Peraturan Pemerintah

PEMBENTUKAN 8 (DELAPAN) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR, HULU SUNGAI TENGAH, BARITO KUALA, TANAH LAUT, HULU SUNGAI UTARA, TABALONG DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 1995

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 1995
TENTANG
PEMBENTUKAN 8 (DELAPAN) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANJAR, HULU SUNGAI TENGAH, BARITO KUALA, TANAH LAUT, HULU SUNGAI UTARA,
TABALONG DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN SELATAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan volume kegiatan pemerintahan dan pembangunan
di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar, Hulu Sungai Tengah, Barito Kuala, Tanah Laut, Hulu Sungai
Utara, Tabalong dan di Kabupaten Daerah Tingkat II Kotabaru dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I
Kalimantan Selatan, maka untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pelayanan di bidang pemerintahan dan
pembangunan serta untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, dipandang perlu membentuk
Kecamatan baru di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II tersebut;
b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 75 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan Di Daerah, pembentukan Kecamatan harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2), Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Propinsi Kalimantan
Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1106);
3. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 1820);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun
1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN 8 (DELAPAN) KECAMATAN DI WILAYAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR, HULU SUNGAI TENGAH, BARITO KUALA, TANAH
LAUT, HULU SUNGAI UTARA, TABALONG DAN KOTABARU DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I KALIMANTAN SELATAN.
Pasal 1
(1) Membentuk Kecamatan Mataraman di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar, yang meliputi wilayah:
a. Desa Mataraman;
b. Desa Bawahan Pasar;
c. Desa Bawahan Selan;
d. Desa Bawahan Seberang;
e. Desa Surian;
f. Desa Pematang Danau;
g. Desa Pasiraman;
h. Desa Tanah Abang;
i. Desa Mangkalawat;
j. Desa Simpang Tiga;
k. Desa Lok Tamu;
l. Desa Gunung Ulin;
m. Desa Takuti;
n. Desa Sungai Jati;
o. Desa Baru.
(2) Wilayah Kecamatan Mataraman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah
Kecamatan Astambul.
(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Mataraman, maka wilayah Kecamatan Astambul dikurangi dengan wilayah
Kecamatan Mataraman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Pasal 2
(1) Membentuk Kecamatan Hantakan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah, yang meliputi
wilayah:
a. Desa Hantakan;
b. Desa Tanjung
c. Desa Alat;
d. Desa Alat Seberang;
e. Desa Timan;
f. Desa Batu Hayam Makmur;
g. Desa Murung. B;
h. Desa Bulayak;
i. Desa Batu Tunggal;
j. Desa Pasting;
k. Desa Paba’an;
l. Desa Tilahan;
m. Desa Kundan;
n. Desa Haruyan Dayak;
o. Desa Patikalain;
p. Desa Kindingan;
q. Desa Masugian;
r. Desa Hinas Kanan;
s. Desa Datar Ajab;
t. Desa Pantai Mangkiling.
(2) Wilayah Kecamatan Hantakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah
Kecamatan Batu Benawa.
(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Hantakan, maka wilayah Kecamatan Batu Benawa dikurangi dengan wilayah
Kecamatan Hantakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Pasal 3
(1) Membentuk Kecamatan Marabahan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Kuala, yang meliputi
wilayah:
a. Kelurahan Marabahan Kota;
b. Kelurahan Ulu Benteng;
c. Desa Penghulu;
d. Desa Baliuk;
e. Desa Bagus;
f. Desa Rumpiang;
g. Desa Antar Baru;
h. Desa Antar Jaya;
i. Desa Antar Raya.
(2) Wilayah Kecamatan Marabahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah
Kecamatan Bakumpai.
(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Marabahan, maka wilayah Kecamatan Bakumpai dikurangi dengan wilayah
Kecamatan Marabahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Pasal 4
(1) Membentuk Kecamatan Wanaraya di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Kuala, yang meliputi
wilayah:
a. Desa Kolam Kiri;
b. Desa Roham Raya;
c. Desa Simpang Jaya;
d. Desa Tumih;
e. Desa Pinang Habang;
f. Desa Waringin Kencana;
g. Desa Babat Raya;
h. Desa Kolam Kanan;
i. Desa Sidomulyo;
j. Desa Kolam Makmur;
k. Desa Surya Kanta;
l. Desa Sumber Rahayu;
m. Desa Dwipasari.
(2) Wilayah Kecamatan Wanaraya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah
Kecamatan Belawang.
(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Wanaraya, maka wilayah Kecamatan Belawang dikurangi dengan wilayah
Kecamatan Wanaraya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Pasal 5
(1) Membentuk Kecamatan Tambang Ulang di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Laut, yang meliputi
wilayah:
a. Desa Tambang Ulang;
b. Desa Sungai Pinang;
c. Desa Martadah;
d. Desa Sungai Jelai;
e. Desa Bingkulu;
f. Desa Gunung Raja;
g. Desa Pulau Sari;
h. Desa Kayuhabang.
(2) Wilayah Kecamatan Tambang Ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari
wilayah Kecamatan Bati-Bati.
(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Tambang Ulang, maka wilayah Kecamatan Bati-Bati dikurangi dengan
wilayah Kecamatan Tambang Ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Pasal 6
(1) Membentuk Kecamatan Batu Ampar di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Laut, yang meliputi
wilayah:
a. Sebagian wilayah Kecamatan Jorong, terdiri dari:
1. Desa Batu Ampar;
2. Desa Gunung Mas;
3. Desa Tajau Mulya;
4. Desa Tajau Pecah;
5. Desa Jilatan;
6. Desa Durian Bungkuk;
7. Desa Damar Lima;
8. Desa Ambawang;
9. Desa Damit.
b. Sebagaian wilayah Kecamatan Pelaihari, terdiri dari:
1. Desa Gunung Melati;
2. Desa Beluru;
3. Desa Pantai Linuh.
(2) Wilayah Kecamatan Batu Ampar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari
wilayah Kecamatan Jorong dan Kecamatan Pelaihari.
(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Batu Ampar, maka wilayah Kecamatan Jorong dan wilayah Kecamatan
Pelaihari dikurangi dengan wilayah Kecamatan Batu Ampar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Pasal 7
(1) Membentuk Kecamatan Banjang di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara, yang meliputi
wilayah:
a. Desa Banjang;
b. Desa Patarikan;
c. Desa Teluk Buluh;
d. Desa Pandulangan;
e. Desa Danau Terati;
f. Desa Garunggang;
g. Desa Baruh Tabing;
h. Desa Murung Padang;
i. Desa Teluk Sarikat;
j. Desa Beringin;
k. Desa Kalimtamui;
l. Desa Pelanjungan Sari;
m. Desa Lok Bangkai;
n. Desa Sungai Bahadangan;
o. Desa Karias Dalam;
p. Desa Rantau Bujur;
q. Desa Kaludan Kecil;
r. Desa Kaludan Besar;
s. Desa Pawalutan.
(2) Wilayah Kecamatan Banjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah
Kecamatan Amuntai Tengah.
(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Banjang, maka wilayah Kecamatan Amuntai Tengah dikurangi dengan
wilayah Kecamatan Banjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Pasal 8
(1) Membentuk Kecamatan Sungai Loban di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kotabaru, yang meliputi
wilayah:
a. Desa Sari Mulya;
b. Desa Sungai Loban;
c. Desa Sebamban Lama;
d. Desa Sebamban Baru;
e. Desa Sungaidua Laut;
f. Desa Marga Mulya;
g. Desa Sari Utama;
h. Desa Tri Mulya;
i. Desa Karang Intan;
j. Desa Dwi Marga Utama;
k. Desa Kerta Buana;
l. Desa Batu Meranti;
m. Desa Indraloka Jaya;
n. Desa Tri Martani.
(2) Wilayah Kecamatan Sungai Loban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari
wilayah Kecamatan Kusan Hilir;
(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Sungai Loban, maka wilayah Kecamatan Kusan Hilir dikurangi dengan
wilayah kecamatan Sungai Loban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Pasal 9
(1) Pusat Pemerintahan Kecamatan Mataraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) berada di Desa
Mataraman.
(2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Hantakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berada di Desa
Hantakan.
(3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Marabahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berada di Kelurahan
Marabahan Kota.
(4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Wanaraya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berada di Desa Kolam
Kiri.
(5) Pusat Pemerintahan Kecamatan Tambang Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berada di Desa
Tambang Ulang.
(6) Pusat Pemerintahan Kecamatan Batu Ampar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berada di Desa Batu
Ampar.
(7) Pusat Pemerintahan Kecamatan Banjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berada di Desa Banjang.
(8) Pusat Pemerintahan Kecamatan Sungai Loban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berada di Desa
Sari Mulya.
Pasal 10
Batas wilayah Kecamatan-kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat
(1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1), dituangkan dalam peta
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 11
Pemecahan, penyatuan, penghapusan, serta perubahan nama dan batas Desa/Kelurahan dalam Kecamatankecamatan
yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini sepanjang tidak mengakibatkan perubahan batas wilayah
Kecamatan, diatur dengan Peraturan Daerah sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
Pasal 12
(1) Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
(2) Segala sesuatu yang berkenaan dengan dan sebagai akibat dari pembentukan 8 (delapan) Kecamatan
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Kalimantan Selatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dengan memperhitungkan kemampuan
keuangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan.
Pasal 13
Segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembentukan dan perubahan batas
Kecamatan dalam wilayah Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam
Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 14
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 1995
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 1995
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
MOERDIONO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1995 NOMOR 49

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Close
Close