Undang-undang

PEMERINTAHAN PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA NEGARA REPUBLIK INDONESIA JAKARTA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 1999

D:\Datafile\Undang-2\UU3499.doc (Sri PC per 10.5.2000)
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 1999
TENTANG
PEMERINTAHAN PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
NEGARA REPUBLIK INDONESIA JAKARTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang: a. bahwa Jakarta sebagai Ibukota. Negara Republik Indonesia memiliki peranan
yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Negara
Republik Indonesia, rnembangun masyarakat Jakarta yang sejahtera, dan.
mewujudkan citra bangsa Indonesia;
b. bahwa dengan memperhatikan peranannya sebagai Ibukota Negara Republik
Indonesia perlu memberikan kedudukan yang khusus dalam
penyelenggaraan pemerintahan kepada Propinsi Daerah Khusus Ibukota
Negara Republik Indonesia Jakarta;
c. bahwa untuk melaksanakan peranan dan kedudukan yang khusus itu, perlu
mengadakan pengaturan tersendiri mengenai pemerintahan Propinsi Daerah
Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
d. bahwa berhubung dengan itu dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang
Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu
menetapkan pengaturan mengenai pemerintahan Propinsi Daerah Khusus
Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta dalam suatu Undang-undang
untuk mengganti Undang-undang Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan
Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara republik Indonesia Jakarta;
Mengingat: 1. Pasal 5 ayat 91), Pasal 18, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
D:\Datafile\Undang-2\UU3499.doc (Sri PC per 10.5.2000)
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor
72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERINTAHAN PROPINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA NEGARA REPUBLIK INDONESIA JAKARTA
BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
(1) Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah,
Pemerintahan Daerah, Dekonsentrasi, Desentralisasi, tugas Pembantuan, Otonomi Daerah,
Daerah otonom, dan Wilayah Administrasi adalah sama dengan yang termuat dalam
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
(2) Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia merupakan Daerah Khusus, yang
selanjutnya disebut Propinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta.
(3) Gubernur adalah Kepala Daerah Propinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta.
(4) Kotamadya/Kabupaten administrasi adalah wilayah kerja perangkat Propinsi yang terdiri
atas wilayah Kecamatan dan Kelurahan.
(5) Dewan Kotamadya/Kabupaten Administrasi adalah mitra kerja Pemerintah Kotamadya
Kabupaten Administrasi dalam merumuskan kebijakan-kebijakan.operasional
pemerintahan, yang selanjutnya disebut Dewan Kota/Kabupaten.
(6) Dewan Kelurahan adalah mitra kerja Pemerintah Kelurahan dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.
D:\Datafile\Undang-2\UU3499.doc (Sri PC per 10.5.2000)
Pasal 2
1. Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta diatur dengan berpedoman kepada
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kecuali hal-hal yang
diatur tersendiri dalam Undang-undang ini.
2. Aspek-aspek pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang diatur dalam
Undang-undang ini meliputi kedudukan, pembagian wilayah, kewenangan pemerintahan,
bentuk dan susunan pemerintahan, pembiayaan, dan kerja samaa antar Daerah.
BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 3
Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah pusat pemerintahan negara.
Pasal 4
(1) Otonomi Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta diletakkan pada lingkup Propinsi.
(2) Otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi,
dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.
Pasal 5
(1) Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memiliki batas-batas:
a. sebelah utara dengan Laut Jawa;
b. sebelah timur dengan Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi;
c. Sebelah selatan dengan Kota Depok;
(2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam peta yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Undang- undang ini.
BAB III
PEMBAGIAN WILAYAH
Pasal 6
D:\Datafile\Undang-2\UU3499.doc (Sri PC per 10.5.2000)
(1) Wilayah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dibagi dalam Kotamadya dan
Kabupaten Administrasi.
(2) Wilayah Kotamadya dan Kabupaten Administrasi dibagi dalam Kecamatan.
(3) Wilayah Kecamatan dibagi dalam Kelurahan.
Pasal 7
Wilayah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terdiri atas wilayah darat dan wilayah laut
sejauh dua belas mil laut, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 8
(1) Pembentukan, perubahan, nama, batas, dan penghapusan Kotamadya serta Kabupaten
Administrasi ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
(2) Pembentukan, perubahan, nama, batas, dan penghapusan Kecamatan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.
(3) Pembentukan, perubahan, nama, batas, dan penghapusan Kelurahan ditetapkan dengan
Keputusan Gubernur.
BAD IV
KEWENANGAN PEMERINTAHAN
Pasal 9
(1) Kewenangan Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mencakup
kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik
luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta bidang lain
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
(2) Kewenangan Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai wilayah
administrasi mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada
Gubernur selaklu wakil Pemerintah.
D:\Datafile\Undang-2\UU3499.doc (Sri PC per 10.5.2000)
(3) Kewenangan Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mencakup
kewenangan dalam menetapkan seluruh kebijakan pemerintahan Daerah, melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.
(4) Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melimpahkan kewenangan yang luas
kepada Kotamadya dan Kabupaten Administrasi dalam rangka peningkatan pelayanan
kepada masyarakat.
Pasal 10
(1) Kewenangan Pemerintahan Kotamadya dan Kabupaten Administrasi mencakup
kewenangan dalam menetapkan kebijakan operasional dan pelaksanaan pelayanan
masyarakat yang terdiri atas:
a. penyusunan dan penetapan kebijakan pelaksanaan pemerintahan
Kotamadya/Kabupaten Administrasi, Kecamatan, den Kelurahan;
b. perencanaan dan pelaksanaan program penyelenggaraan jasa perkotaan, sarana, dan
prasarana Kotamadya/Kabupaten Administrasi;
c. perencanaan program pelayanan masyarakat;
d. penyelenggaraan kegiatan pelayanan masyarakat yang tidak didelegasikan kepada
Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan;
e. pengawasan pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat;
f. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan untuk terselenggaranya ketertraman dan
ketertiban;
g. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan;
h. perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
i. pemeliharaan kelestarian lingkungan dan konsentrasi sumber daya alam;
j. pengelolaan sumber daya kelautan sesuai dcngan kewenangannya;
k. perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan wisata laut; dan
l. kewenangan lain yang dilimpahkan kemudian.
(2) Pemerintahan Kotamadya/Kabupaten Administrasi melirnpahkan kewenangan yang luas
kepada Kecamatan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Pasal 11
(1) Kewenangan Pemerintahan Kecamatan mencakup pelaksanaan pelayanan masyarakat yang
terdiri atas
a. penyelenggaraan kegiatan pelayanan masyarakat yang merijadi kewenanganya;
D:\Datafile\Undang-2\UU3499.doc (Sri PC per 10.5.2000)
b. pemeliharaan prasarana umum dan fasilitas pelayanan masyarakat; ]
c. pelaksanaan kegiatan untuk terselenggaranya ketcentraman dan ketertiban;
d. pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat; dan
e. pembinaan pemerintahan Kelurahan.
(2) Pemerintahan Kecamatan melimpahkan kewenangan secara luas kepada Kelurahan dalam
rangka pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.
Pasal 12
Kewenangan Pemerintah Kelurahan mencakup pelaksanaan pelayanan masyarakat terdiri atas :
a. penyelenggaraan kegiatan pelayanan masyarakat yang menjadi kewenangannya;
b. penyusunan dan penetapan kebijakan pemberdayaan masyarakat yang tumbuh atas inisiatif
masyarakat:
c. pemeliharaan terciptanya keterteraman dan. ketertiban; dan
d. pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
Pasal 13
Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V
BENTUK DAN SUSUNAN PEMERINTAIIAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 14
(1) Di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
sebagai Badan Legislatif Daerah dan Pemerintah Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah.
(2) Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terdiri atas Gubernur dan perangkat
Daerah.
(3) Di Kotamadya dibentuk Pemerintah Kotamadya dan Dewan Kota.
D:\Datafile\Undang-2\UU3499.doc (Sri PC per 10.5.2000)
(4) Di Kabupaten Administrasi dibentuk Pemerintah Kabupaten Administrasi dan Dewan
Kabupaten.
(5) Di Kecamatan dibentuk Pemerintah Kecamatan.
(6) Di Kelurahan dibentuk Pemerintah Kelurahan dan Dewan Kelurahan.
Bagian Kedua
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah P
Pasal 15
(1) Untuk melaksanakan fungsi legislatif Daerah, dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
memberikan persetujuan terhadap calon Walikotamadya/Bupati yang diajukan oleh
Gubernur.
Bagian Ketiga
Gubernur dan Wakil Gubernur.
Pasal 16
(1) Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah berlaku pula bagi Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Daerah Khusus
lbukota Jakarta.
(2) Nama-nama calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur yang telah ditetapkan oleh
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dikonsultasikan dengan Presiden.
Bagian Keempat
Perangkat Propinsi
Pasal 17
D:\Datafile\Undang-2\UU3499.doc (Sri PC per 10.5.2000)
(1) Perangkat Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terdiri atas Sekretaris Propinsi, Dinas
Propinsi, Kotamadya, Kabupaten Administrasi, dan lembaga teknis lainnya.
(2) Segala ketentuan tentang perangkat Propinsi berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 18
(1) Sekretariat Daerah Propinsi dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
(2) Sekretaris Daerah Propinsi diangkat oleh Gubernur atas persetujuan pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.
(3) Sekretaris Daerah Propinsi bertanggung jawab kepada Gubernur.
(4) Sekretaris Daerah Propinsi karena jabatannya adalah Sekretaris Wilayah Administrasi.
Pasal 19
(1) Dinas Propinsi adalah unsur pelaksana Pemerintah Propinsi.
(2) Dinas Propinsi dipimpin oleh Kepala Dinas diangkat oleh Gubernur dari Pegawai Negeri
Sipil yang memenuhi .syarat atas usul Sekretaris Daerah Propinsi.
(3) Kepala Dinas Propinsi bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah
Propinsi.
Pasal 20
(1) Kotamadya/Kabupaten Administrasi dipimpin oleh Walikotamadya/Bupati.
(2) Walikotamadya/Bupati diangkat oleh Gubernur dengan persetujuan pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.
(3) Walikotamadya/Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Wakil
Walikotamadya/Wakil Bupati.
(4) Wakil Walikotamadya/Wakil Bupati diangkat oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil
yang memenuhi syarat.
(5) Wakil Walikotamadya/Wakil, Bupati bertanggung jawab kepada Walikotamadya/Bupati.
D:\Datafile\Undang-2\UU3499.doc (Sri PC per 10.5.2000)
Pasal 21
Di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat dibentuk lembaga tekniss sesuai dengan
kebutuhan.
Pasal 22
(1) Perangkat Kotamadya/Kabupaten Administrasi terdiri atas Sekretariat
Kotamadya/Kabupaten Administrasi, suku dinas, Kecamatan, Kelurahan, dan lembaga
teknis lainnya.
(2) Sekretariat Kotamadya/Kabupaten Administrasi dipimpin oleh Sekretaris
Kotamadya/Kabupaten Administrasi.
(3) Sekretaris Kotamadya/Kabupaten Administrasi diangkat oleh Gubernur dari Pegawai
Negeri Sipil yang memenuhi syarat berdasarkan usul Walikotamadya/Bupati.
Pasal 23
(1) Kecamatan dipimpin oleh Camat yang dibantu oleh seorang Wakil Camat.
(2) Camat dan Wakil Camat diangkat oleh Walikotamadya/Bupati dari Pegawai Negeri Sipil
yang memenuhi syarat.
(3) Camat bertanggung jawab kepada Walikotamadya/Bupati.
(4) Wakil Camat bertanggung jawab kepada Camat.
Pasal 24
(1) Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang dibantu oleh seorang Wakil Lurah,
(2) Lurah dan Wakil Lurah diangkat oleh Walikotamadya/Bupati dari Pegawai Negeri Sipil
yang memenuhi syarat.
D:\Datafile\Undang-2\UU3499.doc (Sri PC per 10.5.2000)
(3) Lurah bertanggung jawab kepada Camat.
(4) Wakil Lurah bertanggung jawab kepada Lurah.
Pasal 25
(1) Susunan organisasi perangkat Daerah Propinsi, Kotamadya, dan Kabupaten Administrasi
ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh
Pemerintah.
(2) Formasi dan persyaratan jabatan perangkat Daerah Propinsi, Kotamadya, dan Kabupaten
Administrasi ditetapkan dengan Keputusan Cubernur, sesuai dengan pedoman yang
ditetapkan oleh Pemerintah.
Bagian Kelima
Dewan Kota/Kabupaten dan Dewan Kelurahan
Pasal 26
(1) Untuk membantu Walikotamadya/Bupati dalam penyelengaraan pemerintahan
Kotamadya/Kabupaten Administrasi, dibentuk Dewan Kota/Kabupaten.
(2) Dewan Kota/Kabupaten adalah mitra kerja Pemerintah Kotamadya/Kabupaten Administrasi
dalam menentukan kebijakan-kebijakan operasional Pemerintah Kotamadya/Kabupaten
Administrasi.
(3) Dewan Kota/Kabupaten mempunyai tugas untuk menampung aspirasi masyarakat, memberi
masukan kepada Pemerintah Kotamadya/Kabupaten Administrasi, menjelaskan kebijakan
Pemerintah kepada masyarakat, dan ikut mengawasi penyelenggaraan pemerintahan
Kotamadya/Kabupaten Administrasi.
(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dewan Kota/Kabupaten
mempunyai hak untuk mengajukan pertanyaan dan pernyataan pendapat.
Pasal 27
(1.) Untuk membantu Lurah dalam penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan, dibentuk Dewan
Kelurahan.
D:\Datafile\Undang-2\UU3499.doc (Sri PC per 10.5.2000)
(2.) Anggota Dewan Kelurahan dipilih oleh Ketua Rukun Warga dari tokoh masyarakat
Kelurahan yang jumlah anggotanya sama dengan jumlah Rukun Warga yang terdapat di
Kelurahan.
(3.) Dewan Kelurahan mempunyai tugas untuk menampung aspirasi warga Kelurahan,
memberikan usul dan saran kepada Lurah tentang Lurah tentang penyelenggaraan
pemerintahan Kelurahan, menjelaskan kebijakan Pemerintahan Kelurahan kepada warga
Kelurahan, membantu Lurah dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat, dan
mengajukan calon anggota Dewan Kota/Kabupaten kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah melalui Kecamatan masing-masing.
Pasal 28
Pengaturan lebih lanjut tentang Dewan Kota/Kabupaten dan Dewan Kelurahan diatur dengan
Peraturan Daerah.
BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 29
(1) Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan Daerah berlaku
pula bagi Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
(2) Selain ketentuan ayat (1), Pemerintah dapat menetapkan pengaturan di bidang pembiayaan
yang khusus berlaku bagi Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
(3) Kewenangan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), terdiri atas:
a. anggaran belanja setiap Kotamadya dan Kabupaten Administrasi yang ditetapkan
datam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Khusus Jakarta; dan
b. pengelolaan anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang
dilaksanakan oleh Walikotamadya/Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(4) Pengaturan lebih lanjut mengenai ayat (3) huruf a dan b ditetapkan dengan Surat Keputusan
Gubernur.
D:\Datafile\Undang-2\UU3499.doc (Sri PC per 10.5.2000)
BAB VII
KERJA SAMA ANTAR DAERAH
Pasal 30
(1) Semua ketentuan tentang kerja sama antar-Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2) Pemerintah Propinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta dapat membentuk lembaga bersama
dengan Pemerintah Kota/Kabupaten yang wilayahnya berbatasan langsung untuk
mengelola kawasan secara terpadu
BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 31
(1) Kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 berlaku juga di kawasan otorita, yang
meliputi badan otorita, kawasan pelabuhan, kawasan bandar udara, kawasan kehutanan,
kawasan perumahan, kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan jalan bebas hambatan,
kawasan kepulauan, dan kawasan lain yang sejenis
(2) rengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan
Gubernur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 32
(1) Kecamatan Kepulauan Seribu ditingkatkan statusnya menjadi Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu.
(2) Peningkatan status, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan selambat-lambatnya
dua tahun setelah berlakunya Undang-undang ini.
Pasal 33
D:\Datafile\Undang-2\UU3499.doc (Sri PC per 10.5.2000)
Pembentukan Dewan Kota/Kabupaten dan Dewan Kelurahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal
26 dan Pasal 27, dilakukan selambat-lambatnya enam bulan setelah berlakunya Undang-undang ini.
Pasal 34
Selama belum ditetapkannya peraturan pelaksanaan Undang-undang ini, seluruh instruksi,
petunjuk, atau pedoman yang ada atau yang diadakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Propinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dinyatakan
tetap berlaku.
Pasal 35
Kotamadya, Kecamatan dan Kelurahan yang ada pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini
tetap sebagai Kotamadya, Kecamatan, dan Kelurahan kecuali ditentukan lain oleh peraturan
perundang-undangan.
Pasal 36
Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Wakil Gubernur, Walikotamadya, Wakil
Walikotamadya, Camat, Wakil Camat, dan Lurah beserta perangkatnya yang ada. pada saat mulai
berlakunya Undang-undang ini tetap melaksanakan tugasnya, kecuali ditentukan lain berdasarkan
Unding-undang ini.
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37
Pada saat berlakunya Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku lagi Undang-undang Nomor 11
Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia
Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 84, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3430).
Pasal 38
(1) Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Undang-undang ini sudah selesai selambatlambatnya
satu tahun sejak Undang-undang ini ditetapkan.
D:\Datafile\Undang-2\UU3499.doc (Sri PC per 10.5.2000)
(2) Pelaksanaan Undang-undang ini dilakukan secara efektif selambat-lambatnya dalam waktu
dua tahun sejak ditetapkannya Undang-undang ini.
Pasal 39
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Agustus 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd,
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Agustus 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIAS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
M U L A D I
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 146
D:\Datafile\Undang-2\UU3499.doc (Sri PC per 10.5.2000)
PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 1999
TENTANG
PEMERINTAHAN PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
REPUBLIK INDONESIA JAKARTA
I. U M U M
Sejarah kota Jakarta yang terkait erat dengan perjuangan bangsa telah ada sejak tanggal 22
Juni 1527, yaitu pada saat Fatahillah mengalahkan armada asing, dan kemudian mengganti nama
dengan Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. Peristiwa ini selanjutnya diperingari sebagai hari jadi kota
Jakarta. Dalam perkembangan selanjutnya Jakarta mempunyai peranan penting dalam sejarah
perjuangan bangsa. Banyak momentum penting dalam sejarah kebangkitan nasional, kesatuan dan
persatuan bangsa serta sejarah kebangkitan Indonesia yang terjadi di kota Jakarta, seperti lahirnya
Boedi Oetomo, Sumpah Pemuda, Proklamasi Kemerdekaan serta penetapan Pancasila dan Undangundang
Dasar 1945.
Nilai-nilai sejarah tersebut sangat besar artinya bagi usaha pembinaan bangsa dan
pengembangan lebih lanjut kota Jakarta.
Mengingat pentingnya peranan dan kedudukan kota Jakarta dalam sejarah perjuangan
bangsa seperti tersebut diatas, maka telah dikeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan
yang mengaturnya secara khusus, yaitu Undang-undang Nomor 2 Pnps Tahun 1961 tentang
Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya sebagaimana telah diubah dengan Undangundang
Nomor 15 Pnps Tahun 1963 tentang Perubahan dan Tambahan Penetapan Nomor 2 Tahun
1961 tentang Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, Undang-undang Nomor 10 Tahun
1964 tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya tetap sebagai Ibukota Negara
Republik Indonesia dengan nama Jakarta, dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1990 tentang
Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara. Namun, peraturan perundang-undangan
tersebut tidak lagi memenuhi tuntutan pertumbuhan dan perkembangan Jakarta Ibukota Negara dan
semangat desentralisasi sesuai dengan jiwa Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
D:\Datafile\Undang-2\UU3499.doc (Sri PC per 10.5.2000)
Pemerintah Daerah yang dalam Pasal 117 dinyatakan bahwa Ibukota Negara Republik Indonesia
Jakarta, karena kedudukannya diatur tersendiri dengan Undang-undang.
Jakarta sebagai ibukota Negara Republik Indonesia adarah Daerah Propinsi yang memiliki
ciri tersendiri, berbeda dengan Daerah Propinsi lainnya yang bersumber dari beban tugas, tanggung
jawab dan tantangan yang lebih kompleks. Kompleksitas permasalahan itu juga berkaitan erat
dengan terbatas, jumlah dan populasi penduduk yang tinggi dengan segala dampak yang
ditimbulkannya terhadap aspek-aspek pemukiman, peranan wilayah transportasi, komunikasi, dan
faktor-faktor lainnya. Untuk menjawab tantangan yang serba kompleks itu maka sangat dirasakan
pentingnya pemberian otonomi hanya pada lingkup Propinsi agar dapat membina
menumbuhkembangkan Jakarta dalam satu kesatuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian.
Dengan demikian, diharapkan Jakarta akan mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan
terpadu kepada masyarakat.
Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terbagi dalam wilayah Kotamadya/Kabupaten yang
bukan merupakan Daerah Otonom. Keberadaan wilayah Kabupaten adalah untuk
mengakomodasikan peningkatan status Kepulauan Scribu sebagai bagian dari wilayah Propinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Peningkatan status Kepulauan Seribu menjadi Kabupaten
dimaksudkan untuk meningkatkan pengelolaan Kepulauan Seribu yang, terdiri atas 110 pulau
dalam segala aspek antara lain kelestarian lingkungan, konservasi sumber daya alam, ekonomi,
kesejahteraan rakyat, dan sosial budaya.
Untuk memberikan peluang bagi terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang
transparan dan demokratis, di setiap Kotamadya/Kabupaten dibentuk Dewan Kota/Kabupaten
sebagai wadah komunikasi timbal balik antara warga dan Pemerintah Kotamadya/Kabupatcn.
Sementara itu, di tingkat Kelurahan dibentuk Dewan Kelurahan yang berfungsi sebagai forum
pemberdayaan masyarakat.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Ayat (1)
D:\Datafile\Undang-2\UU3499.doc (Sri PC per 10.5.2000)
Yang dimaksud dengan otonomi yang diletakkan pada Lingkup Propinsi adalah bahwa
otonom hanya berada pada Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Wilayah Kotamadya sebagai wilayalih administrasi di Propinsi Daerah Khusus lbukota
Jakarta yang ada pada saat diundangkannya Undang-undang ini menjadi Kotamadya
sebagai perangkat Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kecamatan Kepulauan
Seribu ditingkatkan statusnya menjadi Kabupaten Administrasi.
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
D:\Datafile\Undang-2\UU3499.doc (Sri PC per 10.5.2000)
Pemberian persetujuan terhadap calon Walikotamadya/Bupati oleh pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dimaksudkan untuk memberi peluang kepada rakyat ikut serta
dalam menentukan pemimpin Pemerintahan Kotamadya/Kabupaten Administrasi.
Pemberian persetujuan tidak dilakukan melalui pemilihan yang mekanismenya berpedoman
pada tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Pasal 16
Ayat (1).
Cukup jelas Ayat
Ayat (2)
Konsultasi tersebut mengandung makna persetujuan Presiden.atas nama-nama salon
Gubernur dan calon Wakil Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Ayat (1)
Pembentukan Dewan Kota/Kabupaten dimaksudkan untuk rnemberikan perluang bagi
terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan demokratis dengan
D:\Datafile\Undang-2\UU3499.doc (Sri PC per 10.5.2000)
melibatkan para tokoh masyarakat yang profesional di bidangnya dalam membantu
penyelenggaraan pemerintahan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Anggota Dewan Kota/Kabupaten yang berasal dari partai politik tidak mewakili
partai politiknya.
Ayat (6)
Cukup jelas
Pasal 27
Ayat (1)
Pembentukan Dewan Kelurahan dimaksudkan untuk memberikan peluang bagi
terciptanya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan yang transparan, demokrastis
dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
D:\Datafile\Undang-2\UU3499.doc (Sri PC per 10.5.2000)
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Ayat (1)
Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan Undang-undang ini
sudah harus selesai selambat-lambatnya dalam waktu satu tahun.
Ayat (2)
Pelaksanaan penataan dimulai sejak ditetapkannya Undang-undang ini dan sudah
harus selesai dalam waktu dua tahun.
Pasal 39
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3878

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Close
Close