Peraturan Pemerintah

PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA LOGAM MULIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 218 TAHUN 1961

1961
TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA LOGAM MULIA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa perlu segera melaksanakan Undang-undang Nomor 19 Prp.
Tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 Nomor 59) terhadap
Perusahaan milik Negara yang berada dibawah lingkungan
Departemen Perindustrian Dasar/Pertambangan;
b. bahwa berhubung dengan itu perlu didirikan suatu Perusahaan
Negara yang berusaha dalam lapangan perindustrian dasar;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 (Lembaran-Negara
Tahun 1960 Nomor 59);
Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 6 Oktober 1960;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN
PERUSAHAAN NEGARA LOGAM MULIA.
BAB I
PENDIRIAN
Pasal 1.
(1) Dengan nama Perusahaan Negara (P.N.) LOGAM MULIA didirikan
suatu perusahaan negara sebagai termaksud dalam pasal 3 ayat (1)
Undang-undang Nomor 19 Prp. tahun 1960 (Lembaran Negara tahun
1960 Nomor 59).
(2) N.V. Esseyeur en Affimagebedrijf v/h R.T. Braakensiek yang dibeli
saham-sahamnya dengan akte pengoperan Notaris Meester Raden
Pranowo Soewandi Nomor 82 tanggal 31 Desember 1957 yang
kemudian dirubah nama dan anggaran dasarnya menjadi P.T. Logam
Mulia dengan akte Notaris Meester Raden Pranowo Soewandi
Nomor 70 tanggal 26 April 1958, dengan ini dilebur ke dalam P.N.
LOGAM MULIA termaksud pada ayat (1).
(3) Segala …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 2 –
(3) Segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan serta usaha
dari P.T. Logam Mulia beralih kepada P.N. LOGAM MULIA.
(4) Pelaksanaan peleburan termaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur
oleh Menteri Perindustrian Dasar/Pertambangan.
BAB II
ANGGARAN DASAR
Ketentuan Umum.
Pasal 2.
(1) P.N. LOGAM MULIA adalah badan hukum yang berhak melakukan
usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
(2) Dalam. Peraturan Pemerintah ini yang dimaksudkan dengan:
a. “Pemerintah” ialah Presiden Republik Indonesia;
b. “Menteri” ialah Menteri Perindustrian Dasar/Pertambangan;
c. “Perusahaan” ialah P.N. LOGAM MULIA ;
d. “Direksi” ialah Direksi P.N. LOGAM MULIA;
e. “B.P.U.” ialah Badan Pimpinan Umum INDUSTRI KIMIA
termaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 1961
(Lembaran Negara tahun 1961 Nomor 124).
Pasal 3.
Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini,
maka terhadap Perusahaan berlaku segala macam hukum Indonesia.
Tempat Kedudukan.
Pasal 4
Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan dapat
mempunyai kantor cabang, kantor perwakilan atau koresponden di
dalam negeri dengan persetujuan Menteri, di luar negeri dengan
persetujuan Pemerintah.
Tujuan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 3 –
Tujuan dan Lapangan Usaha.
Pasal 5.
Tujuan Perusahaan ialah untuk turut membangun ekonomi nasional
khususnya dalam industri dasar dan berat, sesuai dengan ekonomi
terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketenteraman
serta kesenangan kerja dalam Perusahaan, menuju masyarakat yang adil
dan makmur materiil dan spiritual.
Pasal 6.
1. Perusahaan ini berusaha dalam lapangan:
dan meng-essay logam-logam dan bahan-bahan logam nonferrous
umumnya serta logam mulia khususnya;
2. memberi jasa dalam pembangunan tambang nonferrous umumnya
serta logam mulia khususnya;
3. menghasilkan untuk keperluan industri lainnya barang-barang
terbuat dari logam nonferrous umumnya serta logam mulia
khususnya;
4. melakukan pekerjaan dalam arti kata seluas-luasnya yang
bersangkutan dengan lapangan usaha Perusahaan,
Modal.
Pasal 7.
(1) Modal Perusahaan ditetapkan 5 (lima) juta rupiah. Modal ini dapat
ditambah dengan ketentuan Peraturan Pemerintah.
(3) Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk
menurut ketentuan dalam pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini.
(4) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan
rahasia.
Pimpinan.
Pasal 8.
(1) Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang
Presiden Direktur dan dibantu oleh sebanyak-banyaknya 4 (empat)
orang Direktur yang bertanggung-jawab atas bidangnya masingmasing.
(2) Dengan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 4 –
(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam pasal 6 ayat
(1) dan pasal 8 ayat (2) dari Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun
1961 tentang pendirian Badan Pimpinan Umum INDUSTRI KIMIA,
Presiden Direktur bertanggung jawab kepada Menteri dan
paradirekturbertanggung jawab kepada Presiden Direktur.
(3) Gaji dan penghasilan lain anggauta-anggauta Direksi ditetapkan oleh
Menteri dengan mengingat ketentuan yang ditetapkan dengan atau
berdasarkan Undang-undang.
Pasal 9.
(1) Anggauta Direksi adalah warga-negara Indonesia.
(2) Anggauta Direksi harus bertempat tinggal di tempat kedudukan
Perusahaan.
Pasal 10
(1) Antara anggauta Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai
derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping
termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diijinkan oleh Pemerintah.
(2) Anggauta Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali
dengan ijin Menteri. Tidak termasuk dalam hal ini jabatan yang
dipikulkan oleh Pemerintah kepadanya.
(3) Anggauta Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi
langsung atau tidak langsung, pada perkumpulan/perusahaan yang
berusaha di lapangan lain yang bertujuan mencari laba.
Pasal 11
(1) Anggauta Direksi diangkat oleh Pemerintah atas usul Menteri untuk
selama-lamanya 5 tahun. Setelah waktu itu berakhir anggauta yang
bersangkutan dapat diangkat kembali;
(2) Dalam hal-hal di bawah ini, Pemerintah dapat memberhentikan
anggauta Direksi, meskipun waktu tersebut pada ayat (1) belum
berakhir :
a. atas permintaan sendiri
b. karena tindakan yang merugikan Perusahaan;
c. karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan
kepentingan Negara;
d. karena meninggal dunia.
(3) Pemberhentian …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 5 –
(3) Pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (2) huruf b dan
huruf c jika merupakan suatu pelanggaran dari peraturan hukumpidana,
merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
(4) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat 2 huruf b
dan huruf c dilakukan, anggauta Direksi yang bersangkutan diberi
kesempatan untuk membela diri, hal mana harus dilaksanakan dalam
waktu satu bulan setelah anggauta Direksi yang bersangkutan
diberitahukan tentang niat akan pemberhentian itu oleh Menteri.
(5) Selama persoalan tersebut pada ayat (4) belum diputus, maka
Menteri dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggauta
Direksi yang bersangkutan.
Jika dalam waktu dua bulan setelah pemberhentian sementara
dijatuhkan belum ada keputusan mengenai pemberhentian anggauta
Direksi berdasarkan ayat (3), maka pemberhentian sementara itu
menjadi batal dan anggauta Direksi yang bersangkutan dapat segera
menjalankan jabatannya lagi, kecuali bilamana untuk keputusan
pemberhentian tersebut diperlukan keputusan pengadilan dan ha] itu
harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.
Pasal 12.
(1) Direksi mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan.
(2) Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut pada ayat
(1) kepada seorang anggauta Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu
atau kepada seorang/beberapa orang pegawai Perusahaan tersebut
baik sendiri maupun bersama-sama, atau kepada orang/badan lain.
Pasal 13.
(1) Direksi menentukan kebijaksanaan Perusahaan.
(2) Direksi mengurus dan menguasai kekayaan Perusahaan
(3) Tata tertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam
suatu peraturan yang ditetapkan oleh Direksi.
Hubungan Perusahaan dengan B.P.U.
Pasal 14.
(1) Sifat hubungan pembagian tugas dan pekerjaan antara Perusahaan
dan B.P.U. ditetapkan oleh B.P.U. segala sesuatunya menurut
petunjuk Menteri.
(2) keputusan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 6 –
(2) keputusan B.P.U. termaksud pada ayat (1) mengikat Perusahaan.
Pasal 15.
Perusahaan memberikan iuran wajib/pembayaran jasa kepada B.P.U
menurut jumlah yang ditentukan oleh Direksi B.P.U. dengan persetujuan
Menteri.
Tanggung Jawab dan Tuntutan Ganti Rugi Pegawai.
Pasal 16.
(1) Semua pegawai Perusahaan, termasuk anggauta Direksi dalam
kedudukan selaku demikian, yang tidak dibebani tugas penyimpanan
uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yang
karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban
dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau
tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan,
diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
(2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai
Negeri berlaku sepenuhnya terhadap pegawai Perusahaan.
(3) Semua pegawai Perusahaan yang dibebani tugas penyimpanan,
pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat berharga milik
Perusahaan dan barang-barang persediaan milik Perusahaan yang
disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus
dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan
memberikan pertanggungan jawab tentang pelaksanaan tugasnya
kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
(4) Pegawai termaksud pada ayat (3) tidak perlu mengirimkan
pertanggungan jawab mengenai cara pengurusannya kepada Badan
Pemeriksa Keuangan. Tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan
menurut ketentuan yang, ditetapkan bagi pegawai bendaharawan
yang oleh Badan Pemeriksa Keuangan dibebaskan dari kewajiban
mengirimkan pertanggungan jawab mengenai cara mengurusnya.
(5) Semua surat-bukti dan surat lainnya bagaimanapun juga sifatnya
yang termasuk bilangan tata-buku dan administrasi Perusahaan
disimpan di tempat Perusahaan atau di tempat lain yang ditunjuk
oleh Menteri, kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan
Pemeriksa Keuangan dalam hal dianggapnya perlu untuk
kepentingan suatu pemeriksaan.
(6) Untuk …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 7 –
(6) Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan
kontrol akuntan pada umumnya surat bukti dan surat lainnya
termaksud pada ayat (5) untuk sementara dipindahkan ke Jawatan
Akuntan Negara.
Kepegawaian.
Pasal 17.
Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai/pekerja Perusahaan
menurut peraturan kepegawaian yang disetujui oleh Menteri berdasarkan
peraturan pokok,/kepegawaian perusahaan negara yang ditetapkan oleh
Pemerintah.
Tahun Buku.
Pasal 18.
Tahun buku Perusahaan adalah tahun takwim.
Anggaran Perusahaan.
Pasal 19.
(1) Selambat-lambatnya tiga bulan sebelum tahun buku baru mulai berlaku
maka oleh Direksi dikirimkan Anggaran Perusahaan untuk dimintakan
persetujuan kepada Menteri.
(2) Kecuali apabila Menteri mengemukakan keberatan atau menolak
proyek yang dimuat di dalam anggaran Perusahaan sebelum menginjak
tahun buku baru, maka anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.
(3) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun
buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu
dari Menteri.
Laporan Perhitungan Hasil Usaha Berkala
dan Kegiatan Perusahaan.
Pasal 20.
Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan
dikirimkan oleh Direksi kepada Menteri menurut cara dan waktu yang
ditentukan oleh Menteri.
Laporan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 8 –
Laporan Perhitungan Tahunan
Pasal 21.
(1) Untuk tiap tahun buku oleh Direksi disusun perhitungan tahunan
yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi. Neraca dan
perhitungan laba rugi tersebut dikirimkan kepada Menteri dan Badan
Pemeriksa Keuangan menurut cara dan waktu yang ditetapkan oleh
Menteri.
(2) Cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus disebutkan.
(3) Jika dalam waktu 2 bulan sesudah menerima perhitungan tahunan itu
oleh Menteri tidak diajukan keberatan tertulis, maka perhitungan
tahunan itu dianggap telah disahkan.
(4) Perhitungan tahunan disahkan oleh Menteri. Pengesahan termaksud
memberi pembebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang
termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.
Penggunaan Laba.
Pasal 22.
(1) Dari laba bersih yang telah disahkan menurut pasal 21 disisihkan
untuk :
a. dana pembangunan semesta sebesar 55%:
b. untuk cadangan umum sebesar 10% sampai cadangan umum
tersebut mencapai jumlah dua kali modal perusahaan dan untuk
ganti rugi sebesar 3%, sedangkan sisanya dipisahkan untuk
sumbangan dana pensiun dan sokongan pegawai, sosial dan
pendidikan, dan jasa produksi yang jumlah persentasinya masingmasing
ditetapkan oleh Pemerintah.
(2) Penggunaan laba Untuk cadangan, umum bilamana telah tercapai
tujuannya, dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan Peraturan
Pemerintah.
(3) Cara mengurus dan menggunakan dana penyusutan dan cadangan
tujuan termaksud dalam pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 19
Prp. tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 59)
ditentukan dengan Peraturan Menteri.
Pembubaran …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 9 –
Pembubaran
Pasal 23.
(1) Pembubaran Perusahaan dan penunjukan likwidaturnya ditetapkan
dengan Peraturan Pemerintah.
(2) Semua kekayaan Perusahaan setelah diadakan likwidasi menjadi
milik Negara.
(3) Pertanggungan-jawab likwidasi oleh likwidaturnya dilakukan kepada
Menteri yang memberi pembebasan pertanggungan jawab tentang
pekerjaan yang diselesaikan olehnya.
BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24.
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini
ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 25.
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan berlaku
surut hingga tanggal 1 Januari 1961.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 1961.
Presiden Republik Indonesia,
SOEKARNO.
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 1961.
Sekretaris Negara, ttd.
ttd.
MOHD. ICHSAN
LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961 NOMOR 267.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 10 –
——————————–
CATATAN
Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961 YANG TELAH DICETAK
ULANG

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close