Peraturan Pemerintah

PEMBENTUKAN 9 (SEMBILAN) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALANG, LAMONGAN, BOJONEGORO, NGAWI, BLITAR, LUMAJANG DAN KEDIRI DDALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 1999

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 49 TAHUN 1999
TENTANG
PEMBENTUKAN 9 (SEMBILAN) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN
DAERAH
TINGKAT II MALANG, LAMONGAN, BOJONEGORO, NGAWI, BLITAR,
LUMAJANG DAN KEDIRI DDALAM WILAYAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan volume
kegiatan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat II Malang, Lamongan, Bojonegoro, Ngawi, Blitar,
Lumajang dan Kediri dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Timur, sehingga untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas
pelayanan di bidang pemerintahan dan pembangunan serta
meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, dipandang perlu
membentuk Kecamatan batu di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat
II tersebut;
b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 132 ayat (2) Undang-undang
Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan di Daerah.
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam
Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Propinsi Jawa Timur;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839).
MEMUTUSKAN : …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 2 –
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN 9
(SEMBILAN) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II MALANG, LAMONGAN, BOJONEGORO,
NGAWI, BLITAR, LUMAJANG DAN KEDIRI DDALAM
WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR.
Pasal 1
(1) Membentuk Kecamatan Pagelaran di wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat II Malang, yang meliputi wilayah :
a. Desa Pagelaran;
b. Desa Banjarejo;
c. Desa Brongkal;
d. Desa Kanigoro;
e. Desa Kademangan;
f. Desa Sidorejo;
g. Desa Suwaru;
h. Desa Clumprit;
i. Desa Karangsuko;
j. Desa Balearjo;
(2)Wilayah Kecamatan Pagelaran sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Gondanglegi.
(3) Dengan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 3 –
(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Pagelaran, maka wilayah
Kecamatan Gondanglegi dikurangi dengan wilayah Kecamatan
Pagelaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
(4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Pagelaran sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), berada di Desa Pagelaran.
Pasal 2
(1) Membentuk Kecamatan Maduran di wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat II Lamongan, yang meliputi wilayah :
a. Desa Maduran;
b. Desa Jangkungsomo;
c. Desa Parengan;
d. Desa Pangkatrejo;
e. Desa Pringgoboyo;
f. Desa Gedangan;
g. Desa Blumbang;
h. Desa Turi;
i. Desa Gumantok;
j. Desa Pangean;
k. Desa Klangensrampat;
l. Desa Siwuran;
m. Desa Brumbun;
n. Desa Taji;
o. Desa Ngawong;
p. Desa Duri Wetan;
q. Desa …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 4 –
q. Desa Kanugrahan;
(2)Wilayah Kecamatan Madura sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Sekaran.
(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Madura, maka wilayah Kecamatan
Sekaran dikurangi dengan wilayah Kecamatan Maduran
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
(4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Maduran sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), berada di Desa Maduran.
Pasal 3
(1) Membentuk Kecamatan Sukosewu di wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat II Bojonegoro, yang meliputi wilayah :
a. Desa Sukosewu;
b. Desa Klepek;
c. Desa Kalicilik;
d. Desa Semawot;
e. Desa Duyungan;
f. Desa Jumput;
g. Desa Tegalkodo;
h. Desa Purwoasri;
i. Desa Aitiaji;
j. Desa Pacing;
k. Desa Semenkidul;
l. Desa Sumberjo Kidul;
m. Desa Sidorejo;
n. Desa Sidodadi.
(2)Wilayah …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 5 –
(2)Wilayah Kecamatan Sukosewu sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Kapas.
(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Sukosewu, maka wilayah
Kecamatan Kapas dikurangi dengan wilayah Kecamatan Sukosewu
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
(4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Sukosewu sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), berada di Desa Sukosewu.
Pasal 4
(1) Membentuk Kecamatan Karanganyar di wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat II Ngawi, yang meliputi wilayah :
a. sebagian wilayah Kecamatan Widodaren, yang terdiri dari:
1. Desa Karanganyar;
2. Desa Pandean;
3. Desa Jatimulyo.
b. sebagian wilayah Kecamatan Mantingan, yang terdiri dari:
1. Desa Sekarjati;
2. Desa Bangunrejo;
3. Desa Sriwedari;
4. Desa Mengger;
5. Desa Gembel.
(2)Wilayah Kecamatan Karanganyar sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Widodaren
dan wilayah Kecamatan Mantingan.
(3) Dengan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 6 –
(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Karanganyar, maka wilayah
Kecamatan Widodaren dikurangi dan wilayah Kecamatan Mantingan
dikurangi dengan wilayah Kecamatan Karanganyar sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1).
(4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Karanganyar sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), berada di Desa Karanganyar.
Pasal 5
(1) Membentuk Kecamatan Selopuro di wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat II Blitar, yang meliputi wilayah :
a. Desa Selopuro;
b. Desa Ploso;
c. Desa Tegalrejo;
d. Desa Mandesan;
e. Desa Jatitengah;
f. Desa Jambewangi;
g. Desa Popoh;
h. Desa Mronjo.
(2)Wilayah Kecamatan Selopuro sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Mlingi.
(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Selopuro, maka wilayah Kecamatan
Mlingi dikurangi dengan wilayah Kecamatan Selopuro sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1).
(4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Selopuro sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), berada di Desa Selopuro.
Pasal 6 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 7 –
Pasal 6
(1) Membentuk Kecamatan Padang di wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat II Lumajang, yang meliputi wilayah :
a. Desa Padang;
b. Desa Mojo;
c. Desa Babakan;
d. Desa Barat;
e. Desa Bodang;
f. Desa Kedawung;
g. Desa Kalisemut;
h. Desa Merakan;
i. Desa Tanggung.
(2)Wilayah Kecamatan Padang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Sukodono.
(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Padang, maka wilayah Kecamatan
Sukodono dikurangi dengan wilayah Kecamatan Padang
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
(4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Padang sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), berada di Desa Padang.
Pasal 7
(1) Membentuk Kecamatan Pasrujambe di wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat II Lumajang, yang meliputi wilayah :
a. Desa Pasrujambe;
b. Desa Jambekumbu;
c. Desa …
c. Desa Sukorejo;
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 8 –
d. Desa Jambearum;
e. Desa Pagowan;
f. Desa Krtosari;
g. Desa Karanganom;
(2)Wilayah Kecamatan Pasrujambe sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Senduro.
(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Pasrujambe, maka wilayah
Kecamatan Senduro dikurangi dengan wilayah Kecamatan
Pasrujambe sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
(4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Pasrujambe sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), berada di Desa Pasrujambe.
Pasal 8
(1) Membentuk Kecamatan Banyakan di wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat II Kediri, yang meliputi wilayah :
a. Desa Banyakan;
b. Desa Jatirejo;
c. Desa Manyaran;
d. Desa Tiron;
e. Desa Parang;
f. Desa Sendang;
g. Desa Maron;
h. Desa …
h. Desa Ngablak;
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 9 –
i. Desa Jabon.
(2)Wilayah Kecamatan Banyakan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Grogol.
(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Banyakan, maka wilayah
Kecamatan Grogol dikurangi dengan wilayah Kecamatan Banyakan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
(4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Banyakan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), berada di Desa Banyakan.
Pasal 9
(1) Membentuk Kecamatan Ringinrejo di wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat II Kediri, yang meliputi wilayah :
a. sebagian wilayah Kecamatan Kandat, yang terdiri dari :
1. Desa Ringinrejo;
2. Desa Batuaji;
3. Desa Deyeng;
4. Desa Dawung;
5. Desa Purwodadi;
6. Desa Sambi;
7. Desa Susuhbango;
8. Desa Selodono;
9. Desa Nambaan.
b. Sebagian …
b. Sebagian wilayah Kecamatan Kras, yang terdiri dari :
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 10 –
1. Desa Srikaton;
2. Desa Jemekan.
(2)Wilayah Kecamatan Ringinrejo sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Kandat dan
Kecamatan Kras.
(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Ringinrejo, maka wilayah
Kecamatan Kandat dikurangi dan wilayah Kecamatan Kras dikurangi
dengan wilayah Kecamatan Ringinrejo sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1).
(4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Banyakan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), berada di Desa Ringinrejo.
Pasal 10
Batas wilayah Kecamatan-kecamatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal
5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9
ayat (1), dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 11
Pemekaran, penggabungan, penghapusan, perubahan nama dan batas
Desa/Kelurahan dalam Kecamatan-kecamatan yang ditetapkan dalam
Peraturan Pemerintah ini sepanjang tidak mengakibatkan perubahan
batas wilayah Kecamatan, ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 12 …
Pasal 12
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 11 –
(1) Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri
Dalam Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
(2) Segala sesuatu yang berkenaan dengan dan sebagai akibat dari
pembentukan 9 (sembilan) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan dengan memperhitungkan kemampuan keuangan
Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur.
Pasal 13
Segala sesuatu dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur
tentang pembentukan dan perubahan batas Kecamatan dalam wilayah
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur yang tidak sesuai dengan
ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 14
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar …
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Pemerintah
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 12 –
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
PROF. DR. H. MULADI, S.H.
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 94
LAMPIRAN BERUPA PETA TIDAK DISERTAKAN

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Close
Close