Peraturan Pemerintah

PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 1999 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEHAKIMAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 1999

TENTANG
PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26
TAHUN 1999 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN
PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEHAKIMAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999
tentang Tarif atas Jenis-jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berlaku pada Departemen Kehakiman tersebut mulai berlaku pada tanggal
7 Juni 1999;
b. bahwa perkembangan keadaan politik, ekonomi dan sosial dewasa ini
secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi efektivitas
Peraturan Pemerintah tersebut apabila diberlakukan pada tanggal 7 Juni
1999 khususnya dikarenakan dibutuhkan waktu untuk mensosialisasikan
kepada organisasi/masyarakat baik di dalam maupun di luar negeri,
sehingga perlu ditinjau kembali saat mulai berlaku Peraturan Pemerintah
tersebut;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan
Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3687);
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 2 –
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor
57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3694) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara
Tahun 1998 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3789);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENANGGUHAN MULAI
BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 1999
TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN
PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEHAKIMAN.
Pasal 1
Menangguhkan mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun
1999 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku
pada Departemen Kehakiman, dari tanggal 7 Juni 1999 sampai dengan tanggal
7 Agustus 1999.
Pasal 2
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan
mempunyai daya laku surut sampai dengan tanggal 7 Juni 1999.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 3 –
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
MULADI, SH
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 134
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 72 TAHUN 1999
TENTANG
PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 26 TAHUN 1999 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA
DEPARTEMEN KEHAKIMAN
UMUM
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan
Pajak Yang Belaku pada Departemen Kehakiman diterbitkan dalam rangka mengoptimalkan
Penerimaan Negara Bukan Pajak khususnya pada Departemen Kehakiman, untuk menunjang
Pembangunan Nasional serta guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Oleh karenanya, pelaksanaan Peraturan Pemerintah tersebut memerlukan persiapan dan
pemahaman yang matang dari segenap aparatur Pemerintah khususnya di lingkungan
Departemen Kehakiman, serta pensosialisasian kepada masyarakat/organisasi baik di dalam
maupun di luar negeri.
Sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah dimaksud pada tanggal 7 mei 1999, telah
dilakukan upaya untuk mempersiapkan pelaksanaan dan penyebarluasan kepada kantor-kantor
unit pelaksana teknis di lingkungan Departemen Kehakiman. Namun, karena pada saat yang
bersamaan pula terjadi peningkatan aktivitas di bidang politik, sosial dan ekonomi, khususnya
dalam hal pelaksanaan rangkaian kegiatan Pemilihan Umum 1999, sehingga persiapan dan
penyebarluasan Peraturan Pemerintah tersebut mengalami kendala dan masih memerlukan waktu
yang lebih cukup lagi.
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dipandang perlu untuk
menetapkan penangguhan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang
Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku Pada Departemen Kehakiman
yaitu dari tanggal 7 Juni 1999 sampai dengan 7 Agustus 1999 dengan Peraturan Pemerintah ini.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 2 –
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua peraturan perundang-undangan yang
dinyatakan tidak berlaku dalam Peraturan Pemerintah nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif
atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehakiman,
tetap berlaku sampai dengan tanggal 7 Agustus 1999.
Pasal 2
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3870

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close