Peraturan Pemerintah

PEMBENTUKAN 14 (EMPAT BELAS) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SERANG, TANGERANG, PANDEGLANG, BOGOR, SUBANG, KARAWANG, CIAMIS DAN MAJALENGKA DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 1999

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 1999
TENTANG
PEMBENTUKAN 14 (EMPAT BELAS) KECAMATAN DI WILAYAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SERANG, TANGERANG, PANDEGLANG,
BOGOR, SUBANG, KARAWANG, CIAMIS DAN MAJALENGKA
DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan volume
kegiatan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat II Serang, Tangerang, Pandeglang, Bogor, Subang,
Karawang, Ciamis, dan Majalengka dalam wilayah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Barat, sehingga untuk memperlancar pelaksanaan
tugas-tugas pelayanan di bidang pemerintahan dan pembangunan
serta meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, dipandang perlu
membentuk Kecamatan baru di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat
II tersebut;
b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 132 ayat (2) Undang-undang
Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Propinsi Jawa Barat;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839).
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 2 –
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN 14
(EMPAT BELAS) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II SERANG, TANGERANG, PANDEGLANG,
BOGOR, SUBANG, KARAWANG, CIAMIS DAN MAJALENGKA
DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA
BARAT.
Pasal 1
(1) Membentuk Kecamatan Jawilan di wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat II Serang, yang meliputi wilayah:
a. Desa Jawilan;
b. Desa Bojot;
c. Desa Cempalan;
d. Desa Pagintungan;
e. Desa Pasirbuyut;
f. Desa Majasari;
g. Desa Parakan;
h. Desa Kareo;
i. Desa Junti.
(2)Wilayah Kecamatan Jawilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Kopo.
(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Jawilan, maka wilayah Kecamatan
Kopo dikurangi dengan wilayah Kecamatan Jawilan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1).
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 3 –
(4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Jawilan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), berada di Desa Jawilan.
Pasal 2
(1) Membentuk Kecamatan Pagedangan di wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat II Tangerang, yang meliputi wilayah;
a. Desa Pagedangan;
b. Desa Lengkong Kulon;
c. Desa Curugsangereng;
d. Desa Cihuni;
e. Desa Medang;
f. Desa Cijantra;
g. Desa Cicalengka;
h. Desa Situgadung;
i. Desa Kadusirung;
j. Desa Jatake;
k. Desa Malangnengah.
(2)Wilayah Kecamatan Pagedangan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Legok.
(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Pagedangan, maka wilayah
Kecamatan Legok dikurangi dengan wilayah Kecamatan Pagedangan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
(4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Pagedangan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), berada di Desa Pagedangan.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 4 –
Pasal 3
(1) Membentuk Kecamatan Panongan di wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat II Tangerang, yang meliputi wilayah:
a. Desa Panongan;
b. Desa Makarbakti;
c. Desa Ciakar;
d. Desa Peusar;
e. Desa Ranca Kalapa;
f. Desa Ranca Iyuh;
g. Desa Serdang Kulon;
h. Desa Mekarjaya.
(2)Wilayah Kecamatan Panongan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Cikupa.
(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Panongan, maka wilayah
Kecamatan Cikupa dikurangi dengan wilayah Kecamatan Panongan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
(4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Panongan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), berada di Desa Panongan.
Pasal 4
(1) Membentuk Kecamatan Picung di wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat II Pandeglang, yang meliputi wilayah:
a. Desa Pasirsedang;
b. Desa Cililitan;
c. Desa Kadupandak;
d. Desa Kolelet;
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 5 –
e. Desa Ciherang;
f. Desa Bungurcopong;
g. Desa Pasirpanjang;
h. Desa Kadubera.
(2)Wilayah Kecamatan Picung sebagaimana dimaksud dalan ayat (1),
semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Bojong.
(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Picung, maka wilayah Kecamatan
Bojong dikurangi dengan wilayah Kecamatan Picung sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1).
(4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Picung sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), berada di Desa Pasir sedang.
Pasal 5
(1) Membentuk Kecamatan Babakan Madang di wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat II Bogor, yang meliputi wilayah:
a. Desa Babakanmadang;
b. Desa Citaringgul;
c. Desa Cipembuan;
d. Desa Kadumanggu;
e. Desa Sentul;
f. Desa Sumurbatu;
g. Desa Karangtengah;
h. Desa Bojongkoneng;
i. Desa Cijayanti.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 6 –
(2)Wilayah Kecamatan Babakan Madang sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan
Citeureup.
(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Babakan Madang, maka wilayah
Kecamatan Citeureup dikurangi dengan wilayah Kecamatan Babakan
Madang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
(4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Babakan Medang sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), berada di Desa Babakanmadang.
Pasal 6
(1) Membentuk Kecamatan Sukamakmur di wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat II Bogor, yang meliputi wilayah:
a. Desa Sukamakmur;
b. Desa Pabuaran;
c. Desa Sukawangi;
d. Desa Sirnajaya;
e. Desa Sukamulya;
f. Desa Sukaharja;
g. Desa Cibadak;
h. Desa Sukaresmi;
i. Desa Wargajaya;
j. Desa Sukadamai.
(2)Wilayah Kecamatan Sukamakmur sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Jonggol.
(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Sukamakmur, maka wilayah
Kecamatan Jonggol dikurangi dengan wilayah Kecamatan
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 7 –
Sukamakmur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
(4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Sukamakmur sebagaimana dimaksud
ayat (1), berada di Desa Sukamakmur.
Pasal 7
(1) Membentuk Kecamatan Cikaum di wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat II Subang, yang meliputi wilayah:
a. sebagian dari wilayah Kecamatan Purwadadi, yang terdiri dari :
1. Desa Cikaum Barat;
2. Desa Cikaum Timur;
3. Desa Sindangsari;
4. Desa Kawunganten;
5. Desa Pasirmuncang.
b. sebagian dari wilayah Kecamatan Binong, yang terdiri dari:
1. Desa Tanjungsari Barat;
2. Desa Tajungsari Timur;
3. Desa Gandasari;
4. Desa Mekarsari;
5. Desa Karangwangi.
(2)Wilayah Kecamatan Cikaum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Purwadadi dan
wilayah Kecamatan Binong.
(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Cikaum, maka wilayah Kecamatan
Purwadadi dan wilayah Kecamatan Binong dikurangi dengan
wilayah Kecamatan Cikaum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 8 –
(4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Cikaum sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), berada di Desa Cikaum Barat.
Pasal 8
(1) Membentuk Kecamatang Legonkulon di wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat II Subang, yang meliputi wilayah:
a. sebagian dari wilayah Kecamatan Pamanukan, yang terdiri dari:
1. Desa Legonkulon;
2. Desa Karangmulya;
3. Desa Bobos;
4. Desa Tegalurung;
5. Desa Pangarengang;
6. Desa Mayangan;
7. Desa Legonwetan;
8. Desa Anggasari.
b. sebagian dari wilayah Kecamatan Pusakanagara, yang terdiri dari:
1. Desa Rancadaka;
2. Desa Patimban.
(2)Wilayah Kecamatan Legonkulon sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Pamanukan
dan wilayah Kecamatan Pusakanagara.
(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Legonkulon, maka wilayah
Kecamatan Pamanukan dan wilayah Kecamatan Pusakanagara
dikurangi dengan wilayah Kecamatan Legonkulon sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1).
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 9 –
(4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Legonkulon sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), berada di Desa Legonkulon.
Pasal 9
(1)Membentuk Kecamatan Ciampel di wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat II Karawang, yang meliputi wilayah:
a. Desa Kutapohaci;
b. Desa Mulyasejati;
c. Desa Mulyasari;
d. Desa Kutanagara;
e. Desa Tegallega;
f. Desa Pinayungan;
g. Desa Parungmulya;
h. Desa Kutamekar.
(2)Wilayah Kecamatan Ciampel sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Teluk Jambe.
(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Ciampel, maka wilayah Kecamatan
Teluk Jambe dikurangi dengan wilayah Kecamatan Ciampel
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
(4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Ciampel sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), berada di Desa Kutapohaci.
Pasal 10
(1) Membentuk Kecamatan Kutawaluya di wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat II Karawang, yang meliputi wilayah:
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 10 –
a. Desa Waluya ;
b. Desa Kutagandok;
c. Desa Sampalan;
d. Desa Sindangmukti;
e. Desa Sindangsari;
f. Desa Sindangkarya;
g. Desa Sindangmulya;
h. Desa Kutajaya;
i. Desa Kutamukti;
j. Desa Mulyajaya;
k. Desa Kulokarya.
(2)Wilayah Kecamatan Kutawaluya sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan
Rengasdengklok.
(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Kutawaluya, maka wilayah
Kecamatan Rengasdengklok dikurangi dengan wilayah Kecamatan
Kutawaluya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
(4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Kutawaluya sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), berada di Desa Waluya.
Pasal 11
(1) Membentuk Kecamatan Sidamulih wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat II Ciamis, yang meliputi wilayah:
a. Desa Sidamulih;
b. Desa Cikembulan;
c. Desa Pajaten;
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 11 –
d. Desa Sukaresik;
e. Desa Cikalong;
f. Desa Kersaratu;
g. Desa Kalijati.
(2)Wilayah Kecamatan Sidamulih sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Pangandaran.
(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Sidamulih, maka wilayah
Kecamatan Pangandaran dikurangi dengan wilayah Kecamatan
Sidamulih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
(4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Sidamulih sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), berada di Desa Sidamulih.
Pasal 12
(1) Membentuk Kecamatan Cidolog di wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat II Ciamis, yang meliputi wilayah:
a. Desa Cidolog;
b. Desa Janggala;
c. Desa Hegarmanah;
d. Desa Ciparay;
e. Desa Jelegong.
(2)Wilayah Kecamatan Cidolog sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Cimarangas.
(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Cidolog, maka wilayah Kecamatan
Cimarangas dikurangi dengan wilayah Kecamatan Cidolog
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
(4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Cidolog sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), berada di Desa Cidolog.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 12 –
Pasal 13
(1) Membentuk Kecamatan Cigasong di wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat II Majalengka, yang meliputi wilayah:
a. Kelurahan Cigasong;
b. Desa Simpeureum;
c. Desa Tajur;
d. Desa Kawunghilir;
e. Desa Tenjolayar;
f. Desa Cicenang;
g. Desa Batujaya;
h. Desa Kutamanggu;
i. Desa Karayunan;
j. Desa Baribis.
(2)Wilayah Kecamatan Cigasong sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Majalengka.
(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Cigasong, maka wilayah
Kecamatan Majalengka dikurangi dengan wilayah Kecamatan
Cigasong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
(4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Cigasong sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), berada di Desa Cigaasong.
Pasal 14
(1) Membentuk Kecamatan Sindangwangi di wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat II Majalengka, yang meliputi wilayah:
a. Desa Sindangwangi;
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 13 –
b. Desa Bantaragung;
c. Desa Padaherang;
d. Desa Buahkapas;
e. Desa Lengkongkulon;
f. Desa Lengkongwetan;
g. Desa Ujungberung;
h. Desa Leuwilaja;
i. Desa Jerukleucut;
j. Desa Balagedog.
(2)Wilayah Kecamatan Sindangwangi sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan
Rajagaluh.
(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Sindangwangi, maka wilayah
Kecamatan Rajagaluh dikurangi dengan wilayah Kecamatan
Sindangwangi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
(4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Sindangwangi sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), berada di Desa Sindangwangi.
Pasal 15
Batas wilayah Kecamatan-kecamatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal
5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat
(1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat
(1), Pasal 14 ayat (1), dituangkan dalam peta yang tidak terpisahkan
dengan Peraturan Pemerintah ini.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 14 –
Pasal 16
Pemekaran, penggabungan, penghapusan, perubahan nama dan batas
Desa/Kelurahan dalam Kecamatan-kecamatan yang ditetapkan dalam
Peraturan Pemerintah ini sepanjang tidak mengakibatkan perubahan
batas wilayah Kecamatan, ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Barat, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 17
(1) Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri
Dalam Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
(2) Segala sesuatu yang berkenaan dengan dan sebagai akibat dari
pembentukan 14 (empat belas) Kecamatan ini diatur oleh
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan
memperhitungkan kemampuan keuangan Pemerintah Pusat dan atau
Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat.
Pasal 18
Segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur
tentang pembentukan dan perubahan batas Kecamatan dalam wilayah
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang tidak sesuai dengan
ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 15 –
Pasal 19
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
PROF. DR. H. MULADI, S.H.
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 93

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close