Peraturan Pemerintah

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1967 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1967 NOMOR 22, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2831)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 1969

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 1969
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1967
TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN
(LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1967
NOMOR 22, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2831)
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang: a. bahwa dalam rangka memberikan dasar bagi usaha-usaha penggalian
kekayaan bahan galian dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia,
dianggap perlu untuk mengatur ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari
Undang-Undang No. 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
pertambangan atau yang disebut pula Undang-Undang Pokok
Pertambangan;
b. bahwa dalam rangka memberikan dasar bagi usaha-usaha penggalian
kekayaan bahan galian dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia,
dianggap perlu untuk mengatur ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari
Undang-Undang No. 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
pertambangan atau yang disebut pula Undang-Undang Pokok
Pertambangan;
c. bahwa berhubung dengan itu dianggap perlu untuk menetapkan suatu
peraturan pemerintah tentang pelaksanaan Undang-Undang Pokok
Pertambangan yNg sesuai dengan kebijaksanaan landasan Ekonomi
Keuangan dan Pembangunan Negara serta disesuaikan pula dengan
kemajuan teknis dewasa ini;
Mengingat: 1. Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No.
XXIII/MPRS/1966;
3. Undang-Undang No. 5 tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 1960 No. 104, Tambahan Lembaran Negara No. 2034),
4. Undang-Undang No. 11 tahun 1967 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1967 No. 22, Tambahan Lembaran Negara No. 2831);
MEMUTUSKAN
1
Mining-03/UU Pertambangan/ UU NO. 32 TAHUN 1969
Dengan
Mencabut:
1. Ordonantie tanggal 6 Juli 1922, Staatsblad 1922 No. 480;
2. Ordonantie tanggal 25 Nopember 1923, Staatsblad No. 565;
3. Ordonantie tanggal 4 Juni 1926, Staatsblad 1926 No. 219;
4. Mijnordonnantie, Staatsblad 1930 No. 38, sepanjang tidak berkenaan
dengan pertambangan minyak dan gas bumi;
5. Ordonnantie tanggal 12 April 1948, staatsblad 1948 No. 87 yo;
6. Besluit Gouverneur-Generaal No. 2X tanggal 6 April 1926 Staatsblad 1926
No. 137.
7. Besluit Gouverneur-Generaal No. 17 tanggal 16 September 1930, Staatsblad
1930 No. 348;
8. Besluit Gouverneur-General No. 21 tanggal 26 Januari 1935, Staatsblad
1935 No. 42.
Menetapkan:PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1967 TENTANG KETENTUANKETENTUAN
POKOK PERTAMBANGAN (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1967 NOMOR 22, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR
2831).
BAB I
PELAKSANAAN USAHA PERTAMBANGAN DAN BENTUK SURAT
KEPUTUSAN KUASA PERTAMBANGAN
Pasal 1
Setiap pertambangan bahan galian yang termasuk dalam golongan bahan galian strategis
dan golongan bahan galian vital baru dapat dilaksanakan apabila terlebih dahulu telah
mendapatkan Kuasa Pertambangan dari Menteri Pertambangan, selanjutnya dalam Peraturan
Pemerintah ini disebut Menteri.
Pasal 2
(1) Kuasa Pertambangan termaksud dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah ini diberikan dalam
bentuk-bentuk :
a. Surat Keputusan Penugasan Pertambangan;
b. Surat Keputusan Izin Pertambangan Rakyat;
c. Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan;
(2) Surat Keputusan, Penugasan Pertambangan adalah Kuasa Pertambangan yang diberikan
oleh Menteri kepada Instansi Pemerintah untuk melaksanakan usaha pertambangan.
(3) Surat Keputusan Izin Pertambangan Rakyat adalah Kuasa Pertambangan yang diberikan
oleh Menteri kepada Rakyat Setempat untuk melaksanakan usaha pertambangan secara
1
Mining-03/UU Pertambangan/ UU NO. 32 TAHUN 1969
oleh Menteri kepada Rakyat Setempat untuk melaksanakan usaha pertambangan secara
kecil-kecilan an dengan luas wilayah yang sangat terbatas.
(4) Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan adalah Kuasa Pertambangan yang
diberikan oleh Menteri kepada Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, badan lain atau
perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan.
BAB II
PENUGASAN PERTAMBANGAN
Pasal 3
(1) Surat Keputusan Penugasan Pertambangan yang merupakan penugasan kepada suatu
instansi Pemerintah untuk melaksanakan usaha Pertambangan, memuat ketentuanketentuan
pelaksanaan dari penugasan tersebut.
(2) Apabila dianggap perlu dalam penugasan termaksud pada ayat (1) pasal ini dapat diberikan
keringanan-keringanan terhadap kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Undangundang
Pokok Pertambanngan dan Peraturan-peraturan Pelaksanaannya.
(3) Apabila dalam penugasan termaksud pada ayat (2) pasal itu tidak dicantumkan ketentuanketentuan
mengenai kuasa pertambangan dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku
sepenuhnya.
Pasal 4
Penugasan tersebut pada ayat (1) huruf a. pasal 2 Peraturan Pemerintah ini dapat dibatalkan
apabila :
a. Usaha tersebut dinyatakan oleh Menteri berubah menjadi suatu Perusahaan
Pertambangan, dan untuk ini perlu dimintakan Surat Keputusan Pemberian Kuasa
Pertambangan.
b. Usaha tersebut tidak diteruskan.
BAB III
PERTAMBANGAN RAKYAT
Pasal 5
(1) Permintaan Izin Pertambangan Rakyat untuk melaksanakan usaha pertambangan
termaksud dalam pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah ini, diajukan kepada Menteri
dengan menyampaikan keterangan mengenai :
a. Wilayah yang akan diusahakan;
b. Jenis bahan galian yang akan diusahakan.
(2) Menteri dapat menyerahkan pelaksanaan permintaan Izin Pertambangan Rakyat kepada
Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan dengan menyatakan syarat-syarat
dan petunjuk-petunjuk yang perlu diindahkan dengan pelaksanaannya.
(3) Dalam hal termaksud pada ayat (2) pasal ini, maka permintaan Izin Pertambangan Rakyat
diajukan kepada Gubernur /Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan.
(4) Izin Pertambangan Rakyat diberikan untuk jangka waktu selama-lamanya 5 (lima) tahun
dan bila mana diperlukan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
1
Mining-03/UU Pertambangan/ UU NO. 32 TAHUN 1969
dan bila mana diperlukan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
Pasal 6
(1) Luas wilayah yang dapat diberikan untuk satu Izin Pertambangan Rakyat tidak boleh
melebihi 5 (lima) hektare.
(2) Jumlah luas wilayah Izin Pertambangan Rakyat yang diberikan kepada seseorang atau
badan bukan koperasi tidak boleh melebihi 25 (duapuluh lima) hektare.
BAB IV
KUASA PERTAMBANGAN
BAGIAN KESATU
ISI DAN SIFAT KUASA PERTAMBANGAN
Pasal 7
(1) Pemegang Kuasa Pertambangan mempunyai wewenang untuk melakukan satu atau
beberapa usaha pertambangan yang ditentukan dalam Kuasa Pertambangan yang
bersangkutan.
(2) Kuasa Pertambangan dapat berupa :
a. Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum;
b. Kuasa Pertambangan eksplorasi;
c. Kuasa Pertambangan Eksploitasi;
d. Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian;
e. Kuasa Pertambangan Pengangkutan;
f. Kuasa Pertambangan Penjualan.
Pasal 8
(1) Kuasa Pertambangan yang berisikan wewenang untuk melaksanakan usaha pertambangan
penyelidikan umum disebut Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum.
(2) Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum diberikan oleh Menteri untuk jangka waktu
selama-lamanya 1 (satu) tahun, atas permintaan yang bersangkutan.
(3) Menteri dapat memperpanjang jangka waktu termaksud ayat (2) pasal ini untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun lagi, atas permintaan yang bersangkutan yang diajukan sebelum
nerakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan.
Pasal 9
(1) Kuasa Pertambangan yang berisikan wewenang untuk melakukan usaha pertambangan
eksplorasi disebut Kuasa Pertambangan Eksplorasi.
(2) Kuasa Pertambangan Eksplorasi diberikan oleh Menteri untuk jangka waktu selamalamanya
3 (tiga) tahun atas permintaan yang bersangkutan.
(3) Menteri dapat memperpanjang jangka waktu termaksud pada ayat (2) pasal ini sebanyak 2
(dua) kali, setiap kalinya untuk jnagka waktu 1 (satu) tahun atas permintaan yang
bersangkutan yang harus diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah
ditetapkan.
1
Mining-03/UU Pertambangan/ UU NO. 32 TAHUN 1969
ditetapkan.
(4) Dalam hal Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi, telah menyatakan bahwa usahanya
akan dilanjutkan denagn usaha pertambangan eksplitasi, maka Menteri dapat memberikan
perpanjangan jangka waktu Kuasa Pertambangan Eksplorasi selama-lamanya 3 (tiga)
tahun lagi untuk pembangunan fasilitas-fasilitas eksploitasi pertambangan yang
bersangkutan.
Pasal 10
(1) Kuasa Pertambangan yang berisikan wewenang untuk melakukan usaha pertambangan
eksploitasi disebut Kuasa Pertambangan Eksploitasi.
(2) Kuasa Pertambangan Eksploitasi diberikan oleh Menteri untuk jangka waktu selamalamanya
30 (tigapuluh) tahun, atas permintaan yang bersangkutan.
(3) Menteri dapat memperpanjang jangka waktu termaksud pada ayat (2) pasal ini sebanyak 2
(dua) kali, setiap kalinya untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun atas permintaan yang
bersangkutan yang harus diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah
ditetapkan.
Pasal 11
(1) Kuasa Pertambangan yang berisikan wewenang untuk melakukan usaha pertambangan
pengolahan dan pemurnian disebut Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian.
(2) Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian diberikan oleh Menteri untuk jangka
waktu selama-lamanya 30 (tigapuluh) tahun atas permintaan yang bersangkutan.
(3) Menteri dapat memperpanjang jangka waktu termaksud pada ayat (2) pasal ini setiap
kalinya untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun atas permintaan yang bersangkutan, yang
harus diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan.
Pasal 12
(1) Kuasa Pertambangan yang berisikan wewenang untuk melakukan usaha pertambangan
Pengangkutan disebut Kuasa Pertambangan Pengangkutan.
(2) Kuasa Pertambangan yang berisikan wewenang untuk melakukan usaha pertambangan
Pengangkutan disebut Kuasa Pertambangan Penjualan.
(3) Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Kuasa Pertambanagn Penjualan diberikan oleh
Menteri untuk jangka waktu selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun, atas permintaan yang
bersangkutan.
(4) Menteri dapat memperpanjang jangka waktu termaksud pada ayat (3) pasal ini setiap
kalinya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atas permintaan yang bersangkutan, yang harus
diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan.
BAGIAN KEDUA
TATA CARA MEMPEROLEH KUASA PERTAMBANGAN
Pasal 13
(1) Permintaan Kuasa Pertambangan diajukan sesuai dengan bentuk yang ditetapkan oleh
Menteri dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Untuk satu wilayah kuasa pertambangan harus diajukan satu permintaan tersendiri;
1
Mining-03/UU Pertambangan/ UU NO. 32 TAHUN 1969
b. Lapangan-lapangan yang terpisah tidak dapat diminta sebagai satu wilayah Kuasa
Pertambangan.
(2) Dalam permintaan Kuasa-kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Eksplorasi dan
Eksploitasi harus dilampirkan peta wilayah Kuasa Pertambangan yang diminta dengan
penunjukkan batas-batasnya yang jelas dengan ketentuan bahwa khusus mengenai
permintaan Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan Eksploitasi peminta harus pula
menyebutkan jenis bahan galian yang akan diusahakan.
(3) Peta termaksud pada ayat (2) pasal ini, untuk :
a. Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum adalah peta bagan dengan skala
sekecil-kecilnya 1:200.000 (satu berbanding dua ratus ribu);
b. Kuasa Pertambangan Eksplorasi adalah peta bagan dengan skala sekecil-kecilnya
1:50.000 (satu berbanding limapuluh ribu);
c. Kuasa Pertambangan Eksploitasi adalah peta denah dengan skala sekecil-kecilnya
1:10.000 (satu berbanding sepuluh ribu).
(4) Peta kuasa Pertambangan Eksploitasi termaksud pada ayat (3) huruf c pasal ini harus
menjelaskan dan menunjukkan :
a. Ukuran arah astronomis dan jarak dari titik ketitik batas wilayah Kuasa
Pertambangan yang tidak boleh melebihi 500 (limaratus) meter;
b. Bahwa salah satu titik batas harus dihubungkan dengan salah satu titik triangulasi
atau titik induk tetap lainnya yang tergambar dalam peta dasar yang dikeluarkan
oleh instansi yang berwenang dalam bidang topografi;
c. Tempat terdapatnya bahan galian diukur dari salah satu titik batas wilayah Kuasa
Pertambangan;
d. Gambar letak wilayah Pertambangan Rakyat jika ada.
Pasal 14
Dalam permintaan Kuasa Pertambangan, peminta dengan sendirinya menyatakan telah
memilih domisili pada Pengadilan Negeri yang berkedudukan didalam Daerah Tingkat I dari
wilayah Kuasa Pertambangan yang diminta.
Pasal 15
(1) Untuk menjamin terlaksananya usaha pertambangan tersebut, Menteri berwenang untuk
meminta dan menilai pembuktian kesanggupan dan kemampuan dari peminta Kuasa
Pertambangan yang bersangkutan.
(2) Kuasa Pertambangan tidak dapat dipergunakan semata-mata sebagai unsur permodalan
dalam menarik kerjasama dengan pihak ketiga.
Pasal 16
Apabila Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan atau Kuasa Pertambangan Eksploitasi diajukan
atas wilayah yang sama oleh beberapa perusahaan swasta, maka yang pertama-tama akan
1
Mining-03/UU Pertambangan/ UU NO. 32 TAHUN 1969
mendapat penyelesaian ialah yang terlebih dahulu mengajukan permintaannya dengan ketentuan
pengutamaan diberikan kepada Badan Koperasi.
Pasal 17
(1) Sebelum Menteri menyetujui sesuatu permintaan Kuasa Pertambangan eksplorasi dan atau
Kuasa Pertambangan Eksploitasi, maka terlebih dahulu Menteri akan meminta pendapat
dari Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan.
(2) Mereka yang mempunyai hak atas tanah dan atau mereka yang berkepentingan yang akan
mendapat kerugian karena adanya pemberian Kuasa Pertambangan dapat mengajukan
keberatan kepada Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I selambat-lambatnya dalam jangka
waktu 3 (tiga) bulan sesudah dikeluarkannya surat permintaan pendapat mengenai Kuasa
Pertambangan termaksud pada ayat (1) pasal ini.
(3) Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan menyampaikan keberatan termaksud
pada ayat (1) pasal ini kepada Menteri dalam waktu sesingkat-singkatnya dengan disertai
berita acara yang memuat alasan-alasan dari pada keberatan tersebut.
(4) Keberatan termaksud pada ayat (3) pasal ini dapat diterima oleh Menteri hanya apabila
usaha pertambangan tersebut nyata-nyata akan merugikan rakyat/penduduk
(5) Jika dalam jangka waktu 4 (empat) bulan setelah tanggal dikirimkannya permintaan
pendapat termaksud pada ayat (1) pasal ini kepada Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I yang
bersangkutan, Menteri tidak menerima pernyataan keberatan termaksud pada ayat (2)
pasal ini, maka Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan dianggap telah
menyatakan tidak adanya keberatan atas permintaan Kuasa Pertambangan tersebut.
BAGIAN KETIGA
LUAS WILAYAH KUASA PERTAMBANGAN
Pasal 18
Suatu wilayah Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum. Kuasa Pertambangan Eksplorasi
dan Kuasa Pertambangan Eksploitasi diberikan dalam proyeksi tegak lurus dari sebidang tanah
yang luasnya ditentukan pada pemberian Kuasa Pertambangan yang bersangkutan.
Pasal 19
(1) Luas wilayah yang dapat diberikan untuk satu Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum
tidak boleh melebihi 5.000 (lima ribu) hektare.
(2) Luas wilayah yang dapat diberikan untuk satu Kuasa Pertambangan Eksplorasi tidak boleh
melebihi 2.000 (dua ribu) hektare.
(3) Luas wiayah yang dapat diberikan untuk satu Kuasa Pertambangan Eksploitasi tidak boleh
melebihi 1.000 (seribu) hektare.
Pasal 20
Untuk mendapatkan satu Kuasa Pertambangan yang luas wilayahnya melebihi ketentuanketentuan
termaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah ini, peminta Kuasa Pertambangan
harus terlebih dahulu mendapat izin khusus dari Menteri.
Pasal 21
1
Mining-03/UU Pertambangan/ UU NO. 32 TAHUN 1969
(1) Jumlah luas wilayah beberapa Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum. Kuasa
Pertambangan Eksplorasi dan Kuasa Pertambangan seorang pemegang Kuasa
Pertambangan tidak boleh melebihi berturut-turut 25.000 (duapuluh lima ribu) hektare.
10.000 (sepuluh ribu) hektare dan 5.000 (lima ribu) hektare dari wilayah hukum
pertambangan Indonesia.
(2) Untuk mendapatkan jumlah luas wilayah beberapa Kuasa Pertambangan yang melebihi
luas termaksud pada ayat (1) pasal ini. Peminta Kuasa Pertambangan harus terlebih dahulu
mendapat izin dari Menteri.
Pasal 22
(1) Pekerjaan usaha pertambangan berdasarkan suatu Kuasa Pertambangan tidak boleh
dilakukan dtempat yang dinyatakan sebagai wilayah tertutup untuk kepentingan umum dan
ditempat-tempat yang secara khusus ditentukan oleh Menteri.
(2) Untuk tempat-tempat yang sebelumnya ada penetapan Menteri termaksud pada ayat (1)
pasal ini telah dinyatakan sebagai wilayah yang tertutup untuk kepentingan umum oleh
instansi lain, maka penambangan bahan galian hanya dapat dilakukan atas izin Menteri
dengan mengingat pendapat dan pertimbangan dari instansi yang bersangkutan.
BAGIAN KEEMPAT
PEMINDAHAN KUASA PERTAMBANGAN
Pasal 23
(1) Kuasa Pertambangan dapat dipindahkan kepada badan/seorang lain dengan izin Menteri.
(2) Izin Menteri hanya dapat diberikan jika yang akan menerima Kuasa Pertambangan tersebut
memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang -Undang Pokok Pertambangan dan
Peraturan-peraturan pelaksanaannya.
(3) Apabila perorangan yang memegang Kuasa Pertambangan meninggal dan para ahli
warisnya tidak memenuhi syarat-syarat termaksud pada ayat (2) pasal ini, maka dengan izin
Menteri, Kuasa Pertambangan tersebut dapat dipindahkan kepada Badan atau orang lain
yang telah memenuhi syarat-syarat tersebut.
Pasal 24
Dalam pemindahan Kuasa Pertambangan dapat diperhitungkan harga dan nilai dari modal,
alat perusahaan, jasa usaha yang telah ditanamkan atau yang telah dikeluarkan untuk
melaksanakan Kuasa Pertambangan tersebut.
BAGIAN KELIMA
HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG KUASA PERTAMBANGAN
Pasal 25
(1) Pemegang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum yang menemukan suatu bahan
galian dalam wilayah Kuasa Pertambangannya, mendapat prioritas pertama untuk
memperoleh Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas bahan galian tersebut.
(2) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang telah membuktikan hasil baik
eksplorasinya atas bahan galian yang disebutkan dalam Kuasa Pertambangan, mendapat
hak tunggal untuk memperoleh Kuasa Pertambangan Eksploitasi atas bahan galian
1
Mining-03/UU Pertambangan/ UU NO. 32 TAHUN 1969
hak tunggal untuk memperoleh Kuasa Pertambangan Eksploitasi atas bahan galian
tersebut.
(3) Apabla pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan atau Kuasa Pertambangan
Eksploitasi menemukan bahan galain lain yang tidak disebutkan dalam Kuasa
Pertambangannya, maka kepadanya diberikan prioritas pertama untuk memperoleh Kuasa
Pertambangan Eksplorasi dan atau Kuasa Pertambangan Eksploitasi atas bahan galain
tersebut.
(4) Untuk memperoleh Kuasa Pertambangan dengan prioritas pertama atau hak tunggal
termaksud pada ayat-ayat (1), (2) dan (3) pasal ini, maka :
a. Pemegang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum harus sudah mengajukan
permintaan Kuasa Pertambangan eksplorasi sebelum berakhir jangka waktu Kuasa
Pertambangan Penyelidikan Umumnya;
b. Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi harus sudah mengajukan permintaan
Kuasa Pertambangan eksploitasi sebelum berakhir jangka waktu Kuasa
Pertambangan Eksplorasinya;
c. Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan atau Kuasa Pertambangan
Eksploitasi harus sudah mengajukan permintaan Kuasa Pertambangan Eksplorasi
dan atau eksploitasi atas bahan galian lain tersebut, sebelum berakhir jangka waktu
Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan atau Kuasa Pertambangan Eksploitasi.
Pasal 26
(1) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi berhak melakukan segala usaha untuk
medapatkan kepastian tentang adanya jumlah kadar, sifat dan niali bahan galian dengan
mempergunakan peralatan dan teknik pertambangan sebaik-baiknya.
(2) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi berhak memiliki bahan galian yang telah tergali
sesuai dengan Kuasa Pertambangan Eksplorasinya, apabila telah memenuhi ketentuan
pembayaran iuran Tetap dan Iuran Eksplorasi termaksud dalam pasal-pasal 54 dan 56
Peraturan Pemerintah ini.
(3) Penangkutan dan penjualan hasil-hasil Eksplorasi baru dapat dilakukan apabia telah
diperoleh Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Kuasa Pertambangan Penjualan atau
izin khusus dari Menteri.
Pasal 27
(1) Sebelum memulai uasahanya, pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi terlebih dahulu
haru smelaporkan rencana usaha penggalian serta target produksinya kepada Menteri.
(2) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi berhak dalam batas-batas ketentuan usaha
pertambangan yang dapat dipertanggungjawabkan melakukan segala usaha untuk
menghasilkan bahan galian yang disebutkan dalam Kuasa Pertambangannya.
(3) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi berhak memiliki bahan galian yang telah
ditambangnya sesuai dengan Kuasa Pertambangan Eksploitasinya bila telah memenuhi
ketentuan-ketentuan pembayaran Iuran Tetap dan Iuran Eksploitasi termaksud dalam
pasal-pasal 55 dan 58 Peraturan Pemerintah ini.
(4) Apabila Kuasa Pertambangan Eksploitasi termaksud pada ayat (2) pasal ini tidak sekaligus
meliputi Kuasa-kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian, Pengangkutan dan
Penjualan maka untuk usaha-usaha Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian,
1
Mining-03/UU Pertambangan/ UU NO. 32 TAHUN 1969
Penjualan maka untuk usaha-usaha Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian,
Pengangkutan dan Penjualan masing -masing harus dimintakan suatu Kuasa
Pertambangan.
Pasal 28
Kepada Pemegang Kuasa Pertambangan yang dalam melakukan usaha pertambangannya
mendapat bahan galian lain yang terdapat bersamaan dalam endapan yang bersangkutan,
diberikan prioritas pertama untuk memperoleh Kuasa Pertambangan atas bahan galian lain
tersebut, dengan mengingat Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Pertambangan
dan Peraturan-peraturan Pelaksanaannya.
Pasal 29
(1) Dengan tidak mengurangi kewajiban untuk memperoleh izin menurut peraturan-peraturan
lain yang berlaku, maka kepada Pemegang Kuasa Pertambangan yang telah memiliki
bahan galian termaksud dalam pasal-pasal 26 ayat (2) dan 27 ayat (3) Peraturan
Pemerintah ini oleh Menteri dapat diberikan prioritas untuk memperoleh Kuasa
Pertambangan yang meliputi usaha-usaha pertambangan pengolahan dan pemurnian,
pengangkutan, dan penjualan dari bahan galian tersebut beserta hasilnya.
(2) Dengan tidak mengurangi kewajiban untuk memperoleh izin menurut peraturan-peraturan
lain yang berlaku, maka kepada badan /orang lain yang memperoleh bahan galian dari
Pemegang Kuasa Pertambangan termaksud pada ayat (1) pasal ini oleh Menetri dapat
diberikan Kuasa Pertambangan yang meliputi usaha-usaha pertambangan pengolahan dan
penjualan dari bahan galian tersebut beserta hasilnya.
Pasal 30
(1) Pemegang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum yang sebelum berakhir jangka waktu
Kuasa Pertambangannnya sudah mengajukan permintaan Kuasa Pertambangan Eksplorasi
tetapi belum mendapat keputusan, maka sambil menunggu dikeluarkannya keputusan
tersebur diperkenankan melanjutkan usaha Pertambangan Penyelidikan Umum dalam
wilayah seluas wilayah Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang dimintanya untuk jangka
waktu mana Menteri harus sudah mengeluarkan keputusan diterima atau ditolaknya
permintaan Kuasa Pertambangan Eksplorasi tersebut.
(2) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi yanng sebelum berakhir jangka waktu Kuasa
Pertambangan sudah mengajukan permintaan perpanjangan Kuasa Pertambangan
Eksplorasi tetapi belum mendapat keputusan, maka sambil menunggu dikeluarkannya
keputusan tersebut, diperkenankan melanjutkan usaha pertambangan eksplorasi dalam
wilayah Kuasa Pertambangannya untuk jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun lagi,
dalam jangka waktu mana Menteri harus sudah mengeluarkan keputusan diterima atau
ditolaknya permintaan perpanjangan tersebut.
(3) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang sebelum berakhir jangka waktu Kuasa
Pertambangnnya sudah mengajukan permintaan Kuasa Pertambangan Eksploitasi tetapi
belum mendapat keputusan, maka sambil menunggu dikeluarkannya keputusan tersebut,
diperkenankan melanjutkan usaha pertambangan Eksplorasi dalam wilayah Kuasa
Pertambangan eksploitasi yang dimintanya untuk jangka waktu selama-lamanya 2 (dua)
tahun lagi, dalam jangka waktu mana Menteri harus sudah mengeluarkan keputusan
diterima atau ditolaknya, permintaan Kuasa Pertambangan Eksploitasi tersebut.
1
Mining-03/UU Pertambangan/ UU NO. 32 TAHUN 1969
(4) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi yang sebelum berakhir jangka waktu Kuasa
Pertambangannya sudah mengajukan permintaan perpanjangan Kuasa Pertambangan
Eksploitasi tetapi belum mendapat keputusan, maka sambil menunggu dikeluarkannya
keputusan tersebut, diperkenankan melanjutkan usaha pertambangan eksploitasi dalam
wilayah Kuasa Pertambangannya untuk jangka waktu selama-lamanya 2 (dua) tahun lagi,
dalam jangka waktu mana Menteri harus sudah mengeluarkan keputusan diterima atau
ditolaknya permintaan perpanjangan tersebut.
(5) Pemegang Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian yang sebelum berakhir
jangka waktu Kuasa Pertambangannya sudah mengajukan permintaan perpanjangan
Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian tetapi belum mendapat keputusan, maka
sambil menunggu dikeluarkannya keputusan terebut, diperkenankan melanjutkan usaha
pertambangan pengolahan dan pemurnian yang telah diperolehnya untuk jangka waktu
selama-lamanya 2 (dua) tahun lagi, dalam jangka waktu mana Menteri harus sudah
mengeluarkan keputusan diterima atau ditolaknya permintaan perpanjangan tersebut.
(6) Pemegang Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Kuasa Pertambangan Penjualan yang
sebelum berakhir jangka waktu Kuasa Pertambangannya sudah mengajukan permintaan
perpanjangan Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Kuasa Pertambangan Penjualan
tetapi belum mendapat keputusan, maka sambil menunggu dikeluarkannya keputusan
tersebut, diperkenankan melanjutkan usaha pertambangan pengangkutan dan usaha
pertambangan penjualan yang diperolehnya untuk jangka waktu selama-lamanya 1 (satu)
tahun lagi, dalam jangka waktu mana Menteri harus sudah mengeluarkan keputusan
diterima atau ditolaknya permintaan perpanjangan tersebut.
Pasal 31
(1) Apabila terdapat suatu keadaan memaksa yang tidak dapat diperkirakan terlebih dahulu,
sehingga pekerjaan dalam suatu wilayah Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, Kuasa
Pertambangan Eksplorasi dan atau Kuasa Pertambangan Eksploitasi terpaksa dihentikan
seluruhnya atau sebagian, maka Menteri dapat menentukan tenggang waktu/moratorium
yang diperhitungkan dalam jangka waktu Kuasa Pertambangan, atas permintaan
Pemegang Kuasa Pertambangan yang bersangkutan.
(2) Dalam tenggang waktu/moratorium termaksud pada ayat (1) pasal ini, hak dan kewajiban
Pemegang Kuasa Pertambangan tidak berlaku.
(3) Menteri mengeluarkan keputusan mengenai tenggang waktu/moratorium tersebut, dengan
memperhatikan pertimbangan Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan
mengenai keadaan memaksa didaerah dimana wilayah Kuasa Pertambangan tersebut
terletak, untuk dapat atau tidaknya melakukan usaha pertambangan.
(4) Menteri harus mengeluarkan Keputusan diterima atau ditolaknya permintaan tenggang
waktu/moratorium termaksud pada ayat (1) pasal ini dalam jangka waktu selambatlambatnya
6 (enam) bulan sesudah diajukan permintaan tersebut.
Pasal 32
(1) Pemegang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum diwajibkan menyampaikan laporan
mengenai hasil penyelidikannya kepada Menteri secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.
(2) Disamping kewajiban termaksud pada ayat (1) pasal ini, pemegang Kuasa Pertambangan
Penyelidikan Umum diwajibkan pula menyampaikan laporan mengenai hasil seluruh
penyelidikannya kepada Menteri selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya
jangka waktu Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umumnya.
1
Mining-03/UU Pertambangan/ UU NO. 32 TAHUN 1969
jangka waktu Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umumnya.
Pasal 33
(1) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi diwajibkan menyampaikan laporan mengenai
hasil penyelidikannya kepada Menteri secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.
(2) Disamping kewajiban termaksud pada ayat (1) pasal ini. Pemegang Kuasa Pertambangan
Eksplorasi diwajibkan pula menyampaikan laporan mengenai hasil seluruh Eksplorasinya
kepada Menteri selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sesudah berakhirnya jangka waktu
Kuasa Pertambangan Eksplorasinya.
Pasal 34
(1) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sesudah diperolehnya Kuasa Pertambangan
Eksploitasi, Pemegang Kuasa Pertambangan yang bersangkutan diwajibkan memberikan
batas pada wilayah termaksud dalam Kuasa Pertambangannya dengan membuat tandatanda
batas yang jelas.
(2) Pembuatan tanda-tanda termaksud pada ayat (1) pasal ini harus selesai sebelum dimulai
usaha pertambangan eksploitasi tersebut.
Pasal 35
(1) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi diwajibkan menyampaikan laporan mengenai
perkembangan kegiatan yang telah dilakukannya kepada Menteri secara berkala setiap 3
(tiga) bulan sekali.
(2) Disamping kewajiban termaksud pada ayat (1) pasal ini Pemegang Kuasa Pertambangan
Eksploitasi setiap tahun sekali diwajibkan pula menyampaikan laporan tahunan kepasa
Menteri mengenai perkembangan pekerjaan yang telah dilakukannya.
Pasal 36
(1) Para Pemegang Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian Kuasa Pertambangan
dan Kuasa Pertambangan Penjualan, diwajibkan menyampaikan laporan mengenai
perkembangan kegiatan yang telah dilakukannya kepada Menteri secara berkala setiap 3
(tiga) bulan sekali.
(2) Disamping kewajiban termaksud pada ayat (1) pasal ini para Pemegang Kuasa
Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian, Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan
Kuasa Pertambangan Penjualan, diwajibkan pula menyampaikan laporan tahunan kepada
Menteri mengenai perkembangan pekerjaan yang telah dilakukannya.
Pasal 37
(1) Kepada Pemegang Kuasa Pertambangan diberikan prioritas untuk melakukan
pembangunan prasaran yang diperlukan bagi pelaksanaan usaha pertambangannya.
(2) Pembangunan prasarana termaksud pada ayat (1) pasal ini harus memenuhi syarat-syarat
yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah yang bersangkutan.
(3) a. Dalam hal berbagai macam Pemegang Kuasa Pertambangan mempunyai
kepentingan yang bersamaan atas pembangunan prasarana termaksud pada ayatayat
(1) dan (2) pasal ini, maka pelaksanaannya dilakukan atas dasar musyawarah.
b. Bilamana tidak dicapai kata sepakat mengenai hal termaksud pada huruf a diatas,
maka keputusan terakhir ditetapkan oleh Menteri.
1
Mining-03/UU Pertambangan/ UU NO. 32 TAHUN 1969
maka keputusan terakhir ditetapkan oleh Menteri.
(4) Setiap Pemegang Kuasa Pertambangan diwajibkan untuk memberikan kesempatan kepada
Pemegang Kuasa Pertambangan lain didalam wilayah Kuasa Pertambangannya guna
mendirikan/membangun saluran-saluran air dan penjernihan udara dan hal-hal lain yang
bersangkutan yang diperlukan dalam pelaksanaan usaha pertambangannya, tanpa
merugikan satu sama lain.
BAGIAN KEENAM
BERAKHIRNYA KUASA PERTAMBANGAN
Pasal 38
Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan dalam pemberian Kuasa Pertambangan yang
bersangkutan tidak diajukan permintaan Kuasa Pertambangan lain atau permintaan perpanjangan
termaksud dalam pasal 30 Peraturan Pemerintah ini, maka berakhirlah Kuasa Pertambangan
tersebut dan segala usaha pertambangan harus dihentikan.
Pasal 39
(1) Dalam 3 (tiga) tahun terakhir dari jangka waktu Kuasa Pertambangan Eksploitasi, Menteri
mengadakan pengawasan khusus.
(2) Selama jangka waktu termaksud pada ayat (1) pasal ini Pemegang Kuasa Pertambangan
Eksploitasi diwajibkan mengikuti petunjuk-petunjuk khusus yang diberikan oleh Menteri.
Pasal 40
Kuasa Pertambangan Eksplorasi dapat dibatalkan oleh Menteri
a. Jika ternyata bahwa pekerjaan-pekerjaan belum dimulai dalam jangka waktu 6 (enam)
bulan sesudah pemberian Kuasa Pertambangan tersebut.
b. Atas permintaan pemilik tanah atau pihak ketiga, jika pekerjaan dimulai sebelum dibayar
sejumlah ganti-rugi atau sebelum diberikan jaminan termaksud dalam pasal-pasal 25,26
dan 27 Undang-Undang Pokok Pertambangan.
Pasal 41
(1) Dengan pemberitahuan 6 (enam) bulan sebelumnya, Menteri dapat membatalkan Kuasa
Pertambangan Eksploitasi dalam hal-hal tersebut dibawah ini :
a. Jika ternyata pekerjaan persiapan eksploitasi belum dimulai dalam jangka waktu 6
(enam) bulan sesudah pemberian Kuasa Pertambangan tersebut;
b. Jika ternyata pekerjaan eksploitasi belum dimulai dalam jangka waktu 1 (satu)
tahun sesudah pemberian Kuasa Pertambangan tersebut;
c. Atas permintaan pemilik tanah atau pihak ketiga, jika pekerjaan-pekerjaan dimulai
sebelum dibayar sejumlah ganti-rugi atau sebelum diberikan jaminan termaksud
pada pasal-pasal 25,26, dan 27 Undang-Undang Pokok Pertambangan;
d. Jika ternyata Pemegang Kuasa Pertambangan tanpa pemberitahuan kepada
Menteri telah meninggalkan usaha pertambangannya lebih dari 6 (enam) bulan.
1
Mining-03/UU Pertambangan/ UU NO. 32 TAHUN 1969
Menteri telah meninggalkan usaha pertambangannya lebih dari 6 (enam) bulan.
(2) Pembatalan Kuasa Pertambangan Eksploitasi dilakukan setelah diberikan kesempatan
kepada Pemegang Kuasa Pertambangan untuk membela kepentingannya.
(3) Pembelaan kepentingan termaksud pada ayat (2) pasal ini harus dikemukakan dalam
jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah pemberitahuan Menteri tentang maksud akan
dibatalkannya Kuasa Pertambangan Eksploitasi tersebut.
Pasal 42
Kuasa-kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian, Pengangkutan dan Penjualan,
dibatalkan oleh Menteri dalam hal-hal tersebut dibawah ini:
a. Jika ternyata Pemegang Kuasa Pertambangan tidak memenuhi syarat-syarat yang
ditetapkan dalam Surat Pemberian Kuasa Pertambangan yang bersangkutan.
b. Jika pemegang Kuasa Pertambangan tidak memenuhi petunjuk -petunjuk yang diberikan
oleh Menteri kepadanya atau tidak memenuhi kewajibannya terhadap negara.
Pasal 43
Pemegang Kuasa Pertambangan diwajibkan mengembalikan bagian-bagian dari wilayah
Kuasa Pertambangannya apabila tidak diperlukan lagi dan cara pengembalian tersebut ditentukan
dalam masing-masing Kuasa Pertambangannya.
Pasal 44
(1) Pemegang Kuasa Pertambangan dapat menyerahkan kembali Kuasa Pertambangannya
kepada Menteri dengan mengajukan pernyataan tertulis yang disertai alasan-alasan
mengenai pengembalian tersebut.
(2) Pengembalian Kuasa Pertambangan baru sah setelah disetujui oleh Menteri. Apabila dalam
jangka waktu 6 (enam) bulan sesudah pernyataan termaksud pada ayat (1) pasal ini
disampaikan, Menteri belum mengeluarkan keputusannya, maka pengembalian tersebut
dianggap sah.
Pasal 45
(1) Pengembalian Kuasa Pertambangan Eksplorasi harus disertai laporan untuk melengkapkan
laporan termaksud dalam pasal 33 Peraturan Pemerintah ini.
(2) Pengembalian Kuasa Pertambangan Eksploitasi harus disertai laporan untuk melengkapkan
laporan termaksud dalam pasal 33 Peraturan Pemerintah ini.
(3) Pengembalian Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian Kuasa Pertambangan
Pengangkutan dan Kuasa Pertambangan Penjualan harus disertai laporan untuk
melengkapkan laporan termaksud dalam pasal 36 Peraturan Pemerintah ini.
BAGIAN KETUJUH
HAK MILIK PADA BEKAS KUASA PERTAMBANGAN
Pasal 46
(1) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah Kuasa Pertambangan
Penyelidikan Umum berakhir, atau 6 (enam) bulan sesudah Kuasa Pertambangan
Eksplorasi berakhir, atau 1 (satu) tahun sesudah Kuasa Pertambangan Eksploitasi berakhir.
1
Mining-03/UU Pertambangan/ UU NO. 32 TAHUN 1969
Eksplorasi berakhir, atau 1 (satu) tahun sesudah Kuasa Pertambangan Eksploitasi berakhir.
Menteri menetapkan jangka waktu dimana kepada Pemegang Kuasa Pertambangan yang
bersangkutan diberikan kesempatan terakhir untuk mengangkat keluar segala sesuatu yang
menjadi milliknya yang masih terdapat dalam bekas wilayah Kuasa Pertambangannya.,
kecuali benda-benda dan bangunan-bangunan yang telah dipergunakan untuk kepentingan
umum sewaktu Kuasa Pertambangan yang bersangkutan masih berlaku.
Segala sesuatu yang belum diangkat keluar setelah lampaunya jangka waktu tersebut,
menjadi milik negara.
(2) Dalam hal Menteri tidak menentukan jangka waktu termaksud pada ayat (1) pasal ini, maka
selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sesudah Kuasa Pertambangan
Penyelidikan Umum berakhir, atau 1 (satu) tahun sesudah Kuasa Pertambangan Eksplorasi
berakhir, atau 2 (dua) tahun sesudah Kuasa Pertambangan Eksploitasi berakhir, segala
sesuatu yang belum diangkat keluar dari bekas wilayah Kuasa Pertambangan yang
bersangkutan menjadi milik Negara karena hukum dan berada dibawah pengawasan
Menteri.
(3) Dalam hal hak milik termaksud pada ayat (1) pasal ini tidak dipergunakan untuk
kepentingan umum dan tidak dapat diangkat keluar dari bekas wilayah Kuasa
Pertambangan yang bersangkutan, maka oleh Menteri dapat diberikan izin khusus untuk
memindahkan hak milik tersebut kepada pihak lain.
(4) Sebelum meninggalkan bekas wilayah Kuasa Pertambangannya, baik karena pembatalan
maupun karena hal yang lain. Pemegang Kuasa Pertambangan harus terlebih dahulu
melakukan usaha-usaha pengamanan terhadapbenda-benda maupun bangunan-bangunan
dan keadaan tanah disekitarnya yang dapat membahayakan keamanan umum.
(5) Menteri dapat ementapkan pengaturan keamanan bangunan dan pengendalian keadaan
tanah yang harus dipenuhi dan diatasi oleh Pemegang Kuasa Pertambangan sebelum
meninggalkan bekas wilayah Kuasa Pertambangannya.
BAB V
IZIN PERTAMBANGAN DAERAH
Pasal 47
(1) Pelaksanaan pengaturan usaha Pertambangan bahan galian yang tidak termasuk dalam
golongan bahan galian vital dan golongan bahan galian strategis yang dilak ukan oleh
Pemerintah Daerah Tingkat I tempat terdapatnya bahan galian tersebut sebagaimana
termaksud dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pokok Pertambangan harus
berpedoman pada ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pemberian Kuasa
Pertambangan oleh Menteri.
(2) Kuasa Pertambangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I untuk
melaksanakan usaha pertambangan termaksud pada ayat (1) pasal ini, disebut Surat Izin
Pertambangan Daerah.
(3) Dalam hal suatu wilayah yang akan diberikan izin pertambangan daerah sebagian atau
seluruhnya terletak dalam wilayah Kuasa Pertambangan yang telah diberikan oleh Menteri
maka sebelum mengeluarkan surat Izin Pertambangan Daerah, Pemerintah Tingkat I yang
bersangkutan terlebih dahulu harus mendengar pertimbangan dari Pemegang Kuasa
Pertambangan yang bersangkutan, pertimbangan mana yang akan merupakan ketentuan
khusus dalam Surat Izin Pertambangan Daerah yang harus dipenuhi dan ditaati oleh
pemegang Surat Izin Pertambangan Daerah yang bersangkutan.
1
Mining-03/UU Pertambangan/ UU NO. 32 TAHUN 1969
pemegang Surat Izin Pertambangan Daerah yang bersangkutan.
(4) Setelah memberikan Surat Izin Pertambangan Daerah, Pemerintah Daerah Tingkat I yang
bersangkutan diwajibkan memberikan laporan tertulis kepada Menteri.
(5) Disamping kewajiban termaksud pada ayat (3) pasal ini, setiap 6 (enam) bulan sekali
Pemerintah Daerah Tingkat I yang bersangkutan diwajibkan pula memberikan laporan
secara tertulis kepada Menteri mengenai kemajuan usaha termasuk hasil produksi dari
semua izin pertambangan daerah dalam daerahnya.
BAB V
JASA PENEMUAN BAHAN GALIAN
Pasal 48
(1) Kepada Warga Negara Ind onesia yang menemukan suau endapan bahan galian diberikan
prioritas yang pertama untuk memperoleh Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum dan
atau Kuasa Pertambangan Eksplorasi.
(2) Apabila kepadanya tidak diberikan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum dan atau
Kuasa Pertambangan Eksplorasi termaksud pada ayat (1) pasal ini, maka kepadanya dapat
diberikan jasa penemuan endapan bahan galian tersebut oleh pemerintah atau pihak yang
kemudian memperoleh Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum dan atau Kuasa
Pertambangan Eksplorasi.
Pasal 49
Penemu endapan bahan galian yang berhak mendapat prioritas pertama atas jasa oenemuan
termaksud dalam pasal 48 Peraturan Pemerintah ini hanyalah apabila penemu yang bersangkutan
terlebih dahulu melaporkan mengenai penemuannya kepada Menteri secara tertulis dan terperinci
dan oleh Menteri telah diakui kebenaran penemuannya tersebut dengan pernyataan tertulis.
Pasal 50
Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai jasa penemuan endapan bahan galian akan diatur
oleh Menteri.
BAB VII
HUBUNGAN KUASA PERTAMBANGAN DENGAN HAK-HAK TANAH
Pasal 51
(1) Apabila telah diberikan Kuasa Pertambangan pada sebidang tanah yang diatasnya tidak
terdapat hak tanah, dan Pemegang Kuasa Pertambangan yang bersangkutan telah
membayar Iuran Tetap termaksud dalam pasal-pasal 53, 54 dan 55 Peraturan Pemerintah
ini, maka kepadanya diberikan keringanan pembayaran beban-beban dan biaya-biaya untuk
pemakaian bumi permukaan tanah.
(2) Keringanan pembayaran termaksud pada ayat (1) pasal ini ditentukan bers ama oleh
Menteri dan Menteri yang bertugas meliputi bidang agraria atau dengan Menteri lain yang
bersangkutan.
1
Mining-03/UU Pertambangan/ UU NO. 32 TAHUN 1969
BAB VIII
IURAN TETAP, IURAN EKSPLORASI DAN IURAN EKSPLOITASI
Pasal 52
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksudkan dengan :
a. Iuran Tetap ialah iuran yang dibayarkan kepada Negara sebagai imbalan atas kesempatan
Penyelidikan Umum, Eksplorasi atau Eksploitasi pada suatu wilayah Kuasa
Pertambangan.
b. Iuran Eksplorasi ialah Iuran Produksi yang dibayarkan kepada Negara dalam hal
Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi mendapat hasil berupa bahan galian yang
tergali atas kesempatan eksplorasi yang diberikan kepadanya;
c. Iuran Eksploitasi ialah Iuran Produksi yang dibayarkan kepada Negara atas hasil yang
diperoleh dari usaha pertambangan eksploitasi sesuatu atau lebih bahan galian.
Pasal 53
(1) Pemegang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum diwajibkan membayar Iuran Tetap
tiap tahun untuk tiap hektare, wilayah Kuasa Pertambangannya.
(2) Pembayaran Iuran Tetap termaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan pada awal tiap tahun
bersangkutan atau pada awal masa wajib bayar iuran.
Pasal 54
(1) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi diwajibkan membayar Iuran Tetap tiap tahun
untuk tiap hektare wilayah pertambangannya.
(2) Pembayaran Iuran Tetap termaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan pada awal tiap tahun
bersangkutan atau pada awal masa wajib bayar iuran.
Pasal 55
(1) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi diwajibkan membayar Iuran Tetap tiap tahun
untuk tiap hektare wilayah pertambangannya.
(2) Pembayaran Iuran Tetap termaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan pada awal tiap tahun
bersangkutan atau pada awal masa wajib bayar iuran.
Pasal 56
(1) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi diwajibkan membayar Iuran Eksplorasi dari
hasil penjualan hasil produksi yang tergali sewaktu mengadakan eksplorasi.
(2) Iuran Eksplorasi termaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan atas dasar tarip tertentu
menurut hasil produksi usaha pertambangan yang bersangkutan.
Pasal 57
Selama masa penilaian dan pembangunan proyek yang berlangsung antara masa eksplorasi
dan masa eksploitasi, kepada pemegang Kuasa Pertambangan yang bersangkutan dikenakan
wajib bayar iuran-iuran yang berlaku untuk masa eksplorasinya.
Pasal 58
1
Mining-03/UU Pertambangan/ UU NO. 32 TAHUN 1969
(1) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi diwajibkan membayar Iuran Eksploitasi atas
hasil produksi yang diperoleh dari wilayah Kuasa Pertambangannya.
(2) Iuran Eksploitasi termaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan atas dasar tarip tertentu
menurut hasil produksi usaha pertambangan yang bersangkutan.
Pasal 59
Dalam hal pelaksanaan usaha pertambangan dari suatu Kuasa Pertambangan dilakukan
dalam bentuk perjanjian karya, maka yang wajib melaksanakan pembayaran iuran-iuran
termaksud dalam pasal Peraturan Pemerintah ini adalah kontraktor yang bersangkutan.
Pasal 60
Selama iuran termaksud dalam pasal-pasal 53, 54, 55, 56 dan 58 Peraturan Pemerintah ini
menjadi unsur biaya.
Pasal 61
(1) Menteri setelah mendengar pertimbangan Menteri Keuangan menetapkan ketentuan
mengenai besarnya pungutan dan tata cara pelaksanaan penungutan Iuran Tetap, Iuran
Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi termasuk dalam pasal-pasal 53, 54, 55, 56, dan 58
Peraturan Pemerintah ini.
(2) Menteri diwajibkan melaporkan kepada Pemerintah mengenai pelaksanaan ketentuan
termaksud pada ayat (1) pasal ini.
Pasal 62
(1) Sesuai dengan pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Pokok Pertambangan maka kepada
daerah diberikan bagian dari hasil pemungutan Iuran Tetap, Iuran Eksplorasi, dan Iuran
Eksploitasi dari usaha pertambangan yang terdapat dalam wilayah daerah yang
bersangkutan.
(2) Perimbangan pembagian hasil pemungutan iuran-iuran termaksud dalam ayat (1) pasal ini
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh
perseratus) dan 70% (tujuh puluh perseratus).
(3) Perimbangan bagian antara Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II
dari hasil pemungutan iuran-iuran tersebut yang merupkan bagian dari Pemerintah Daerah
sebagaimana termaksud dalam ayat (2) pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Dalam
Negeri.
Pasal 63
Perincian penggunaan dari hasil pemungutan iuran-iuran termaksud dalam pasal 62 ayat (2)
Peraturan Pemerintah ini, termasuk prosedure penyimpanan, pengambilan dan pengamanannya,
diatur lebih lanjut oleh Menteri bersama-sama dengan Menteri Keuangan dan Menteri Dalam
Negeri.
BAB IX
PENGAWASAN PERTAMBANGAN
Pasal 64
1
Mining-03/UU Pertambangan/ UU NO. 32 TAHUN 1969
Tata usaha, pengawasan, pengaturan dan keselamatan kerja pertambangan dan pengaturan
pelaksanaan usaha pertambangan dipusatkan kepada Departemen yang lapangan tugasnya
meliputi pertambangan.
Pasal 65
Cara pengawasan, pengaturan keselamatan kerja pertambangan dan pengaturan
pelaksanaan usaha pertambangan termasuk dalam pasal 64 Peraturan Pemerintah ini, yang
ditujukan untuk keamanan, keselamatan kerja dan efisiensi pekerjaan dari pada pelaksana usaha
pertambangan, diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB X
PENGAWASAN PENGGUNAAN BAHAN GALIAN
Pasal 66
(1) Untuk kepentingan nasional Menteri dapat menetapkan pencadangan suatu bagian dari
wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk bahan galian tertentu yang semata-mata
hanya boleh diusahakan oleh Negara.
(2) Untuk kepentingan nasional dan dengan tidak mengurangi wewenang Menteri lain yang
bersangkutan, Menteri dapat menetapkan pelarangan ekspor atas hasil bahan galian
tertentu.
(3) Untuk kepentingan nasional Menteri dapat menetapkan pencadangan hasil bahan galian
tertentu sebagai bagian dari pungutan yang wajib diserahkan kepada Pemerintah oleh
Pemegang Kuasa Pertambangan yang bersangkutan atau dalam hal diadakan perjanjian
Karya oleh kontraktor yang bersangkutan.
BAB XI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 67
(1) Ancaman hukuman yang termuat dalam pasal 33 Undang-undang Pokok Pertambangan
diperlakukan terhadap ketentuan-ketentuan termaksud dalam pasal-pasal 39, 43, dan 46
ayat-ayat (4) dan (5) Peraturan Pemerintah ini.
(2) Tindak pidana termaksud dalam pasal-pasal 39, 43, dan 46 ayat-ayat (4) dan (5) Peraturan
Pemerintah ini adalah pelanggaran.
BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 68
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan ditetapkan lebih lanjut
oleh Menteri.
Pasal 69
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dan dapat disebut
“PERATURAN PEMERINTAH PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG POKOK PERTAMBANGAN”
1
Mining-03/UU Pertambangan/ UU NO. 32 TAHUN 1969
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 31 Desember 1969
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Diundangkan di : Jakarta
Pada tanggal : 31 Desember 1969
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
t.t.d.
A L A M S J A H.
Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1969 Nomor 60.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close