Peraturan Pemerintah

PEMBENTUKAN KECAMATAN BANTARSARI DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CILACAP DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 1999

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 1999
TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN BANTARSARI
DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CILACAP
DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah p enduduk dan volume
kegiatan pemerintahan dan pembangunan di wiayah Kabupaten
Daerah Tingka II Cilacap dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I
Jawa Tengah, sehingga untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas
pelayanan di bidang pemerintahan dan pembangunan serta
meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, dipandang perlu
membentuk Kecamatan baru di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat
II tersebut;
b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 132 ayat (2) Undang-undang
Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemerintahan
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839);
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 2 –
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN
KECAMATAN BANTARSARI DI WILAYAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II CILACAP DALAM WILAYAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
Pasal 1
(1) Membentuk Kecamatan Bantarsari di wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat II Cilacap yang meliputi wilayah :
a. Desa Bantarsari;
b. Desa Rawajaya;
c. Desa Bulaksari;
d. Desa Kamulyan;
e. Desa Binangun;
f. Desa Cikedondong;
g. Desa Citembong;
h. Desa Kedung Wadas.
(2)Wilayah Kecamatan Bantarsari dimaksud dalam ayat (1), semula
merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Kawunganten.
(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Bantarsari, maka wilayah
Kecamatan Kawunganten dikurangi dengan wilayah Kecamatan
Bantarsari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
(4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Bantarsari sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), berada di Desa Bantarsari.
Pasal 2
Batas wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Pemerintah ini.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 3 –
Pasal 3
Pemekaran, penggabungan, penghapusan, perubahan nama dan batas
Desa/Kelurahan dalam Kecamatan yang ditetapkan dalam Peraturan
Pemerintah ini sepanjang tidak mengakibatkan perubahan batas wilayah
Kecamatan, ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa
Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Pasal 4
(1) Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri
Dalam Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
(2) Segala sesuatu yang berkenaan dengan dan sebagai akibat dari
pembentukan Kecamatan Bantarsari sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan dengan memperhitungkan kemampuan keuangan
Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa
Tengah.
Pasal 5
Segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur
tentang pembentukan dan perubahan batas Kecamatan dalam wilayah
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang tidak sesuai dengan
ketentuan dalam Peraturan P emerintah ini dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 6
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 4 –
Agar setiap orang mengetahunya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
PROF. DR. H. MULADI, S.H.
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 90
LAMPIRAN PETA TIDAK DISERTAKAN (LIHAT FISIK)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close