Peraturan Pemerintah

PENGALIHAN KEDUDUKAN, TUGAS DAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN SELAKU RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) ATAU PEMEGANG SAHAM PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DAN PERSEROAN TERBATAS YANG SEBAGIAN SAHAMNYA DIMILIKI OLEH NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEPADA MENTERI NEGARA PENANAMAN MODAL DAN PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96 TAHUN 1999

TENTANG
PENGALIHAN KEDUDUKAN, TUGAS DAN KEWENANGAN
MENTERI KEUANGAN SELAKU RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
(RUPS) ATAU PEMEGANG SAHAM PADA PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) DAN PERSEROAN TERBATAS YANG SEBAGIAN SAHAMNYA
DIMILIKI OLEH NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEPADA
MENTERI NEGARA PENANAMAN MODAL DAN PEMBINAAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pembentukan Menteri Negara
Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara dalam
Kabinet Persatuan Nasional serta dalam rangka meningkatkan
kinerja dan efisiensi Badan Usaha Milik Negara (BUMN),
dipandang perlu untuk mengalihkan kedudukan, tugas dan
kewenangan Menteri Keuangan selaku Rapat Umum Pemegang
Saham (RUPS) dan Pemegang Saham pada Perusahaan Perseroan
(PERSERO) dan Perseroan Terbatas yang sebagian sahamnya
dimiliki oleh Negara Republik Indonesia kepada Menteri Negara
Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara;
b. bahwa pengalihan sebagaimana dimaksud dalam butir a, perlu
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang
Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor
16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890);
3. Undang- …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 2 –
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan
Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGALIHAN
KEDUDUKAN, TUGAS DAN KEWENANGAN MENTERI
KEUANGAN SELAKU RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
(RUPS) ATAU PEMEGANG SAHAM PADA PERUSAHAAN
PERSEROAN (PERSERO) DAN PERSEROAN TERBATAS YANG
SEBAGIAN SAHAMNYA DIMILIKI OLEH NEGARA REPUBLIK
INDONESIA KEPADA MENTERI NEGARA PENANAMAN
MODAL DAN PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA.
Pasal 1
Kedudukan, tugas dan kewenangan Menteri Keuangan yang mewakili
Pemerintah selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau
Pemegang Saham pada Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang
Perusahaan Perseroan (PERSERO) dan Perseroan Terbatas yang
sebagian sahamnya, dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, dialihkan
sepenuhnya kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan
Badan Usaha Milik Negara.
Pasal 2 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 3 –
Pasal 2
(1) Pengalihan kedudukan, tugas dan kewenangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, meliputi pula kegiatan penatausahaan setiap
penyertaan modal Negara berikut perubahannya ke dalam
PERSERO, Perseroan Terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki
oleh Negara Republik Indonesia dan penyertaan-penyertaan yang
dilakukan oleh PERSERO.
(2) Laporan kegiatan penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), disampaikan kepada Menteri Keuangan guna pengadministrasian
untuk mengetahui posisi keuangan Negara dalam Badan Usaha Milik
Negara.
Pasal 3
(1) Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka:
a. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1998 tentang Pengalihan
Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan selaku
Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
pada Perusahaan Perseroan (PERSERO) kepada Menteri Negara
Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara
Tahun 1998 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3758);
b. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1999 tentang Jenis dan
Kriteria Perusahaan Perseroan Tertentu Yang Dapat Dikecualikan
Dari Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri
Keuangan selaku Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang
Saham (RUPS) kepada Menteri Negara Pendayagunaan Badan
Usaha Milik Negara;
c. Instruksi …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 4 –
c. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1998 tentang Pengalihan
Pembinaan Terhadap Perusahaan Perseroan (PERSERO) dan
Perseroan Terbatas Yang Sebagian Sahamnya Dimiliki Oleh
Negara Republik Indonesia kepada Menteri Negara
Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara;
d. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertentangan
dengan Peraturan Pemerintah ini.
(2) Segala ketentuan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan atau
Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara dalam
kedudukan selaku Wakil Pemerintah sebagai Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS) atau Pemegang Saham pada PERSERO
dan Perseroan Terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh
Negara Republik Indonesia, tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dan/atau belum diganti berdasarkan Peraturan
Pemerintah ini.
Pasal 4
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan
berlaku surut terhitung sejak tanggal pembentukan Kabinet Persatuan
Nasional.
Agar …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 5 –
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
ABDURRAHMAN WAHID
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
ALI RAHMAN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 220
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 96 TAHUN 1999
TENTANG
PENGALIHAN KEDUDUKAN, TUGAS DAN KEWENANGAN
MENTERI KEUANGAN SELAKU RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
(RUPS) ATAU PEMEGANG SAHAM PADA PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) DAN PERSEROAN TERBATAS YANG SEBAGIAN SAHAMNYA
DIMILIKI OLEH NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEPADA
MENTERI NEGARA PENANAMAN MODAL DAN PEMBINAAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA
UMUM
Dalam rangka mengoptimalkan perekonomian nasional, maka terhadap Badan Usaha
Milik Negara (BUMN) selaku unit pelaku kegiatan ekonomi perlu dilakukan efisiensi,
efektivitas dan peningkatan kinerja sehingga dapat memberikan kontribusi yang optimal
terhadap pembangunan ekonomi nasional yang bertujuan untuk mensejahterakan
masyarakat.
Upaya peningkatan efisiensi, efektivitas dan kinerja BUMN, telah dilakukan oleh
Pemerintah dan akan terus berlanjut. Salah satu langkah kebijakan yang telah dilakukan
adalah mengalihkan bentuk badan hukum BUMN dari Perusahaan Umum (PERUM)
menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO). Disamping alasan peningkatan efisiensi,
efektivitas dan kinerja, pengalihan bentuk ini antara lain juga dengan pertimbangan
bahwa bentuk badan hukum PERSERO tunduk pada aturan Perseroan Terbatas yang
lengkap perangkat hukumnya. Selain itu, badan hukum PERSERO, lebih mudah
melakukan invasi usaha secara internasional dan memenuhi syarat untuk masuk ke Pasar
Modal. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka keberadaan unit usaha
Negara dalam bentuk PERSERO dan Perseroan Terbatas perlu dipertahankan dan tidak
diubah ke dalam bentuk lainnya. Hal ini sejalan dengan Garis-garis Besar Haluan Negara
Tahun 1999-2004 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 2 –
Tahun 1999-2004 yang menegaskan Arah Kebijakan Bidang Ekonomi diantaranya adalah
“menyehatkan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah terutama yang
usahanya berkaitan dengan kepentingan umum. Bagi Badan Usaha Milik Negara yang
usahanya tidak berkaitan dengan kepentingan umum didorong untuk privatisasi melalui
pasar modal”.
PERSERO dan Perseroan Terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara RI
merupakan bentuk usaha negara yang diharapkan dapat memberikan kontribusi optimal
kepada pembangunan ekonomi nasional. Dalam rangka mengoptimalkan kontribusi badan
usaha tersebut, dirasa perlu untuk meningkatkan kinerjanya dengan melakukan
pembinaan langsung yang berdaya guna. Untuk itu dibentuk lembaga khusus yang
bertugas untuk mewakili Pemerintah dalam melakukan pembinaan terhadap PERSERO
dan Perseroan Terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara RI.
Pembinaan pada hakekatnya harus dilaksanakan oleh Rapat Umum Pemegang Saham
(RUPS) atau Pemegang Saham. Dengan dibentuknya Menteri Negara Penanaman Modal
dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara berdasarkan Keputusan Presiden Nomor
355/M Tahun 1999 dan Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1999, maka agar tugas
pembinaan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip korporasi dalam
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995, perlu ditetapkan suatu ketentuan yang
mengalihkan kedudukan, tugas dan kewenangan Menteri Keuangan selaku RUPS atau
Pemegang Saham pada Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO)
dan Perseroan Terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia
kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara.
Pengalihan kedudukan, tugas dan kewenangan tersebut diatas, meliputi pula kegiatan
penatausahaan setiap penyertaan modal Negara berikut perubahannya ke dalam
penyertaan-penyertaan yang dilakukan oleh PERSERO. Laporan kegiatan penatausahaan
tersebut disampaikan kepada Menteri Keuangan setiap tahun untuk pengadministrasian
guna mengetahui posisi keuangan Negara dalam Badan Usaha Milik Negara.
Pengalihan tersebut di atas, dipandang perlu untuk diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
PASAL DEMI PASAL …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 3 –
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Yang dimaksud dengan “dialihkan sepenuhnya” adalah bahwa pengalihan
kedudukan tersebut meliputi semua tugas dan kewenangan selaku Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS) dan Pemegang Saham termasuk sebagai pendiri
sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 dan Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998. Dengan demikian, maka Menteri Negara
Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara memegang
kewenangan selaku wakil Pemerintah antara lain dalam:
a. pendirian PERSERO baru atau pendirian Perseroan Terbatas baru yagn sebagian
sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, termasuk penetapan Neraca
Pembukuan;
b. pembinaan PERSERO dan Perseroan Terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki
oleh Negara selama masa operasionalnya, termasuk kegiatan reorganisasi dan
pembubaran serta penetapan Neraca Penutupan setelah diaudit oleh Badan
Pengawasan Pembangunan dan Keuangan (BPKP) atau Akuntan Publik.
Dalam hal penyertaan Modal Negara untuk pendirian PERSERO atau penyertaan pada
Perseroan Terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara, dananya berasal dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka Menteri Keuangan selaku Bendahara
Negara melakukan pemisahan atas anggaran tersebut untuk diserahkan kepada Menteri
Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara selaku wakil
Pemerintah sebagai Pendiri atau yang melakukan penyertaan modal.
Pasal 2
Ayat (1)
Kegiatan penatausahaan disini sangat erat hubungannya dengan pengelolaan data
tentang besarnya kekayaan Negara yang telah dipisahkan untuk ditanamkan
sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara. Oleh karena itu, agar data tersebut selalu
akurat mengikuti setiap perubahan penyertaan modal Negara untuk keperluan
Penyusunan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 4 –
penyusunan strategi pembinaan perusahaan, maka kegiatan penatausahaan tersebut
perlu dilakukan oleh Instansi Pemerintah yang ditugasi untuk mewakili Pemerintah
melakukan pembinaan terhadap PERSERO.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3918

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close