Undang-undang

PEMBENTUKAN KABUPATEN BOALEMO

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 1999

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 1999
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN BOALEMO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa berhubung dengan perkembangan dan kemajuan Propinsi Sulawesi Utara pada umumnya serta Kabupaten Gorontalo pada khususnya dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan dimaksud pada masa mendatang;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya, sosial politik, dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Gorontalo, dipandang perlu membentuk Kabupaten Boalemo sebagai pemekaran Kabupaten Gorontalo;
c. bahwa pembentukan Kabupaten Boalemo akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah;
d. bahwa sesuai dengan butir a, b, dan c serta berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan Kabupaten Boalemo harus ditetapkan dengan undang-undang;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Darurat Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 2 –
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 PRP Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BOALEMO.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
b. Kabupaten Gorontalo adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
c. Propinsi Sulawesi Utara adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 3 –
2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 PRP Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-undang.
BAB II
PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBUKOTA
Pasal 2
Dengan Undang-undang ini dibentuk Kabupaten Boalemo dalam wilayah Propinsi Sulawesi Utara.
Pasal 3
Kabupaten Boalemo berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Gorontalo yang terdiri atas wilayah :
a. Kecamatan Paguyaman;
b. Kecamatan Tilamuta;
c. Kecamatan Paguat;
d. Kecamatan Marisa; dan
e. Kecamatan Popayato.
Pasal 4
Dengan dibentuknya Kabupaten Boalemo, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Gorontalo dikurangi dengan wilayah Kabupaten Boalemo, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
Pasal 5
(1) Kabupaten Boalemo mempunyai batas wilayah :
a. sebelah utara dengan Kecamatan Samalantan, Kabupaten Gorontalo dan Propinsi Sulawesi Tengah;
b. sebelah timur dengan Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo;
c. sebelah selatan dengan Teluk Tomini; dan
d. sebelah barat dengan Propinsi Sulawesi Tengah.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 4 –
(2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.
(3) Penentuan batas wilayah Kabupaten Boalemo secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
Pasal 6
(1) Dengan dibentuknya Kabupaten Boalemo, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan mempunyai wilayah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Kabupaten Boalemo wajib menetapkan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boalemo, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Penetapan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boalemo, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terpadu dan tidak terpisahkan dari Tata Ruang Wilayah Nasional, Propinsi, dan Kabupaten/Kota.
Pasal 7
Ibukota Kabupaten Boalemo berkedudukan di Tilamuta.
Pasal 8
Selambat-lambatnya dalam jangka waktu lima tahun terhitung sejak diresmikannya Kabupaten Boalemo, kedudukan Ibukota dipindahkan ke Marisa.
BAB III
KEWENANGAN DAERAH
Pasal 9
(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Boalemo, kewenangan Daerah sebagai Daerah Otonom mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, termasuk kewenangan wajib, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Kewenangan wajib, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 5 –
modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja.
BAB IV
PEMERINTAHAN DAERAH
Pasal 10
Dengan terbentuknya Kabupaten Boalemo, dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 11
Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Kabupaten Boalemo, dipilih dan disahkan seorang Bupati dan Wakil Bupati, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 12
Untuk kelengkapan perangkat pemerintahan, di Kabupaten Boalemo, dibentuk Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Sekretariat Kabupaten, dinas-dinas Kabupaten, dan lembaga teknis Kabupaten, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13
(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Boalemo, pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo diselenggarakan melalui pemilihan umum lokal selambat-lambatnya satu tahun sejak peresmiannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo terdiri atas :
a. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dari partai politik peserta pemilihan umum lokal yang dilaksanakan di Kabupaten Boalemo; dan
b. anggota ABRI yang diangkat.
(3) Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 6 –
(4) Dengan terbentuknya Kabupaten Boalemo, jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo disesuaikan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Gorontalo setelah dikurangi dengan jumlah penduduk Kabupaten Boalemo.
Pasal 14
Pada saat terbentuknya Kabupaten Boalemo, Penjabat Bupati Boalemo untuk pertama kali diangkat oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden berdasarkan usul Gubernur Sulawesi Utara.
Pasal 15
(1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Boalemo, Gubernur Sulawesi Utara dan Bupati Gorontalo, sesuai dengan wewenang dan tugasnya masing-masing, menginventarisasi dan mengatur penyerahan kepada Pemerintah Kabupaten Boalemo sesuai dengan peraturan perundang-undangan:
a. pegawai yang karena jabatannya diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten Boalemo;
b. tanah, bangunan, barang bergerak, dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Kabupaten Gorontalo yang berada dalam Kabupaten Boalemo;
c. Badan Usaha Milik Daerah Propinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten Gorontalo yang kedudukan dan sifatnya diperlukan serta kegiatannya berada di Kabupaten Boalemo;
d. utang piutang Pemerintah Kabupaten Gorontalo yang kegunaannya untuk Kabupaten Boalemo; dan
e. perlengkapan kantor, arsip, dokumen, dan perpustakaan yang karena sifatnya diperlukan oleh Kabupaten Boalemo.
(2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya harus diselesaikan dalam waktu satu tahun, terhitung sejak diresmikannya Kabupaten Boalemo.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 7 –
Pasal 16
(1) Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Kabupaten Boalemo, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo.
(2) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, terhitung sejak diresmikannya pembentukan Kabupaten Boalemo, segala pembiayaan yang diperlukan pada tahun pertama sebelum dapat disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersangkutan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo, berdasarkan perimbangan hasil pendapatan yang diperoleh dari Kabupaten Boalemo.
(3) Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara wajib membantu pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Sulawesi Utara selama tiga tahun berturut-turut, terhitung sejak tanggal peresmiannya.
Pasal 17
Semua peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku bagi Kabupaten Gorontalo tetap berlaku bagi Kabupaten Boalemo sebelum diubah, diganti, atau dicabut berdasarkan Undang-undang ini.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18
Pada saat berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 19
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Undang-undang ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 20
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 8 –
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MULADI
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 178
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 1999
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN BOALEMO
I. UMUM
Propinsi Sulawesi Utara pada umumnya dan Kabupaten Gorontalo pada khususnya, meskipun telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, dalam perkembangannya perlu ditingkatkan sesuai dengan potensi Daerah, luas wilayah, dan kebutuhan pada masa mendatang.
Propinsi Sulawesi Utara mempunyai luas wilayah 39.573,49 km2 dengan sarana serta prasarana komunikasi dan transportasi yang relatif masih terbatas, khususnya di wilayah Kabupaten Gorontalo bagian barat.
Kabupaten Gorontalo mempunyai luas wilayah 12.150,65 km2. Dalam rangka membantu tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, di bagian barat dibentuk wilayah kerja Pembantu Bupati Gorontalo Wilayah IV yang berkedudukan di Paguat yang meliputi lima kecamatan, yaitu Kecamatan Paguyaman, Kecamatan Tilamuta, Kecamatan Paguat, Kecamatan Marisa, dan Kecamatan Popayato dengan luas wilayah 6.606,89 km2.
Secara geografis wilayah kerja Pembantu Bupati tersebut mempunyai kedudukan yang strategis jika ditinjau dari segi ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan.
Perkembangan wilayah kerja Pembantu Bupati Gorontalo Wilayah IV telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, serta kemampuan untuk mengembangkan potensi wilayah yang ada, antara lain, di bidang perkebunan, pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, pertambangan, dan pariwisata.
Perkembangan wilayah kerja Pembantu Bupati Gorontalo Wilayah IV diikuti pula dengan peningkatan jumlah penduduk. Pada tahun 1992 penduduk wilayah kerja Pembantu Bupati tersebut berjumlah 218.832 jiwa, sedangkan pada tahun 1998 meningkat menjadi 222.559 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata 1,70% per tahun. Hal ini mengakibatkan bertambahnya beban tugas dan volume kerja dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan di wilayah kerja Pembantu Bupati tersebut.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas serta memperhatikan aspirasi masyarakat yang mulai berkembang sejak tahun 1985 dan selanjutnya secara formal yang dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo tanggal 20 Januari 1994, Nomor 01 Tahun 1994 tentang Pernyataan Sikap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Mendukung Usul Pembentukan Wilayah Eks Kawedanan Boalemo menjadi Daerah Tingkat II, dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 16
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 2 –
Tahun 1999, tanggal 16 Juli 1999 tentang Persetujuan Pimpinan DPRD Propinsi Sulawesi Utara terhadap Pembentukan Kabupaten Boalemo, untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan serta untuk lebih meningkatkan peran aktif masyarakat, maka dipandang perlu ditata wilayah Kabupaten Gorontalo menjadi dua Daerah Otonom, yaitu dengan membentuk Kabupaten Boalemo sebagai pemekaran Kabupaten Gorontalo yang wilayahnya sama dengan wilayah kerja Pembantu Bupati Gorontalo Wilayah IV yang berkedudukan di Paguat.
Dengan terbentuknya Kabupaten Boalemo, wilayah Kabupaten Gorontalo berkurang seluas wilayah Kabupaten Boalemo dan wilayah kerja Pembantu Bupati Gorontalo Wilayah IV yang berkedudukan di Paguat dihapus. Penghapusan wilayah kerja Pembantu Bupati dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Wilayah Kabupaten Boalemo adalah wilayah yang sebelum dibentuk Kabupaten Boalemo merupakan wilayah kerja Pembantu Bupati Gorontalo Wilayah IV yang berkedudukan di Paguat dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 1978.
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Peta sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah peta wilayah Kabupaten Boalemo dalam bentuk lampiran Undang-undang ini.
Ayat (3)
Penetapan batas wilayah secara pasti antara Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Gorontalo ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mempertimbangkan usul Gubernur Sulawesi Utara yang didasarkan atas hasil penelitian, pengukuran, dan pematokan di lapangan.
Pasal 6
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 3 –
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Dalam rangka pengembangan Kabupaten Boalemo sesuai dengan potensi Daerah, guna perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan pada masa mendatang khususnya, dan untuk pengembangan sarana serta prasarana pemerintahan dan pembangunan, diperlukan adanya kesatuan perencanaan pembangunan. Untuk itu, Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boalemo harus benar-benar serasi dan terpadu penyusunannya dalam satu kesatuan sistem rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Propinsi, dan Kabupaten/Kota.
Pasal 7
Yang dimaksud dengan Tilamuta sebagai ibukota Kabupaten Boalemo adalah sebagian wilayah yang berada di Kecamatan Tilamuta.
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Pembentukan dinas-dinas Kabupaten dan lembaga teknis Kabupaten harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Kabupaten.
Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan partai politik peserta pemilihan umum lokal adalah partai politik peserta pemilihan umum tahun 1999.
Huruf b
Yang dimaksud dengan anggota ABRI adalah Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 4 –
Pasal 14
Penjabat Bupati Boalemo melaksanakan tugas sampai dengan disahkannya Bupati Boalemo hasil pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo.
Pasal 15
Ayat (1)
Dengan terbentuknya Kabupaten Boalemo serta untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, digunakan pegawai, tanah, gedung perkantoran beserta perlengkapannya, dan fasilitas pelayanan umum yang telah ada selama ini dan telah dipakai dalam pelaksanaan tugas Pembantu Bupati Gorontalo Wilayah IV di Paguat.
Dalam rangka tertib administrasi, diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan dari Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Kabupaten Gorontalo kepada Pemerintah Kabupaten Boalemo.
Demikian pula halnya Badan Usaha Milik Daerah Propinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten Gorontalo yang kedudukan dan kegiatannya berada di Kabupaten Boalemo untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraannya diserahkan oleh Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Kabupaten Gorontalo sesuai dengan wewenang dan lingkup tugasnya masing-masing kepada Pemerintah Kabupaten Boalemo.
Begitu juga utang piutang yang kegunaannya untuk Kabupaten Boalemo diserahkan pula kepada Pemerintah Kabupaten Boalemo.
Berkenaan dengan pengaturan penyerahan tersebut, dibuatkan daftar inventaris.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan sejak diresmikannya Kabupaten Boalemo adalah terhitung sejak dilantiknya Penjabat Bupati Boalemo. Pelantikan Penjabat Bupati Boalemo didahului dengan peresmian pembentukan Kabupaten Boalemo oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden.
Setelah satu tahun peresmian Kabupaten Boalemo, Gubernur Sulawesi Utara wajib melaporkan pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat ini kepada Menteri Dalam Negeri untuk bahan pengambilan kebijakan lebih lanjut.
Pasal 16
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan pembiayaan adalah biaya untuk pembangunan gedung perkantoran, rumah dinas, perlengkapan kantor, sarana mebel, dan sarana mobilitas serta biaya operasional bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 5 –
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3899

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close