Undang-undang

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 1997

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 1997
T E N T A N G
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah dalam pelayanan, pengaturan,
dan perlindungan masyarakat, pengelolaan kekayaan Negara, serta pemanfaatan
sumber daya alam dalam rangka pencapaian tujuan nasional sebagaimana
termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945, dapat mewujudkan suatu bentuk
penerimaan Negara yang disebut sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak;
b. bahwa penyelenggaraan dan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
tertuang dalam peraturan dan ketentuan pelaksanaan yang berlaku selama ini
belum sepenuhnya mencerminkan kepastian hukum dan ketertiban administrasi
keuangan Negara;
c. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi perekonomian dan keuangan
Negara serta untuk memberikan kepastian peranan dan wewenang Pemerintah
dalam melaksanakan penyelenggaraan dan pengelolaan Penerimaan Negara
Bukan Pajak, maka dipandang perlu melakukan penyempurnaan pengaturan
Penerimaan Negara Bukan Pajak;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c
perlu dibentuk Undang-undang tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar
1945;
2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana
telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun
1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53).
– 2 –
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN
PAJAK.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
1. Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan Pemerintah pusat
yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan;
2. Sumber daya alam adalah segala kekayaan alam yang terdapat di atas, di
permukaan dan di dalam bumi yang dikuasai oleh Negara;
3. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah
dengan nama dan dalam bentuk apa pun, persekutuan, perkumpulan, firma,
kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun,
bentuk usaha tetap berupa cabang, perwakilan, atau agen dari perusahaan yang
tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, serta bentuk badan
usaha lainnya;
4. Instansi Pemerintah adalah Departemen dan Lembaga Non-Departemen;
5. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan
kewajiban membayar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang adalah Penerimaan Negara
Bukan Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, atau dalam suatu periode
tertentu menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
– 3 –
BAB II
JENIS DAN TARIF
Pasal 2
(1) Kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak meliputi:
a. penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah;
b. penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam;
c. penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan;
d. penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah;
e. penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari
pengenaan denda administrasi;
f. penerimaan berupa hibah yang merupakan hak Pemerintah;
g. penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-undang tersendiri.
(2) Kecuali jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ditetapkan dengan
Undang-undang, jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang tercakup dalam
kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah.
(3) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang belum tercakup dalam kelompok
Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 3
(1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak ditetapkan dengan
memperhatikan dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan
usahanya, biaya penyelenggaraan kegiatan Pemerintah sehubungan dengan jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan, dan aspek keadilan
dalam pengenaan beban kepada masyarakat.
(2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dalam Undang-undang atau Peraturan Pemerintah yang
menetapkan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan.
BAB III
PENGELOLAAN
Pasal 4
Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak wajib disetor langsung secepatnya ke Kas
Negara.
– 4 –
Pasal 5
Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak dikelola dalam sistem Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.
Pasal 6
(1) Menteri dapat menunjuk Instansi Pemerintah untuk menagih dan atau memungut
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang.
(2) Instansi Pemerintah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib
menyetor langsung Penerimaan Negara Bukan Pajak yang diterima ke Kas
Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(3) Tidak dipenuhinya kewajiban Instansi Pemerintah untuk menagih dan atau
memungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyetor sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangundangan
yang berlaku.
Pasal 7
(1) Instansi Pemerintah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1), wajib menyampaikan rencana dan laporan realisasi Penerimaan Negara
Bukan Pajak secara tertulis dan berkala kepada Menteri.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian rencana dan atau
laporan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
Pasal 8
(1) Dengan tetap memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan
Pasal 5, sebagian dana dari suatu jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dapat
digunakan untuk kegiatan tertentu yang berkaitan dengan jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak tersebut oleh instansi yang bersangkutan.
(2) Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kegiatan:
a. penelitian dan pengembangan teknologi;
b. pelayanan kesehatan;
c. pendidikan dan pelatihan;
d. penegakan hukum;
e. pelayanan yang melibatkan kemampuan intelektual tertentu;
f. pelestarian sumber daya alam.
– 5 –
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan Penerimaan Negara
Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
Pasal 9
(1) Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang ditentukan dengan
cara:
a. ditetapkan oleh Instansi Pemerintah; atau
b. dihitung sendiri oleh Wajib Bayar.
(2) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang jumlah Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang Terutangnya ditentukan dengan cara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 10
(1) Penetapan jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang oleh Instansi
Pemerintah terhadap Wajib Bayar untuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) menjadi kedaluwarsa setelah 10
(sepuluh) tahun terhitung sejak saat terutangnya Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang bersangkutan.
(2) Ketentuan kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertunda apabila
Wajib Bayar melakukan tindak pidana di bidang Penerimaan Negara Bukan
Pajak.
Pasal 11
(1) Wajib Bayar membayar jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
Terutang dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang
undangan yang berlaku.
(2) Instansi Pemerintah atas permohonan Wajib Bayar untuk jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) setelah
memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada
Wajib Bayar yang bersangkutan untuk mengangsur atau menunda pembayaran
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang, dengan dikenakan bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan.
Pasal 12
– 6 –
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penentuan jumlah, pembayaran termasuk
angsuran dan penundaan pembayaran, dan penyetoran Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang Terutang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 13
(1) Instansi Pemerintah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1), dan Wajib Bayar untuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), wajib mengadakan pencatatan
yang dapat menyajikan keterangan yang cukup untuk dijadikan dasar
penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
(2) Pencatatan wajib diselenggarakan di Indonesia dalam satuan mata uang rupiah
dan disusun dalam bahasa Indonesia atau mata uang asing dan bahasa asing
yang diizinkan Menteri.
(3) Buku, catatan dan dokumen lainnya yang menjadi dasar perhitungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 10 (sepuluh)
tahun.
BAB IV
PEMERIKSAAN
Pasal 14
(1) Terhadap Wajib Bayar untuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) atas permintaan Instansi
Pemerintah dapat dilakukan pemeriksaan oleh instansi yang berwenang.
(2) Terhadap Instansi Pemerintah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (1) atas permintaan Menteri dapat dilakukan pemeriksaan khusus
oleh instansi yang berwenang.
(3) Permintaan Instansi Pemerintah untuk pemeriksaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) didasarkan pada:
a. hasil pemantauan Instansi Pemerintah terhadap Wajib Bayar yang
bersangkutan;
b. laporan dari pihak ketiga; atau
c. permintaan Wajib Bayar atas kelebihan pembayaran Penerimaan Negara
Bukan Pajak yang Terutang.
(4) Dalam rangka pemeriksaan, Instansi Pemerintah yang ditunjuk sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Wajib Bayar untuk jenis Penerimaan
– 7 –
Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) sebagai
pihak yang diperiksa wajib:
a. memperlihatkan dan atau meminjamkan, catatan, dokumen yang menjadi
dasar pencatatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan kewajiban
pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang;
b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang
dipandang perlu dan membantu kelancaran pemeriksaan; dan atau
c. memberikan keterangan yang diperlukan.
(5) Dalam hal pejabat dari Instansi Pemerintah yang ditunjuk sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tidak melakukan kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangundangan
yang berlaku.
(6) Dalam hal Wajib Bayar untuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) tidak melakukan kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
Terutangnya ditetapkan secara jabatan dan ditambah sanksi administrasi berupa
denda sebesar 2 (dua) kali jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
Terutang.
Pasal 15
(1) Dalam hal diperlukan keterangan atau bukti dari pihak lain dalam rangka
pemeriksaan, pihak lain yang bersangkutan wajib memberikan keterangan atau
seluruh bukti yang diminta atas dasar permintaan pemeriksa.
(2) Dalam hal pihak lain tersebut adalah bank, pemberian keterangan atau bukti
yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin
terlebih dahulu dari Menteri.
Pasal 16
(1) Hasil pemeriksaan terhadap Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (2) disampaikan kepada Menteri, dan Menteri memberitahukan
hasil pemeriksaan tersebut kepada Instansi Pemerintah yang bersangkutan guna
penyelesaian lebih lanjut.
(2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) terhadap
Wajib Bayar untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (2) disampaikan kepada Instansi Pemerintah untuk
penetapan jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang Wajib Bayar
yang bersangkutan.
– 8 –
Pasal 17
(1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Wajib Bayar untuk jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(2) terdapat kekurangan pembayaran jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak
yang Terutang, Wajib Bayar yang bersangkutan wajib melunasi kekurangannya
dan ditambah dengan sanksi berupa denda administrasi sebesar 2% (dua
persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dari jumlah
kekurangan tersebut.
(2) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Wajib Bayar untuk jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(2) terdapat kelebihan pembayaran jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak
yang Terutang, jumlah kelebihan tersebut diperhitungkan sebagai pembayaran
dimuka atas jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang Wajib
Bayar yang bersangkutan pada periode berikutnya.
(3) Dalam hal terjadi pengakhiran kegiatan usaha Wajib Bayar, maka jumlah
kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan
kepada Wajib Bayar selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak dikeluarkan
ketetapan kelebihan pembayaran.
(4) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran dilakukan melampaui batas
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kelebihan pembayaran tersebut
dikembalikan kepada Wajib Bayar dengan ditambah imbalan bunga sebesar
2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
Pasal 18
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB V
KEBERATAN
Pasal 19
(1) Wajib Bayar untuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat mengajukan keberatan secara tertulis
atas penetapan jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang dalam
bahasa Indonesia kepada Instansi Pemerintah yang ditunjuk sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak
tanggal penetapan.
– 9 –
(2) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Penerimaan
Negara Bukan Pajak yang Terutang dan pelaksanaan penagihan.
(3) Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan
penelitian atas keberatan yang diajukan setelah surat keberatan diterima
secara lengkap.
(4) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah surat
keberatan diterima secara lengkap, Instansi Pemerintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mengeluarkan penetapan atas keberatan.
(5) Penetapan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan
penetapan yang bersifat final.
(6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah lewat, dan
Instansi Pemerintah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
memberi suatu penetapan, keberatan yang diajukan Wajib Bayar tersebut
dianggap dikabulkan.
(7) Dalam hal keberatan ditolak dan ternyata masih terdapat kekurangan
pembayaran terhadap jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang
yang tercantum dalam penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
Wajib Bayar wajib melakukan pembayaran atas kekurangan pembayaran
ditambah sanksi berupa denda bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari
kekurangan tersebut untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
(8) Dalam hal keberatan dikabulkan dan ternyata terdapat kelebihan pembayaran
jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang yang tercantum dalam
penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kelebihan pembayaran
tersebut diperhitungkan sebagai pembayaran di muka atas jumlah Penerimaan
Negara Bukan Pajak yang Terutang Wajib Bayar yang bersangkutan pada
periode berikutnya.
(9) Dalam hal terjadi pengakhiran kegiatan usaha Wajib Bayar, maka jumlah
kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dikembalikan
kepada Wajib Bayar selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak dikeluarkan
ketetapan kelebihan pembayaran.
(10) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran dilakukan melampaui batas
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (9), kelebihan pembayaran tersebut
dikembalikan kepada Wajib Bayar dengan ditambah imbalan bunga sebesar
2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
– 10 –
(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan dan penyelesaian keberatan
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
– 11 –
BAB VI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 20
Wajib Bayar untuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (2), yang karena kealpaannya:
a. tidak menyampaikan laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang;
atau
b. menyampaikan laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang tetapi
isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak
benar, atau tidak melampirkan keterangan yang benar,
sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak sebesar 2 (dua) kali
jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang.
Pasal 21
(1) Wajib Bayar untuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) yang terbukti dengan sengaja:
a. tidak membayar, tidak menyetor dan atau tidak melaporkan jumlah
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang;
b. tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan atau dokumen
lainnya pada waktu pemeriksaan, atau memperlihatkan buku, catatan atau
dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar;
c. tidak menyampaikan laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
Terutang; atau
d. menyampaikan laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang
yang tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak
benar, atau tidak melampirkan keterangan yang benar,
sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak 4 (empat)
kali jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang.
(2) Ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilipatkan 2 (dua)
apabila Wajib Bayar melakukan lagi tindak pidana di bidang Penerimaan
Negara Bukan Pajak sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya
menjalankan sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan.
Pasal 22
– 12 –
Pihak lain yang menurut Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) wajib memberi keterangan
atau bukti yang diminta, tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti
atau memberi keterangan atau bukti yang tidak benar, diancam dengan pidana
penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda setinggi tingginya Rp5.000.000,00
(lima juta rupiah).
BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 23
(1) Jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang telah diatur dalam
undang-undang sebelum berlakunya Undang-undang ini dinyatakan tetap
berlaku.
(2) Penerimaan Negara Bukan Pajak yang diatur dengan peraturan perundang
undangan di bawah undang-undang masih tetap berlaku sebelum dilakukan
penyesuaian berdasarkan Undang-undang ini.
(3) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selambat
lambatnya 5 (lima) tahun sejak Undang-undang ini berlaku.
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang undang ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
– 13 –
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 1997
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
S O E H A R T O
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 1997
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
MOERDIONO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1997 NOMOR 43
– 14 –
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 1997
TENTANG
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
UMUM
Dalam upaya pencapaian tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945,
Pemerintah menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan nasional. Oleh karena itu,
peranan Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam pembiayaan kegiatan dimaksud penting dalam
peningkatan kemandirian bangsa dalam pembiayaan Negara dan pembangunan.
Penjelasan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, antara lain, menegaskan bahwa segala
tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat seperti pajak dan lain-lainnya, harus ditetapkan
dengan undang-undang, yaitu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu,
penerimaan Negara di luar penerimaan perpajakan, yang menempatkan beban kepada rakyat, juga
harus didasarkan pada Undang-undang.
Sejalan dengan meningkatnya pembangunan nasional di segala bidang, terdapat banyak bentuk
penerimaan Negara di luar penerimaan perpajakan. Penerimaan perpajakan meliputi penerimaan yang
berasal dari Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah,
Bea Masuk, Cukai, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Meterai, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan, dan penerimaan lainnya yang diatur dengan peraturan perundang undangan di bidang
perpajakan. Selain itu, penerimaan Negara yang berasal dari minyak dan gas bumi, yang di dalamnya
terkandung unsur pajak dan royalti, diperlakukan sebagai penerimaan perpajakan, mengingat unsur
pajak lebih dominan. Dengan demikian pengertian Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dirumuskan
dalam Undang-undang ini mencakup segala penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan
perpajakan tersebut.
Ketentuan perundang-undangan sebagai landasan penyelenggaraan dan pengelolaan Penerimaan
Negara Bukan Pajak yang berlaku selama ini meliputi berbagai ragam dan tingkatan peraturan sehingga
belum sepenuhnya mencerminkan kepastian hukum. Banyak dan beragamnya bentuk pengaturan juga
mengakibatkan kekurangtertiban dan kerumitan dalam pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Oleh karena itu, sudah saatnya untuk membentuk Undang-undang tentang Penerimaan Negara Bukan
Pajak. Sebelum adanya undang-undang perbendaharaan yang baru sebagai pengganti Indische
Comptabiliteitswet (Staatsblad Nomor 448 Tahun 1925), ketentuan yang berkaitan dengan sistem
perbendaharaan yang diatur dalam Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Nomor 448 Tahun 1925)
sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9
Tahun 1968 masih tetap menjadi bahan pertimbangan.
– 15 –
Dengan berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum, keadilan dan kesederhanaan, maka arah dan
tujuan perumusan Undang-undang Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah:
a. menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan Negara dan pembiayaan pembangunan melalui
optimalisasi sumber-sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak dan ketertiban administrasi
pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak serta penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak ke
Kas Negara;
b. lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat berpartisipasi dalam pembiayaan
pembangunan sesuai dengan manfaat yang dinikmatinya dari kegiatan-kegiatan yang menghasilkan
Penerimaan Negara Bukan Pajak;
c. menunjang kebijaksanaan Pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi,
pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta investasi di seluruh wilayah Indonesia;
d. menunjang upaya terciptanya aparat Pemerintah yang kuat, bersih dan berwibawa, penyederhanaan
prosedur dan pemenuhan kewajiban, peningkatan tertib administrasi keuangan dan anggaran
Negara, serta peningkatan pengawasan.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Ayat (1)
Huruf a
Jenis penerimaan yang termasuk kelompok penerimaan yang bersumber dari pengelolaan
dana Pemerintah, antara lain, penerimaan jasa giro, Sisa Anggaran Pembangunan, dan Sisa
Anggaran Rutin.
Huruf b
Jenis penerimaan yang termasuk kelompok penerimaan yang bersumber dari pemanfaatan
sumber daya alam, antara lain, royalti di bidang perikanan, royalti di bidang kehutanan dan
royalti di bidang pertambangan. Khusus mengenai penerimaan dari minyak dan gas bumi
walaupun sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan
Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara terdapat unsur royalti, namun karena
didalamnya terkandung banyak unsur-unsur perpajakan, maka penerimaan yang merupakan
bagian Pemerintah dari minyak dan gas bumi tidak termasuk jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak.
Huruf c
– 16 –
Jenis penerimaan yang termasuk kelompok penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan
Negara yang dipisahkan, antara lain, dividen, bagian laba Pemerintah, dana pembangunan
semesta, dan hasil penjualan saham Pemerintah.
Huruf d
Jenis penerimaan yang termasuk kelompok penerimaan dari kegiatan pelayanan yang
dilaksanakan Pemerintah, antara lain, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan
pelatihan, pemberian hak paten, merek, hak cipta, pemberian visa dan paspor, serta
pengelolaan kekayaan Negara yang tidak dipisahkan.
Huruf e
Jenis penerimaan yang termasuk kelompok penerimaan yang berdasarkan putusan pengadilan,
antara lain, lelang barang rampasan Negara dan denda.
Huruf f
Hibah yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f ini adalah penerimaan Negara berupa
bantuan hibah dan atau sumbangan dari dalam dan luar negeri baik swasta maupun pemerintah
yang menjadi hak Pemerintah.
Hibah dalam bentuk natura, antara lain, yang secara langsung untuk mengatasi keadaan
darurat seperti bencana alam atau wabah penyakit tidak dicatat dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara.
Huruf g
Cukup jelas
Ayat (2)
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat ini dikemukakan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia dalam rangka pembahasan dan penyusunan Rancangan Undangundang
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Ayat (3)
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat ini dikemukakan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia dalam rangka pembahasan dan penyusunan Rancangan Undangundang
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Pasal 3
Ayat (1)
Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak perlu ditetapkan dengan pertimbangan secermat
mungkin, karena hal ini membebani masyarakat. Pertimbangan dampak pengenaan terhadap
masyarakat dan kegiatan usahanya, dan beban biaya yang ditanggung Pemerintah atas
penyelenggaraan kegiatan pelayanan, dan pengaturan oleh Pemerintah yang berkaitan langsung
dengan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan serta aspek keadilan
dimaksudkan agar beban yang wajib ditanggung masyarakat adalah wajar, memberikan
– 17 –
kemungkinan perolehan keuntungan atau tidak menghambat kegiatan usaha yang dilakukan
masyarakat.
Ayat (2)
Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat ini dikemukakan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia dalam rangka pembahasan dan penyusunan Rancangan Undangundang
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Pasal 4
Yang dimaksud dengan Kas Negara adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang dibuka
dan ditetapkan oleh Menteri untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran Negara,
dibukukan pada setiap saat dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dipertanggungjawabkan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Ayat (1)
Kata dapat dalam ayat ini dimaksudkan, apabila undang-undang belum menunjuk Instansi
Pemerintah untuk menagih dan atau memungut Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang
maka Menteri perlu menunjuk Instansi Pemerintah untuk tujuan dimaksud.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Dalam hal ini sanksi dikenakan terhadap pejabat Instansi Pemerintah yang bersangkutan selaku
pejabat pelaksana tugas.
Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain, Peraturan
Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri dan Undang-undang Nomor
3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Pasal 7
Ayat (1)
Penyampaian rencana dan laporan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak dimaksudkan agar
pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak terencana dan tertib. Penyampaian rencana
– 18 –
dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran. Laporan realisasi
disampaikan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
Ayat (2)
Hal-hal yang diatur dengan Peraturan Pemerintah mencakup, antara lain, materi yang dilaporkan,
dan waktu penyampaian rencana dan atau laporan realisasi.
– 19 –
Pasal 8
Ayat (1)
Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian alokasi pembiayaan kegiatan tertentu
yang berkaitan dengan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak. Dana yang dapat dialokasikan
adalah dana dari jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berkaitan dengan kegiatan tertentu
tersebut. Dana dari pengalokasian tersebut hanya dapat digunakan oleh instansi atau unit yang
menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan. Penggunaan Penerimaan
Negara Bukan Pajak tersebut dilakukan secara selektif, dan dengan tetap memenuhi terlebih
dahulu ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5. Penggunaan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak
tersebut dilakukan dengan terlebih dahulu mengajukan usulan rencana penggunaan kepada
Menteri.
Ayat (2)
Huruf a
Kegiatan dalam hal ini, antara lain, meliputi penelitian dan pengembangan teknologi di bidang
pertanian dan pertambangan.
Huruf b
Kegiatan dalam hal ini, antara lain, meliputi pelayanan rumah sakit dan balai pengobatan.
Huruf c
Kegiatan dalam hal ini, antara lain, meliputi kegiatan perguruan tinggi dan balai latihan kerja.
Huruf d
Kegiatan dalam hal ini, antara lain, dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan ketentuan hukum, serta pemberian Hak atas Kekayaan Intelektual.
Huruf e
Kegiatan dalam hal ini, antara lain, pemberian jasa konsultasi, jasa analisis, uji mutu dan
pemantauan lingkungan, pembuatan hujan buatan, uji pencemaran radiasi pada makanan.
Huruf f
Kegiatan dalam hal ini, antara lain, meliputi usaha pelestarian sumber daya kehutanan dan
perikanan.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 9
Ayat (1)
Sistem pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak mempunyai ciri dan corak tersendiri dan
dapat dibagi dalam dua kelompok sehubungan dengan penentuan jumlah Penerimaan Negara
Bukan Pajak yang Terutang yaitu ditetapkan oleh Instansi Pemerintah atau dihitung sendiri oleh
Wajib Bayar.
Untuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang menjadi terutang sebelum Wajib Bayar
menerima manfaat atas kegiatan Pemerintah, seperti pemberian hak paten, pelayanan pendidikan,
– 20 –
maka penentuan jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang dalam hal ini ditetapkan
oleh Instansi Pemerintah. Namun, dalam hal Wajib Bayar menjadi terutang setelah menerima
manfaat, seperti pemanfaatan sumber daya alam, maka penentuan jumlah Penerimaan Negara
Bukan Pajak yang Terutangnya dapat dipercayakan kepada Wajib Bayar yang bersangkutan
untuk menghitung sendiri dalam rangka membayar dan melaporkan sendiri (self assessment).
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 10
Ayat (1)
Terhadap Wajib Bayar untuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan koreksi dalam bentuk penetapan oleh Instansi Pemerintah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yang berkaitan dengan Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang bersangkutan untuk mendapatkan jumlah yang tepat dan benar. Hak untuk
mengeluarkan penetapan ini diberikan kepada Instansi Pemerintah yang bersangkutan dengan
batas waktu tertentu guna memberikan kepastian hukum mengenai Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang Terutang yang dapat ditagih.
Ayat (2)
Dalam hal terdapat indikasi bahwa Wajib Bayar melakukan tindak pidana di bidang Penerimaan
Negara Bukan Pajak, Instansi Pemerintah tetap dapat menetapkan jumlah Penerimaan Negara
Bukan Pajak yang Terutang terhadap Wajib Bayar yang bersangkutan dengan tidak
mempertimbangkan masa kedaluwarsa.
Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Instansi Pemerintah memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri.
Pasal 12
Hal-hal yang diatur dengan Peraturan Pemerintah ini, antara lain, penetapan saat terutang, waktu
pembayaran, kegiatan Instansi Pemerintah dalam menagih, dan atau memungut dan menyetor.
Pasal 13
Cukup jelas
– 21 –
Pasal 14
Ayat (1)
Pemeriksaan dalam hal ini untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban sesuai dengan
peraturan perundang-undangan tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan dalam rangka
melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut. Yang dimaksud dengan instansi yang
berwenang adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan dan Badan Pemeriksa Keuangan tetap dapat melaksanakan
pengawasan dan pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ayat (2)
Pemeriksaan dalam hal ini dalam rangka melaksanakan pengawasan intern dan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan Penerimaan
Negara Bukan Pajak serta dalam rangka melaksanakan peraturan perundang undangan tersebut.
Yang dimaksud dengan instansi yang berwenang adalah Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Badan Pemeriksa
Keuangan tetap dapat melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Catatan, dokumen dan keterangan-keterangan tambahan sangat dibutuhkan untuk mendapatkan
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang yang benar dan tepat sehingga tidak terjadi
kerugian pada Wajib Bayar maupun Pemerintah.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain, Peraturan
Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri.
Ayat (6)
Cukup jelas
Pasal 15
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan pihak lain pada ayat ini, antara lain, bank, akuntan publik, dan notaris.
Ayat (2)
Cukup jelas
– 22 –
Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Dalam hal ini Instansi Pemerintah menetapkan jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
Terutang berdasarkan hasil pemeriksaan.
Pasal 17
Ayat (1)
Denda dikenakan mulai saat Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang jatuh tempo, dan
bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan. Jatuh tempo dimaksud adalah pada saat Penerimaan
Negara Bukan Pajak yang Terutang harus dibayar menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Denda dihitung sejak jatuh tempo sampai dengan Wajib Bayar melunasi Penerimaan Negara
Bukan Pajak yang Terutang, tetapi tidak lebih lama dari 24 (dua puluh empat) bulan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Ayat (1)
Apabila ternyata terdapat perbedaan jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang
antara yang dihitung oleh Wajib Bayar dan penetapan Instansi Pemerintah berdasarkan hasil
pemeriksaan mengenai jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang, maka terhadap
penetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang tersebut dapat diajukan keberatan
oleh Wajib Bayar.
Ayat (2)
Cukup jelas
– 23 –
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Penetapan atas keberatan yang bersifat final artinya penetapan tersebut merupakan keputusan
administratif yang terakhir dari Pejabat Tata Usaha Negara. Dengan demikian, apabila Wajib
Bayar merasa kepentingannya dirugikan atas penetapan tersebut, yang bersangkutan dapat
mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas
Ayat (9)
Cukup jelas
Ayat (10)
Cukup jelas
Ayat (11)
Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, antara lain, tata cara pengajuan keberatan,
seperti waktu pengajuan keberatan atau alasan-alasan pengajuan keberatan.
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas
– 24 –
Ayat (2)
Untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana kejahatan di bidang Penerimaan Negara
Bukan Pajak, maka bagi pelaku pengulangan tindak pidana kejahatan tersebut dikenakan pidana
yang lebih berat.
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ini mulai dilaksanakan sesegera mungkin dan
harus sudah selesai secara keseluruhan selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak Undang-undang
ini berlaku.
Pasal 24
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3687

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Close
Close