Peraturan Pemerintah

PEMINDAHAN IBUKOTA DAERAH KABUPATEN DONGGALA DARI WILAYAH DAERAH KOTA PALU KE WILAYAH KOTA DONGGALA KECAMATAN BANAWA DAERAH KABUPATEN DONGGALA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 1999

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 1999
TENTANG
PEMINDAHAN IBUKOTA DAERAH KABUPATEN DONGGALA DARI
WILAYAH DAERAH KOTA PALU KE WILAYAH KOTA DONGGALA
KECAMATAN BANAWA DAERAH KABUPATEN DONGGALA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dayaguna dan hasilguna
penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan Daerah, maka
kedudukan pusat pemerintahan Daerah Kabupaten Donggala
dipandang perlu untuk dipindahkan dari wilayah Daerah Kota Palu
ke lokasi yang lebih tepat di wilayah Daerah Kabupaten Donggala;
b. bahwa Kota Donggala di wilayah Daerah Kabupaten Banawa Daerah
Kabupaten Donggala dipandang memenuhi syarat untuk dijadikan
lokasi Ibukota yang baru bagi Daerah Kabupaten Donggala;
c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 22
Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, maka pemindahan Ibukota
Daerah Kabupaten Donggala dari wilayah Daerah Kota Palu
Kecamatan Banawa Daerah Kabupaten Donggala perlu ditetapkan
dengan Peraturan Pemerintah;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II Sulawesi Tengah (Lembaran Negara
Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 2 –
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMINDAHAN
IBUKOTA DAERAH KABUPATEN DONGGALA DARI WILAYAH
DAERAH KOTA PALU KE WILAYAH KOTA DONGGALA
KECAMATAN BANAWA DAERAH KABUPATEN DONGGALA.
Pasal 1
(1) Ibukota Daerah Kabupaten Donggala dipindahkan tempat
kedudukannya dari wilayah Daerah Kota Palu ke wilayah Kota
Donggala Kecamatan Banawa daerah Kabupaten Donggala.
(2) Ibukota Daerah Kabupaten Donggala merupakan tempat kedudukan
pusat pemerintahan Daerah Kabupaten Donggala.
(3) Kecamatan Raya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
a. Kelurahan Labuhan Bajo;
b. Kelurahan Boya;
c. Kelurahan Maleni;
d. Kelurahan Kabonga Besar;
e. Kelurahan Kabonga Kecil;
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 3 –
f. Kelurahan Tanjung Batu;
g. Kelurahan Gunung Bale;
h. Kelurahan Ganti;
i. Kelurahan Boneoge;
j. Desa Limboro;
k. Desa Towale;
l. Desa Salubomba;
m. Desa Kola-kola;
n. Desa Lumbodolo.
Pasal 2
(1)Wilayah Kota Donggala Kecamatan Banawa mempunyai batas-batas
sebagai berikut :
a. sebelah utara berbatasan dengan Selat Makasar;
b. sebelah timur berbatasan dengan Teluk Palu;
c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tosale, Desa Powelua,
dan Desa Lole Tasiburi;
d. sebelah barat berbatasan dengan Selat Makasar.
(2) Batas wilayah Kota Donggala Kecamatan Banawa sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) tergambar pada peta sebagaimana terlampir
yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 4 –
Pasal 3
(1) Pembiayaan yang diperlukan untuk pemindahan Ibukota Daerah
Kabupaten Donggala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Donggala dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap
sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
(2) Hal-hal yang timbul dari dan berhubungan dengan pelaksanaan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), sepanjang
yang menyangkut Instansi Vertikal diatur lebih lanjut oleh Menteri
yang membawahi Instansi Vertikal yang bersangkutan.
Pasal 4
Ketentuan teknis yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan
Pemerintah ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 5
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 5 –
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MULADI
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 133
LAMPIRAN BERUPA PETA TIDAK DISERTAKAN.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 1999
TENTANG
PEMINDAHAN IBUKOTA DAERAH KABUPATEN DONGGALA DARI
WILAYAH DAERAH KOTA PALU KE WILAYAH KOTA DONGGALA
KECAMATAN BANAWA DAERAH KABUPATEN DONGGALA
I. UMUM
a. seirama dengan gerak laju pembangunan saat ini, Daerah Kabupaten Donggala
tumbuh dan berkembang cepat baik fisik, perekonomian, sosial, budaya maupun
jumlah penduduk.
Perkembangan pembangunan di daerah Kabupaten Donggala perlu terus dipacu
dengan menumbuhkan pusat-pusat perekonomian di seluruh wilayah
b. perkembangan pembangunan di Daerah Kabupaten Donggala perlu diimbangi
dengan pengaturan tata ruang wilayah khususnya bagi pusat pemerintahan/Ibukota
Daerah Kabupaten Donggala. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan
memindahkan Ibukota Kabupaten Donggala selaku pusat seluruh aktivitas
pemerintahan dan pembangunan yang masih berada di wilayah Daerah Kota Palu.
Sejalan dengan hal tersebut dan sesuai dengan kebijaksanaan Pembangunan
Nasional, dalam rangka pemerataan pembangunan dan keseimbangan antar
wilayah, maka Ibukota/Pusat Pemerintahan Daerah Kabupaten Donggala yang saat
ini berkedudukan di Daerah Kota Palu perlu dipindahkan ke lokasi yang lebih tepat
di wilayah Kota Daerah Kabupaten Donggala.
c. Kecamatan Banawa di wilayah Daerah Kabupaten Donggala dipandang
memenuhi syarat untuk menjadi Ibukota Daerah Kabupaten Donggala yang baru.
Dengan dibangunnya Kota Donggala menjadi lokasi Ibukota yang baru diharapkan
secara bertahap mendorong terwujudnya keseimbangan pembangunan antar
wilayah di Daerah Kabupaten Donggala.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 2 –
d. Pemindahan Daerah Ibukota Kabupaten Donggala dari wilayah Daerah Kota Palu
ke Kota Donggala Kecamatan Banawa Daerah kabupaten Donggala pada dasarnya
telah mendapatkan persetujuan dari DPRD Kabupaten Simalungun sebagaimana
ditetapkan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala
Nomor KPTS.25/Pem.1/3/24/DPRGR-67 tanggal 13 Pebruari 1967 tentang
Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala ditetapkan dipindahkan ke Kota
Donggala dan Memorandum DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala
Nomor 16 Tahun 1995 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II
Donggala Dari Kota Palu ke Kota Donggala.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Ibukota Daerah Kabupaten Donggala dalam ayat ini
adalah sebagian wilayah yang berada di Kecamatan Banawa.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3869

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close