Peraturan Pemerintah

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERSEROAN TERBATAS BANK UMUM KOPERASI INDONESIA (PT BUKOPIN)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 91 TAHUN 1999

TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KE DALAM MODAL SAHAM PERSEROAN TERBATAS
BANK UMUM KOPERASI INDONESIA (PT BUKOPIN)
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kegiatan
usaha Perseroan Terbatas Bank Umum Koperasi Indonesia (PT.
BUKOPIN), dipandang perlu menambah penyertaan modal Negara
ke dalam modal saham Perseroan Terbatas Bank Umum Koperasi
Indonesia (PT. BUKOPIN);
b. bahwa penambahan penyertaan modal Negara tersebut, perlu
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik
Inodonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3790);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
4. Peraturan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 2 –
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan
Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pencabutan
Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 73 Tahun 1998 , Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat, dan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan
Prinsip Bagi Hasil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3842);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE
DALAM MODAL SAHAM PERSEROAN TERBATAS BANK
UMUM KOPERASI INDONESIA (PT. BUKOPIN).
BAB I
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 1
Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal
ke dalam modal saham Perseroan Terbatas Bank Umum Koperasi
Indonesai (PT. BUKOPIN).
Pasal 2 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 3 –
Pasal 2
(1) Penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan yang
bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 1999/2000.
(2) Nilai penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) sebesar Rp. 23.200.000.000,00 (dua puluh tiga miliar
dua ratus juta rupiah).
BAB II
PELAKSANAAN PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL
Pasal 3
Pelaksanaan penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan menurut ketentuan Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan
perundang-undangan lainnya yang berlaku.
BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan
Pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
Pasal 5
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan
mempunyai daya laku surut sejak tanggal 12 Mei 1999.
Agar …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 4 –
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MULADI
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 200

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close