Uncategorized

PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II AGAM DARI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BUKITTINGGI KE KOTA LUBUK BASUNG DI WILAYAH KECAMATAN LUBUK BASUNG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II AGAM

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1998

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1998
TENTANG
PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II AGAM
DARI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BUKITTINGGI
KE KOTA LUBUK BASUNG DI WILAYAH KECAMATAN
LUBUK BASUNG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II AGAM
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dayaguna dan hasilguna
penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan di Daerah, maka
pusat pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Agam yang saat ini
berkedudukan di wilayah Kotamadya Daerah tingkat II Bukittinggi
dipandang perlu untuk dipindahkan ke lokasi di wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat II Agam;
b. bahwa Kota Lubuk Basung di wilayah Kecamatan Lubuk Basung
Kabupaten Daerah Tingkat II Agam dipandang memenuhi syarat untuk
dijadikan lokasi Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Agam;
c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 5
Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, maka
pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Agam dari wilayah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bukittinggi ke Kota Lubuk Basung di
wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Agam perlu ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II AGAM DARI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BUKITTINGGI KE KOTA LUBUK BASUNG DI WILAYAH KECAMATAN LUBUK
BASUNG KABUPATEN DARAH TINGKAT II AGAM.
Pasal 1
(1) Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Agam dipindahkan tempat kedudukannya dari
wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bukittinggi ke Kota Lubuk Basung di wilayah
Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Daerah Tingkat II Agam.
(2) Ibukota Kabupaten Daerah tingkat II Agam merupakan tempat kedudukan pusat
pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Agam.
(3) Kota Lubuk Basung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
1. Kelurahan Pasar Lubuk Basung;
2. Kelurahan Sungai Jaring;
3. Kelurahan Balai Ahad;
4. Kelurahan Parit Panjang;
5. Kelurahan Siguhung;
6. Kelurahan Sangkir;
7. Kelurahan Surabayo;
8. Desa Garagahan Timug;
9. Desa Garagahan Tangah;
10. Desa Bancah Taleh;
11. Desa Balai Selasa.
Pasal 2
(1) Kota Lubuk Basung mempunyai batas-batas sebagaimana berikut:
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Anak Air Kumayang dan Desa Malabur
Kecamatan Lubuk Basung;
b. sebelah Timur berbatasn dengan Desa Dalko Kecamatan Tanjung Raya;
c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sungai Pingai, Desa Batubasa dan Desa
Padang Laring Kecamatan IV Kota Aur Malintang, Kabupaten Daerah Tingkat II
Padang Pariaman;
d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Manggopoh Utara, Desa Kampung
Tangah, Desa Pasar Durian, Desa Batuhampa Kampung Tangah, dan Desa
Batuhampa Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung.
(2) Batas wilayah Kota Lubuk Basung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tergambar
pada peta terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Pemerintah ini.
Pasal 3
(1) Pembiayaan yang diperlukan untuk pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat
II Agam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), dibebankan kepada
anggaran Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Agam dan pelaksanaannya
dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
(2) Hal-hal yang timbul dari dan berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), sepanjang yang menyangkut
Instansi Vertikal diatur lebih lanjut oleh Menteri atau Pimpinan Lembaga
Pemerintah Non Departemen yang membawahi Instansi Vertikal yang bersangkutan
dengan memperhatikan pertimbangan Menteri Keuangan.
Pasal 4
Ketentuan teknis yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, diatur
lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Pasal 5
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Januari 1998
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Januari 1998
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
MOERDIONO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 10
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1998
TENTANG
PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II AGAM
DARI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BUKITTINGGI
KE KOTA LUBUK BASUNG DI WILAYAH KECAMATAN LUBUK BASUNG
KABUPATEN DARAH TINGKAT II AGAM.
UMUM
Seirama dengan gerak laju pembangunan saat ini, Kabupaten Daerah Tingkat II Agam
tumbuh dan berkembang cepat baik fisik, wilayah , perekonomian, sosial, budaya
maupun jumlah penduduk Perkembangan pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat
II Agam tersebut berkaitan dengan tumbuhnya pusat-pusat perekonomian di seluruh
wilayah.
Perkembangan pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Agam menunjukkan
bahwa wilayah bagian barang kurang berkembang dari wilayah bagian timur. Sesuai
dengan kebijaksanaan pembangunan nasional dalam rangka keseimbangan antar
wilayah perlu diadakan pemerataan pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II
Agam. Salah satu upaya yang ditempuh antara lain Ibukota/pusat pemerintahan
Kabupaten Daerah Tingkat II Agam yang saat ini berkedudukan di Kotamadya Daerah
Tingkat II Bukittinggi perlu dipindahkan ke Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Daerah
Tingkat II Agam bagian barat.
Kota Lubuk Basung di Kecamatan Lubuk Basung dapat ditumbuhkan sebagai wilayah
perkotaan di Kabupaten Daerah tingkat II Agam dan dipandang memenuhi syarat untuk
menjadi Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Agam yang baru.
Dengan dibangunnya Kota Lubuk Basung menjadi lokasi Ibukota yang baru diharapkan
dapat mendorong pertumbuhan pembangunan wilayah bagian barat.Dengan demikian
secara bertahap akan dapat diwujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah.
Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Agam dari Kotamadya Daerah
Tingkat II Bukittinggi ke Kota Lubuk Basung pada dasarnya telah mendapatkan
persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Agam
sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Nomor 02/DPRD-AG/1988 tanggal 15
Oktober 1988 tentang Permohonan Realisasi Rencana Pemindahan Ibukota Kabupaten
Agam dari Bukittinggi ke Lubuk Basung.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Kota Pandan sebagai Ibukota Kabupaten Daerah
Tingkat II Agam ayat ini adalah sebagian wilayah yang berada di
Kecamatan Lubuk Basung.
Ayat 2
cukup jelas
Ayat 3
cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3730

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close