Peraturan Pemerintah

PEMBENTUKAN DAN PENATAAN BEBERAPA KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU UTARA DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I MALUKU

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 1999

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 1999
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENATAAN BEBERAPA KECAMATAN DI WILAYAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU UTARA DALAM WILAYAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I MALUKU
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk mengantisipasi akibat bahaya Gunung berapi Kie Besi
di Pulau Makian Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Utara, dan
agar terselenggaranya pelaksanaan tugas-tugas pelayanan di bidang
pemerintahan dan pembangunan serta untuk meningkatkan
pelayanan terhadap masyarakat, dipandang perlu membentuk
Kecamatan Makian Malifut dan menata Kecamatan Kao dan
Kecamatan Jailolo di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku
Utara, Propinsi Daerah Tingkat I Maluku;
b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 132 ayat (2) Undang-undang
Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang “Penetapan
Undang-undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah
Daerah Swatantra Tingkat I Maluku” (Lembaran Negara Tahun 1957
Nomor 80) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958
Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824);
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 2 –
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN
PENATAAN BEBERAPA KECAMATAN DI WILAYAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU UTARA DALAM
WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I MALUKU.
Pasal 1
(1) Membentuk Kecamatan Makian Malifut di wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat II Maluku Utara, yang meliputi wilayah :
1. Desa Ngofakiaha;
2. Desa Ngofagita;
3. Desa Samsuma;
4. Desa Tahane;
5. Desa Matsa;
6. Desa Tiowor;
7. Desa Bobawa;
8. Desa Talapao;
9. Desa Tafasoho;
10. Desa Sabale;
11. Desa Ngofabobawa;
12. Desa Malapa;
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 3 –
13. Desa Mailoa;
14. Desa Peleri;
15. Desa Tagono;
16. Desa Soma;
17. Desa Pasir Putih;
18. Desa Tabobo;
19. Desa Balisosang;
20. Desa Sosol/Malifut;
21. Desa Wangeotak;
22. Desa Gayok;
23. Desa Bobanelgo;
24. Desa Tetewang;
25. Desa Akelamo Kao;
26. Desa Gamsungi;
27. Desa Dum-Dum.
(2)Wilayah Kecamatan Makian Malifut sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) berasal dari sebagian wilayah :
a. Kecamatan Makian, yang terdiri dari :
1. Desa Ngofakiaha;
2. Desa Ngofagita;
3. Desa Samsuma;
4. Desa Tahane;
5. Desa Matsa;
6. Desa Tiowor;
7. Desa Bobawa;
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 4 –
8. Desa Talapao;
9. Desa Tafasoho;
10. Desa Sabale;
11. Desa Ngofabobawa;
12. Desa Malapa;
13. Desa Mailoa;
14. Desa Peleri;
15. Desa Tagono;
16. Desa Soma;
b. Kecamatan Kao, yang terdiri dari :
1. Desa Tabobo;
2. Desa Balisosang;
3. Desa Sosol/Malifut;
4. Desa Wangeotak;
5. Desa Gayok;
c. Kecamatan Jailolo, yang terdiri dari :
1. Desa Bobane Igo;
2. Desa Tatewang;
3. Desa Akelamo Kao;
4. Desa Gamsungi;
5. Desa Dum-Dum;
6. Desa Pasir Putih;
(3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Makian Malifut sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), berada di Desa Ngofakiaha.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 5 –
Pasal 2
(1) Kecamatan Kao di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku
Utara setelah dikurangi Desa-desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (2) huruf b, wilayahnya meliputi :
1. Desa Kao;
2. Desa Jati;
3. Desa Kusu;
4. Desa Patang;
5. Desa Biang;
6. Desa Gamlaha;
7. Desa Daru;
8. Desa Doro;
9. Desa Bobale;
10. Desa Bori;
11. Desa Pediwang;
12. Desa Wateto;
13. Desa Tonuwo;
14. Desa Gulo;
15. Desa Waringin/Lelewi;
16. Desa Soa Sangaji/dim-Dim;
17. Desa Gagaapok;
18. Desa Ngoali;
19. Desa Momoda;
20. Desa Tolabit;
21. Desa Toliwang;
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 6 –
22. Desa Leleseng;
23. Desa Soahukum;
24. Desa Soamaetek;
25. Desa Baelengit;
26. Desa Pitago;
27. Desa Tuguis;
28. Desa Perseba;
29. Desa Toboulamo;
30. Desa Kukumutuk;
31. Desa Kai;
32. Desa Waringin Lamo;
33. Desa Popon;
34. Desa Sasur;
(2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Kao sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), berada di Desa Kao.
Pasal 3
(1) Kecamatan Jailolo di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku
Utara setelah dikurangi Desa-desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (2) huruf c, wilayahnya meliputi:
1. Desa Gufasa;
2. Desa Akeara;
3. Desa Akediri;
4. Desa Akejailolo;
5. Desa Akelaha;
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 7 –
6. Desa Biamaahi;
7. Desa Bobanehena;
8. Desa Babo;
9. Desa Bukubaulawa;
10. Desa Bukumatiti;
11. Desa Dodinga;
12. Desa Domato;
13. Desa Galala;
14. Desa Gamlange;
15. Desa Gamlamo;
16. Desa Gamlata;
17. Desa Guaemaadu;
18. Desa Acango;
19. Desa Hoku-hoku Kie;
20. Desa Idamdehe;
21. Desa Idamdehe Gamsungi;
22. Desa Jalan Baru;
23. Desa Lolori;
24. Desa Marimabati;
25. Desa Mutui;
26. Desa Payo;
27. Desa Porniti;
28. Desa Rioribati;
29. Desa Saria;
30. Desa Sidangoli Dehe;
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 8 –
31. Desa Sidangoli Gam;
32. Desa Soakonora;
33. Desa Taboso;
34. Desa Tataleka;
35. Desa Tauro;
36. Desa Tedeng;
37. Desa Tewe;
38. Desa Todowongi;
39. Desa Toguraci;
40. Desa Toniku;
41. Desa Tuada;
(2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Jailolo sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), berada di Desa Jailolo.
Pasal 4
Dengan dibentuknya Kecamatan Makian Malifut sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1, maka Kecamatan Makian dihapuskan.
Pasal 5
Batas wilayah Kecamatan Makian Malifut, Kecamatan Kao, dan
Kecamatan Jailolo dituangkan dalam peta yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Pemerintah ini.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 9 –
Pasal 6
Pemekaran, penggabungan, penghapusan, perubahan nama dan batas
Desa/Kelurahan dalam Kecamatan-kecamatan yang ditetapkan dalam
Peraturan Pemerintah ini sepanjang tidak mengakibatkan perubahan
batas wilayah Kecamatan, ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 7
(1) Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri
Dalam Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
(2) Segala sesuatu yang berkenaan dengan dan sebagai akibat dari
pembentukan dan penataan batas wilayah Kecamatan-kecamatan
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini diatur oleh
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan dengan memperhitungkan
kemampuan keuangan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
Tingkat I Maluku.
Pasal 8
Segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur
tentang pembentukan dan penataan batas wilayah kecamatan dalam
wilayah Daerah Tingkat I Maluku yang tidak sesuai dengan ketentuan
dalam Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 9
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 10 –
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
PROF. DR. H. MULADI, S.H.
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 87
LAMPIRAN BERUPA PETA TIDAK DISERTAKAN

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close