Peraturan Pemerintah

PEMAKAIAN NAMA PERSEROAN TERBATAS PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO. 26 TAHUN 1998 TANGGAL 4 FEBRUARI 1998

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NO. 26 TAHUN 1998 TANGGAL 4 FEBRUARI 1998
TENTANG
PEMAKAIAN NAMA PERSEROAN TERBATAS
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:
a. Bahwa nama Perseroan Terbatas merupakan jati diri dari suatu badan hukum
dan sangat penting artinya dalam lalu lintas perdagangan;
b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 113 ayat (4) Undang-undang No. 1
Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ketentuan lebih lanjut mengenai
pemakaian nama perseroan sebagai nama diri perlu diatur dengan
Peraturan Pemerintah;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan b, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang pemakaian Nama
Perseroan Terbatas.
Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang No.l Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara
Tahun 1995 No. 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMAKAIAN NAMA PERSEROAN TERBATAS.
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Nama Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut nama perseroan adalah nama
diri perseroan yang bersangkutan.
2. Menteri adalah Menteri Kehakiman.
Pasal 2
(1) Perkataan Perseroan Terbatas atau dismgkat “PT” hanya dapat digunakan oleh
badan usaha yang didirikan sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 1
Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
(2) Perkataan Perseroan Terbatas atau disingkat “PT” sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) diletakan depan nama paerseroan.
Pasal 3
(1) Pemakaian nama perseroan diajukan kepada Menteri dengan suatu permohonan
guna mendapat persetujuan.
(2) Permohonan persetujuan pemakaian nama perseroan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dapat diajukan bersamaan atau lebih dahulu secara terpisah dari
permohonan pengesahan Akta Pendirian atau permohonan persetujuan akta
perubahan Anggaran Dasar.
(3) Permohonan pemakaian nama perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2) diajukan oleh pendiri perseroan, direksi perseroan. atau kuasanya.
Pasal 4
(1) Persetujuan pemakaian nama perseroan yang diajukan lebih dahulu secara terpisah
dari permohonan persetujuan akta perubahan Anggaran Dasar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 diberikan dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari
setelah permohonan diterima.
(2) Dalam hal permohonan persetujuan pemakaian nama perseroan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) ditolak, maka penolakan tersebut harus diberitahukan
kepada pemohon secara tertulis beserta alasannya dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
(3) Dalam hal permohonan persetujuan pemakaian nama perseroan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) disetujui, maka pemohon wajib mengajukan
permohonan pengesahan Akta Pendirian atau permohonan persetujuan akta
perubahan Anggaran Dasar perseroan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam
puluh) hari sejak tanggal persetujuan pemakaian nama.
(4) Dalam hal permohonan pengesahan Akta Pendirian atau permohonan persetujuan
akta perubahan Anggaran Dasar tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud dalam ayat (3) maka persetujuan pemakaian nama yang diberikan
menjadi batal.
Pasal 5
(1) Permohonan persetujuan pemakaian nama kepada Menteri ditolak apabila
nama tersebut:
a. telah dipakai secara sah oleh perseroan lain atau mirip dengan nama
perseroan lain;
b. bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan.
(2) Disamping alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) permohonan
persetujuan pemakaian nama perseroan yang diajukan kepada Menteri juga
ditolak, apabila nama tersebut:
a. sama atau mirip dengan nama perseroan yang permohonan
persetujuan pemakaiannya telah diterima lebih dahulu;
b. sama atau mirip dengan merek terkenal sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek berikut
perubahannya, kecuali ada izin dari pemilik merek terkenal tersebut;
c. dapat memberikan kesan adanya kaitan perseroan dengan suatu
lembaga pemerintah, lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturaran
perundang-undangan, atau lembaga internasional kecuali ada izin dari
yang bersangkutan.
d. hanya terdiri dari angka atau rangkaian angka;
e. hanya terdiri dari huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk
kata;
f. menunjukkan maksud dan tujuan perseroan, kecuali ada tambahan
lain; atau
g. tidak sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan.usaha
perseroan;
h. hanya merupakan nama suatu tempat;
i. ditambah kata dan atau singkatan kata yang mempunyai arti sebagai
perseroan terbatas, badan hukum atau persekutuan perdata.
Pasal 6
Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Warga Negara Republik Indonesia
atau badan hukum Indonesia mengutamakan pemakaian nama perseroan dalam
bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Pasal 7
(1) Nama perseroan yang telah memperoleh persetujuan Menteri dicatat dalam daftar
nama perseroan.
(2) Menteri menyelenggarakan daftar nama perseroan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1).
Pasal 8
Nama perseroan yang Anggaran Dasarnya belum disesuaikan dengan ketentuan
Undang-undang No. 1 Tahun1995 tentang Perseroan Terbatas dalam jangka waktu 6
(enam) bulan terhitung sejak tanggal 7 Maret 1998, dapat dipakai oleh pihak lain.
Pasal 9
(1) Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, kata atau singkatan kata yang
mempunyai arti sebagai perseroan terbatas, badan hukum atau persetukuan
perdata yang ditambahkan dalam nama perseroan dianggap telah dihapus dan
tidak boleh digunakan dalam kegiatan perseroan.
(2) Perseroan yang memakai nama yang mengandung atau singkatan kata
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyesuaikan nama perseroan
tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dalam jangka
waktu paling lama 3(tiga) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Pemerintah
ini.
Pasal 10
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini
diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 11
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Pemeritnah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Februari l998
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
S O E H A R T O
1998, No. 26
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 1998
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MOERDIONO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1998 NOMOR 39
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 1998
TENTANG
PEMAKAIAN NAMA PERSEROAN TERBATAS
UMUM
Salah satu unsur yang mempunyai peranan penting dalam upaya mencapai tujuan
pembangunan nasional yang tertumpu pada trilogi Pembangunan Nasional adalah
Perseroan Terbatas.
Dalam perkembangannya, Perseroan Terbatas sebagai salah satu bentuk usaha
perekonomian nasional di samping bentuk-bentuk usaha lainnya mempunyai
peranan yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional Perseroan
Terbatas dalam kiprahnya sebagai salah satu bentuk usaha yang berbadan hukum
memerlukan suatu nama sebagai jati dirinya.
Secara Hukum, pemakaian nama perseroan tersebut tidak boleh merugikan sesama
pengusaha di bidang usaha dan perdagangan dan menimbulkan adanya pesaingan
tidak sehat.
Dalam hal ini pemakaian nama Perseroan Terbatas harus memperhatikan ketentuan
tentang merek terkenal sebagaimana diatur dalam undang-undang No.19
Tahun1992 tentang Merek berikut perubahannya. Hal ini dimaksudkan untuk
mencegah pihak-pihak yang beritikat buruk yang dengan jalan pintas ingin
memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan menggunakan merek
terkenal sebagai nama usahanya, tanpa seizin pemilik merek terkenal yang
bersangkutan.
Pada hakekatnya, pengaturan pemakaian nama perseroan dilakukan untuk
memberikan perlindungan hukum kepada pemakai nama perseroan yang beritikat
baik yang sudah memakai nama tersebut sebagai nama perseroan dan secara
resmi telah dicantumkan di dalam akta pendirian yang telah disahkan oleh Menteri
Kehakiman atau kepada pihak yang lebih dahulu mengajukan permohonan
persetujuan pemakaian nama tersebut kepada Menteri Kehakiman.
Untuk mempertegas kepastian perlindungan bagi pemakai nama perseroan, maka
setiap pemakaian nama Perseroan Terbatas harus mendapat persetujuan Menteri
dan nama Perseroan Terbatas itu sediri hanya boleh dipakai oleh badan usaha yang
didirikan dengan tujuan untuk membentuk badan hukum Perseroan Terbatas.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam Peraturan Pemerintah ini pada
dasarnya mengatur tata cara pengajuan permohonan persetujuan pemakaian nama
perseroan, pedoman penolakan permohonan persetujuan pemakaian nama
perseroan, serta penyelenggaraan daftar nama perseroan untuk memudahkan
pengecekan pemakaian nama perseroan, berikut jangka waktu penyesuaian
terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah ini untuk pemakaian nama bagi
perseroan yang telah ada.
Sedangkan hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan ketentuan Peraturan
Pemerintah ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Kehakiman.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Ayat (1)
Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa penggunaan perkataan
Perseroan Terbatas atau PT hanya untuk badan usaha yang berbentuk Perseroan
Terbatas.
Ayat (2)
Cukupjelas.
Pasal 3
Ayat (1)
Dengan ketentuan dalam Pasal ini maka perseroan dalam kegiatan usahanya wajib
memakai nama yang telah disetujui pemakaiannya oleh Menteri.
Ayat (2)
Pada prinsipnya permohonan persetujuan pemakaian nama perseroan diajukan
bersamaan dengan permohonan pengesahan Akta Pendirian atau permohonan
persetujuan akta perubahan Anggaran Dasar. Namuh demikian untuk
memungkinkan perseroan memperoleh hak memakai suatu nama terlebih dahulu
dan perseroan lainnya dan atau agar lebih cepat mendapat kepastian untuk dapat
menggunakan nama tersebut, maka permohonan tersebut dapat diajukan dahulu
secara terpisah.
Ayat(3)
Permohonan persetujuan pemakaian nama paerseroan dapat diajukan secara
langsung, melalui pos atau melalui media lainnya. Yang dimaksud dengan “media
lainnya” adalah media elektronik seperti fax, faksimile, e-mail.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Ayat (1)
Huruf a
Termasuk dalam pengertian mirip adalah kemiripan dalam tulisan, arti
atau cara pengucapan misalnya PT BHAYANGKATA dengan PT BAYANGKARA, PT
SEMPURNA dengan PT SAMPOERNA, PT BUMI PERTIWI dengan PT BUMI PRATIWI.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Lihat penjelasan ayat (1) huruf a.
Huruf b
Ketentuan ini dapat dilakukan sepanjang daftar merek terkenal tersebut telah
dikeluarkan oleh instansi yang berwenang menyusun daftar tersebut.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “hanya terdiri dari angka atau rangkaian angka” misalnya
PT 3, PT 99.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “hanya terdiri dari huruf atau rangkaian huruf” misalnya PT
S, PT A, PT ABAC.
Huruf f
Yang dimaksud dengan “menunjukkan maksud dan tujuan perseroan” saja misalnya
PT Impor Ekspor.
Huruf g
Yang dimaksud “tidak sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha
perseroan,” misalnya PT Andalan Fluid Sistem yang bergerak di bidang
pemborongan umum, PT Dirgantara Teknik yang kegiatan usahanya di bidang
percetakan.
Huruf h
Yang dimaksud dengan “tempat” antara lain daerah, wilayah, negara. Yang
dimaksud dengan nama suatu tempat saja misalnya PT Jakarta, PT Indonesia, PT
Singapura.
Huruf i
Yang dimaksud dengan “kata atau singkatan yang mempunyai arti yang sama
dengan arti kata perseroan terbatas, badan hukum lainnya atau persekutuan
perdata” misalnya: Usaha Dagang (UD), Koperasi Usaha Dagang (KUD),
Incorporated, Associate, Association, SA, SARL, AG, Ltd. Gmbh, SDN, Sdn. Bhd, PTE,
Co., & Co., Inc., NV, atau BV.
Pasal 6 s/d Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dengan ketentuan ini maka dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak
berlakunya Peraturan Pemerintah ini perseroan wajib melakukan penyesuaian
nama. Dalam hal ini, penyesuaian dapat dilakukan antara lain pada saat;
a. Perseroan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
pertama kalinya berlakunya Peraturan Pemerintah ini atau
b. Perseroan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk
mengubah Anggaran Dasar.
Pasal 10 dan Pasal 11
Cukup jelas.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close