Peraturan Pemerintah

PENGALIHAN KEDUDUKAN, TUGAS, DAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN SELAKU RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) ATAU PEMEGANG SAHAM PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DAN PERSEROAN TERBATAS YANG SEBAGIAN SAHAMNYA DIMILIKI OLEH NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEPADA MENTERI NEGARA PENANAMAN MODAL DAN PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98 TAHUN 1999

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 98 TAHUN 1999
TENTANG
PENGALIHAN KEDUDUKAN, TUGAS, DAN KEWENANGAN
MENTERI KEUANGAN SELAKU RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
(RUPS) ATAU PEMEGANG SAHAM PADA PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) DAN PERSEROAN TERBATAS YANG SEBAGIAN
SAHAMNYA DIMILIKI OLEH NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KEPADA MENTERI NEGARA PENANAMAN MODAL DAN
PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pembentukan Menteri Negara
Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) dalam Kabinet Persatuan Nasional, dipandang perlu untuk
mengalihkan kedudukan, tugas dan kewenangan Menteri Keuangan
selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Pemegang
Saham pada Perusahaan Perseroan (PERSERO) dan Perusahaan
Terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara Republik
Indonesia kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan
Badan Usaha Milik Negara;
b. bahwa efisiensi dan efektivitas pembinaan PERSERO berhubungan
erat dengan optimalisasi penerimaan dan pengeluaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara;
c. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk
menyempurnakan pengalihan dimaksud dengan Peraturan
Pemerintah;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Indische …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 2 –
2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448)
sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
3. Indische Bedrijvenwet (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 419)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1955 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 850);
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang
Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi
Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan
Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGALIHAN
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN KEWENANGAN MENTERI
KEUANGAN SELAKU RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
(RUPS) ATAU PEMEGANG SAHAM PADA PERUSAHAAN
PERSEROAN (PERSERO) DAN PERSEROAN TERBATAS YANG
SEBAGIAN SAHAMNYA DIMILIKI OLEH NEGARA REPUBLIK
INDONESIA KEPADA MENTERI NEGARA PENANAMAN
MODAL DAN PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA.
Pasal 1 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 3 –
Pasal 1
(1) Kedudukan, tugas dan kewenangan Menteri Keuangan yang
mewakili Pemerintah selaku Pemegang Saham atau Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS) pada Perusahaan Perseroan (PERSERO)
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) dan Perseroan
Terbatas yang Sebagian Sahamnya Dimiliki oleh Negara Republik
Indonesia, dialihkan kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan
Pembinaan Badan Usaha Milik Negara.
(2) Pengalihan kedudukan, tugas dan kewenangan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), tidak berlaku bagi:
a. PERSERO yang bergerak di bidang usaha perbankan;
b. PERSERO yang bergerak dibidang usaha perasuransian;
c. PERSERO yang bergerak dibidang usaha jasa dan keuangan
lainnya.
Pasal 2
(1) Pengalihan kedudukan, tugas dan kewenangan Menteri Keuangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak meliputi
kegiatan penatausahaan setiap penyertaan modal Negara tidak
berikut perubahannya ke dalam PERSERO dan Perseroan Terbatas
yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia,
yang tetap dilaksanakan oleh Menteri Keuangan.
(2) Dalam …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 4 –
(2) Dalam melaksanakan kedudukan, tugas dan kewenangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), Menteri Negara
Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara wajib
memperoleh persetujuan Menteri Keuangan dalam hal;
a. pembagian laba PERSERO/Perseroan Terbatas;
b. pengangkatan dan pemberhentian Direksi serta Komisaris
PERSERO/Perseroan Terbatas;
c. Penggabungan, peleburan, pemecahan dan pembubaran
PERSERO/Perseroan Terbatas;
d. pemberian jaminan Pemerintah;
Pasal 3
Pengadministrasian dan penetapan alokasi dana pembinaan usaha kecil
dan koperasi yang berasal dari pembagian laba PERSEROAN setiap
tahunnya dilakukan oleh Menteri Keuangan.
Pasal 4
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan
Pemerintah Nomor 96 Tahun 1999 tentang Pengalihan Kedudukan,
Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS) atau Pemegang Saham pada Perusahaan
Perseroan (PERSERO) dan Perseroan Terbatas yang Sebagian
Sahamnya Dimiliki oleh Negara Republik Indonesia kepada Menteri
Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara
dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bertentangan
dengan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 5
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 5 –
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ABDURRAHMAN WAHID
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
ALIRAHMAN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 225
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 98 TAHUN 1999
TENTANG
PENGALIHAN KEDUDUKAN, TUGAS, DAN KEWENANGAN
MENTERI KEUANGAN SELAKU RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
(RUPS) ATAU PEMEGANG SAHAM PADA PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) DAN PERSEROAN TERBATAS YANG SEBAGIAN
SAHAMNYA DIMILIKI OLEH NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KEPADA MENTERI NEGARA PENANAMAN MODAL DAN
PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA.
UMUM
Dalam rangka mengoptimalisasi perekonomian nasional, maka terhadap Badan Usaha
Milik Negara selaku unit usaha pelaku kegiatan ekonomi perlu dilakukan efisiensi,
efektivitas dan peningkatan kinerja sehingga dapat memberikan kontribusi yang optimal
terhadap pembangunan ekonomi nasional yang bertujuan untuk mensejahterakan
masyarakat.
Perusahaan Perseroan (PERSERO) merupakan salah satu bentuk usaha Negara yang
diharapkan dapat memberikan kontribusi optimal kepada pembangunan nasional. Dalam
rangka mengoptimalkan kontribusi PERSERO tersebut, dirasa perlu untuk meningkatkan
kinerja PERSERO dengan melakukan pembinaan yang lebih sinkron dan berdaya guna.
Oleh karena itu, agar tugas tersebut dapat dilaksanakan maka ditetapkan suatu
ketentuan yang mengalihkan kedudukan, tugas dan kewenangan Menteri Keuangan
selaku pemegang saham atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada
PERSEROAN sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998
tentang PERSERO kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan
Usaha Milik Negara.
Namun …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 2 –
Namun khusus untuk PERSERO yang bergerak di bidang usaha perbankan dan
perasuransian serta jasa keuangan lainnya mengingat kegiatan usahanya berkaitan erat
dengan kebijakan di bidang keuangan, maka pembinaannya tetap berada pada Menteri
Keuangan.
Dalam kaitan dengan tugas Menteri Keuangan selaku pengelola kekayaan Negara,
maka penatausahaan setiap penyertaan modal Negara berikut perubahannya ke dalam
PERSERO dan Perseroan Terbatas serta penyertaan-penyertaan yang dilakukan oleh
PERSERO, tetap diselenggarakan oleh Menteri Keuangan guna terlaksananya tertib
administrasi kekayaan Negara.
Selain itu dalam rangka menciptakan koordinasi yang berkelanjutan sehubungan
dengan pembinaan Badan Usaha Milik Negara, maka hal-hal mengenai pembagian laba,
pengangkatan/pemberhentian Direksi dan Komisaris, penggabungan, peleburan,
pemecahan dan pembubaran.
PERSERO yang telah dialihkan kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan
Pembinaan Badan Usaha Milik Negara harus terlebih dahulu mendapat persetujuan
Menteri Keuangan.
Pada prinsipnya tanggung jawab Negara adalah sebatas penyertaannya, namun dalam
melaksanakan usahanya Badan Usaha Milik Negara melakukan hubungan dengan pihak
ketiga yang dapat bersifat timbulnya hak dan kewajiban. Dalam kaitan ini, maka dalam
hal suatu Badan Usaha Milik Negara meminta adanya jaminan Pemerintah guna
kelangsungan usahanya dalam suatu RUPS, atau pihak ketiga meminta jaminan dalam
suatu hubungan transaksi maka hal tersebut wajib memperoleh persetujuan Menteri
Keuangan, mengingat persetujuan jaminan oleh pemegang saham dapat menambah
kewajiban Pemerintah.
Pengalihan kewenangan dan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, dipandang perlu
untuk diatur dalam Peraturan Pemerintah.
PASAL DEMI PASAL …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 3 –
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Dengan ketentuan dalam uyat ini, pada saat mulai berlakunya Peraturan
Pemerintah ini PERSERO-PERSERO yang pembinaannya tetap berada pada
Menteri Keuangan, adalah :
PERSERO di bidang usaha Perbankan
PT Bank Negara Indonesia Tbk.
PT Bank Mandiri
PT Bank Tabungan Negara
PT Bank Rakyat Indonesia
PT Bank Ekspor Indonesia
PERSERO di bidang usaha Perasuransian
PT Jasa Raharja
PT Jamsostek
PT Taspen
PT Asuransi ABRI
PT Asuransi Kesehatan Indonesia
PT Asuransi Jasa Indonesia
PT Asuransi Jiwasraya
PT Asuransi Ekspor Indonesia
PT Asuransi Kredit Indonesia
PT Reasuransi Umum Indonesia
PERSERO di bidang usaha Jasa Keuangan Lainnya
PT Bahana PUI
PT Danareksa …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 4 –
PT Danareksa
PT Permodalan Nasional Madani
PT Kliring dan JBK
PT PANN Multi Finance
Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 3
Memperhatikan bahwa dana yang digunakan dalam rangka pembinaan terhadap
usaha kecil dan koperasi berasal dari pembagian laba PERSERO dan merupakan
bagian laba Pemerintah dalam bentuk dividen yang tidak disetorkan kepada Kas
Negara, maka pengadministrasian dan penetapan alokasi dananya dilakukan oleh
Menteri Keuangan.
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3920

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close