Peraturan Pemerintah

PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA TAMBANG BAUKSIT INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESI NOMOR 89 TAHUN 1961

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESI
NOMOR 89 TAHUN 1961
TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA TAMBANG BAUKSIT INDONESIA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa perlu segera melaksanakan Undang-undang Nomor 19 Prp.
Tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 Nomor 59) terhadap
Perusahaan-perusahaan Negara yang berada di bawah lingkungan
Departemen Perindustrian Dasar Pertambangan;
b. bahwa berhubung dengan itu perlu didirikan suatu perusahaan
Negara yang berusaha dalam lapangan pertambangan.
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar ;
2. Undang-undang Nomor 19 Prp.Tahun 1960 (Lembaran Negara
Tahun 1960 Nomor 59);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun
1960 Nomor 31) ;
Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 6 Oktober 1960
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN BADAN
PIMPINAN UMUM PERUSAHAAN PERUSAHAAN TAMBANG
BAUKSIT INDONESIA.
BAB I
PENDIRIAN
Pasal 1.
(1) Dengan nama Perusahaan Negara (P.N.) Tambang Bauksit Indonesia
didirikan suatu perusahaan Negara sebagai termaksud dalam
Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 (Lembaran Negara
Tahun 1960 Nomor 59).
(2) Segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan serta usaha
dari perusahaan yang masuk pada Perusahaan Negara Tambang
Bauksit Indonesia dahulu, beralih kepada P.N. Tambang Bauksit
Indonesia.
BAB II …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 2 –
BAB II
ANGGARAN DASAR.
Ketentuan Umum
Pasal 22
(1) P.N. Tambang Bauksit Indonesia adalah badan hukum yang berhak
melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
(2) Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan
a. “Pemerintah” ialah Presiden Republik Indonesia ;
b. “Menteri” ialah Menteri Perindustrian Dasar/Pertambangan;
c. “Perusahaan” ialah P.N. Tambang Bauksit Indonesia
d. “Direksi” ialah Direksi Perusahaan ;
e. “B.P.U. ialah B.P.U. Perusahaan-perusahaan Tambang Umum
Negara.
Pasal 3.
Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan
Pemerintah ini, maka terhadap Perusahaan berlaku segala macam hukum
Indonesia.
TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 4.
Perusahaan berkedudukan dan berkantor Pusat di Kijang dan dapat
mempunyai kantor-kantor cabang, kantor-kantor perwakilan atau
koresponden-koresponden di dalam negeri dengan persetujuan Menteri,
di luar negeri dengan persetujuan Pemerintah.
TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA
Pasal 5.
Tujuan Perusahaan ialah turut membangun ekonomi Nasional sesuai
dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan
serta kegembiraan kerja dalam perusahaan-perusahaan menuju
masyarakat yang adil dan makmur materiil dan spiritual.
Pasal 6.
Perusahaan berusaha dalam lapangan-lapangan penambangan,
pemurnian, pengolahan dan penjualan bauksit dan lain-lain bahan
galian, yang terdapat bersama dengan bahan tersebut diatas, didalam
satu lapisan di Pulau Bintan, yang batas-batasnya akan ditetapkan oleh
Menteri.
MODAL …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 3 –
MODAL
Pasal 7.
(1) Modal Perusahaan ditetapkan sebesar M $ 2.000.000 (duajuta)
Dollar Malaysia.
(2) Modal ini dapat ditambah dengan ketentuan-ketentuan Peraturan
Pemerintah.
(3) Perusahaan mempunyai cadangan-umum yang dibentak dan- pupuk
menurut ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1) ;
(4) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan atau cadangan
rahasia.
PIMPINAN
Pasal 8.
(1) Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang
Presiden Direktur dan dibantu oleh 2 (dua) orang Direktur yang
bertanggung jawab atas bidangnya masing- masing.
(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Pasal 6 ayat 1
dan. Pasal 8 ayat 2 dari Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 1961
tentang pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan-Perusahaan
Tambang Umum Negara, Presiden Direktur bertanggung jawab
kepada Menteri dan para Direktur bertanggung jawab kepada
Presiden Direktur.
(3) Gaji dan penghasilan lain anggota-anggota Direksi ditetapkan oleh
Menteri dengan mengingat ketentuan-ketentuan yang ditetapkan
dengan atau berdasarkan perundang-undangan.
Pasal 9.
(1) Anggota Direksi adalah warga-negara Indonesia.
(2) Anggota Direksi harus bertempat tinggal ditempat kedudukan
Perusahaan.
Pasal 10.
(1) Antara anggota-anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga
sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis
kesamping termasuk menantu dan ipar, kecuali diijinkan oleh
Pemerintah.
(2) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan
izin Menteri. Tidak termasuk dalam hal ini ialah jabatan yang
dipikulkan oleh pemerintah kepadanya.
(3) Anggota …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 4 –
(3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi
langsung atau tidak langsung pada perkumpulan/perusahaan yang
berusaha dilapangan lain yang bertujuan mencari laba.
Pasal 11.
(1) Anggota. Direksi diangkat oleh Pemerintah atas usul Menteri untuk
selama-lamanya 5 tahun.
Setelah waktu itu berakhir anggota yang bersangkutan dapat
diangkat kembali.
(2) Dalam hal-hal dibawah ini atas usul Menteri, Presiden dapat
memberhentikan anggota Direksi, meskipun waktu tersebut dalam
ayat (1) belum berakhir :
a. atas permintaan sendiri ;
b. karena tindakan yang merugikan Perusahaan
c. karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan
kepentingan Negara ;
d. karena meninggal dunia.
(3) Pemberhentian karena alasan tersebut ayat (2) sub b dan sub c, jika
merupakan suatu pelanggaran dari peraturan hukum pidana,
merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
(4) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut dalam ayat (2)sub b
dan sub c dilakukan, anggota Direksi yang bersangkutan diberi
kesempatan untuk membela diri, hal mana harus dilaksanakan dalam
waktu satu bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan
diberitahukan tentang niat akan pemberhentian itu oleh Menteri.
(5) Selama persoalan tersebut dalam ayat(4) belum diputus, maka
Menteri dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota
Direksi yang bersangkutan. Jika dalam waktu dua bulan setelah
pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada keputusan mengenai
pemberhentian anggota. Direksi berdasarkan ayat (3), maka
pemberhentian sementara itu menjadi batal dan anggota, Direksi
yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, kecuali
bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan
keputusan pengadilan dan hal itu harus diberitahukan kepada yang
bersangkutan.
Pasal 12.
1) Direksi mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan.
2) Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut dalam ayat
(1) kepada seorang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu
atau kepada seorang/beberapa orang pegawai Perusahaan tersebut
baik sendiri maupun bersama- sama, atau kepada orang/badan lain.
Pasal 13. …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 5 –
Pasal 13.
(1) Direksi menentukan kebijaksanaan Perusahaan.
(2) Direksi mengurus dan menguasai kekayaan Perusahaan.
(3) Tata-tertib dancara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam
suatu peraturan yang ditetapkan oleh Direksi.
HUBUNGAN PERUSAHAAN DENGAN
BADAN PIMPINAN UMUM PERUSAHAAN-PERUSAHAAN
TAMBANG BATUBARA NEGARA.
Pasal 14.
(1) Sifat hubungan, pembagian tugas dan pekerjaan antara Perusahaan
dan Badan Pimpinan Umum Perusahaan-Perusahaan Tambang
Batubara Negara ditetapkan oleh B.P.U. segala sesuatunya menurut
petunjuk Menteri.
(2) Keputusan B.P.U. termaksud ayat 1 mengikat Perusahaan.
Pasal 15.
Perusahaan memberikan iuran wajib/pembayaran jasa kepada B.P.U.
menurut jumlah yang ditentukan oleh Direksi B.P.U. dengan persetujuan
Menteri.
Pasal 16.
(1) Semua pegawai Perusahaan, termasuk anggota Direksi dalam
kedudukan selaku demikian, yang tidak dibebani tugas
penyimpangan uang, surat-surat berharga dan barang-barang
persediaan, yang karena tindakan-tindakan melawan hukum atau
karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada
mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan
kerugian bagi perusahaan, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
(2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai
Negeri berlaku sepenuhnya terhadap pegawai perusahaan.
(3) Semua pegawai perusahaan yang dibebani tugas penyimpanan
pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat berharga milik
perusahaan dan barang-barang persediaan milik perusahaan yang
disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus
dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan
pertanggungan-jawab tentang pelaksanaan tugasnya kepada Badan
Pemeriksa Keuangan.
(4) Pegawai …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 6 –
(4) Pegawai termaksud pada ayat (3) tidak perlu mengirimkan
pertanggungan-jawab mengenai cara pengurusannya kepada Badan
Pemeriksa Keuangan. Tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan
menurut ketentuan yang ditetapkan bagi pegawai berdasarkan yang
oleh Badan Pemeriksa Keuangan dibebaskan dari kewajiban
mengirimkan pertanggungan-jawab menganai cara mengurusnya.
(5) Semua surat-bukti dan surat lainnya bagaimanapun juga sifatnya
yang termasuk bilangan tata-buku dan administrasi Perusahaan,
disimpan ditempat Perusahaan atau ditempat lain yang ditunjuk oleh
Menteri, kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan
Pemeriksa Keuangan dalam hal dianggapnya perlu untuk
kepentingan suatu pemeriksanaan.
(6) Untuk keperluan pemeriksanaan bertalian dengan penetapan pajak
dan kontrol akuntan pada umumnya surat bukti dan surat lainnya
termaksud pada ayat (5) untuk sementara dipindahkan ke Jawatan
Akuntan Negara.
KEPEGAWAIAN
Pasal 17.
Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai/pekerja Perusahaan
menurut peraturan kepegawaian yang disetujui oleh Menteri berdasarkan
peraturan pokok kepegawaian Perusahaan Negara yang ditetapkan oleh
Pemerintah.
TAHUN – BUKU
Pasal 18.
Tahun-buku Perusahaan adalah tahun takwim.
ANGGARAN PERUSAHAAN.
Pasal 19.
(1) Selambat-lambatnya tiga bulan sebelum tahun buku baru mulai
berlaku maka oleh Direksi dikirimkan anggaran perusahaan untuk
dimintakan persetujuan kepada Menteri.
(2) Kecuali apabila Menteri mengemukakan keberatan atau menolak
peoyek yang dimuat didalam anggaran perusahaan sebelum
menginjak tahun-buku baru maka anggaran tersebut berlaku
sepenuhnya.
(3) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam
tahun-buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan terlebih
dahulu dari Menteri.
LAPORAN …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 7 –
LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA
DAN KEGIATAN PERUSAHAAN.
Pasal 20.
Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan perusahaan
dikirim oleh Direksi kepada Menteri menurut cara dan waktu yang
ditentukan oleh Menteri.
LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN
Pasal 21.
(1) Untuk tiap tahun-buku, oleh Direksi disusun perhitungan tahunan
yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi. Neraca dan
perhitungan laba rugi tersebut dikirimkan kepada Menteri dan Badan
Pemeriksa Keuangan menurut cara dan waktu yang ditetapkan oleh
Menteri.
(2) Cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus disebutkan.
(3) Jika dalam waktu dua bulan sesudah menerima perhitungan tahunan
itu oleh Menteri tidak diajukan keberatan tertulis maka perhitungan
tahunan itu dianggap telah disahkan.
(4) Perhitungan tahunan disahkan oleh Menteri. Pengesahan termaksud
memberi pembebasan kepada Direksi terhadap segala yang termuat
dalam perhitungan tahunan tersebut.
PENGGUNAAN LABA.
Pasal 22.
(1) Dari laba bersih yang telah disyahkan menurut Pasal 21 disisihkan
untuk :
a. dana pembangunan semesta sebesar 55 %;
b. untuk cadangan umum sebesar 20% sampai cadangan umum
tersebut mencapai jumlah dua kali modal perusahaan dan untuk
ganti rugi sebesar 3% sedangkan sisanya dipisahkan untuk
sumbangan dana pensiun dan sokongan pegawai, sosial dan
pendidikan, dan jasa produksi yang jumlah persentasenya
masing-masing ditetapkan oleh Pemerintah.
(2) Penggunaan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 8 –
(2) Penggunaan laba untuk cadangan umum, bilamana telah tercapai
tujuannya, dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan Peraturan
Pemerintah.
(3) Cara mengurus dan menggunakan dana penyusutan dan cadangan
tujuan termaksud pada Pasal 18 ayat 2 Undang-undang Nomor 19
Prp.Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59)
ditentukan dengan Peraturan Menteri.
PEMBUBARAN
Pasal 23.
(1) Pembubaran perusahaan dan penunjukan likuidaturnya ditetapkan
dengan Peraturan Pemerintah ;
(2) Semua kekayaan Perusahaan setelah diadakan likuidasi menjadi
milik Negara ;
(3) Pertanggungan-jawab likuidasi oleh likuidatur dilakukan kepada
Menteri yang memberi pembebasan tanggung-jawab tentang
pekerjaan yang telah diselesaikan olehnya.
BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24.
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini
ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 25.
Peraturan Pemerintah ini dapat disebut “Peraturan Pemerintah tentang
Pendirian Perusahaan Negara Tambang Bauksit Indonesia”
Pasal 26.
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan berlaku
surut hingga tanggal 1 Januari 1961.
Agar …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 9 –
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya,.memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 April 1961
PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
DJUANDA
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 1961.
PEJABAT SEKRETARIS NEGARA,
SANTOSO
LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961 NOMOR 113.
——————————–
CATATAN
Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961 YANG TELAH DICETAK
ULANG

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close