Undang-undang

PEMBENTUKAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANJARBARU

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1999

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1999
TENTANG
PEMBENTUKAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANJARBARU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa berhubung dengan perkembangan dan kemajuan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar pada umumnya serta Kota Administratif Banjarbaru pada khususnya, dan adanya tuntutan aspirasi masyarakat dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan dimaksud pada masa mendatang;
b. bahwa Kota Administratif Banjarbaru dalam perkembangannya telah menunjukkan kemajuan di berbagai bidang, sesuai dengan peranan dan fungsinya, sehingga perlu diikuti dengan peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan wilayah tersebut;
c. bahwa perkembangan dan kemajuan tersebut bukan saja memberikan dampak berupa kebutuhan peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, tetapi juga memberikan gambaran mengenai dukungan kemampuan dan potensi wilayahnya untuk menyelenggarakan otonomi daerah;
d. bahwa untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan, dipandang perlu Kota Administratif Banjarbaru dibentuk menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II;
e. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, maka pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru harus ditetapkan dengan Undang-undang;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 2 –
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur jo Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 10 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1957, Nomor 83) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106 dan Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1622);
4. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANJARBARU.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 3 –
2. Wilayah adalah “Wilayah” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g atau “wilayah” sebagaimana dimakdud dalam Penjelasan Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.
3. Kota Administratif Banjarbaru adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1975 tentang Pembentukan Kota Administratif Banjarbaru.
4. Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang.
5. Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 jo Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, sebagai Undang-undang.
BAB II
PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH
Pasal 2
Dengan Undang-undang ini dibentuk Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan.
Pasal 3
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru terdiri dari wilayah kecamatan sebagai berikut:
a. Kecamatan Banjarbaru;
b. Kecamatan Landasan Ulin;
c. Kecamatan Cempaka.
Pasal 4
Dengan dibentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar dikurangi dengan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
Pasal 5
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 4 –
Dengan terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru, Kota Administratif Banjarbaru dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar dihapus.
Pasal 6
(1) Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru mempunyai batas-batas sebagai berikut :
a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Martapura Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
b. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Karang Intan Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Bati-bati dan Kecamatan Kurau Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Laut;
d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Gambut dan Kecamatan Aluh-aluh Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.
(2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.
(3) Penentuan batas Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru, secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
Pasal 7
(1) Dengan dibentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan mempunyai wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru, wajib menetapkan Tata Ruang Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Penetapan Tata Ruang Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terpadu dan tidak dipisahkan dengan Penataan Ruang Nasional, Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan dan Wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di sekitarnya.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 5 –
BAB III
PEMERINTAH DAERAH DAN PERANGKAT
WILAYAH/DAERAH
Pasal 8
Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru, dipilih dan diangkat seorang Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 9
Dengan terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru, dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 10
Untuk kelengkapan perangkat pemerintahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru, dibentuk Sekretariat Wialay/Daerah Tingkat II, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II, dinas-dinas Daerah, dan instansi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV
URUSAN RUMAH TANGGA DAERAH
Pasal 11
(1) Pada saat terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru, diserahkan sebagian urusan pemerintahan sebagai kewenangan pangkal di bidang:
a. Pemerintahan Umum;
b. Kesehatan;
c. Pendidikan dan Kebudayaan;
d. Pekerjaan Umum;
e. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
f. Sosial;
g. Keuangan Daerah;
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 6 –
h. Lingkungan Hidup;
i. Kependudukan dan Catatan Sipil;
j. Pertanian Tanaman Pangan;
k. Perkebunan;
l. Kehutanan;
m. Perindustrian dan Perdagangan;
n. Pertambangan;
o. Pariwisata;
p. Tenaga Kerja;
q. Transmigrasi.
(2) Pelaksanaan penambahan atau pengurangan urusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12
Pada saat terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru, Penjabat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Banjarbaru untuk pertama kalinya diangkat dan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan.
Pasal 13
(1) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru terdiri dari :
a. Anggota yang ditetapkan dari wakil Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dengan memperhatikan perimbangan suara hasil Pemilihan Umum terakhir yang dilaksanakan di daerah tersebut;
b. Anggota ABRI yang diangkat.
(2) Tata cara, pengangkatan, dan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk pertama kalinya ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
Pasal 14
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 7 –
(1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan dan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banjar, sesuai dengan wewenang dan tugasnya masing-masing, menginventarisasi dan mengatur penyerahan kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru :
a. Pegawai yang karena jabatannya diperlukan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru;
b. Tanah, bangunan, barang bergerak dan barang tidak bergerak lainnya yang menjadi milik, dikuasai atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar yang berada dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru;
c. Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar yang tempat kedudukannya terletak di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru;
d. Utang piutang Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar yang kegunaannya untuk wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru;
e. Perlengkapan kantor, arsip, dokuemntasi, dan perpustakaan yang karena sifatnya diperlukan oleh Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru.
(2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), selambat-lambatnya harus diselesaikan dalam waktu satu tahun terhitung sejak diresmikannya Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru.
Pasal 15
(1) Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 8 –
(2) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, terhitung sejak diresmikannya pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru, segala pembiayaan yang diperlukan pada tahun pertama sebelum dapat disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersangkutan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar berdasarkan perimbangan hasil pendapatan yang diperoleh dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru.
(3) Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan wajib membantu pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan selama tiga tahun berturut-turut terhitung sejak peresmiannya.
Pasal 16
Semua peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku bagi Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar tetap berlaku bagi Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru, sebelum diubah, diganti, atau dicabut berdasarkan Undang-undang ini.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17
Pada saat berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 18
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Undang-undang ini, diatur sesuai dengan Undang-undangan Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.
Pasal 19
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 9 –
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AKBAR TANJUNG
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 43
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1999
TENTANG
PEMBENTUKAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANJARBARU
I. UMUM
Kota Banjarbaru yang merupakan penyangga Kota Banjarmasin sebagai Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan perkembangannya cukup pesat, maka dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1975 Kota Banjarbaru ditetapkan menjadi Kota Administratif yang meliputi 3 (tiga) wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan Banjarbaru, Kecamatan Landasan Ulin, dan Kecamatan Cempaka, dengan tujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagai sarana dalam pembinaan wilayah dan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kota Administratif Banjarbaru adalah kota pendidikan, industri, dan permukiman, yang merupakan penyangga Kota Banjarmasin sebagai Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, serta menunjukkan kemajuan-kemajuan yang cukup pesat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan mempunyai kedudukan yang sangat strategis ditinjau dari segi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan.
Perkembangan Kota Banjarbaru tersebut di atas, diikuti pula dengan peningkatan jumlah penduduk yang cepat. Pada tahun 1990 penduduk berjumlah 88.775 jiwa dan pada tahun 1997 meningkat menjadi 120.910 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata 3,3 % per tahun. Hal ini mengakibatkan bertambahnya beban tugas dan volume kerja dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan serta pelayanan kepada masyarakat di Kota Administrasi Banjarbaru.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 04 Tahun 1996 tanggal 29 Pebruari 1996 tentang Persetujuan Peningkatan Status Kota Administratif Banjarbaru menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 1996 tanggal 3 Juni 1996 tentang Persetujuan Peningkatan Status Kota Administratif Banjarbaru menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II, serta untuk lehih meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat serta untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat, maka Kota Administratif Banjarbaru perlu ditingkatkan menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 2 –
Dengan terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru, Kota Administratif Banjarbaru yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1975 dihapus. Dengan demikian Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar wilayahnya berkurang seluas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru berasal dari wilayah Kota Administratif Banjarbaru yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1975.
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Peta sebagaimana dimaksud dalam ayat ini adalah peta wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru dalam bentuk lampiran Undang-undang ini.
Ayat (3)
Penentuan batas wilayah secara pasti antara Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar ditetadan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mempertimbangkan usul dan saran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan yang didasarkan atas hasil penelitian, pengukuran, dan pematokan di lapangan.
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Dalam rangka pengembangan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru sesuai
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 3 –
dengan potensi Daerah, guna perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada masa-masa mendatang khususnya untuk pengembangan sarana dan prasarana pemerintahan dan pembangunan diperlukan adanya kesatuan perencanaan pembangunan.
Untuk itu penataan ruang wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru agar benar-benar serasi dan terpadu penyusunannya dalam satu kesatuan sistem rencana Tata Ruang Wilayah dan terpadu dengan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar dan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan.
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Pembentukan dinas-dinas Daerah dan instansi lainnya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah.
Pasal 11
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan kewenangan pangkal dalam Ayat ini adalah sebagian urusan dari tugas pokok dan fungsi pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah Otonom yang dilaksanakan berdasarkan potensi, kemampuan dan masa depan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru, dalam rangka pengembangan dan kemajuan wilayah.
Adapun perincian fungsi-sungsi kewenangan pangkal dari urusan-urusan pemerintahan yang diserahkan adalah sama dengan perincian fungsi-fungsi yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 12
Pada saat terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru, pengangkatan Kepala Daerah belum dapat dilakukan melalui pemilihan sesuai dengan tata cara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Oleh karena itu untuk pertama kali Penjabat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Banjarbaru diangkat dan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan sampai dengan dilantiknya Walikota Kepala Daerah Tingkat II hasil Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru.
Pasal 13
Ayat (1)
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 4 –
Huruf a
Yang dimaksud dengan memperhatikan perimbangan suara hasil Pemilihan Umum terakhir ialah pada prinsipnya dalam penetapan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II tersebut, berpedoman kepada perimbangan suara hasil Pemilihan Umum dan dijiwai oleh semangat kebersamaan serta kekeluargaan dalam rangka pengamalan demokrasi yang berdasarkan Pancasila.
Huruf b
Cukup jelas
Ayat (2)
Ketetapan Menteri Dalam Negeri tentang Tata cara, Pengangkatan dan Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru, disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 14
Ayat (1)
Dengan terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan serta pelayanan masyarakat digunakan pegawai, tanah, gedung perkantoran beserta perlengkapannya, dan fasilitas pelayanan umum yang telah ada selama ini dan telah dipakai dalam pelaksanaan tugas oleh Kota Administratif Banjarbaru dan yang dianggap perlu untuk diserahkan kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru oleh Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar dengan memperhatikan kebutuhan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru.
Untuk itu, dalam rangka tertib administrasi diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan dari Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru.
Demikian pula halnya dengan Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar yang tempat kedudukan dan kegiatannya berada di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru, untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraannya, jika dianggap perlu, diserahkan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru.
Begitu juga mengenai utang piutang yang kegunaannya untuk wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru, diserahkan pula kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru.
Berkenaan dengan pengaturan penyerahan tersebut di atas dibuatkan daftar inventaris.
Ayat (2)
Yang dimaksud sejak diresmikannya Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 5 –
adalah terhitung sejak dilantiknya Penjabat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Banjarbaru.
Pelantikan Penjabat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Banjarbaru didahului peresmian Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia.
Setelah satu tahun peresmian Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan wajib melaporkan pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini kepada Menteri Dalam Negeri, untuk bahan pengambilan kebijaksanaan lebih lanjut.
Pasal 15
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan pembiayaan adalah biaya untuk pembangunan gedung perkantoran, rumah dinas, perlengkapan kantor, sarana meubelair dan sarana mobilitas serta untuk biaya operasional, bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta pembinaan kemasyarakatan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3822

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Close
Close