Undang-undang

PEMBATALAN HAK-HAK PERTAMBANGAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1959

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1959 ( 28 MARET 1959 – JAKARTA)
Sumber: LN 1959/24; TLN NO. 1759
TENTANG PEMBATALAN HAK-HAK PERTAMBANGAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:
a. bahwa adanya hak-hak pertambangan yang diberikan sebelum tahun 1949, yang hingga sekarang tidak atau belum dikerjakan sama sekali, pada hakekatnya sangat merugikan pembangunan Negara;
b. bahwa dengan membiarkan tidak atau belum dikerjakannya hak-hak pertambangan tersebut lebih lama, tidak dapat dibenarkan dan dipertanggung jawabkan.
c. bahwa agar hak-hak pertambangan tersebut dapat dikerjakan dalam waktu sependek mungkin guna kelancaran pembangunan Negara Republik Indonesia, maka hak-hak pertambangan tersebut harus dibatalkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya;
d. bahwa cara pembatalan hak-hak pertambangan seperti diatur dalam “Indische Mijnwet” yang berlaku sekarang tidak dapat digunakan untuk maksud di atas, maka oleh karena diperlukan suatu Undang-undang khusus;
Mengingat:
a. “Indische Mijnwet” Staatsblad tahun 1899 No. 214, sebagai- mana telah diubah dan ditambah kemudian;
b. Pasal-pasal 38 ayat 3 dan 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN
Menetapkan:
Undang-undang tentang “Pembatalan Hak-hak Pertambangan”.
Pasal 1
(1) Hak-hak pertambangan yang diberikan sebelum tahun 1949, sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Undang-undang ini, yang hingga mulai berlakunya Undang-undang ini belum juga dikerjakan dan/atau diusahakan kembali, begitu pula yang pengerjaannya masih dalam taraf permulaan dan tidak menunjukkan pengusahaan yang sungguh-sungguh, batal menurut hukum.
(2) Pelaksanaan ayat (1) pasal 1 Undang-undang ini dilakukan oleh Menteri Perindustrian.
Pasal 2.
Yang dimaksud dengan hak pertambangan ialah:
a. izin penyelidikan pertambangan yang jangka waktu izinnya belum berakhir, oleh karena terhadapnya masih berlaku pelaksanaan pasal 65 Mijnordonnantie 1930 (moratorium);
b. hak/hak-hak untuk mendapatkan konsesi-eksploitasi tambang seperti yang dimaksud pada pasal 28 ayat 3 “Indische Mijnwet” Staatsblad tahun 1899 No. 214 sebagaimana telah sering diubah dan ditambah kemudian;
c. konsesi-eksploitasi tambang;
d. perjanjian berdasarkan pasal 5a “Indische Mijnwet” untuk mengadakan penyelidikan penambangan (kontrak 5a Eksplorasi);
e. perjanjian berdasarkan pasal 5a “Indische Mijnwet” untuk mengadakan penyelidikan dan penambangan bahan-galian (kontrak 5a Eksplorasi dan Eksploitasi);
f. izin penambangan bahan-bahan galian yang tidak disebut dalam pasal 1 “Indische Mijnwet”.
Pasal 3.
Terhadap hak-hak pertambangan berupa konsesi-eksploitasi, kontrak 5a Eksplorasi dan kontrak 5a Eksplorasi & Ekploitasi yang diberikan kepada pengusaha-pengusaha yang khusus berusaha untuk menyelidiki dan menambang minyak bumi dan/atau persenyawaannya oleh Menteri Perindustrian dapat diadakan pengecualian berlakunya Undang-undang ini berdasarkan pertimbangan kontinuiteit produksi perusahaan, baik untuk menjamin kebutuhan akan konsumsi dalam negeri, maupun untuk penghasilan devisen negara.
Pasal 4.
(1) Atas daerah-daerah yang karena pembatalan termaksud dalam pasal 1 menjadi bebas dapat dikeluarkan hak-hak pertambangan baru:
(2) Pemberian hak-hak pertambangan yang termasuk kewenangan Menteri Perindustrian, sambil menunggu ditetapkannya Undang-undang Pertambangan dan Undang-undang Minyak, hanya dapat dilakukan kepada perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh Negara dan/atau Daerah-daerah Swatantra.
Pasal 5.
(1) Kecuali di mana dalam Undang-undang ini ditetapkan lain, maka pelaksanaan Undang-undang ini dilakukan dengan Peraturan Pemerintah;
(2) Untuk melancarkan pelaksanaan itu di mana perlu dapat dikeluarkan peraturan-peraturan oleh Pemerintah.
Pasal 6.
Undang-undang ini dapat disebut “Undang-undang Tentang Pembatalan Hak-hak Pertambangan” dan mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close