Undang-undang

PEMBENTUKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HALMAHERA TENGAH

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1990

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1990
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HALMAHERA TENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa wilayah yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23
Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 20
Tabun 1957 tentang Perubahan Undang-undang Pembentukan
Daerah Otonom Propinsi Irian Barat sebagai Undang-undang, telah
dimasukkan sebagai wilayah Propinsi Irian Barat yang kemudian
disebut Halmahera Tengah, selanjutnya berdasarkan Undang-undang
Nonor 1 Pnps. Tahun 1962 dikembalikan ke dalam wilayah Propinsi
Maluku;
b. bahwa pengembalian wilayah Halmahera Tengah dari Daerah
Otonom Propinsi Irian Barat ke dalam wilayah Propinsi Maluku
hingga saat ini belum disertai pengaturan yang jelas mengenai
statusnya, sehingga menyulitkan usaha pembinaan dan
penyelenggaraan pemerintahan serta pengembangan aparatur di
daerah yang bersangkutan;
c. bahwa selama ini pembinaan atas wilayah Halmahera Tengah
beserta aparatur di daerah tersebut pada dasarnya telah
diperlakukan sama dengan Kabupaten Daerah Tingkat II lainnya
dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Maluku dan telah memberi
dampak positif berupa peningkatan kemampuan daerah untuk
menyelenggarakan sendiri beberapa urusan pemerintahan;
d. bahwa untuk lebih meningkatkan dayaguna dan hasilguna
penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di
wilayah Halmahera Tengah, dipandang perlu membentuk wilayah
tersebut sebagai Kabupaten Daerah Tingkat II yang berhak mengatur
dan mengurus rumah tangganya sendiri;
www.djpp.depkumham.go.id
ditjen Peraturan Perundang-undangan
e. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974
tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, maka pembentukan
wilayah Halmahera Tengah menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II
harus ditetapkan dengan Undang-undang;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang
Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3037;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan
Daerah Swatantra Tingkat I Maluku sebagai Undang-undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19S8 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
4. Undang-undang Nomor 1 Pnps. Tahun 1962 tentang Pembentukan
Propinsi Irian Barat Bentuk Baru (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1962 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2372);
5. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan
kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2915) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 39, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3064) dan Undang-undang Nomor
2 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II HALMAHERA TENGAH.
www.djpp.depkumham.go.id
ditjen Peraturan Perundang-undangan
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di
Daerah;
2. Wilayah adalah “Wilayah” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g, atau
“wilayah” sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 2 Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
3. Propinsi Daerah Tingkat I Maluku adalah sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang
Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I
Maluku, sebagai Undang-undang;
4. Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Utara adalah sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang
Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra
Tingkat II Maluku dalam wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku, sebagai
Undang-undang.
BAB II
PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBUKOTA
Pasal 2
Dengan Undang-undang ini dibentuk Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah
dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Maluku.
Pasal 3
Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah terdiri dari wilayah
Kecamatan-kecamatan sebagai berikut:
a. Kecamatan Tidore;
b. Kecamatan Oba;
c. Kecamatan Wasile;
d. Kecamatan Weda;
e. Kecamatan Patani-Gebe;
f. Kecamatan Maba.
Pasal 4
(1) Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah mempunyai
batas-batas sebagai berikut :
www.djpp.depkumham.go.id
ditjen Peraturan Perundang-undangan
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Jailolo dan Kecamatan Kao
Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Utara;
b Sebelah Timur berbatasan dengan Lautan Teduh dan Kabupaten Daerah
Tingkat II Sorong Propinsi Dacrah Tingkat I Irian Jaya;
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Gane Timur dan
Kecamatan Gane Barat Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Utara;
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Ternate, Kecamatan Makian,
dan Kecamatan Kayoa Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Utara.
(2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dituangkan dalam
peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.
(3) Penentuan batas wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah secara
pasti di lapangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan
oteh Menteri Dalam Negeri.
Pasal 5
Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah berkedudukan di Soasio.
BAB III
PEMERINTAH DAERAH DAN PERANGKAT WILAYAH/DAERAH
Pasal 6
Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera
Tengah, dipilih dan diangkat seorang Bupati Kepala Daerah Tingkat II sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 7
Dengan terbentuknya Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah, dibentuk Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Pasal 8
Untuk kelengkapan perangkat pemerintahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera
Tengah, dibentuk Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II, Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II, Dinas Daerah, dan Instansi lainnya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
www.djpp.depkumham.go.id
ditjen Peraturan Perundang-undangan
BAB IV
URUSAN RUMAH TANGGA DAERAH
Pasal 9
(1) Pada saat terbentuknya Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah,
diserahkan sebagian urusan-urusan pemerintahan sebagai kewenangan pangkal
yang meliputi :
a. Pengaturan dan penyelenggaraan kewenangan untuk mewujudkan
ketertiban dan ketenteraman kehidupan masyarakat di Daerah yang
bersangkutan;
b. Pertanian Tanaman Pangan;
c. Peternakan;
d. Perkebunan;
e. Perikanan;
f. Pendidikan Dasar;
g. Pekerjaan Umum;
h. Kesehatan;
i. Pendapatan.
(2) Penambahan dan atau pengurangan urusan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) Pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.
BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10
Pada saat terbentuknya Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah, pejabat
Bupati Kepala Daerah Tingkat II Halmahera Tengah untuk pertama kalinya diangkat
dan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Maluku.
Pasal 11
(1) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Halmahera Tengah terdiri dari :
a. Anggota-anggota yang diangkat dari wakil-wakil Organisasi Peserta
Pemilihan Umum dengan memperhatikan perimbangan suara hasil
Pemilihan Umum 1987 yang dilaksanakan di daerah tersebut;
b. Anggota yang diangkat dari golongan karya ABRI.
(2) Tata cara, pengangkatan, dan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1 ) Pasal ini untuk pertama kalinya ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
www.djpp.depkumham.go.id
ditjen Peraturan Perundang-undangan
Pasal 12
(1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Daerah Tingkat
II Halmahera Tengah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku mengatur penyerahan
kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah :
a. Pegawai-pegawai yang karena jabatannya diperlukan oleh Pemerintah
Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah;
b. Tanah, bangunan, barang bergerak, dan barang tidak bergerak lainnya
yang menjadi milik atau dikuasai oleh Pemerintah Propinsi Daerah
Tingkat I Maluku dan berada dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II
Halmahera Tengah;
c. Badan-badan Usaha Milik Daerah yang tempat kedudukannya terletak di
wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah;
d. Hutang-piutang Pemerintah Daerah yang kegunaannya berlokasi di
wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah;
e. Perlengkapan kantor, arsip, dokumentasi, dan perpustakaan.
(2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini
selambat-lambatnya harus diselesaikan dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung
sejak diresmikannya Kabupaten Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
Pasal 13
(1) Pemerintah memberikan sejumlah dana sebagai modal pangkal kepada
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah selama 3 (tiga)
tahun berturut-turut, terhitung sejak peresmiannya.
(2) Jumlah modal pangkal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini
ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usul Menteri Dalam Negeri.
Pasal 14
Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang selama ini ditetapkan oleh
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku dan atau Bupati Pemimpin Daerah
Halmahera Tengah tetap berlaku di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera
Tengah sampai ditetapkan peraturan perundang-undangan baru yang mengatur,
mengganti, dan atau mencabut peraturan perundang-undangan tersebut berdasarkan
Undang-undang ini.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15
Pada saat berlakunya Undang-undang ini, semua ketentuan peraturan
perundang-undangan yang tidak sesuai dengan Undang-undang ini dinyatakan tidak
www.djpp.depkumham.go.id
ditjen Peraturan Perundang-undangan
berlaku lagi.
Pasal 16
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Undang-undang ini, diatur
sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan
Di Daerah.
Pasal 17
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 1990
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 1990
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
MOERDIONO
www.djpp.depkumham.go.id
ditjen Peraturan Perundang-undangan
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1990
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HALMAHERA TENGAH
I. UMUM
Dalam rangka perjuangan pengembalian Irian Barat (sekarang Irian Jaya)
kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Pemerintah memberi
kesempatan kepada rakyat di daerah Propinsi Maluku untuk berperan serta dalam
Pemerintahan.
Untuk itu berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Propinsi Irian Barat, sebagian wilayah Propinsi Maluku yang meliputi
Kewedanaan Tidore, Weda, dan Patani- Gebe diserahkan dan digabungkan menjadi
wilayah Propinsi Irian Barat dengan menetapkan pula Ibukota Propinsi Irian Barat di
Soasio (Kewedanaan Tidore).
Dengan Undang-undang Darurat Nomor 20 Tahun 1957 tentang Perubahan
Undang-undang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Irian Barat, wilayah Propinsi
Maluku yang diserahkan di atas ditambah dan ditata sehingga meliputi
1. Kewedanaan Tidore yang meliputi distrik-distrik : Tidore, Oba, dan Wasile;
2. Kewedanaan Weda yang meliputi distrik-distrik : Weda, Maba, dan Patani-Gebe.
Undang-undang Darurat Nomor 20 Tahun 1957 tersebut dengan Undang- undang
Nomor 23 Tahun 1958 ditetapkan sebagai Undang-undang. Setelah Irian Barat kembali
ke dalam kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dengan Penetapan
Presiden Nomor 1 Tahun 1962 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat Bentuk Baru,
yang dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 ditetapkan sebagai Undang-undang
Nomor 1 Pnps. Tahun 1962 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat Bentuk Baru,
ditetapkan antara lain :
1. Propinsi Irian Barat Bentuk Baru berwilayah “Residentie Nieuw Guinea” dahulu
menurut konstruksi ala Van Mook yang pada waktu itu masih diduduki oleh
Belanda;
2. Dengan mengingat ketentuan tersebut angka 1 di atas, maka daerah yang
dahulu masuk Propinsi Irian Barat menurut Undang-undang Pembentukan Daerah
Swatantra Tingkat I Irian Barat, kini dikembangkan ke dalam wilayah Propinsi
Maluku;
3. Ibukota Propinsi Irian Barat Bentuk Baru ditetapkan di Kota Baru di daratan Irian
Barat.
Namun begitu sampai saat ini ketentuan mengenai status wilayah yang dahulu
www.djpp.depkumham.go.id
ditjen Peraturan Perundang-undangan
masuk Propinsi Irian Barat dan kemudian dikembalikan ke dalam wilayah
Propinsi Maluku tersebut belum ada tindak lanjut bentuk pengaturan yang jelas.
Hanya berdasarkan kenyataan saja wilayah itu selanjutnya dianggap
sebagai Wilayah yang dipersamakan dengan Kabupaten Daerah Tingkat II
Lainnya dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Maluku. Wilayah inilah yang
kemudian dikenal sebagai wilayah Halmahera Tengah.
Wilayah tersebut selama ini bahkan telah dilengkapi dengan perangkat
pemerintahan setingkat dengan Kabupaten Daerah Tingkat II, kecuali Lembaga
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II.
Atas pertimbangan historis, khususnya peranan Wilayah tersebut dalam
perjuangan pengembalian Irian Barat ke dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia, maupun dalam rangka usaha meningkatkan pelayanan
pemerintahan, kemasyarakatan, dan pembangunan di wilayah yang
bersangkutan, sejak lama Pemerintah bermaksud memberi status Wilayah
tersebut sebagai Kabupaten Daerah Tingkat II. Berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan kemajuankemajuan yang telah
dicapai sebagai hasil pembinaan dan pembangunan selama ini, maka dinilai
sudah tiba saatnya Wilayah Halmahera Tengah tersebut dibentuk menjadi
Kabupaten Daerah Tingkat II.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Wilayah Halmahera Tengah adalah bagian wilayah Daerah Maluku Utara
lama menurut Stb. 1946 Nomor 143, yang dengan Undang- undang Nomor
15 Tahun 1956 jo. Undang-undang Nomor 20 Drt. Tahun 1957 dimasukkan
ke dalam wilayah Daerah Otonom Propinsi Irian Barat untuk menjadi
pusat perjuangan pengembalian Irian Barat ke dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia, kemudian dengan Undang-undang Nomor 1
Pnps. Tahun 1962 dikembalikan ke dalam wilayah Propinsi Maluku.
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
www.djpp.depkumham.go.id
ditjen Peraturan Perundang-undangan
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Ayat (1)
Kewenangan pangkal dalam Pasal ini adalah urusan-urusan
pemerintahan yang secara nyata telah dilaksanakan oleh
Pemerintah Wilayah Halmahera Tengah dan yang berdasarkan
kenyataan sudah mampu dilaksanakan. Pendapatan sebagaimana
yang dimaksud dalam huruf i ayat (1) Pasal ini adalah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974
tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 10
Pada saat terbentuknya Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah,
pengangkatan Kepala Daerah belum dapat dilakukan melalui pemilihan
sesuai dengan tata cara dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, oleh karena itu perlu diangkat Pejabat Bupati Kepala
Daerah Tingkat II sampai dengan dilantiknya Bupati Kepala Daerah
Tingkat II hasil pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II
Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah.
Pasal 12
Ayat (1)
a. Yang dimaksud dengan memperhatikan perimbangan suara
hasil Pemilihan Umum 1987, ialah pada prinsipnya dalam
menetapkan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Tingkat II tersebut, berpedoman kepada perimbangan
hasil Pemilihan Umum dan dijiwai oleh semangat kebersamaan
serta kekeluargaan dalam rangka Demokrasi Pancasila.
b. Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 12
Ayat (1)
Dengan terbentuknya Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera
Tengah, maka untuk dayaguna dan hasilguna dalam
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan
kemasyarakatan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah
digunakan pegawai-pegawai, tanah, gedung-gedung beserta
www.djpp.depkumham.go.id
ditjen Peraturan Perundang-undangan
perlengkapannya, dan fasilitas pelayanan umum yang telah ada
yang selama ini telah dipakai oleh Pemerintah Wilayah Halmahera
Tengah sebagai bagian dari Propinsi Daerah Tingkat I Maluku.
Untuk itu dalam rangka tertib administrasi diperlukan tindakan
hukum yang berupa penyerahan dari Pemerintah Propinsi Daerah
Tingkat I Maluku kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II
Halmahera Tengah.
Begitu juga dengan Badan-badan Usaha Milik Daerah Tingkat I
Maluku yang tempat kedudukan dan kegiatannya berada di
Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah, untuk daya- guna
dan hasilguna penyelenggaraannya perlu diserahkan oleh
Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Maluku kepada Pemerintah
Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah. Menyertai
penyerahan hal-hal tersebut di atas, maka segala hutang- piutang
yang kegunaannya berlokasi di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat
II Halmahera Tengah diserahkan pula kepada Pemerintah
Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah.
Ayat (2)
Yang dimaksud sejak diresmikannya Kabupaten Daerah Tingkat II
Halmahera Tengah adalah terhitung sejak dilantiknya Pejabat
Bupati Kepala Daerah Tingkat II Halmahera Tengah.
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Close
Close