, menolak untuk mengesahkan, atau meminta penyempurnaan
terlebih dahulu Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
ayat (1).
(2) Pengesahan, penolakan untuk pengesahan, atau permintaan untuk
penyempurnaan terlebih dahulu Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan
sejak diterimanya Peraturan Daerah dimaksud.
(3) Jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya
dapat diperpanjang 3 (tiga) bulan lagi, dengan memberitahukan kepada
Pemerintah Daerah yang bersangkutan sebelum jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) berakhir.
(4) Apabila setelah jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya Peraturan
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau jangka waktu
perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah lewat, Menteri
Dalam Negeri tidak mengambil keputusan, Peraturan Daerah tersebut
dianggap telah disahkan, berlaku, dan dapat dilaksanakan.
(5) Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan dapat
membatalkan atau meminta untuk menyempurnakan Peraturan Daerah
yang telah atau dianggap telah disahkan apabila Peraturan Daerah tersebut
di kemudian hari ternyata bertentangan dengan peraturan perundang
undangan yang lebih tinggi.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengesahan, penolakan untuk pengesahan,
permintaan untuk penyempurnaan, dan pembatalan Peraturan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
Bagian Keempat
Tata Cara Pemungutan
Pasal 26
Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
Pasal 27
– 17 –
(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah
atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya
atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga
sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak
atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan
Retribusi Daerah.
Bagian Kelima
Keberatan
Pasal 28
(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala
Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas Surat Ketetapan Retribusi Daerah
atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai
alasan-alasan yang jelas.
(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan
sejak tanggal Surat Ketetapan Retribusi Daerah diterbitkan, kecuali apabila
Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak
dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasannya.
(4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan
pelaksanaan penagihan retribusi.
Pasal 29
(1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak
tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan
yang diajukan.
(2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima
seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang
terutang.
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan
Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan
tersebut dianggap dikabulkan.
BAB IV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
– 18 –
Pasal 30
(1) Atas kelebihan pembayaran pajak atau retribusi, Wajib Pajak atau Wajib
Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala
Daerah.
(2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak
diterimanya permohonan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
(3) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak
diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan,
permohonan pengembalian pembayaran pajak atau retribusi dianggap
dikabulkan dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau Surat
Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar harus diterbitkan dalam jangka
waktu paling lama 1 (satu) bulan.
(5) Apabila Wajib Pajak atau Wajib Retribusi mempunyai utang pajak atau
utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran pajak atau retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk
melunasi terlebih dahulu utang pajak atau utang retribusi tersebut.
(6) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua)
bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar.
(7) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau retribusi
dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah
memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas
keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak atau retribusi.
(8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.
BAB V
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 31
– 19 –
(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampui
jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali
apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan
daerah.
(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tertangguh apabila :
a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, atau;
b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun
tidak langsung.
Pasal 32
(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampui
jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi,
kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang
retribusi.
(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tertangguh apabila :
a. diterbitkan Surat Teguran, atau;
b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung
maupun tidak langsung.
Pasal 33
Pedoman tata cara penghapusan piutang pajak dan retribusi yang kedaluwarsa
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB VI
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 34
(1) Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu wajib menyelenggarakan
pembukuan.
(2) Kriteria Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara
pembukuan diatur oleh Menteri Dalam Negeri.
Pasal 35
(1) Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan kewajiban
– 20 –
retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah dan retribusi.
(2) Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen
yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan
objek pajak atau objek retribusi yang terutang;
b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang
dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
c. memberikan keterangan yang diperlukan.
(3) Tata cara pemeriksaan pajak dan retribusi diatur oleh Menteri Dalam
Negeri.
BAB VII
KETENTUAN KHUSUS
Pasal 36
(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak
berhak, segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh
Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, kecuali sebagai saksi
atau saksi ahli dalam sidang pengadilan.
(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap ahli
ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu dalam pelaksanaan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, kecuali sebagai saksi
atau saksi ahli dalam sidang pengadilan.
(3) Untuk kepentingan daerah, Kepala Daerah berwenang memberi izin tertulis
kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga-tenaga ahli
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), supaya memberikan keterangan,
memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak
yang ditunjuknya.
(4) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau
perdata atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan
Hukum Acara Perdata, Kepala Daerah dapat memberi izin tertulis untuk
meminta kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga
ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bukti tertulis dan keterangan
Wajib Pajak yang ada padanya.
(5) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus
menyebutkan nama terdakwa atau nama tergugat, keterangan-keterangan
– 21 –
yang diminta serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang
bersangkutan dengan keterangan yang diminta tersebut.
BAB VIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 37
(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat
Pemberitahuan Pajak Daerah atau mengisi dengan tidak benar atau tidak
lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga
merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling
lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak
yang terutang.
(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat
Pemberitahuan Pajak Daerah atau mengisi dengan tidak benar atau tidak
lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga
merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling
lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah
pajak yang terutang.
Pasal 38
Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampui
jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya
Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun
Pajak yang bersangkutan.
Pasal 39
Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan
keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau
denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
Pasal 40
(1) Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan
hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), dipidana
dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling
banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
(2) Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang
yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana
– 22 –
dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak
Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya
dilanggar.
(4) Besarnya denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) dapat ditinjau kembali dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 41
Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 39 dan Pasal 40 ayat (1)
dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.
BAB IX
PENYIDIKAN
Pasal 42
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah
diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan
tindak pidana di bidang perpajakan daerah atau retribusi sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana.
(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah
dan retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih
lengkap dan jelas;
b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan
retribusi;
d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan
retribusi;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan
terhadap bahan bukti tersebut;
– 23 –
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi;
g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud
pada huruf e;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan
daerah dan retribusi;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan;
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak
pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi menurut hukum yang
dapat dipertanggungjawabkan.
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut
Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang undang Nomor
8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 43
(1) Peraturan Daerah tentang Pajak yang telah ada dan yang terkait dengan
Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dan Peraturan Daerah tentang Retribusi yang
telah ada dan yang terkait dengan Pasal 18 ayat (3), masih tetap berlaku
sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah yang baru berdasarkan
Undang-undang ini.
(2) Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sepanjang yang terkait dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dan
Pasal 18 ayat (2) huruf c yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dinyatakan berlaku paling
lama 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Undang-undang ini.
(3) Peraturan Daerah tentang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sepanjang yang terkait dengan Pasal 18 ayat (2) huruf a dan huruf b dan
yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (3) dinyatakan berlaku paling lama 5 (lima) tahun
sejak berlakunya Undang-undang ini.
– 24 –
(4) Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi selain sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tetap berlaku selama 1 (satu) tahun
sejak berlakunya Undang-undang ini.
Pasal 44
Dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih dalam jangka
waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 45
Dengan berlakunya Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku :
1. Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor 1934 (Staatsblad Tahun 1934
Nomor 718 sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Staatsblad
Tahun 1939 Nomor 226 dan Staatsblad Tahun 1949 Nomor 376, Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 8 Tahun 1959 dalam
Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 1857);
2. Ordonansi Pajak Potong 1936 (Staatsblad Tahun 1936 Nomor 761)
sebagaimana telah ditambah dan diubah, terakhir dengan Staatsblad Tahun
1949 Nomor 317;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1947 tentang Pajak Radio sebagaimana
telah ditambah dan diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 27 Drt.
Tahun 1957, Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 84 dan Lembaran
Negara Tahun 1959 Nomor 1402);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1947 tentang Pajak Pembangunan I
sebagaimana telah ditambah dan diubah, terakhir dengan Undang-undang
Nomor 27 Drt. Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 84,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1402);
5. Pasal 3 ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h Pajak dan retribusi
yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 43 ayat (2) dan ayat (3) sepanjang tidak diatur Undang-undang
Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan antara Negara dan
Daerah-Daerah yang Berhak Mengurus Rumah Tangganya Sendiri
(Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 1442);
– 25 –
6. Undang-undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum
Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 56, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1287);
7. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1288);
8. Undang-undang Nomor 74 Tahun 1958 tentang Pajak Bangsa Asing
(Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 1345) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang
Nomor 87 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 164,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1692);
9. Undang-undang Nomor 27 Prp. Tahun 1959 tentang Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1911);
10. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1968 tentang Penyerahan Pajak-Pajak
Negara, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing dan
Pajak Radio Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2861).
Pasal 46
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang
undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 1997
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 1997
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
MOERDIONO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1997 NOMOR 41
– 26 –
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1997
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
UMUM
Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu
perwujudan kewajiban kenegaraan, dalam penjelasan Pasal 23 ayat (2) ditegaskan bahwa
penetapan belanja mengenai hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri, maka segala
tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat, seperti pajak dan lain-lainnya, harus
ditetapkan dengan undang-undang, yaitu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, oleh
karena itu pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada undang-undang.
Sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di
Daerah, pajak dan retribusi merupakan sumber pendapatan daerah agar Daerah dapat
melaksanakan otonominya, yaitu mampu mangatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, di
samping penerimaan yang berasal dari Pemerintah berupa subsidi/bantuan dan bagi hasil pajak
dan bukan pajak. Sumber pendapatan daerah tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan
kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai dengan pembentukan
Undang-undang ini, maka Undang-undang ini menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang
memberikan pedoman kebijaksanaan dan arahan bagi Daerah dalam pelaksanaan pemungutan
pajak dan retribusi, sekaligus menetapkan pengaturan yang cukup rinci untuk menjamin
penerapan prosedur umum perpajakan daerah dan retribusi.
Undang-undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah yang selama
ini berlaku telah menyebabkan Daerah berpeluang untuk memungut banyak jenis pajak, beberapa
diantaranya mempunyai biaya administrasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan hasilnya dan
atau hasilnya tidak memadai. Di samping itu, terdapat beberapa jenis pajak yang tidak memadai
untuk dipungut Daerah karena tumpang tindih dengan pajak lain dalam arti terdapat pajak lain
untuk jenis objek yang sama, menghambat efisiensi alokasi sumber ekonomi, bersifat tidak adil,
atau tidak benar-benar bersifat pajak, tetapi bersifat retribusi.
– 27 –
Pungutan retribusi yang berkembang selama ini didasarkan pada Undang-undang Nomor 12 Drt.
Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah menunjukkan beberapa kelemahan,
seperti:
a. hasilnya kurang memadai jika dibandingkan dengan biaya penyediaan jasa oleh Daerah;
b. biaya pemungutannya relatif tinggi;
c. kurang kuatnya prinsip dasar retribusi terutama dalam hal pengenaan, penetapan, struktur, dan
besarnya tarif;
d. adanya beberapa jenis retribusi yang pada hakekatnya bersifat pajak karena pemungutannya
tidak dikaitkan secara langsung dengan jasa pelayanan pemerintah daerah kepada pembayar
retribusi;
e. adanya jenis retribusi perizinan yang tidak efektif dalam usaha untuk melindungi kepentingan
umum dan kelestarian lingkungan;
f. adanya jenis retribusi yang mempunyai dasar pengenaan atau objek yang sama.
Untuk itu, jenis-jenis retribusi perlu diklasifikasikan dengan kriteria tertentu, agar memudahkan
penerapan prinsip dasar retribusi sehingga mencerminkan hubungan yang jelas antara tarif
retribusi dengan pelayanan dan jasa yang diberikan Pemerintah Daerah.
Dewasa ini besarnya penerimaan Daerah Tingkat I yang berasal dari pajak dan retribusi cukup
memadai, sedangkan penerimaan Daerah Tingkat II dari pajak dan retribusi masih relatif kecil.
Keadaan ini kurang mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung
jawab dengan titik berat pada Daerah Tingkat II. Oleh karena itu, perlu usaha peningkatan
penerimaan daerah yang berasal dari sumber pajak dan retribusi yang potensial dan yang
mencerminkan kegiatan ekonomi daerah. Sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan
penerimaan Daerah Tingkat II tersebut, diperkenalkan adanya jenis pajak baru, yaitu Pajak Bahan
Bakar Kendaraan Bermotor yang dibagihasilkan dengan Daerah Tingkat I dengan imbangan
sebagian besar untuk Daerah Tingkat II. Pajak ini dianggap sangat baik ditinjau dari segi
potensinya karena konsumsi bahan bakar kendaraan bermotor cukup besar dan setiap tahun selalu
meningkat. Konsumsi bahan bakar kendaraan bermotor tersebut mencerminkan kegiatan ekonomi
daerah dan erat kaitannya dengan produk domestik regional bruto, pembangunan dan
pemeliharaan jalan sehubungan dengan banyaknya kendaraan bermotor pengguna jalan.
Dalam rangka menata kembali beberapa jenis retribusi yang pada hakekatnya bersifat pajak serta
untuk lebih memberi perhatian pada pelestarian lingkungan, maka dalam Undang-undang ini
Retribusi Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C dan Retribusi Pengambilan
dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dinyatakan masing-masing menjadi Pajak
Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C dan Pajak Pemanfaatan Air Bawah
Tanah dan Air Permukaan. Kedua jenis pajak tersebut merupakan pajak Daerah Tingkat II,
dengan pertimbangan untuk lebih memperkuat upaya peningkatan penerimaan Daerah Tingkat II
dan mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab dengan titik
berat pada Daerah Tingkat II.
Dewasa ini pengadministrasian beberapa jenis pajak dan retribusi belum dilakukan dengan baik
sehingga realisasi penerimaannya lebih kecil dari yang semestinya. Dalam Undang-undang ini
– 28 –
usaha perbaikan administrasi guna peningkatan efektivitas dan efisiensi pemungutan dalam
rangka peningkatan penerimaan daerah cukup mendapat perhatian.
Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Undang-undang ini bertujuan untuk
menyederhanakan dan memperbaiki jenis dan struktur perpajakan daerah, meningkatkan
pendapatan daerah, memperbaiki sistem administrasi perpajakan daerah dan retribusi sejalan
dengan sistem administrasi perpajakan nasional, mengklasifikasikan retribusi, dan
menyederhanakan tarif pajak dan retribusi.
Dalam rangka penyederhanaan jenis pajak dan retribusi, Undang-undang ini menetapkan jenis
jenis pajak dan retribusi yang dapat dipungut Daerah. Penyederhanaan tersebut diharapkan dapat
meningkatkan penerimaan daerah dari sumber pajak dan retribusi, mengingat penetapan pajak
dan retribusi yang dapat dipungut Daerah berdasarkan Undang-undang ini didasarkan, antara lain,
pada potensinya yang cukup besar. Dengan penyederhanaan ini, sekaligus Daerah diharapkan
mampu menutup hilangnya penerimaan yang berasal dari pajak dan retribusi yang kurang
potensial, tetapi saat ini masih dipungut oleh Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah
diharapkan untuk menitikberatkan perhatiannya pada jenis-jenis pajak dan retribusi yang
potensinya besar.
Pajak daerah dan pajak nasional merupakann satu sistem perpajakan Indonesia, yang pada
dasarnya merupakan beban masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijaksanaan perpajakan
tersebut dapat memberikan beban yang adil. Sejalan dengan perpajakan nasional, maka
pembinaan pajak daerah harus dilakukan secara terpadu dengan pajak nasional. Pembinaan ini
harus dilakukan secara terus-menerus, terutama mengenai objek dan tarif pajaknya antara pajak
pusat dan pajak daerah tersebut saling melengkapi.
Dalam sistem dan struktur perpajakan daerah dan retribusi yang lama, dasar hukum
pemungutannya diatur dalam berbagai undang-undang/ordonansi, antara lain :
a. Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor 1934;
b. Ordonansi Pajak Potong 1936;
c. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1947 tentang Pajak Radio;
d. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1947 tentang Pajak Pembangunan I;
e. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan antara Negara dan
Daerah-Daerah yang Berhak Mengurus Rumah Tangganya Sendiri;
f. Undang-undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;
g. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
h. Undang-undang Nomor 74 Tahun 1958 tentang Pajak Bangsa Asing;
i. Undang-undang Nomor 27 Prp. Tahun 1959 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
j. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1968 tentang Penyerahan Pajak-Pajak Negara, Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing, dan Pajak Radio kepada Daerah.
Peraturan perundang-undangan yang lama tersebut didasarkan pada situasi dan kondisi pada
waktu itu yang sudah sangat berbeda dengan keadaan sekarang, dengan kemajuan di berbagai
bidang dan lebih-lebih lagi peraturan perundang-undangan tersebut tidak mungkin dapat
menampung ataupun mengantisipasi perkembangan sosial ekonomi masyarakat pada masa yang
– 29 –
akan datang. Penyederhanaan ini juga dimaksudkan untuk mempermudah masyarakat memahami
dan mematuhi peraturan perundang-undangan sehingga pada akhirnya tumbuh kesadaran untuk
memenuhi kewajiban perpajakan dan retribusi.
Dalam pembentukan Undang-undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini,
diperhatikan, diacu, dan dikaitkan dengan undang-undang lainnya, yaitu :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
(Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara
Tahun 1994 Nomor 59, Tembahan Lembaran Negara Nomor 3566);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684).
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Undang-undang ini. Dengan
adanya pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir
dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan
sehingga bagi Wajib Pajak maupun Wajib Retribusi dan aparatur dalam menjalankan hak dan
kewajibannya dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya dapat dicapai tertib administrasi.
Pengertian ini diperlukan karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan
teknis dalam bidang perpajakan daerah dan retribusi.
Pasal 2
Ayat (1)
Jenis-jenis pajak Daerah Tingkat I ditetapkan sebanyak 3 (tiga) jenis pajak. Walaupun
demikian Daerah Tingkat I dapat tidak memungut salah satu atau beberapa jenis pajak yang
telah ditetapkan bagi Daerah Tingkat I tersebut, apabila potensi pajak di daerah tersebut
dipandang kurang mamadai. Khusus untuk daerah yang setingkat dengan Daerah Tingkat I
tetapi tidak terbagi dalam Daerah Tingkat II, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka
jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk Daerah Tingkat I
dan pajak untuk Daerah Tingkat II.
Huruf a
Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan
kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih
beserta gandengannya yang digunakan di jalan umum, dan digerakkan oleh peralatan
teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu
sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang
bersangkutan, tidak termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar.
– 30 –
Huruf b
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan
bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang
terjadi karena jual-beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan
usaha.
Huruf c
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas bahan bakar yang disediakan
atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor.
Ayat (2)
Jenis-jenis pajak Daerah Tingkat II ditetapkan sebanyak 6 (enam) jenis pajak. Walaupun
demikian Daerah Tingkat II dapat tidak memungut salah satu atau beberapa jenis pajak
yang telah ditetapkan bagi Daerah Tingkat II tersebut, apabila potensi pajak di daerah
tersebut dipandang kurang memadai.
Huruf a
Pajak Hotel dan Restoran adalah pajak atas pelayanan hotel dan restoran.
Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat
menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut
bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak
yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.
Restoran atau rumah makan adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang
disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau katering.
Huruf b
Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, dan atau keramaian dengan nama
dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut
bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga.
Huruf c
Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan
corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan,
menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik
perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat
dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan
oleh Pemerintah.
Huruf d
Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan
bahwa di daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh
Pemerintah Daerah.
Huruf e
Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C adalah pajak atas
kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan perundang
undangaan yang berlaku.
Huruf f
– 31 –
Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah pajak atas
pengambilan air bawah tanah dan atau air permukaan untuk digunakan bagi orang
pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat.
Air bawah tanah adalah air yang berada di perut bumi, termasuk mata air yang muncul
secara alamiah di atas permukaan tanah. Air permukaan adalah air yang berada di atas
permukaan bumi, tidak termasuk air laut.
Oleh karena sumber daya air bawah tanah dan air permukaan dikelola berdasarkan atas
wilayah yang biasanya meliputi beberapa Daerah Tingkat II, maka baik Pemerintah
Daerah Tingkat I maupun Pemerintah Pusat tetap berwenang mengatur koordinasi
pengelolaannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ayat (3)
Undang-undang ini menetapkan jenis-jenis pajak sebagaimana yang ditetapkan pada ayat
(1) dan ayat (2) dan menetapkan kriteria-kriteria untuk jenis pajak selain yang ditetapkan
pada ayat (1) dan ayat (2). Ayat (3) ini dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan
perekonomian daerah di masa mendatang yang mengakibatkan pergeseran potensi pajak
dengan tetap memperhatikan kesederhanaan jenis pajak dan aspirasi daerah. Jenis pajak
baru yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat ini
dikemukakan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.
Huruf a
Yang dimaksud dengan kriteria bersifat pajak dan bukan retribusi adalah bahwa pajak
yang ditetapkan harus sesuai dengan pengertian pajak, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 angka 6.
Huruf b
Yang dimaksud dengan kriteria objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan
dengan kepentingan umum berarti pajak tersebut dimaksudkan untuk kepentingan
bersama yang lebih luas antara pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan
aspek ketenteraman, dan kestabilan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan
keamanan.
Huruf c
Yang dimaksud dengan kriteria potensinya memadai berarti bahwa hasil pajak cukup
besar sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dan laju pertumbuhannya
diperkirakan sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi daerah.
Huruf d
Yang dimaksud dengan kriteria tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif berarti
pajak tidak mengganggu alokasi sumber-sumber ekonomi secara efisien dan tidak
merintangi arus sumber daya ekonomi antardaerah maupun kegiatan ekspor-impor.
Huruf e
Yang dimaksud dengan kriteria aspek keadilan antara lain adalah Objek dan Subjek
Pajak harus jelas sehingga dapat diawasi pemungutannya, jumlah pembayaran pajak
dapat diperkirakan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan, dan tarif pajak ditetapkan
dengan memperhatikan keadaan Wajib Pajak.
Yang dimaksud dengan kriteria kemampuan masyarakat adalah kemampuan Subjek
Pajak untuk memikul tambahan beban pajak.
– 32 –
Huruf f
Yang dimaksud dengan kriteria menjaga kelestarian lingkungan adalah bahwa pajak
harus bersifat netral terhadap lingkungan, yang berarti bahwa pengenaan pajak tidak
memberikan peluang kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk merusak
lingkungan yang akan menjadi beban bagi Pemerintah dan masyarakat.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar 10% (sepuluh persen)
merupakan penerimaan Daerah Tingkat I dan 90% (sembilan puluh persen) merupakan
penerimaan Daerah Tingkat II yang dipergunakan untuk pemerataan dan merangsang
pembangunan Daerah Tingkat II.
Ayat (6)
Cukup jelas
Pasal 3
Ayat (1)
Pasal ini mengatur tentang tarif pajak yang paling tinggi yang dapat dipungut oleh Daerah
untuk setiap jenis pajak. Penetapan tarif paling tinggi tersebut bertujuan memberi
perlindungan kepada masyarakat dari penetapan tarif yang terlalu membebani, sedangkan
tarif paling rendah tidak ditetapkan untuk memberi peluang kepada Pemerintah Daerah
untuk mengatur sendiri besarnya tarif yang sesuai dengan kondisi masyarakat di daerahnya,
termasuk membebaskan pajak bagi masyarakat yang tidak mampu.
Huruf a
Tarif Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan atas nilai jual kendaraan bermotor serta
faktor-faktor penyesuaian yang mencerminkan biaya ekonomis yang diakibatkan oleh
penggunaan kendaraan bermotor, misalnya kerusakan jalan.
Huruf b
Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dikenakan atas nilai jual kendaraan
bermotor.
Huruf c
Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dikenakan atas nilai jual bahan bakar
kendaraan bermotor.
Huruf d
Tarif Pajak Hotel dan Restoran dikenakan atas jumlah pembayaran yang dilakukan
kepada Hotel dan atau Restoran.
Huruf e
Tarif Pajak Hiburan dikenakan atas jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar
untuk menonton dan atau menikmati hiburan.
Huruf f
– 33 –
Tarif Pajak Reklame dikenakan atas nilai sewa reklame, yang didasarkan atas nilai jual
objek pajak reklame dan nilai strategis pemasangan reklame.
Huruf g
Tarif Pajak Penerangan jalan dikenakan atas nilai jual tenaga listrik yang terpakai.
Huruf h
Tarif Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C dikenakan atas nilai
jual hasil ekploitasi bahan galian golongan C.
Huruf I
Tarif Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dikenakan atas nilai
perolehan air yang dimanfaatkan, antara lain berdasarkan jenis, volume, kualitas, dan
lokasi sumber air.
Ayat (2)
Penetapan tarif yang seragam untuk jenis-jenis pajak sebagaimana diatur pada ayat ini
dimaksudkan agar dalam pelaksanaannya bersifat netral terhadap Wajib Pajak, sehingga
dapat dihindarkan praktek pemanfaatan pengenaan tarif pajak yang lebih rendah pada sautu
daerah tertentu.
Contoh :
Tarif Pajak Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta sama dengan tarif Pajak Kendaraan
Bermotor di Jawa Barat dan seluruh daerah lainnya. Dalam hal demikian Wajib Pajak tidak
mendapat keuntungan apakah akan mendaftarkan kendaraan bermotor di DKI Jakarta, Jawa
Barat atau daerah lainnya.
Ayat (3)
Dengan memperhatikan kondisi masing-masing Daerah Tingkat II, tarif untuk jenis-jenis
pajak sebagaimana diatur dalam ayat ini dapat ditetapkan tidak seragam. Hal ini antara lain
dengan mempertimbangkan bahwa tarif yang berbeda untuk jenis-jenis pajak yang diatur
dalam ayat ini, tidak akan mempengaruhi pilihan lokasi Wajib Pajak untuk melakukan
kegiatan yang dikenakan pajak.
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
– 34 –
Ayat (4)
Huruf a
Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak dapat diberikan dengan
mempertimbangkan, antara lain, kemampuan membayar Wajib Pajak.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Sesuai kelaziman internasional, Peraturan Daerah dapat memberikan pengurangan,
keringanan, dan pembebasan pajak, misalnya bagi korps diplomatik.
Pasal 5
Ayat (1)
Pertimbangan Menteri Keuangan diperlukan mengingat bahwa Pajak Daerah meruoakan
bagian dari sistem perpajakan nasional yang memerlukan pembinaan secara terpadu.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Ayat ini memberikan kepastian hukum kepada Pemerintah Daerah untuk menjalankan
Peraturan Daerah yang belum mendapat pengesahan Menteri Dalam Negeri dalam batas
waktu yang ditetapkan.
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Peraturan Pemerintah tentang ketentuan lebih lanjut mengenai pengesahan, penolakan
untuk pengesahan, permintaan untuk penyempurnaan, dan pembatalan Peraturan Daerah
juga perlu memperhatikan dan mengatur prosedur yang diperlukan, khususnya demi
kepentingan nasional yang dihadapi.
Pasal 6
Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan
pemungutan pajak tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dimungkinkan adanya
kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka proses pemungutan pajak, antara lain,
pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada Wajib Pajak, atau
penghimpunan data Objek dan Subjek Pajak.
– 35 –
Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan
besarnya pajak terutang, pengawasan penyetoran pajak, dan penagihan pajak.
Pasal 7
Ayat (1)
Ayat ini mengatur tata cara pengenaan pajak, yaitu ditetapkan oleh Kepala Daerah atau
dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.
Cara pertama, pajak dibayar oleh Wajib Pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh
Kepala Daerah melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang
dipersamakan.
Cara kedua, pajak dibayar sendiri adalah pengenaan pajak yang memberikan kepercayaan
kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan
sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah.
Ayat (2)
Bagi Wajib Pajak yang jumlah pajaknya ditetapkan oleh Kepala Daerah, pembayarannya
menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah, atau dokumen lain yang dipersamakan yang
ditetapkan oleh Kepala Daerah.
Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis, nota
perhitungan.
Ayat (3)
Bagi Wajib Pajak yang memenuhi kewajibannya dengan cara membayar sendiri,
diwajibkan melaporkan pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan
Pajak Daerah.
Apabila Wajib Pajak yang diberi kepercayaan menghitung, memperhitungkan, membayar,
dan melaporkan sendiri pajak yang terutang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana
mestinya, dapat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar dan atau Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang menjadi sarana penagihan.
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Pasal ini mengatur tentang penerbitan surat ketetapan pajak atas pajak yang dibayar sendiri.
Penerbitan surat ketetapan pajak ditujukan kepada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh
ketidakbenaran dalam mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau karena ditemukannya
data fiskal yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak.
– 36 –
Ayat (1)
Ketentuan ayat ini memberi kewenangan kepada Kepala Daerah untuk dapat menerbitkan
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil hanya terhadap kasus-kasus tertentu
seperti tersebut dalam ayat ini, dengan perkataan lain hanya terhadap Wajib Pajak tertentu
yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal
dan atau kewajiban material.
Contoh :
1. Seorang Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah pada
tahun pajak 1998. Setelah ditegur dalam jangka waktu tertentu juga belum
menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, maka dalam jangka waktu paling
lama 5 (lima) tahun Kepala Daerah dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurang Bayar atas pajak yang terutang.
2. Seorang Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah pada tahun
pajak 1998. Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, ternyata dari hasil
pemeriksaan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang disampaikan tidak benar. Atas
pajak yang terutang yang kurang bayar tersebut, Kepala Daerah dapat menerbitkan Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar ditambah dengan sanksi administrasi.
3. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Contoh 2 yang telah diterbitkan Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, apabila dalam jangka waktu paling lama 5 (lima)
tahun sesudah pajak yang terutang ditemukan data baru dan atau data yang semula
belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, maka
Kepala Daerah dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan.
4. Wajib Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan Kepala Daerah ternyata jumlah pajak yang
terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak
ada kredit pajak, maka Kepala Daerah dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah
Nihil.
Huruf a
Angka 1)
Cukup jelas
Angka 2)
Cukup jelas
Angka 3)
Yang dimaksud dengan penetapan pajak secara jabatan adalah penetapan besarnya
pajak terutang yang dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk
berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Kepala Daerah
atau pejabat yang ditunjuk.
Huruf b
– 37 –
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Ayat (2)
Ayat ini mengatur sanksi terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban
perpajakannya yaitu mengenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua
persen) sebulan dari pajak yang tidak atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling
lama 24 (dua puluh empat) bulan atas pajak yang tidak atau terlambat dibayar. Sanksi
administrasi berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan
diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar.
Ayat (3)
Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, yaitu dengan ditemukannya data baru dan atau data yang semula
belum terungkap yang berasal dari hasil pemeriksaan sehingga pajak yang terutang
bertambah, maka terhadap Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan
100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak. Sanksi administrasi ini tidak
dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkanya sebelum diadakan tindakan pemeriksaan.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a angka 3), yaitu Wajib Pajak tidak mengisi Surat Pemberitahuan Pajak
Daerah yang seharusnya dilakukannya, maka dikenakan sanksi administrasi berupa
kenaikan pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang.
Dalam kasus ini, maka Kepala Daerah menetapkan pajak yang terutang secara jabatan
melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar. Selain sanksi administrasi
berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang juga
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari
pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan. Sanksi administrasi berupa dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai
dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar.
Pasal 10
Ayat (1)
Surat Tagihan Pajak Daerah diterbitkan baik terhadap Wajib Pajak yang melakukan
kewajiban pajak yang dibayar sendiri maupun terhadap Wajib Pajak yang melaksanakan
kewajiban pajak yang dipungut. Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan kepada Wajib
Pajak yang tidak atau kurang membayar pajak yang terutang, sedangkan sanksi administrasi
– 38 –
berupa denda dikenakan karena tidak dipenuhinya ketentuan formal, misalnya, tidak atau
terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Ayat ini mengatur pengenaan bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar pada saat
jatuh tempo pembayaran atau terlambat dibayar.
Pasal 11
Ayat (1)
Kepala Daerah menentukan jatuh tempo pembayaran atas jenis-jenis pajak, namun tidak
melebihi 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutangnya pajak.
Keterlambatan dalam pembayaran masa tersebut berakibat dikenakannya sanksi
administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Contoh :
Kepala Daerah dapat menentukan jatuh tempo pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor satu
hari setelah tanggal berakhirnya Pajak Kendaraan Bermotor atas suatu kendaraan bermotor.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Dasar hukum pelaksanaan Surat Paksa didasarkan pada peraturan perundang-undangan
perpajakan di bidang penagihan pajak.
Pasal 13
Ayat (1)
– 39 –
Apabila Wajib Pajak berpendapat bahwa jumlah pajak dalam surat ketetapan pajak dan
pemungutan tidak sebagaimana mestinya, maka Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan
hanya kepada Kepala Daerah yang menerbitkan surat ketetapan pajak.
Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan dengan membuat
perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan Wajib Pajak.
Satu keberatan harus diajukan terhadap satu jenis pajak dan satu tahun pajak.
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah orang pribadi/badan yang ditunjuk oleh
Kepala Daerah sebagai pemotong/pemungut pajak.
Ayat (2)
Alasan-alasan yang jelas di sini adalah mengemukakan dengan data atau bukti bahwa
jumlah pajak yang terutang atau pajak lebih bayar yang ditetapkan oleh fiskus tidak benar.
Ayat (3)
Ayat ini mengharuskan Wajib Pajak membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak, dalam
hal Wajib Pajak mengajukan keberatan terhadap pajak-pajak yang ditetapkan secara
jabatan. Surat Ketetapan Pajak secara jabatan tersebut diterbitkan karena Wajib Pajak tidak
menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah meskipun telah ditegur secara tertulis.
Apabila Wajib Pajak tidak membuktikan ketidakbenaran Surat Ketetapan Pajak secara
jabatan itu, maka keberatannya ditolak.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan keadaan di luar kekuasaannya adalah suatu keadaan yang terjadi di
luar kehendak/kekuasaan Wajib Pajak, misalnya, karena Wajib Pajak sakit atau terkena
musibah bencana alam.
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Ketentuan ini perlu dicantumkan dengan maksud agar Wajib Pajak tidak menghindarkan
kewajiban untuk membayar pajak yang telah ditetapkan dengan dalih mengajukan
keberatan, sehingga dapat dicegah terganggunya penerimaan daerah.
– 40 –
Pasal 14
Ayat (1)
Ayat ini memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak maupun fiskus dan dalam
rangka tertib administrasi, oleh karena itu keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak harus
diberi keputusan oleh Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan
sejak Surat Keberatan diterima.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Imbalan bunga dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan
Pajak Daerah Lebih Bayar.
Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Kepala Daerah karena jabatannya, dan berlandaskan unsur keadilan dapat mengurangkan
atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar, misalnya Wajib Pajak yang ditolak
pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formal (memasukkan Surat
Keberatan tidak pada waktunya) meskipun persyaratan material terpenuhi.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 18
Ayat (1)
– 41 –
Objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
Tidak semua jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dapat dipungut retribusinya,
namun hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial-ekonomi layak
untuk dijadikan sebagai objek retribusi. Jasa tertentu tersebut dikelompokkan dalam tiga
golongan, yaitu Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu.
Huruf a
Jasa Umum, antara lain, pelayanan kesehatan dan pelayanan persampahan.
Yang tidak termasuk Jasa Umum adalah jasa urusan umum pemerintahan.
Huruf b
Jasa Usaha, antara lain, penyewaan aset yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah,
penyediaan tempat penginapan, usaha bengkel kendaraan, tempat pencucian mobil, dan
penjualan bibit.
Huruf c
Mengingat fungsi perizinan dimaksudkan untuk mengadakan pembinaan, pengaturan,
pengendalian, dan pengawasan, maka pada dasarnya pemberian izin oleh Pemerintah
Daerah tidak harus dipungut retribusi. Akan tetapi untuk melaksanakan fungsi tersebut,
Pemerintah Daerah mungkin masih kekurangan biaya yang tidak selalu dapat dicukupi
dari sumber-sumber penerimaan daerah, sehingga terhadap perizinan tertentu masih
dipungut retribusi. Perizinan tertentu yang dapat dipungut retribusi, antara lain, Izin
Mendirikan Bangunan, Izin Peruntukan Penggunaan Tanah. Pengajuan izin tertentu oleh
Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah tetap dikenakan retribusi,
karena badan-badan tersebut merupakan kekayaan negara atau kekayaan daerah yang
telah dipisahkan. Pengajuan izin oleh Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun
Pemerintah Daerah tidak dikenakan retribusi Perizinan Tertentu.
Ayat (2)
Penggolongan jenis retribusi ini dimaksudkan guna menetapkan kebijaksanaan umum
tentang prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi yang ditentukan dalam Pasal 21.
Ayat (3)
Penetapan jenis-jenis Retribusi Jasa Umum dan Jasa Usaha dengan Peraturan Pemerintah
dimaksudkan agar tercipta ketertiban dalam penerapannya, sehingga dapat memberikan
kepastian bagi masyarakat dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata daerah yang
bersangkutan. Penetapan jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu dengan Peraturan
Pemerintah karena perizinan tersebut walaupun merupakan kewenangan Pemerintah
Daerah, tetap memerlukan koordinasi dengan instansi-instansi teknis terkait. Sebagai
contoh, Izin Mendirikan Bangunan memerlukan koordinasi dengan Departemen Pekerjaan
Umum dan Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup.
Dalam menetapkan jenis-jenis retribusi ke dalam golongan Retribusi Jasa Umum
digunakan kriteria sebagai berikut :
a. jasa tersebut termasuk dalam kelompok urusan pemerintahan yang diserahkan kepada
daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi;
b. selain melayani kepentingan dan kemanfaatan umum, jasa tersebut memberi manfaat
khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, misalnya
– 42 –
pelayanan pemungutan dan pembuangan sampah memenuhi kriteria dimaksud,
sedangkan pelayanan kebersihan jalan umum tidak memenuhi kriteria tersebut;
c. dianggap layak apabila jasa tersebut hanya disediakan atau diberikan kepada orang
pribadi atau badan yang membayar retribusi, contoh pelayanan kesehatan untuk
perseorangan adalah layak untuk dikenai retribusi dengan syarat orang yang tidak
mampu membayar retribusi diberikan keringanan, sedangkan pelayanan pendidikan
dasar tidak layak untuk dikenai retribusi;
d. retribusi atas jasa tersebut tidak bertentangan dengan kebijaksanaan nasional mengenai
penyelenggaraan jasa tersebut;
e. retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu
sumber pendapatan daerah yang potensial;
f. memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan
yang memadai.
Dalam menetapkan jenis-jenis retribusi ke dalam golongan Retribusi Jasa Usaha digunakan
kriteria sebagai berikut :
a. jasa tersebut adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor
swasta tetapi belum memadai, misalnya sarana pasar dan apotik; atau
b. terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai Daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh
oleh Pemerintah Daerah, misalnya tanah, bangunan, dan alat-alat berat.
Dalam menetapkan jenis-jenis retribusi ke dalam golongan Retribusi Perizinan Tertentu
digunakan kriteria sebagai berikut :
a. perizinan tersebut termasuk urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dalam
rangka asas desentralisasi;
b. perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum;
c. perizinan tidak bertentangan atau tumpang tindih dengan perizinan yang
diselenggarakan oleh tingkat pemerintahan yang lebih tinggi;
d. biaya yang menjadi beban Daerah dalam penyelenggaraan perizinan tersebut cukup
besar sehingga layak dibiayai sebagian atau seluruhnya dari retribusi perizinan.
Pasal 19
Jasa yang telah dikelola secara khusus oleh suatu Badan Usaha Milik Daerah tidak merupakan
objek retribusi, tetapi sebagai penerimaan Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Apabila Badan Usaha Milik Daerah memanfaatkan jasa atau perizinan tertentu yang diberikan
oleh Pemerintah Daerah, maka Badan Usaha Milik Daerah wajib membayar retribusi.
Pasal 20
Besarnya retribusi yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa
yang bersangkutan dihitung dari perkalian antara tingkat penggunaan jasa dan tarif retribusi.
– 43 –
Huruf a
Tingkat penggunaan jasa dapat dinyatakan sebagai kuantitas penggunaan jasa sebagai dasar
alokasi beban biaya yang dipikul daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan,
misalnya berapa kali masuk tempat rekreasi, berapa kali/berapa jam parkir kendaraan.
Akan tetapi ada pula penggunaan jasa yang tidak dapat dengan mudah diukur. Dalam hal
ini tingkat penggunaan jasa mungkin perlu ditaksir berdasarkan rumus. Misalnya mengenai
izin bangunan, tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir dengan rumus yang didasarkan atas
luas tanah, luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan, dan rencana penggunaan
bangunan.
Huruf b
Tarif retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk
menghitung besarnya retribusi yang terutang.
Tarif dapat ditentukan seragam atau dapat diadakan pembedaan mengenai golongan tarif
sesuai dengan prinsip dan sasaran tarif tertentu, misalnya pembedaan retribusi tempat
rekreasi antara anak dan dewasa, retribusi parkir antara sepeda motor dan mobil, retribusi
pasar antara kios dan los, retribusi sampah antara rumah tangga dan industri. Besarnya tarif
dapat dinyatakan dalam rupiah per unit tingkat penggunaan jasa.
Pasal 21
Huruf a
Penetapan tarif Retribusi Jasa Umum pada dasarnya disesuaikan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku mengenai jenis-jenis retribusi yang berhubungan dengan
kepentingan nasional. Di samping itu tetap memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan
masyarakat.
Huruf b
Tarif Retribusi Jasa Usaha ditetapkan oleh Daerah sehingga dapat tercapai keuntungan yang
layak, yaitu keuntungan yang dapat dianggap memadai jika jasa yang bersangkutan
diselenggarakan oleh swasta.
Huruf c
Tarif Retribusi Perizinan Tertentu ditetapkan sedemikian rupa sehingga hasil retribusi dapat
menutup sebagian atau sama dengan perkiraan biaya yang diperlukan untuk menyediakan
jasa yang bersangkutan. Untuk pemberian izin bangunan, misalnya, dapat diperhitungkan
biaya pengecekan dan pengukuran lokasi, biaya pemetaan, dan biaya pengawasan.
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Kewenangan Daerah untuk meninjau kembali tarif secara berkala dan jangka waktunya,
dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian daerah dari objek retribusi
yang bersangkutan.
– 44 –
Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Ketentuan dalam huruf d ini ditujukan agar Pemerintah Daerah menyatakan
kebijaksanaan yang dianut dalam menetapkan tarif sehingga kebijaksanaan tersebut
dapat diketahui oleh masyarakat. Mengenai jenis-jenis retribusi yang prinsip tarifnya
telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Daerah yang
bersangkutan mencantumkan prinsip tersebut.
Terhadap jenis-jenis retribusi lainnya, Peraturan Daerah menyatakan prinsip dan sasaran
tarif sesuai dengan kebijaksanaan daerah.
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Ketentuan dalam huruf g ini termasuk mengatur tentang penentuan pembayaran, tempat
pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran.
Huruf h
Cukup jelas
Huruf I
Cukup jelas
Huruf j
Cukup jelas
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Dasar pemberian pengurangan dan keringanan dikaitkan dengan kemampuan Wajib
Retribusi, sedangkan pembebasan retribusi dikaitkan dengan fungsi objek retribusi.
Misalnya, retribusi tempat rekreasi diberikan keringanan untuk orang jompo, cacat, dan
– 45 –
anak sekolah. Untuk pembebasan retribusi, misalnya, pelayanan kesehatan bagi korban
bencana alam.
Huruf c
Cukup jelas
Pasal 25
Ayat (1)
Pertimbangan Menteri Keuangan diperlukan mengingat bahwa retribusi merupakan bagian
dari fiskal dan moneter yang memerlukan pembinaan secara terpadu.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Ayat ini memberikan kepastian hukum kepada Pemerintah Daerah untuk menjalankan
Peraturan Daerah yang belum mendapat pengesahan Menteri Dalam Negeri dalam batas
waktu yang ditetapkan.
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Peraturan Pemerintah tentang ketentuan lebih lanjut mengenai pengesahan, penolakan
untuk pengesahan, permintaan untuk penyempurnaan, dan pembatalan Peraturan Daerah
juga perlu memperhatikan dan mengatur prosedur yang diperlukan, khususnya demi
kepentingan nasional yang dihadapi.
Pasal 26
Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan
pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian
ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga.
Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat
mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya
untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara efisien. Kegiatan
pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan
penghitungan besarnya retribusi terutang, pengawasan penyetoran retribusi, dan penagihan
retribusi.
Pasal 27
Ayat (1)
– 46 –
Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan, antara lain, berupa karcis masuk,
kupon, kartu langganan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan keadaan di luar kekuasaannya adalah suatu keadaan yang terjadi di
luar kehendak/kekuasaan Wajib Retribusi, misalnya, karena Wajib Retribusi sakit atau
terkena musibah bencana alam.
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 29
Ayat (1)
Ayat ini mencerminkan adanya kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan
yang diajukan harus diberi keputusan oleh Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama
6 (enam) bulan sejak Surat Keberatan diterima.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Ayat ini memberi suatu kepastian hukum kepada Wajib Retribusi bahwa dalam jangka
waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Surat Keberatan diterima harus sudah ada
keputusan.
Di sisi lain bahwa kepada Kepala Daerah diberi semacam “hukuman” apabila tidak
menyelesaikan tugasnya dalam batas waktu yang ditentukan.
Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
– 47 –
Kepala Daerah sebelum memberikan keputusan dalam hal kelebihan pembayaran pajak
harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu.
Ayat (3)
Kepala Daerah sebelum memberikan keputusan dalam hal kelebihan pembayaran retribusi
harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Besarnya imbalan bunga atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
atau retribusi dihitung dari batas waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan
Pajak Daerah Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar sampai
dengan saat dilakukannya pembayaran kelebihan.
Ayat (8)
Cukup jelas
Pasal 31
Ayat (1)
Saat kedaluwarsa penagihan pajak ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum
kapan utang pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi.
Ayat (2)
Huruf a
Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, kedaluwarsa penagihan dihitung
sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
Huruf b
Yang dimaksud dengan pengakuan utang pajak secara langsung adalah Wajib Pajak
dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum
melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
Yang dimaksud dengan pengakuan utang secara tidak langsung adalah Wajib Pajak tidak
secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang pajak
kepada Pemerintah Daerah.
– 48 –
Contoh :
– Wajib Pajak mengajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran;
– Wajib Pajak mengajukan permohonan keberatan.
Pasal 32
Ayat (1)
Saat kedaluwarsa penagihan retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum
kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.
Ayat (2)
Huruf a
Dalam hal diterbitkan Surat Teguran, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal
penyampaian Surat Teguran tersebut.
Huruf b
Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara langsung adalah Wajib
Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum
melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
Yang dimaksud dengan pengakuan utang secara tidak langsung adalah Wajib Retribusi
tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang
retribusi kepada Pemerintah Daerah.
Contoh :
– Wajib Retribusi mengajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran;
– Wajib Retribusi mengajukan permohonan keberatan.
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan kriteria tertentu adalah Wajib Pajak melakukan usaha yang berupa,
antara lain, jasa, dagang dengan omzet di atas Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per
tahun.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 35
Ayat (1)
Kepala Daerah dalam rangka pengawasan berwenang melakukan pemeriksaan untuk :
a. menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah atau retribusi;
– 49 –
b. tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah dan retribusi.
Pemeriksaan dapat dilakukan di kantor atau di tempat Wajib Pajak atau Wajib Retribusi
yang lingkup pemeriksaannya dapat meliputi tahun-tahun yang lalu maupun tahun berjalan.
Ayat (2)
Apabila Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak dapat memenuhi kewajibannya yang
berkaitan dengan pemeriksaan pajak atau retribusi, maka dikenakan penetapan secara
jabatan.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 36
Ayat (1)
Setiap pejabat baik petugas pajak maupun mereka yang melakukan tugas di bidang
perpajakan daerah dilarang mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak yang manyangkut
masalah perpajakan daerah. Masalah kerahasiaan tersebut perlu mendapat perlindungan
untuk mencegah disalahgunakannya bahan keterangan Wajib Pajak dalam usaha persaingan
dagang atau mengungkapkan keadaan asal-usul kekayaan dari Wajib Pajak yang dapat
dikategorikan sebagai rahasia pribadi berdasarkan asas hukum pajak.
Ayat (2)
Para ahli dalam ayat ini adalah seperti akuntan, pengacara, dan sebagainya yang ditunjuk
oleh Kepala Daerah untuk membantu pelaksanaan undang-undang perpajakan daerah.
Ayat (3)
Untuk kepentingan daerah, misalnya dalam rangka kerja sama dengan instansi lain,
keterangan atau bukti tertulis tentang Wajib Pajak dapat diberikan atau diperlihatkan
kepada pihak tertentu yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
Dalam surat izin yang diterbitkan Kepala Daerah harus dicantumkan nama Wajib Pajak,
pihak yang ditunjuk, pejabat, ahli atau tenaga ahli.
Pemberian izin tersebut dilakukan secara terbatas dalam hal-hal yang dipandang perlu oleh
Kepala Daerah.
Ayat (4)
Untuk melaksanakan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam rangka pidana atau perdata
yang berhubungan dengan masalah perpajakan daerah, demi kepentingan peradilan Kepala
Daerah memberikan izin pembebasan atas kewajiban kerahasiaan kepada pejabat pajak,
termasuk pejabat pajak yang ditugaskan dalam Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dan
para ahli, atas permintaan tertulis Hakim Ketua Sidang.
– 50 –
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 37
Ayat (1)
Dengan adanya sanksi pidana, diharapkan timbulnya kesadaran Wajib Pajak untuk
memenuhi kewajibannya.
Yang dimaksud dengan kealpaan berarti tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang
mengindahkan kewajibannya sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kerugian keuangan
daerah.
Ayat (2)
Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini yang dilakukan dengan
sengaja, dikenakan sanksi yang lebih berat daripada alpa, mengingat pentingnya
penerimaan pajak bagi Daerah.
Pasal 38
Ketentuan ini dimaksudkan guna memberikan suatu kepastian hukum bagi Wajib Pajak,
Penuntut Umum, dan Hakim.
Pasal 39
Pengajuan tuntutan ke pengadilan pidana terhadap Wajib Retribusi dilakukan dengan penuh
kearifan serta memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi dan besarnya retribusi yang
terutang yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah.
Pasal 40
Ayat (1)
Ketentuan ini untuk menjamin bahwa kerahasiaan mengenai perpajakan daerah tidak akan
diberitahukan kepada pihak lain, juga agar supaya Wajib Pajak dalam memberikan data dan
keterangan kepada pejabat mengenai perpajakan daerah tidak ragu-ragu.
Ayat (2)
Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini yang dilakukan dengan
sengaja, dikenakan sanksi yang lebih berat.
Ayat (3)
Tuntutan pidana pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai sifatnya adalah menyangkut kepentingan
pribadi seseorang atau badan selaku Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, karena itu dijadikan
tindak pidana pengaduan.
– 51 –
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Ayat (1)
Penyidik di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah pejabat pegawai negeri sipil
tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Menteri Kehakiman sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi dilaksanakan menurut
ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana dan peraturan pelaksanaannya.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 43
Ayat (1)
Untuk mencegah kevakuman penerimaan daerah akibat diberlakukannya Undang-undang
ini karena Peraturan Daerah yang mengatur pajak atau retribusi berdasarkan Undang
undang ini belum diberlakukan, maka Peraturan Daerah yang lama masih tetap berlaku
sampai Peraturan Daerah yang baru diberlakukan.
Ayat (2) dan Ayat (3)
Pemberlakuan Peraturan Daerah yang lama tentang Pajak dan Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sepanjang yang terkait dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2)
Retribusi Perizinan Tertentu yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) hanya berlaku paling lama 3 (tiga) tahun
sejak Undang-undang ini diberlakukan.
Peraturan Daerah yang lama tentang Retribusi sepanjang yang terkait dengan Pasal 18 ayat
(2) huruf a dan huruf b yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) hanya berlaku paling lama 5 (lima) tahun sejak Undangundang
ini diberlakukan walaupun Peraturan Daerah yang baru belum juga diterbitkan
dalam jangka waktu tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Pemerintah Daerah segera
menerbitkan Peraturan Daerah yang baru sebagai peraturan pelaksanaan dari Undangundang
ini.
– 52 –
Ayat (4)
Ayat ini memberikan kepastian hukum kepada daerah untuk dapat memungut jenis pajak
dan retribusi yang dinyatakan tidak berlaku lagi menurut Undang-undang ini dan peraturan
pelaksanaannya untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-undang ini.
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3685

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close