Peraturan Pemerintah

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. BANK MANDIRI DALAM RANGKA PROGRAM REKAPITALISASI BANK UMUM

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97 TAHUN 1999

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 97 TAHUN 1999
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KE DALAM MODAL PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. BANK
MANDIRI
DALAM RANGKA PROGRAM REKAPITALISASI BANK UMUM
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat struktur permodalan Perusahaan
Perseroan (PERSERO) PT. Bank Mandiri, Pemerintah telah
melakukan penambahan penyertaan modal Negara Republik
Indonesia ke dalam modal Perusahaan Perseroan (PERSERO), PT.
Bank Mandiri, namun berdasarkan laporan due dilligence yang
dilakukan auditor independen, penambahan penyertaan modal
Negara tersebut belum dapat rnencukupi jumlah kebutuhan
rekapitalisasi guna meningkatkan dan mengernbangkan kegiatan
usaha Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Bank Mandiri;
b. bahwa untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kegiatan
usaha Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Bank Mandiri,
dipandang perlu melakukan penambahan Penyertaan Modal Negara
Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan
(PERSERO) PT. Bank Mandiri,
c. bahwa penambahan Penyertaan Modal Negara sebagaimana
dimaksud dalam huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang- …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 2 –
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Undangundang
Nomor 1 prp Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha
Negara (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi Undang-undang (Lembaran
Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor
2904);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
(Lembaran- Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undangundang
Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3587);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3843);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan
Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 1998 tentang Penyertaan
Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan
Perseroan (PERSERO) di Bidang Perbankan (Lernbaran Negara
Tahun 1998 Nomor 172);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1998 tentang Program
Rekapitalisasi Bank Umum (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor
197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3799);
MEMUTUSKAN : …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 3 –
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE
DALAM MODAL PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) FT.
BANK MANDIRI DALAM RANGKA PROGRAM
REKAPITALISASI BANK UMUM.
BAB I
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 1
Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal
ke dalam modal Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Bank Mandiri
yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun
1998.
Pasal 2
(1) Penambahan Penyertaan Modal Negara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan yang
berasal dari penerbitan Surat Utang oleh Menteri Keuangan.
(2) Nilai penambahan Penyertaan Modal Negara ke dalam modal
Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Bank Mandiri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling banyak sebesar Rp
42.200.000.000.000,00 (empat puluh dua triliun dua ratus miliar
rupiah).
BAB II …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 4 –
BAB II
PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 3
Pelaksanaan penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan
dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
BAB IlI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4
Terhadap penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1, Menteri Keuangan :
a. menetapkan tata cara pelaksanaan penarnbahan penyertaan modal
Negara dan divestasinya lebih lanjut, berikut menetapkan besarnya
nilai final penambahan penyertaan modal Negara pada Bank
tersebut;
b. melaksanakan dan atau menetapkan tata cara pelaksanaan hak-hak
Pemerintah yang timbul berdasarkan penambahan penyertaan modal
Negara tersebut.
Pasal 5
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan
Pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
Pasal 6
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 5 –
Agar setiap orang mengetahuinya, rnemerintahkan pengundangan
Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
ABDURRAHMAN WAHID
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 224

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close