Peraturan Pemerintah

PEMBENTUKAN KECAMATAN TERAS TERUNJAM DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BENGKULU UTARA DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BENGKULU

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 1999

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 1999
TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN TERAS TERUNJAM DI WILAYAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BENGKULU UTARA DALAM WILAYAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BENGKULU
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan volume
kegiatan pemerintahan pembangunan di Wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat II Bengkulu Utara dalam wilayah Propinsi Daerah tingkat I
Bengkulu, sehingga untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas
pelayanan di bidang pemerintahan dan pembangunan serta
meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, dipandang perlu
membentuk Kecamatan baru di wilayah Kabupaten Darah Tingkat II
tersebut;
b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara
Tahun 1956 Nomor 55), Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun
1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56), dan
Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara
Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera
Selatan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959
Nomor 73), Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
3. Undang- …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 2 –
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan
Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN
KECAMATAN TERAS TERUNJAM DI WILAYAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BENGKULU UTARA DALAM WILAYAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BENGKULU.
Pasal 1
(1) Membentuk Kecamatan Teras Terujam di wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat II Bengkulu utara, yang meliputi wilayah:
a. Desa Teras Terunjam;
b. Desa Sungai Ipuh;
c. Desa Sungai Gading;
d. Desa Sungai Jerinjing;
e. Desa Surian Bungkal;
f. Desa Lubuk Sahung;
g. Desa Pondok Baru;
h. Desa …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 3 –
h. Desa Pondok Kopi;
i. Desa Penarik;
j. Desa Sukamaju;
k. Desa Lubuk Mukti;
l. Desa bumi Mulya;
m. Desa Setia Budi;
n. Desa Tunggal Jaya.
(2)Wilayah Kecamatan Teras Terunjam sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan
Mukomuko Utara.
(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Teras Terunjam, maka wilayah
Kecamatan Mukomuko Utara dikurangi dengan wilayah Kecamatan
Teras Terunjam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
(4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Teras Terunjam sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), berada di Desa Teras Perunjam.
Pasal 2
Batas Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat
(1), dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 3
Pemekaran, penggabungan, penghapusan, perubahan nama dan batas
Desa/Kelurahan dalam Kecamatan yang ditetapkan oleh Gubernur
Kepala …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 4 –
Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 4
(1) Ketentuan pelaksanaan Peraturan pemerintah ini diatur oleh Menteri
Dalam Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
(2) Segala sesuatu yang berkenaan dengan dan sebagai akibat dari
pembentukan Kecamatan Teras Terunjam sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Bengkulu sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan dengan memperhitungkan kemampuan keuangan
Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah Tingkat I Bengkulu.
Pasal 5
Segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur
tentang pembentukan dalam perubahan batas Kecamatan dalam wilayah
Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu yang tidak sesuai dengan ketentuan
dalam Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 6
Peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundnagkan.
Agar …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 5 –
Agar Setiap oprang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
PROF. DR. H. MULADI, S.H
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 92
Lampiran tidak diikut sertakan

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Close
Close