Peraturan Pemerintah

PENENTUAN PERUSAHAAN PERUSAHAAN FARMASI MILIK BELANDA YANG DIKENAKAN NASIONALISASI

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 235 TAHUN 1961

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 235 TAHUN 1961
TENTANG
PENENTUAN PERUSAHAAN PERUSAHAAN FARMASI MILIK BELANDA YANG
DIKENAKAN NASIONALISASI
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang:
a. bahwa untuk melaksanakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda yang
berada di dalam wilayah Republik Indonesia, perlu ditentukan perusahaan mana yang
dikenakan nasionalisasi;
b. bahwa perusahaan-perusahaan farmasi merupakan cabang produksi yang penting bagi
negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, dan karena itu dipandang perlu
Perusahaan-perusahaan Farmasi itu dikenakan nasionalisasi;
Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar;
2. Pasal 33 ayat (2) Undang-undang Dasar;
3. Undang-undang Nomor 86 tahun 1958 tentang “Nasionalisasi perusahaan Belanda”
(Lembaran Negara tahun 1958 Nomor 162);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1959 tentang “Pokok-pokok pelaksanaan Undangundang
Nasionalisasi Perusahaan Belanda” (Lembaran Negara tahun 1959 Nomor 5);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1959 tentang “Pembentukan Badan Nasionalisasi
Perusahaan Belanda” (Lembaran Negara tahun 1959 Nomor 6).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENENTUAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN
FARMASI MILIK BELANDA YANG DIKENAKAN NASIONALISASI.
Pasal 1.
Perusahaan Farmasi milik Belanda yang berada di wilayah Republik Indonesia, sebagaimana
termaksud dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah ini dikenakan nasionalisasi.
Pasal 2.
Perusahaan Farmasi termaksud dalam pasal 1 ialah P.T. Farming Industrial Company
(disingkat P.T. Farmintra) bertempat kedudukan di Surabaya termasuk seluruh cabangcabangnya
di Indonesia.
Pasal 3
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunyai daya surut
hingga tanggal 3 Desember 1957.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Nopember 1961.
Presiden Republik Indonesia,
ttd.
SOEKARNO.
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Nopember 1961.
Sekretaris Negara,
ttd.
MOHD. ICHSAN
PENJELASAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 235 TAHUN 1961
TENTANG
PENENTUAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN FARMASI MILIK BELANDA YANG
DIKENAKAN NASIONALISASI
UMUM.
Peraturan Pemerintah ini merupakan pelaksanaan pasal 1 Undang-undang
Nasionalisasi Perusahaan Belanda (Undang-undang Nomor 86 tahun 1958 (Lembaran
Negara tahun 1958 Nomor 162). Mengenai hal-hal yang diatur, dapatlah secara
langsung dihubungkan dengan maksud penjelasan atas pasal 1 tersebut di atas.
PASAL DEMI PASAL.
Cukup jelas.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close