Peraturan Pemerintah

PENGAMANAN ROKOK BAGI KESEHATAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 1999

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 81 TAHUN 1999
TENTANG
PENGAMANAN ROKOK BAGI KESEHATAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan
mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu maupun masyarakat,
oleh karena itu diperlukan berbagai kegiatan pengamanan rokok bagi
kesehatan;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, serta sebagai salah
satu pelaksanaan ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 23
Tahun 1992 tentang Kesehatan perlu ditetapkan Peraturan
Pemerintah tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaga
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan
Lembagan Negara Nomor 3495);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGAMANAN ROKOK
BAGI KESEHATAN.
BAB I …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 2 –
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu
atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiona
tabacum, Nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang
mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
2. Nikotin adalah zat, atau bahan senyawa pirrolidin yang terdapat
dalam Nicotiana tabacum, Nicotiana rustica dan spesies lainnya atau
sentetisnya yang bersifat adiktif dan dapat mengakibatkan
ketergantungan.
3. Tar adalah senyawa polinuklir hidrokarbon aromatika yang bersifat
karsinogenik.
4. Pengamanan rokok adalah setiap kegaitan atau serangkaian kegiatan
dalam rangka mencegah dan atau menangani dampak penggunaan
rokok baik langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan.
5. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapan, mengolah,
membuat, menghasilkan, mengemas, mengemas kembali dan atau
mengubah bentuk bahan baku menjadi rokok.
6. Iklan rokok adalah kegiatan untuk memperkenalkan,
memasyarakatkan dan atau mempromosikan rokok dengan atau
tanpa imbalan kepada masyarakat dengan tujuan mempengaruhi
konsumen agar menggunakan rokok yang ditawarkan, yang
selanjutnya disebut Iklan.
7. Label rokok adalah setiap keterangan mengenai rokok yang
berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain
yang disertakan pada rokok, dimasukkan ke dalam, ditempatkan
pada, atau merupakan bagian kemasan rokok, yang selanjutnya
disebut Label.
8. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah,
swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi
masyarakat.
9. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau
terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja, atau yang
sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan
dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
10. Angkutan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 3 –
10. Angkutan umum adalah alat angkut bagi masyarakat yang dapat
berupa kendaraan darat, air dan udara.
11.Kawasan tanpa rokok adalah ruangan atau cara yang dinyatakan
dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, Iklan promosi dan atau
penggunaan rokok.
12.Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang
kesehatan.
13. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang
berbentuk badan hukum maupun tidak.
BAB III
PENYELENGGARAAN PENGAMANAN ROKOK
Bagian Pertama
Umum
Pasal 2
Penyelenggaraan pengamanan rokok bagi kesehatan bertujuan untuk
mencegah penyakit akibat penggunaan rokok bagi individu dan
masyarakat dengan:
a. melindungi kesehatan masyarakat terhadap insiden penyakit yang
fatal dan penyakit yang dapat menurunkan kualitas hidup akibat
penggunaan rokok.
b. melindungi penduduk usia produktif dan remaja dari dorongan
lingkungan untuk penggunaan rokok dan ketergantungan terhadap
rokok;
c. meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat
terhadap bahaya kesehatan terhadap penggunaan rokok.
Pasal 3
Penyelenggaraan pengamanan rokok bagi kesehatan dilaksanakan
dengan pengaturan:
a. kadar kandungan nikotin dan tar;
b. persyaratan produksi dan penjualan rokok;
c. persyaratan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 4 –
c. persyaratan Iklan dan promosi rokok;
d. penetapan kawasan tanpa rokok.
Bagian Kedua
Kadar Kandungan Nikotin dan Tar
Pasal 4
(1) Kadar kandungan nikotin dan tar pada batang rokok yang beredar di
wilayah Indonesia tidak boleh melebihi kadar kandungan nikotin 1,5
mg dan kadar kandungan tar 20 mg.
(2) Pemeriksaan kadar kandungan nikotin dan tar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tata cara metode pemeriksaan
yang berlaku.
Pasal 5
Setiap orang yang memproduksi rokok wajib melakukan pemeriksaan
kadar kandungan nikotin dan tar pada setiap hasil produksinya.
Bagian Ketiga
Keterangan pada Label
Pasal 6
(1) Setiap orang yang memproduksi rokok wajib mencantumkan
keterangan tentang kadar kandungan nikotin dan tar pada Label
dengan penempatan yang jelas dan mudah dibaca.
(2) Pencantuman …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 5 –
(2) Pencantuman keterangan tentang kadar kandungan nikotin dan tar
sebagiamana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persyaratan
sebagai berikut:
a. dicantumkan pada setiap kemasan rokok pada sisi kecil;
b. dibuat kotak dan garis pinggir hitam 1 mm dengan dasar kotak
berwarna putih;
c. tulisan digunakan warna hitam dengan ukuran 3 mm.
Pasal 7
Selain pencantuman kadar kandungan nikotin dan tar pada setiap
kemasan rokok, setiap orang yang memproduksi rokok harus melakukan
kegiatan pengamanan produk rokok yang dihasilkan meliputi:
a. pencantuman kode produksi pada setiap kemasan rokok;
b. pencantuman tulisan peringatan kesehatan pada Label di bagian
kemasan rokok yang mudah terlihat dan terbaca.
Pasal 8
(1) Peringatan kesehatan pada setiap Label harus berbentuk tulisan.
(2) Tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa “merokok dapat
menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi dan gangguan
kehamilan dan janin;
(3) Perubahan atau penambahan tulisan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.
Pasal 9 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 6 –
Pasal 9
(1) Tulisan peringatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (1) dicantumkan dengan jelas pada Label di bagian kemasan
yang mudah dilihat dan dibaca.
(2) Tulisan peringatan kesehatan dilakukan dengan persyaratan sebagai
berikut:
a. dicantumkan pada setiap kemasan pada sisi lebar;
b. dibuat kotak dengan garis hitam 1 mm dengan dasar kotak
berwarna putih;
c. tulisan digunakan warna hitam dengan ukuran huruf 3 mm.
Bagian Keempat
Produksi dan Penjualan Rokok
Pasal 10
Setiap orang yang memproduksi rokok wajib memiliki izin di bidang
perindustrian.
Pasal 11
(1) Setiap orang yang memproduksi rokok dilarang menggunakan bahan
tambahan dalam proses produksi yang tidak memenuhi persyaratan
kesehatan.
(2) Ketentuan lebih lanjut tentang bahan tambahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
Pasal 12 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 7 –
Pasal 12
(1) Tembakau yang digunakan untuk produksi rokok harus diolah agar
kadar kandungan nikotin dan tar pada produk yang dihasilkan
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2) Menteri yang bertanggung jawab di bidang perkebunan atau
pertanian tembakau menggerakan dan mendorong digunakannya
ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan tembakau
dengan kadar kandungan nikotin dan tar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan ilmu pengetahuan dan
teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
Menteri yang bertanggung jawab di bidang perkebunan dan
pertanian tembakau.
Pasal 13
(1) Menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian
menggerakkan, mendorong dan menerapkan ilmu pengetahuan dan
teknologi dalam proses produksi rokok untuk menghasilkan produk
rokok dengan kadar kandungan nikotin dan tar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4.
(2) Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan mengenai penerapan ilmu
pengetahuan dan teknologi dalam proses produksi rokok
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri yang
bertanggung jawab di bidang perindustrian.
Pasal 14 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 8 –
Pasal 14
Produk rokok yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia harus
memenuhi kadar kandungan nikotin dan tar sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 serta pencantuman kadar kandungan nikotin dan tar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan persyaratan tanda peringatan
kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9.
Pasal 15
(1) Semua produk rokok sebelum diedarkan wajib didaftarkan pada
Departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.
(2) Pendaftaran semua produk rokok dilakukan dengan membuktikan
kadar kandungan nikotin dan tar memenuhi ketentuan Pasal 4.
(3) Pendaftaran dilakukan oleh setiap orang yang memproduksi rokok
atau yang memasukkan rokok ke dalam wilayah Indonesia yang
mempunyai lisensi dari pihak yang memproduksi di negara asal.
(4) Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan mengenai tata cara
pendaftaran diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 16
(1) Penjualan rokok dengan menggunakan mesin layan diri hanya dapat
dilakukan di tempat-tempat tertentu.
(2) Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan mengenai penjualan rokok
dengan menggunakan mesin layan diri sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Bagian …
Bagian Kelima
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 9 –
Iklan dan Promosi
Pasal 17
(1) Iklan dan promosi rokok hanya dapat dilakukan oleh setiap orang
yang memproduksi rokok dan atau yang memasukkan rokok ke
dalam wilayah Indonesia.
(2) Iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di
media cetak atau media luar ruangan.
Pasal 18
Materi Iklan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilarang:
a. merangsang atau menyarankan orang untuk merokok;
b. menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok memberikan
manfaat bagi kesehatan;
c. memperagakan atau menggambarkan dalam bentuk gambar, tulisan
atau gabungan keduannya, rokok atau orang sedang merokok atau
mengarah pada orang yang sedang merokok;
d. ditujukan terhadap atau menampilkan dalam bentuk gambar atau
tulisan anak dan atau wanita hamil;
e. mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah rokok.
Pasal 19
Iklan tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku dalam
masyarakat.
Pasal 20 …
Pasal 20
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 10 –
(1) Setiap Iklan pada media cetak atau media luar ruangan harus
mencantumkan peringatan bahaya merokok bagi kesehatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
(2) Pencantuman peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
ditulis dengan huruf yang jelas sehingga mudah terbaca, dan dalam
ukuran yang proporsional disesuaikan dengan ukuran Iklan tersebut.
Pasal 21
Setiap orang yang memproduksi rokok dan atau memasukkan rokok ke
dalam wilayah Indonesia dilarang melakukan promosi dengan
memberikan secara cuma-cuma atau hadiah berupa rokok atau produk
lainnya dimana dicantumkan bahwa merek dagang tersebut merupakan
rokok.
Pasal 22
(1) Setiap orang yang memproduksi rokok dan atau memasukkan rokok
ke dalam wilayah Indonesia, dalam melakukan promosi rokok pada
suatu kegiatan harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 dan Pasal 20.
(2) Pimpinan atau penanggung jawab suatu kegiatan berkewajiban
menolak bentuk promosi rokok yang tidak memenuhi ketentuan
Pasal 17 dan Pasal 20.
Bagian …
Bagian Keenam
Kawasan Tanpa Rokok
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 11 –
Pasal 23
(1) Tempat umum dan atau tempat kerja yang secara spesifik sebagai
tempat menyelenggarakan upaya kesehatan proses belajar mengajar,
arena kegiatan anak, kegiatan ibadah dan angkutan umum dinyatakan
sebagai kawasan tanpa rokok.
(2) Dalam angkutan umum dapat disediakan tempat khusus untuk
merokok dengan ketentuan:
a. lokasi tempat khusus untuk merokok terpisah secara fisik/tidak
bercampur dengan kawasan tanpa rokok pada angkutan umum
yang sama;
b. dalam tempat khusus untuk merokok harus dilengkapi alat
penghisap udara atau memiliki sistem sirkulasi udara yang
memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri yang
bertanggung jawab di bidang perhubungan.
Pasal 24
Pimpinan atau penanggung jawab tempat umum dan tempat kerja harus
mengupayakan terbentuknya kawasan tanpa rokok.
Pasal 25
Pimpinan atau penanggung jawab tempat umum atau tempat kerja yang
menyediakan tempat khusus untuk merokok harus menyediakan alat
penghisap udara sehingga tidak mengganggu kesehatan bagi yang tidak
merokok.
BAB III …
BAB III
PERAN MASYARAKAT
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 12 –
Pasal 26
Masyarakat, termasuk setiap orang yang memproduksi rokok dan setiap
orang yang memasukkan rokok ke dalam wilayah Indonesia, memiliki
kesempatan unutk berperan seluas-luasnya dalam rangka mewujudkan
derajad kesehatan yang optimal melalui terbentuknya kawasan tanpa
rokok pada tempat umum, tempat kerja dan angkutan umum.
Pasal 27
Peran masyarakat diarahkan untuk meningkatkan dan mendayagunakan
kemampuan yang ada pada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan
pengamanan rokok bagi kesehatan.
Pasal 28
Peran masyarakat dapat dilakukan secara perorangan, kelompok, badan
hukum atau badan usaha, dan lembaga atau organisasi yang
diselenggarakan oleh masyarakat.
Pasal 29
Peran masyarakat dilaksanakan melalui:
a. pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan
kebijaksanaan dan atau pelaksanaan program pengamanan rokok
bagi kesehatan;
b. penyelenggaraan, …
b. penyelenggaraan, pemberian bantuan dan atau kerja sama dalam
kegiatan penelitian dan pengembangan penanggulangan bahaya
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 13 –
merokok terhadap kesehatan;
c. pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana bagi
penyelenggara pengamanan rokok bagi kesehatan;
d. keikutsertaan dalam pemberian bimbingan dan penyuluhan serta
penyebarluasan informasi kepada masyarakat berkenaan dengan
penyelenggaraan pengamanan rokok bagi kesehatan;
e. kegiatan pengawasan dalam rangka penyelenggaraan pengamanan
rokok bagi kesehatan.
Pasal 30
Peran masyarakat dalam rangka penyelenggaraan upaya pengamanan
rokok bagi kesehatan dilaksanakan berpedoman pada kebijaksanaan
pemerintah dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Pasal 31
Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Menteri bekerja sama
dengan Menteri yang bertanggung jawab di bidang
penerangan/informasi dan instansi terkait lainnya untuk
menyebarluaskan informasi dan pengertian berkenaan dengan peran
masyarakat dalam penyelenggaraan pengamanan rokok bagi kesehatan.
BAB IV …
BAB IV
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 14 –
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Pertama
Pembinaan
Pasal 32
Menteri dan Menteri terkait melakukan pembinaan atas pelaksanaan
pengamanan rokok bagi kesehatan dengan mendorong dan
menggerakan:
a. produk rokok memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4;
b. terwujudnya kawasan tanpa rokok;
c. berbagai kegiatan untuk menurunkan jumlah perokok.
Pasal 33
Pembinaan atas penyelenggaraan pengamanan rokok bagi kesehatan
dilaksanakan melalui pemberian informasi dan penyuluhan dan
pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat.
Pasal 34
(1) Menteri dan Menteri terkait dalam melakukan pembinaan
penyelenggaraan upaya pengamanan rokok bagi kesehatan dapat:
a. secara sendiri atau bekerja sama menyelenggarakan berbagai
kegiatan untuk pembinaan dalam penyelenggaraan upaya
pengamanan rokok bagi kesehatan;
b. bekerja …
b. bekerja sama dengan badan atau lembaga internasional atau
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 15 –
organisasi kemasyarakatan untuk menyelenggarakan pengamanan
rokok bagi kesehatan;
c. memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah
berjasa dalam membantu pelaksanaan pengamanan rokok bagi
kesehatan.
(2) Menteri yang bertanggung jawab di bidang perkebunan dan atau
pertanian tembakau mendorong dilaksanakan diversifikasi tanaman
tembakau.
(3) Menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian mendorong
dilaksanakan diversifikasi industri rokok ke industri lain yang tetap
memungkinkan.
Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 35
Menteri dan Menteri terkait melakukan pengawasan atas pelaksanaan
upaya pengamanan rokok bagi kesehatan.
Pasal 36
(1) Menteri dan Menteri terkait dapat mengambil tindakan administratif
terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
(2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB V …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 16 –
BAB V
KETENTUAN PIDANA
Pasal 37
(1) Barang siapa memproduksi dan atau meng-edarkan rokok yang tidak
memenuhi kadar kandungan nikotin dan tar, dan atau persyaratan
yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal
8, Pasal 9, Pasal 14, Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 dan atau Pasal 18
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau
pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (2) huruf e Undang-undang
Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
(2) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 15, Pasal 20 dan atau Pasal
21 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.
100.000.000,000 (seratus juta rupiah) sesuai dengan Pasal 86
Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 38
(1) Produk lain yang mengandung Nicotiana tabacum, Nicotiana rustica
dan spesies lainnya dan atau hasil olahannya termasuk pembuatan
sintetis yang jenis dan sifatnya sama atau serupa dengan yang
dihasilkan oleh Nicotiana spesiesnya termasuk dalam ketentuan
peraturan ini.
(2) Produk …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 17 –
(2) Produk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
Menteri.
BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 39
(1) Setiap orang yang memproduksi rokok buatan mesin atau yang
memasukkan rokok buatan mesin ke dalam wilayah Indonesia yang
telah ada pada saat ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini harus
menyesuaikan persyaratan atas kadar maksimum kandungan nikotin
dan tar sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini
paling lambat dalam waktu 2 (dua) tahun setelah ketentuan ini
ditetapkan.
(2) Setiap orang yang memproduksi rokok buatan tangan yang telah ada
pada saat ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini harus
menyesuaikan produksinya dengan persyaratan kadar maksimum
kandungan nikotin dan tar sesuai dengan ketentuan Peraturan
Pemerintah ini paling lambat:
a. 5 (lima) tahun untuk setiap orang yang memproduksi rokok yang
tergolong dalam industri besar; dan
b. 10 (sepuluh) tahun untuk setiap orang yang memproduksi rokok
yang tergolong dalam industri kecil.
(3) Setiap …
(3) Setiap orang yang memproduksi rokok sebagaimana dimaksud pada
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 18 –
ayat (1) dan (2) selama masa peralihan baik sendiri maupun
bersama-sama melakukan berbagai kegiatan berupa penerapan ilmu
pengetahuan dan teknologi, diversifikasi tanaman tembakau dan
upaya lain yang dapat menghasilkan produk sesuai dengan Peraturan
Pemerintah ini.
Pasal 40
Menteri dan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertanian dan
atau perkebunan tembakau, Menteri yang bertanggung jawab di bidang
perindustrian selama masa peralihan sebagaimana dalam Pasal 39 secara
sendiri maupun bersama-sama setiap orang yang memproduksi rokok
melakukan berbagai upaya agar kadar kandungan nikotin dan tar produk
rokok memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah ini.
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 41
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini maka semua ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan pengamanan
rokok bagi kesehatan yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah
ini.
Pasal 42
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 19 –
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDOENSIA,
ttd.
MULADI
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 186
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 81 TAHUN 1999
TENTANG
PENGAMANAN ROKOK BAGI KESEHATAN
UMUM
Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional
diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi
setiap penduduk, agar dapat mewujudkan derajad kesehatan yang optimal.
Untuk mewujudkan derajad kesehatan yang optimal bagi masyarakat tersebut,
diselenggarakan berbagai upaya kesehatan dimana salah satu upaya dimaksud adalah
pengamanan rokok zat adiktif yang diatur dalam Pasal 44 Undang-undang Nomor 23
Tahun 1992 tentang Kesehtan. Rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila
digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu dan masyarakat, oleh
karena dalam rokok terdapat kurang lebih 4.000 (empat ribu) zat kimia antara lain nikotin
yang bersifat adiktif dan tar yang bersifat karsinogenik yang dapat mengakibatkan
berbagai penyakit antara lain kanker, penyakit jantung, impotensi, penyakit darah,
enfisema, bronkitis kronik dan gangguan kehamilan.
Dalam rangka pengingkatan upaya penanggulanan bahaya akibat merokok dan
juga implementasi pelaksanaannya di lapangan lebih efektif, efisien dan terpadu,
diperlukan peraturan-peraturan perundang-undangan dalam bentuk Peraturan Pemerintah
tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan dengan tujuan:
1. melindungi kesehatan dari bahaya akibat merokok;
2. membudayakan hidup sehat;
3. menekan perokok pemula;
4. melindungi kesehatan perokok pasif.
Menurut …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 2 –
Menurut estimasi World Health Organization (WHO) jumlah perokok di dunia
diperkirakan sebanyak 1,1 miliar, dimana sepertiganya berumur 156 tahun dan 800 juta
diantaranya berada di negara berkembang.
Kencenderungan peningkatan jumlah perokok terutama kelompok anak/remaja
disebutkan oleh gencarnya iklan dan promosi rokok di berbagai media massa.
Pengamanan rokok bagi kesehatan perlu diselenggarakan pada tempat umum,
tempat kerja dan angkutan umum yang dilaksanakan dengan penetapan kadar kandungan
nikotin dan tar yang boleh ada pada setiap rokok yang beredar, produksi dan penjualan
rokok, periklanan dan promosi rokok dan penetapan kawasan tanpa rokok.
Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur bahwa iklan rokok hanya dapat dilakukan
dengan persyaratan tertentu yang ditetapkan.
Ketentuan mengenai Iklan tersebut juga perlu memperhatikan ketentuan Pasal 42
ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran, yang
menyembunyikan bahwa siaran iklan niaga dilarang memuat iklan minuman keras dan
sejenisnya bahan/zat adiktif serta iklan yang menggambarkan penggunaan rokok.
Peran serta masyarakat dalam upaya pengamanan rokok bagi kesehatan perlu
ditingkatkan sehingga akan terbentuk kawasan rokok di semua tempat/sarana.
Pembinaan dan pengawasan oleh Menteri Kesehtan atas pelaksanaan pengamanan
rokok bagi kesehatan dilaksanakan dalam berbagai bidang melalui pemberian informasi
dan penyuluhan, dan pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup
sehat.
Pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dapat dikenakan sanksi
administratif dan sanksi pidana sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992
tentang Kesehatan.
Pengamanan rokok bagi kesehatan ini juga perlu dilaksanakan secara terpadu
dalam lintas sektor yang terkait. Oleh karena itu peraturan perundang-undangan yang erat
kaitannya dengan pengamanan rokok ini perlu diperhatikan seperti Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984
tentang Perindustrian, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan,
Undang- …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 3 –
Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Undang-undang Nomor 24 Tahun
1997 tentang Penyiaran, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan
dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan serta Undang-undang
Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Merokok merupakan kesehatan baik bagi perokok itu sendiri maupun orang lain
disekitarnya yang tidak merokok (perokok pasif). Perokok mempunyai risiko 2-4
kali lipat untuk terkena penyakit koroner dan risiko lebih tinggi untuk kematian
mendadak.
Perlindungan terhadap perokok pasif perlu dilakukan mengingat risiko terkena
penyakit kanker bagi perokok pasif 30% (tiga puluh persen) lebih besar
dibandingkan dengan perokok itu sendiri. Perokok pasif juga dapat terkena
penyakit lainnya seperti jantung iskemik yang disebabkan oleh asap rokok.
Pasal 3
Huruf a
Kadar maksimum kandungan nikotin dan tar pada setiap batas rokok yang beredar
perlu ditetapkan. Nikotin dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah
termasuk pembuluh darah koroner yang memberi oksigen pada jantung. Karena
penyempitan pembuluh darah maka jantung akan bekerja keras, sehingga
memerlukan oksigen lebih banyak yang menyebabkan aliran darah dipercepat dan
terjadi …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 4 –
terjadi kenaikan tekanan darah. Jika terjadi penyumbatan arteri koroner, tidak ada
aliran oksigen ke otot jantung yang mengakibatkan serangan jantung. Tar bersifat
karsinogenik menyebabkan penyakit kanker.
Huruf b
Sebelum dan sesudah diproduksi tembakau dan atau rokok harus diperiksa kadar
kandungan nikotin dan tar sesuai dengan batas yang dipersyaratkan.
Penjualan rokok perlu diatur agar tidak memberikan kemudahan bagi anak untuk
memperoleh rokok.
Huruf c
Iklan dan promosi rokok perlu diatur karena dapat mendorong bertambahnya
perokok pemula.
Iklan rokok juga harus memperhatikan tatakrama periklanan antara lain:
Iklan harus jujur, tidak menyesatkan, dan tidak bertentangan dengan hukum yang
berlaku.
Huruf d
Dalam rangka melindungi kesehatan individu dan masyarakat dari bahaya akibat
merokok, Pemerintah melakukan upaya penanggulangannya diantaranya
pengaturan penetapan kawasan tanpa rokok.
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 5 –
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Ayat (1)
Bahan tambahan yang dimaksud antara lain penambahan rasa, penambahan aroma,
pewarna dan obat-obatan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Dengan digunakannya ilmu pengetahuan dan teknologi diharapkan hasil strain
tembakau dengan kadar kandungan nikotin dan tar rendah.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 13 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 6 –
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Ayat (1)
Pendaftaran dimaksudkan sebagai bagian dari pemeriksaan administratif atas
pemenuhan persyaratan kadar kandungan nikotin dan tar pada produk rokok yang
didaftarkan.
Selain itu, persetujuan pendaftaran berlaku pula sebagai rekomendasi untuk
memperoleh Nomor Pokok Pengusaha Kena Cukai (NPPBKC).
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 16
Ayat (1)
Dalam menentukan lokasi penempatan mesin layan diri (vending machine)
dimaksud perlu dipertimbangkan agar lokasi jauh dari jangkauan anak-anak.
Ayat (2)
Penentuan lokasi kegiatan dengan memperhatikan jarak dengan kawasan tanpa
rokok yang bersifat absolut.
Pasal 17 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 7 –
Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud media luar ruangan antara lain billboard dan media elektronik
(billboard elektronik) yang berada di luar ruangan.
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Norma yang berlaku dalam masyarakat adalah norma hukum, norma agama, norma
kesusilaan dan norma kesopanan.
Pasal 20
Ayat (1)
Pencantuman peringatan dimaksud pada Pasal ini hendaknya mengacu pada tulisan
peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 8 –
Pasal 24
Sebagaimana telah disebutkan dalam Penjelasan Umum, rokok merupakan salah
satu zat adiktif yang penggunaannya dapat mengakibatkan bahaya bagi individu
dan masyarakat, baik selaku perokok aktif maupun perokok pasif, karena dalam
rokok terdapat 4.000 (empat ribu) zat kimia, antara lain adalah nikotin yang
bersifat adiktif dan tar yang bersifat karsinogenik yang dapat mengakibatkan
berbagai penyakit seperti kanker, penyakit jantung, impotensi, penyakit darah,
enfisema, bronkitis kronis dan gangguan kehamilan. Dalam rangka melindungi
perokok pasif dari asap rokok, maka dalam ketentuan ini kepada pimpinan dan
penanggung jawab tempat umum dan tempat kerja diharuskan melakukan upaya
terbentuknya kawasan tanpa rokok.
Bahaya asap rokok bagi kesehatan menjadi semakin lebih besar di tempat-tempat
yang berpendingin udara air (air conditioning/AC) atau kurang sirkulasi udara.
Pasal 25
Tempat khusus dimaksud Pasal ini harus terpisah dan tidak berhubungan dengan
ruangan tanpa rokok.
Pasal 26
Peran masyarakat dimana di dalamnya termasuk setiap orang yang memproduksi
dan yang memasukkan rokok ke dalam wilayah Indonesia (produsen dan
importir) merupakan wujud konkrit pelaksanaan kewajiban setiap orang untuk
memelihara dan meningkatkan derajat kesehatannya sebagaimana diamanatkan
Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 9 –
Pasal 28
Menteri dapat mendorong atau menggerakkan serta memberikan fasilitas bagi
terbentuknya Forum Komunikasi Nasional Penaggulangan Masalah Rokok, guna
menampung aspirasi yang berkembang dalam peranan yang diberikan oleh
masyarakat.
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Dalam penyebarluasan informasi dan pengertian dimaksud Pasal ini perlu
diikutsertakan unsur Pemerintah Daerah.
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 10 –
Pasal 36 …
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Ayat (1)
Ketentuan ini berlaku untuk jenis rokok yang di masyarakat dikenal sebagai rokok
putih dan kretek, yang dibuat dengan menggunakan mesin.
Ayat (2)
Penentuan skala industri besar atau kecil didasarkan pada ketentuan yang berlaku
dalam bidang perindustrian.
Dalam hal industri rokok kretek buatan tangan yang tergolong industri besar,
yang proses produksinya dilakukan melalui industri rokok kretek yang
digolongkan industri kecil, terhadapnya tetap berlaku ketentuan peralihan industri
besar yaitu 5 (lima) tahun.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 11 –
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3906

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close