Peraturan Pemerintah

PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 1997

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 1997
TENTANG
PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS
TANAH DAN BANGUNAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN
PEMERINTAH DAERAH
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Undangundang
Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan, dipandang perlu menetapkan pembagian
hasil penerimaan bea atau pajak atas perolehan hak atas tanah dan
atau bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
dengan Peraturan Pemerintah;
Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBAGIAN HASIL
PENERIMAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH
DAERAH.
Pasal 1
Hasil penerimaan bea atau pajak atas perolehan hak atas tanah dan
atau bangunan merupakan penerimaan Negara dan harus disetor
seluruhnya ke Kas Negara.
Pasal 2
(1) Hasil penerimaan bea atau pajak atas perolehan hak atas tanah
dan atau bangunan dibagi untuk Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah dengan imbangan sebagai berikut :
a. 20 % (dua puluh persen) untuk Pemerintah Pusat;
b. 80 % (delapan puluh persen) untuk Pemerintah Daerah yang
bersangkutan.
(2) Hasil penerimaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, dibagi untuk Pemerintah Daerah Tingkat I
dan Pemerintah Daerah Tingkat II dengan imbangan sebagai
berikut :
a. 20 % (dua puluh persen) untuk Pemerintah Daerah Tingkat I
yang bersangkutan;
b. 80 % (delapan puluh persen) untuk Pemerintah Daerah
Tingkat II yang bersangkutan.
(3) Hasil penerimaan bea atau pajak atas perolehan hak atas tanah
dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan
pendapatan daerah dan setiap tahun anggaran dicantumkan
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Pasal 3
(1) Bagian Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) huruf a digunakan antara lain untuk perbaikan
administrasi pertanahan khususnya sertipikasi tanah.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Keputusan Menteri Keuangan setelah memperhatikan pertimbangan
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
Pasal 4
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan mengenai tata cara
pembagian hasil penerimaan bea atau pajak atas perolehan hak
atas tanah dan bangunan bagian Pemerintah daerah sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini, diatur dengan
Keputusan Menteri Keuangan.
Pasal 5
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari
1998.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Oktober 1997
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
S O E H A R T O
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Oktober 1997
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
M O E R D I O N O
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1997
NOMOR 77.
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Hukum
dan Perundang-undangan
ttd
Lambock V. Nahattands
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 1997
TENTANG
PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS
TANAH DAN BANGUNAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN
PEMERINTAH DAERAH
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
UMUM
Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan disebutkan bahwa hasil
penerimaan pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan
merupakan penerimaan negara yang dibagi antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah, dengan imbangan pembagian sebagian
besar untuk Pemerintah Daerah.
Penerimaan bea atau pajak atas perolehan hak atas tanah dan
bangunan bagian Pemerintah Pusat dipergunakan antara lain untuk
perbaikan administrasi pertanahan khususnya sertipikasi tanah.
Penerimaan bea atau pajak atas perolehan hak atas tanah dan
bangunan bagian Pemerintah Daerah merupakan pendapatan
daerah yang setiap tahun anggaran dicantumkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah. Bagian penerimaan Pemerintah
Daerah tersebut sebagian besar diberikan kepada Pemerintah
daerah Tingkat II dalam rangka mendukung perkembangan otonomi
daerah, mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban
perpajakannya sekaligus mencerminkan sifat kegotong-royongan
dalam pembiayaan pembagunan daerah.
Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997, pengertian Bea Atas
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dikatakan pula sebagai
pajak. Oleh karenanya, dalam Peraturan Pemerintah ini kedua
sebutan tersebut digunakan. Sebutan Pajak terutama dipakai untuk
mempermudah pemahaman tentang cara perhitungan penetapan
besarnya Bea yang terutang.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas dipandang, perlu
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembagian Hasil
Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3705

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close