Undang-undang

PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 19 TAHUN 1955 TENTANG PENJUALAN RUMAH-RUMAH NEGERI KEPADA PEGAWAI NEGERI SEBAGAI UNDANG-UNDANG

UNDANG-UNDANG NO. 72 TAHUN 1957.

UNDANG-UNDANG NO. 72 TAHUN 1957. –
TENTANG :
PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 19 TAHUN 1955
TENTANG PENJUALAN RUMAH-RUMAH NEGERI KEPADA
PEGAWAI NEGERI SEBAGAI UNDANG-UNDANG
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 96 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Darurat tentang penjualan rumah-rumah Negeri (Undang-undang Darurat No. 19 tahun 1955 Lembaran Negara tahun 1955 No. 56)
b. bahwa peraturan-peraturan yang temaktub dalam Undang-undang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang-Undang dengan perobahan-perobahan dan tambahan-tambahan.
Mengingat : Pasal 89 dan 97 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO.19 TAHUN 1955 TENTANG PENJUALAN RUMAH-RUMAH NEGERI KEPADA PEGAWAI NEGERI SEBAGAI UNDANG-UNDANG
PASAL I
Peraturan-peraturan yang temaktub dalam Undang-undang Darurat No. 19 tahun 1955 tentang penjualan Rumah-rumah Negeri kepada Pegawai Negeri ditetapkan sebagai Undang-undang dengan perobahan-perobahan dan tambahan-tambahan, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 1
Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga dengan persetujuan Menteri Keuangan dapat menjual Rumah-rumah Negeri termasuk Golongan III sebagai termaksud pada “Burgerlijke Woningregeling” Staatblad 1934 Nomor 1947, dengan semua perubahan dan tambahannya, beserta atau tidak beserta tanahnya kepada :
a. Pegawai Negeri dan Pegawai Daerah Otonom;
b. Pegawai Negeri/Pegawai Daerah Otonom yang telah menerima pensiun, baik yang telah maupun yang tidak dipekerjakan kembali pada Negeri/Daerah Otonom menurut Peraturan-peraturan kepegawaian yang berlaku; menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Menteri-menteri tersebut.
Pasal 2
Penetapan harga rumah dan tanahnya dilakukan menurut petunjuk-petunjuk Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga oleh Panitia-panitia yang dibentuk oleh Menteri tersebut.
Pasal 3
Penjualan rumah dan tanahnya dilakukan dengan cara sewa-beli dengan jangka waktu paling lama 20 tahun dan paling pendek 5 tahun, dengan ketentuan, bahwa angsuran pertama berjumlah sedikit-dikitnya 5 % dari harga rumah.
Pasal 4
Contoh surat perjanjian sewa-beli ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga dan Menteri Keuangan.
Pada surat perjanjian itu ditentukan antara lain :
Selama rumah masih milik Negeri rumah itu harus dipelihara sebaik-baiknya atas biaya pembeli.
Pasal 5
Untuk sementara diadakan pembatasan, bahwa penjualan dilakukan hanya kepada pegawai-pegawai sebagai termaksud pada pasal 1 sub (a) dan sub (b), yang mempunyai waktu dinas sedikit-dikitnya 10 tahun.
Pasal 6
Undang-undang ini dapat disebut “Undang-undang Penjualan Rumah-rumah Negeri”.
PASAL II
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai 26 Oktober 1955.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundang Undang-Undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Nopember 1957,
Diundangkan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Pada tanggal 9 Desember 1957
MENTERI KEHAKIMAN, Ttd
ttd S U K A R N O
G.A. MAENGKOM
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN TENAGA
a.i.
ttd
S U K A R D A N
LEMBARAN NEGARA TAHUN 1957 NO. 158

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close