Peraturan Pemerintah

PENCABUTAN IZIN USAHA, PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI BANK

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 1999

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 1999
TENTANG
PENCABUTAN IZIN USAHA, PEMBUBARAN
DAN LIKUIDASI BANK
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan
Undang-undang Nomor 7 tentang Perbankan, perlu dilakukan penyesuaian ketentuan
tentang pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank;
b. bahwa agar pelaksanaan likuidasi Bank dapat dilakukan dengan lebih efisien, maka
ketentuan tentang pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank perlu
disempurnakan;
c. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk mengatur kembali pencabutan izin
usaha, pembubaran dan likuidasi bank dengan Peraturan Pemerintah;
Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun
1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun
1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor
182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun
1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara
Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENCABUTAN IZIN USAHA, PEMBUBARAN DAN
LIKUIDASI BANK.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
1. Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998;
2. Kantor Cabang Dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri adalah kantor cabang
bank yang didirikan berdasarkan hukum asing dan berkantor pusat di luar negeri;
3. Kreditur adalah setiap pihak yang memiliki piutang atau tagihan kepada bank, termasuk
nasabah penyimpan dana;
4. Likuidasi Bank adalah tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank sebagai
akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank;
5. Tim Likuidasi adalah suatu tim yang bertugas melakukan likuidasi bank yang dicabut izin
usahanya;
6. Rapat Umum Pemegang Saham, direksi dan dewan komisaris adalah organ dalam
perseroan terbatas atau organ serupa dalam koperasi dan perusahaan daerah.
BAB II
PENCABUTAN IZIN USAHA DAN PEMBUBARAN
BADAN HUKUM
Pasal 2
(1) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan
modal, kualitas aset, kualitas manajemen, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aspek
lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan usaha sesuai dengan
prinsip kehati-hatian.
(2) Dalam memberikan kredit dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib
menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang
mempercayakan dananya kepada bank.
(3) Bank Indonesia melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank dengan
menempuh upaya-upaya yang bersifat preventif maupun represif.
Pasal 3
(1) Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan
usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar :
a. pemegang saham menambah modal;
b. pemegang saham mengganti dewan komisaris dan atau direksi bank;
c. bank menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang
macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya;
d. bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;
e. bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban;
f. bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain;
g. bank menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban bank kepada bank atau
pihak lain.
(2) Apabila :
a. tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum cukup untuk mengatasi kesulitan
yang dihadapi bank; dan atau
b. menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem
perbankan, Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank dan
memerintahkan direksi bank untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang
Saham guna membubarkan badan hukum bank dan mem-bentuk tim likuidasi.
(3) Dalam hal direksi bank tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pimpinan Bank Indonesia meminta kepada
pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi pembubaran badan hukum bank,
penunjukan tim likuidasi, dan perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 4
(1) Pencabutan izin usaha bank dilakukan oleh Pimpinan Bank Indonesia.
(2) Sejak tanggal pencabutan izin usaha, direksi dan dewan komisaris dilarang
melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan aset dan kewajiban bank, kecuali atas
persetujuan dan atau penugasan Bank Indonesia dan untuk :
a. pembayaran gaji pegawai yang terutang:
b. pembayaran biaya kantor;
c. pembayaran kewajiban bank kepada nasabah penyimpan dana dengan menggunakan
dana lembaga penjamin simpanan.
Pasal 5
(1) Direksi bank yang dicabut izin usahanya wajib menyelenggarakan Rapat Umum
Pemegang Saham untuk memutuskan pembubaran badan hukum bank dan
pembentukan Tim Likuidasi, selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari
sejak tanggal pencabutan izin usaha.
(2) Calon anggota Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib terlebih
dahulu memperoleh persetujuan Bank Indonesia.
Pasal 6
Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat diselenggarakan dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), atau dapat diselenggarakan namun tidak
berhasil memutuskan pembubaran badan hukum bank dan pembentukan Tim Likuidasi,
Pimpinan Bank Indonesia meminta kepada Pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang
berisi :
a. pembubaran badan hukum Bank;
b. penunjukan Tim Likuidasi;
c. perintah pelaksanaaan likuidasi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah
ini;
d. perintah agar Tim Likuidasi mempertanggungjawabkan pelaksa-naan likuidasi kepada
Bank Indonesia.
Pasal 7
Susunan anggota Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 terdiri atas :
a. pihak lain yang bukan anggota direksi, dewan komisaris atau pemegang saham; atau
b. campuran antara pihak lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan satu atau
beberapa anggota direksi, dewan komisaris atau pemegang saham sepanjang jumlah
anggota direksi, dewan komisaris atau pemegang saham tersebut tidak melebihi 1/3
(satu pertiga) dari jumlah anggota Tim Likuidasi.
Pasal 8
(1) Keputusan dan penetapan pembubaran badan hukum bank sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 dan Pasal 6 wajib :
a. didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dan di Panitera Pengadilan Negeri yang meliputi
tempat kedudukan bank yang bersangkutan;
b. diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan 2 (dua) surat kabar harian yang
mempunyai peredaran luas; dan
c. diberitahukan kepada instansi yang berwenang, oleh Tim Likuidasi dalam jangka waktu 7
(tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembentukan Tim Likuidasi.
(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat pula pernyataan
bahwa seluruh harta kekayaan bank dalam likuidasi berada dalam tanggung jawab dan
pengurusan Tim Likuidasi.
Pasal 9
Pengawasan atas pelaksanaan pembubaran badan hukum dan likuidasi bank dilakukan oleh
Bank Indonesia.
BAB III
LIKUIDASI
Pasal 10
(1) Pelaksanaan likuidasi bank dilakukan oleh Tim Likuidasi.
(2) Dengan terbentuknya Tim Likuidasi, tanggung jawab dan kepengurusan bank dalam
likuidasi dilakukan oleh Tim Likuidasi.
(3) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Likuidasi berwenang mewakili bank dalam
likuidasi dalam segala hal yang berkaitan dalam penyelesaian hak dan kewajiban bank
tersebut.
Pasal 11
(1) Sejak terbentuknya Tim Likuidasi, direksi dan dewan komisaris menjadi non aktif, dan
berkewajiban untuk setiap saat membantu memberikan segala data dan informasi yang
diperlukan oleh Tim Likuidasi.
(2) Sebelum likuidasi selesai, anggota direksi dan anggota dewan komisaris bank yang
bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengundurkan diri, kecuali dengan persetujuan
Bank Indonesia.
Pasal 12
(1) Pelaksanaan likuidasi bank wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 5
(lima) tahun terhitung sejak tanggal dibentuknya Tim Likuidasi.
(2) Dalam hal likuidasi bank tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), penjualan harta bank dalam likuidasi dilakukan secara lelang.
Pasal 13
(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya anggota Tim Likuidasi dilarang
memperoleh keuntungan untuk diri sendiri.
(2) Anggota Tim Likuidasi bertanggung jawab secara pribadi apabila dalam
melaksanakan tugasnya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Pasal 14
(1) Untuk kepentingan harta bank dalam likuidasi Tim Likuidasi dapat meminta
pembatalan kepada pengadilan atas segala perbuatan hukum bank yang mengakibatkan
kerugian harta bank, yang dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum
pencabutan izin usaha.
(2) Pembatalan tersebut hanya dapat dilakukan apabila terbukti bahwa pada saat
perbuatan hukum tersebut dilakukan, bank yang bersangkutan dan pihak lain dengan
siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa
perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi harta bank tersebut.
(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah perbuatan
hukum bank yang bersangkutan yang wajib dilakukan berdasarkan undang-undang.
Pasal 15
Dalam hal anggota Tim Likuidasi yang dibentuk berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 karena
sesuatu hal tidak dapat menjalankan tugas dengan baik dan atau terbukti melakukan
pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Bank Indonesia
memberhentikan yang bersangkutan dan menunjuk penggantinya.
Pasal 16
Likuidasi bank dilakukan dengan cara :
a. pencairan harta dan atau penagihan piutang kepada para debitur, diikuti dengan
pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan dan atau
penagihan tersebut; atau
b. pengalihan seluruh harta dan kewajiban bank kepada pihak lain yang disetujui Bank
Indonesia.
Pasal 17
(1) Pembayaran kewajiban kepada para kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
dilakukan setelah dikurangi dengan gaji pegawai yang terutang, biaya perkara di
pengadilan, biaya lelang yang terutang, pajak yang terutang yang berupa pajak bank dan
pajak yang dipungut oleh bank selaku pemotong/pemungut pajak, dan biaya kantor.
(2) Sisa dana hasil pencairan harta dan atau penagihan piutang kepada debitur setelah
dikurangi dengan pembayaran sebagai-mana dimaksud dalam ayat (1) dibayarkan
secara berurutan kepada kreditur :
a. nasabah penyimpan dana, yang jumlah pembayarannya ditetapkan oleh Tim Likuidasi;
b. lainnya.
(3) Dalam hal terdapat lembaga yang dalam kedudukannya mem-bayar terlebih dahulu
sebagian atau seluruh hak nasabah penyim-pan dana, maka kedudukan lembaga
tersebut menggantikan kedudukan nasabah penyimpan dana.
(4) Setelah pelaksanaan tahap pembayaran yang terakhir, masih terdapat kelebihan
harta, Tim Likuidasi membagikan sisa dimaksud kepada para pemegang saham secara
pro rata.
(5) Tagihan yang timbul setelah proses likuidasi dapat diajukan terhadap sisa hasil
likuidasi yang menjadi hak pemegang saham.
Pasal 18
(1) Segala biaya yang berkaitan dengan likuidasi dan tercantum dalam Daftar Biaya
Likuidasi menjadi beban harta kekayaan bank dalam likuidasi dan dikeluarkan terlebih
dahulu dari setiap hasil pencairan yang bersangkutan.
(2) Honor Tim Likuidasi yang termasuk salah satu komponen dalam biaya sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan berpedoman pada ketentuan yang
ditetapkan Bank Indonesia.
Pasal 19
(1) Dalam hal Tim Likuidasi dibentuk berdasarkan Pasal 5 ayat (1), Tim Likuidasi wajib
menyusun Neraca Akhir Likuidasi guna dilaporkan kepada Bank Indonesia dan
dipertanggungjawabkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
(2) Dalam hal neraca akhir likuidasi telah disetujui Bank Indonesia, dan Rapat Umum
Pemegang Saham telah menerima pertangung-jawaban Tim Likuidasi maka Rapat
Umum Pemegang Saham :
a. meminta Tim Likuidasi :
– mengumumkan berakhirnya likuidasi dan perseroan dengan
menempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam surat
kabar harian yang mempunyai peredaran luas;
– memberitahukan kepada instansi yang berwenang;
– memberitahukan kepada Departemen Perindustrian dan Perdagangan
agar nama badan hukum bank tersebut dicoret dari Daftar Perusahaan;
b. membubarkan Tim Likuidasi.
Pasal 20
(1) Dalam hal Tim Likuidasi dibentuk berdasarkan Pasal 6, Tim Likuidasi wajib menyusun
Neraca Akhir Likuidasi guna dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada Bank
Indonesia.
(2) Dalam hal Bank Indonesia menerima pertanggungjawaban Tim Likuidasi, maka Bank
Indonesia :
a. meminta Tim Likuidasi :
– mengumumkan berakhirnya likuidasi dan perseroan dengan
menempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam surat
kabar yang mempunyai peredaran luas;
– memberitahukan kepada instansi yang berwenang;
– memberitahukan kepada Departemen Perindustrian dan Perdagangan
agar nama badan hukum bank tersebut dicoret dari daftar perusahaan.
b. membubarkan Tim Likuidasi.
Pasal 21
Status badan hukum bank yang dilikuidasi hapus sejak tanggal pengumuman berakhirnya
likuidasi dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat
(2) dan Pasal 20 ayat (2).
BAB IV
PENCABUTAN IZIN USAHA KANTOR CABANG BANK
YANG BERKEDUDUKAN DI LUAR NEGERI
Pasal 22
(1) Bank Indonesia mencabut izin usaha Kantor Cabang Dari Bank Yang Berkedudukan
Di Luar Negeri dalam hal :
a. kantor cabang yang bersangkutan berada dalam keadaan yang membahayakan
kelangsungan usahanya dan atau sistem perbankan;
b. kantor cabang yang bersangkutan ditutup atas permintaan kantor pusatnya;
c. izin usaha kantor pusat bank yang bersangkutan dicabut dan atau dilikuidasi oleh otoritas
yang berwenang di negara setempat.
(2) Pencabutan izin usaha kantor cabang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diberitahukan kepada bank yang bersangkutan dan otoritas negara asal, serta
diumumkan dalam surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas.
(3) Dalam hal Kantor Cabang Dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri dicabut izin
usahanya karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku ketentuan
sebagai berikut :
a. seluruh harta kantor cabang yang bersangkutan diutamakan untuk pembayaran seluruh
kewajibannya di Indonesia;
b. kantor pusat bank yang bersangkutan bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban
kantor cabangnya di Indonesia.
(4) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Bank
Indonesia membentuk Tim Penyelesai yang memiliki hak, kewajiban dan kewenangan
seperti halnya Tim Likuidasi.
(5) Batas waktu penyelesaian kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) bagi
Kantor Cabang Dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri yang dicabut izinnya
karena :
a. alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, ditentukan oleh Bank
Indonesia dan paling lambat 2 (dua) tahun sejak terbentuknya Tim Penyelesai; dan
b. alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, paling lambat 5 (lima) tahun sejak
terbentuknya Tim Penyelesai.
(6) Batas waktu penyelesaian kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) bagi
Kantor Cabang Dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri yang dicabut izin
usahanya karena :
a. alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, paling lambat 2 (dua)
tahun;
b. alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, paling lambat 5 (lima) tahun, sejak
terbentuknya Tim Penyelesai.
BAB V
KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI
ADMINISTRATIF
Pasal 23
Pemegang saham, anggota dewan komisaris atau pengawas, anggota direksi dan pejabat
lainnya, pegawai serta pihak-pihak lain, yang turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, yang
telah melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan keadaan bank yang bersangkutan
memburuk sehingga dicabut izin usahanya, yang telah melanggar ketentuan dalam Peraturan
Pemerintah ini, diancam dengan sanksi pidana dan/atau administratif sebagaimana diatur dalam
Pasal 49, Pasal 50, Pasal 50A, Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992
tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.
BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 24
(1) Dalam hal harta kekayaan bank dalam likuidasi tidak cukup untuk memenuhi seluruh
kewajiban bank dalam likuidasi tersebut maka kekurangannya wajib dipenuhi oleh
anggota direksi dan anggota dewan komisaris serta pemegang saham yang turut serta
menjadi penyebab kesulitan keuangan yang dihadapi oleh bank atau menjadi penyebab
kegagalan bank.
(2) Dalam hal direksi bank yang dicabut izin usahannya tidak bersedia melaksanakan
tugas dan kewajiban berkaitan dengan pencabutann izin usaha bank, atau direksi dalam
keadaan tidak hadir, maka tanpa mengurangi tanggung jawab direksi yang
bersangkutan, untuk kepentingan nasabah penyimpan dana Bank Indonesia membentuk
Tim Pengelola Sementara untuk menjalankan fungsi direksi sampai dengan terbentuknya
Tim Likuidasi.
(3) Direksi yang tidak bersedia melaksanakan tugas dan kewajiban berkaitan dengan
pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank, atau yang dengan sengaja tidak
hadir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dikategorikan telah melakukan
pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah ini, dan dapat dikenakan ancaman pidana
dan sanksi administratif sebagaimana tercantum dalam Pasal 23.
Pasal 25
(1) Pelaksanaan likuidasi bank oleh Bank Indonesia ditetapkan dan diserahkan kepada
badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan
berdasarkan ketentuan Pasal 37A Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998,
tetap mengikuti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
(2) Bank Indonesia melakukan pencabutan izin usaha atas bank-bank sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan rekomendasi dari badan khusus yang bersifat
sementara dalam rangka penyehatan perbankan.
(3) Apabila dalam rekomendasi untuk pencabutan izin usaha bank sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2), badan khusus telah menyatakan bahwa seluruh aset dan
kewajiban bank yang bersangkutan telah diselesaikan oleh badan khusus, maka dalam
mencabut izin usaha yang bersangkutan Bank Indonesia sekaligus memerintahkan
kepada badan khusus untuk bertindak atas nama Rapat Umum Pemegang Saham
membubarkan badan hukum bank dan selanjutnya mengumumkannya dalam Berita
Negara Republik Indonesia.
Pasal 26
(1) Dalam hal para pemegang saham akan membubarkan badan hukum bank atas
keinginan sendiri, pembubaran tersebut hanya dapat dilakukan setelah pencabutan izin
usaha oleh Bank Indonesia.
(2) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan
oleh Bank Indonesia apabila bank yang bersangkutan telah menyelesaikan kewajibannya
kepada seluruh kreditur.
(3) Pembubaran badan hukum bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib
didaftarkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 27
Segala ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku juga bagi bank-bank yang telah
dicabut izin usahanya dan sedang dalam proses likuidasi pada tanggal mulai berlakunya
Peraturan Pemerintah ini.
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan pencabutan izin usaha, pembubaran
dan likuidasi bank berdasarkan Peraturan Pemerintah ini diatur Bank Indonesia.
Pasal 29
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini maka Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996
tentang Ketentuan dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1997 dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 30
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Mei 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Mei 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
AKBAR TANDJUNG
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 52
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 1999
TENTANG
PENCABUTAN IZIN USAHA, PEMBUBARAN
DAN LIKUIDASI BANK
U M U M
Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan
mengenai pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank. Penyesuaian dimaksud
diperlukan antara lain karena berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tersebut
kewenangan pemberian dan pencabutan izin usaha bank yang semula ada pada Menteri
Keuangan dialihkan kepada Pimpinan Bank Indonesia.
Di samping penyesuaian ketentuan-ketentuan karena adanya perubahan Undang-undang
dimaksud, agar pelaksanaan likuidasi bank dapat berjalan secara lebih efisien, diperlukan
penyempurnaan dan penambahan beberapa ketentuan mengenai pencabutan izin usaha,
pembubaran dan likuidasi bank.
Mengingat bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan
menyalurkannya kepada masyarakat, maka kelangsungan hidup bank sangat tergantung pada
dana masyarakat yang dititipkan kepadanya. Dengan demikian merupakan hal yang wajar
apabila terhadap bank yang dicabut izin usahanya dan dilikuidasi diwajibkan untuk
mengutamakan pembayaran atau pengembalian dana kepada masyarakat penyimpan dana,
tanpa mengabaikan pembayaran kewajiban kepada pihak-pihak lainnya.
Penjelmaan dari maksud untuk mengutamakan kepentingan nasabah penyimpan dana dan
menjaga kestabilan moneter menyebabkan bank merupakan badan usaha yang memiliki
karakteristik khusus dibandingkan dengan badan usaha pada umumya.
Sebagaimana diketahui bahwa bank pada umumnya berbentuk perseroan terbatas, maka
Peraturan Pemerintah ini memakai istilah Rapat Umum Pemegang Saham, direksi dan komisaris
bagi penyebutan organ badan hukum bank. Sekalipun demikian, norma yang berlaku bagi organorgan
tersebut dalam Peraturan Pemerintah ini dan peraturan pelaksanaannya harus diartikan
berlaku pula bagi lembaga setara dalam badan hukum bank lainnya yang tidak berbentuk
Perseroan Terbatas.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Angka 1
Cukup jelas
Angka 2
Cukup jelas
Angka 3
Cukup jelas
Angka 4
Cukup jelas
Angka 5
Cukup jelas
Angka 6
Cukup jelas
Pasal 2
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan aset adalah aktiva atau kekayaan bank.
Ayat (2)
Mengingat bank dalam kegiatan usahanya pada umumnya menggunakan dana masyarakat yang
dipercayakan kepadanya, maka dalam memberikan kredit atau pembayaran berdasarkan prinsip
syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya bank wajib melakukannya secara profesional dan
dengan menggunakan prinsip kehati-hatian agar dana masyarakat yang dipercayakan pada Bank
dapat dikelola dengan baik.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 4
Ayat (1)
Pencabutan izin usaha dilakukan oleh Bank Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (2)
dan atau Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.
Pencabutan izin usaha tersebut diikuti dengan pembubaran badan hukum bank oleh Rapat
Umum Pemegang Saham atau melalui penetapan pengadilan, dan untuk selanjutnya dilikuidasi.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 5
Ayat (1)
Pembubaran badan hukum bank dimaksud dilakukan oleh lembaga tertinggi dalam badan hukum
yang bersangkutan. Sebagai contoh, lembaga tertinggi untuk Perseroan Terbatas adalah Rapat
Umum Pemegang Saham, sedangkan untuk badan hukum Koperasi, lembaga tertinggi adalah
Rapat Anggota.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Pihak lain yang ditunjuk sebagai anggota Tim Likuidasi dapat merupakan akuntan, ahli hukum,
ahli komputer dan atau ahli di bidang lainnya yang erat kaitannya dengan pelaksanaan likuidasi
bank.
Pembatasan jumlah anggota direksi, dewan komisaris dan pemegang saham yang boleh menjadi
anggota Tim Likuidasi, dimaksudkan untuk menjaga obyektifitas pelaksanaan likuidasi.
Pasal 8
Ayat (1)
Kewajiban pengumuman pada Bank Perkreditan Rakyat dapat pula dilakukan dengan cara lain
yang memungkinkan masyarakat setempat dapat mengetahui pencabutan izin usaha tersebut,
seperti penempatan pengumuman pada kantor kecamatan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 9
Fungsi pengawasan likuidasi oleh Bank Indonesia dimaksudkan untuk memantau pelaksanaan
likuidasi agar tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 11
Ayat (1)
Setelah Tim Likuidasi terbentuk, anggota direksi dan anggota dewan komisaris tidak lagi
menjalankan fungsinya sesuai dengan jabatannya tersebut.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan lelang adalah lelang yang diselenggarakan melalui kantor lelang atau
lembaga lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pasal 13
Ayat (1)
Salah satu bentuk melaksanakan tugas dengan memperoleh keuntungan untuk diri sendiri
adalah membeli harta kekayaan bank dalam likuidasi untuk kepentingan sendiri, keluarganya,
dan atau kelompoknya.
Dalam pengertian memperoleh keuntungan untuk diri sendiri, termasuk juga apabila anggota Tim
Likuidasi melakukan transaksi yang didalamnya terdapat benturan kepentingan (conflict of
interest) antara bank dalam Likuidasi dan anggota Tim Likuidasi yang bersangkutan.
Ayat (2)
Pertanggungjawaban Tim Likuidasi secara pribadi dapat diminta dalam hal menurut penilaian
Bank Indonesia selaku pengawas terdapat pelanggaran terhadap larangan memperoleh
keuntungan untuk diri sendiri. Untuk itu diperlukan bukti-bukti yang mendukung adanya tindakan
pelanggaran atau penyimpangan oleh Tim Likuidasi yang bersangkutan.
Pertanggungjawaban secara pribadi tersebut antara lain berupa pengembalian seluruh
keuntungan yang telah diperolehnya kepada bank dalam likuidasi.
Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pihak dengan siapa perbuatan itu dilakukan” dalam ketentuan ini,
termasuk pihak untuk kepentingan siapa perjanjian tersebut diadakan.
Ayat (3)
Perbuatan yang wajib dilakukan berdasarkan Undang-undang misalnya kewajiban pembayaran
pajak.
Pasal 15
Kewenangan Bank Indonesia untuk memberhentikan dan mengganti anggota Tim Likuidasi
diberikan dalam kedudukannya selaku pengawas likuidasi.
Apabila dalam pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang dilakukan oleh
anggota Tim Likuidasi tersebut terdapat dugaan adanya unsur tindak pidana, maka akan
diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Ayat (1)
Pajak yang terutang dalam hal ini hanya meliputi pajak bank dan pajak yang dipungut oleh bank
yang bersangkutan dalam kedudukannya selaku pemungut pajak dan atau pemotong pajak.
Dalam kelompok ini tidak termasuk dana Negara yang berasal dari pajak yang disimpan oleh
bank persepsi.
Yang dimaksud dengan biaya lelang yang terutang adalah biaya lelang yang terjadi sebelum
pencabutan izin usaha bank.
Yang dimaksud dengan biaya kantor antara lain adalah biaya listrik, air, sewa gedung dan biaya
pemeliharaan gedung.
Ayat (2)
Termasuk dalam nasabah penyimpan dana adalah deposan, giran, penabung, bank, dan negara
dalam kaitan dengan dana yang berasal dari pajak yang disimpan oleh bank persepsi.
Penetapan jumlah pembayaran kepada nasabah oleh Tim Likuidasi, dapat dilakukan atas dasar
jumlah yang sama untuk setiap nasabah atau atas dasar proporsional.
Dalam rangka pembayaran kewajiban kepada para kreditur, kreditur pemegang hak gadai dan
hak tanggungan memiliki preferensi atau hak didahulukan khusus terhadap harta bank dalam
likuidasi yang dibebani hak gadai atau hak tanggungan dimaksud.
Ayat (3)
Pihak yang dapat melakukan pembayaran terlebih dahulu ini antara lain adalah lembaga
penjamin simpanan yang dibentuk berdasarkan Pasal 37B Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992
tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998,
namun tidak termasuk lembaga penjamin simpanan yang menggunakan skim asuransi.
Ayat (4)
Pembagian dimaksud termasuk pula terhadap pemegang saham yang memperoleh kepemilikan
melalui bursa efek.
Ayat (5)
Tagihan seperti ini dapat timbul apabila di kemudian hari ada kreditur yang tidak tercatat nama
dan alamatnya pada saat pemanggilan, tetapi dapat membuktikan haknya melalui proses
pengadilan.
Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Selama proses likuidasi berlangsung, apabila dipandang perlu, Bank Indonesia dapat mengubah
besarnya honor Tim Likuidasi dengan memperhatikan kondisi aset-aset bank yang dilikuidasi.
Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan izin usaha bagi Kantor Cabang Dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar
Negeri adalah izin pembukaan kantor.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Harta kantor cabang dalam hal ini meliputi seluruh harta, baik yang ada di Indonesia maupun di
luar negeri.
Pemenuhan kewajiban kantor cabang bank dimaksud merupakan tanggung jawab utama dari
kantor pusat cabang bank yang bersangkutan.
Sejak tanggal pencabutan izin pembukaan kantor cabang yang bersangkutan, tidak
diperbolehkan adanya pemindahan dana ke kantor pusatnya dan atau ke kantor cabang yang
lain di luar negeri. Harta bank hanya dapat ditarik ke kantor pusat apabila seluruh kewajiban
kepada kreditur di Indonesia telah terpenuhi.
Dalam hal kantor pusat bank yang bersangkutan dilikuidasi maka harta kekayaan kantor pusat
tetap menjadi jaminan pemenuhan kewajiban kantor cabangnya di Indonesia.
Ayat (4)
Tim Penyelesai dalam hal ini adalah tim yang dibentuk di Indonesia untuk pemenuhan kewajiban
bank tersebut di Indonesia.
Tugas Tim ini antara lain mengurus harta kekayaan kantor cabang yang dicabut izin usahanya.
Ayat (5)
Hak, kewajiban dan kewenangan yang sama dengan yang dimiliki oleh Tim Likuidasi
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini diperlukan bagi Tim Penyelesai terutama
untuk keberhasilan tugasnya dalam pelaksanaan ketentuan ayat (3) dalam proses penyelesaian
seluruh kewajiban bank yang bersangkutan di Indonesia.
Ayat (6)
Huruf a
Penetapan jangka waktu disesuaikan dengan keadaan bank dan kepentingan kreditur serta
nasabah penyimpan dana.
Huruf b
Cukup jelas
Pasal 23
Dalam pengertian pemegang saham, anggota dewan komisaris atau pengawas, anggota direksi
dan pejabat lainnya serta pegawai bank, termasuk pula mantan pemegang saham, anggota
dewan komisaris atau pengawas, anggota direksi dan pejabat lainnya serta pegawai dari bank
yang telah dicabut izin usahanya dan dilikuidasi.
Pasal 24
Ayat (1)
Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung prinsip kehati-hatian yang wajib dilaksanakan oleh
bank.
Dalam hal anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan pemegang saham turut serta menjadi
penyebab kesulitan keuangan yang dihadapi bank atau menjadi penyebab kegagalan bank, yang
bersangkutan bertanggung jawab penuh secara pribadi turut serta memenuhi kewajiban bank
terhadap nasabah dan kreditur lainnya. Gugatan atau tuntutan kepada anggota direksi, anggota
dewan komisaris dan atau pemegang saham tersebut dapat diajukan oleh Tim Likuidasi, atau
pemegang saham yang memenuhi persyaratan tertentu berdasarkan peraturan perundangundangan
yang berlaku untuk mewakili bank.
Seluruh perolehan dari gugatan atau tuntutan Tim Likuidasi atau pemegang saham terhadap
anggota direksi, anggota dewan komisaris dan atau pemegang saham yang turut serta menjadi
penyebab kesulitan keuangan atau kegagalan bank menjadi milik bank dalam likuidasi dan
digunakan untuk memenuhi kewajiban bank dalam likuidasi.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Direksi dianggap tidak bersedia melaksanakan tugas dan kewajiban berkaitan dengan
pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank, apabila dalam jangka waktu 15 (lima
belas) hari sejak tanggal pencabutan izin usaha, direksi yang bersangkutan tidak menunjukkan
upaya yang berarti untuk mulai melaksanakan tugas dan kewajibannya, seperti penyusunan
neraca penutupan, mempersiapkan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham,
pelaksanaan pembayaran kepada nasabah penyimpan dana dengan menggunakan dana dari
lembaga penjamin simpanan.
Yang dimaksud dengan keadaan tidak hadir adalah apabila direksi bank yang bersangkutan tidak
aktif lagi menjalankan fungsinya atau keberadaannya tidak diketahui.
Pasal 25
Ayat (1)
Untuk saat ini, badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan yang
dimaksud dalam ayat ini adalah Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang dibentuk
berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun 1999.
Kriteria untuk penetapan bank-bank yang diserahkan Bank Indonesia kepada BPPN antara lain
bank yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan rasio Kewajiban Penyediaan Modal
Minimum, atau bank yang bersangkutan mengalami kesulitan likuiditas sehingga memperoleh
fasilitas pendanaan dari Bank Indonesia dan atau Pemerintah, atau dengan berdasarkan
rekomendasi Komite Pengarah Rekapitalisasi Bank Umum sebagaimana ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1998 tentang Program Rekapitalisasi Bank Umum dan
ketentuan-ketentuan pelaksanaannya, yang pada gilirannya dapat membahayakan
perekonomian nasional.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Berdasarkan ketentuan Pasal 37A Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, badan khusus yang
bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan memiliki kewenangan untuk mengambil
alih dan menjalankan segala hak dan kewenangan pemegang saham termasuk hak dan
kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham.
Pasal 26
Ayat (1) dan ayat (2)
Pencabutan izin usaha bank oleh Bank Indonesia dalam Pasal ini dilakukan berdasarkan
permohonan para pemegang saham.
Dalam hal ini para pemegang saham harus menyampaikan bukti-bukti bahwa seluruh kewajiban
bank kepada kreditur sudah diselesaikan.
Ayat (3)
Pembubaran badan hukum atas keinginan sendiri para pemegang saham ini harus diputuskan
dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3831

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close