Undang-undang

PENGAWASAN TERHADAP PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH-TANAH PERKEBUNAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 1956

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 1956
TENTANG
PENGAWASAN TERHADAP PEMINDAHAN HAK
ATAS TANAH-TANAH PERKEBUNAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : 1. bahwa pada waktu-waktu menjelang dan sesudah dibatalkannya
hubungan Indonesia Nederland berdasarkan perjanjian Konperensi
Meja Bundar banyak terjadi pemindahan hak atas tanah perkebunan;
2. bahwa mengingat fungsi perusahaan-perusahaan kebun dalam
perekonomian Negara dewasa ini pemindahan tersebut perlu
diawasi dan diatur, agar dapatlah diusahakan ter-jaminnya
pengusahaan yang sebaik-baiknya;
3. bahwa Undang-undang Nomor 24 Tahun 1954 (L.N. 1954-78) telah
mengatur soal pemindahan hak tanah-tanah dan barang-barang
tetap lainnya yang bertakluk kepada hukum Eropa;
4. bahwa dalam pada itu pengawasan terhadap pemindahan hak atas
tanah-tanah perkebunan itu mempunyai segi-segi khusus yang
belum diperhatikan dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 1954
tersebut di atas dan oleh karena itu disamping syarat-syarat yang
telah ditentukan perlu diadakan syarat-syarat baru.
Mengingat : Pasal 89 Undang-undang Dasar Sementara dan Pasal 7 Undangundang
Nomor 13 Tahun 1956.
Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGAWASAN TERHADAP
PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH-TANAH PERKEBUNAN.
Pasal 1
(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 1954 dan
peraturan-peraturan lainnya, maka setiap perbuatan yang berwujud pemindahan hak
dan setiap serah pakai buat lebih dari satu tahun mengenai tanah-tanah :
– 2 –
a. erfpacht,
b. eigendom dan hak-hak kebendaan lainnya atas tanah untuk perkebunan dari
bangsa Belanda dan bangsa Asing lainnya serta dari badan-badan hukum, hanya
dapat dilakukan dengan izin Menteri Kehakiman dengan persetujuan Menteri
Pertanian.
(2) Setiap serah pakai buat satu tahun atau kurang dari satu tahun yang kemudian
diperpanjang, dianggap sebagai serah pakai buat lebih dari satu tahun.
Pasal 2
(1) Dalam tempo satu bulan sesudah mulai berlakunya Undang-undang ini, maka harus
dilaporkan kepada Menteri Pertanian oleh pemegang hak erfpacht, eigendom atau hak
kebendaan lainnya termaksud dalam Pasal 1:
a. semua serah pakai yang dilakukannya sesudah tanggal 15 Pebruari 1956 dan yang
pada mulai berlakunya Undang-undang ini masih berlangsung;
b. semua pemindahan hak tersebut yang diterimanya sesudah tanggal 15 Pebruari
1956.
(2) Pemegang hak tersebut dalam ayat (1) pasal ini wajib memberikan segala keteranganketerangan
mengenai serah pakai dan/atau pemindahan hak termaksud dan tentang
perusahaan perkebunan yang diserah-pakaikan atau dipindahkan haknya itu, yang
diminta oleh Menteri Pertanian.
(3) Menteri Kehakiman atas usul Menteri Pertanian dapat membatalkan serah pakai, yang
telah dilakukan sebelum Undang-undang ini mulai berlaku jika eksploitasi perkebunan
yang bersangkutan menurut pertimbangan Menteri Pertanian tidak diselenggarakan
secara yang layak.
Pasal 3
Yang dimaksud dengan “serah pakai” di dalam pasal 1 dan 2 ialah semua perbuatan yang
berwujud pemindahan risiko untung rugi pemakaian tanah perkebunan kepada orang lain,
kecuali yang berwujud pemindahan hak.
Pasal 4
(1) Semua perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 1 yang dilakukan tanpa izin atau
persetujuan penjabat-penjabat tersebut dalam pasal itu dengan sendirinya batal
menurut hukum dan dapat dijadikan alasan untuk membatalkan hak atas tanah
perkebunan yang bersangkutan.
(2) Pembatalan hak sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat dilakukan juga
di dalam hal pemegang hak tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 2.
(3) Pembatalan hak tersebut dalam ayat (1) dan (2) di atas dilakukan oleh Menteri Agraria.
(4) Tanah perkebunan yang haknya dibatalkan menurut ketentuan pasal ini sejak tanggal
surat keputusan pembatalannya menjadi tanah Negara, bebas dari semua hak-hak
pihak ketiga yang membebaninya.
(5) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Pasal 5 di bawah, maka di dalam surat
keputusan pembatalan hak termaksud dalam ayat (4) di atas dapat dicantumkan
perintah pengosongan yang dijalankan dengan segera oleh jurusita, kalau perlu dengan
bantuan polisi.
– 3 –
Pasal 5
(1) Pelaksanaan selanjutnya dari pada ketentuan-ketentuan termaksud dalam Pasal 2 ayat
(1) dan (2) dan pengusahaan tanah-tanah perkebunan yang haknya dibatalkan menurut
ketentuan dalam pasal 4 ayat (4) di atas, diatur oleh Menteri Pertanian.
(2) Di dalam hal penguasaan dan/atau pengusahaan tanah-tanah perkebunan termaksud
dalam ayat (1) di atas diserahkan kepada sesuatu perusahaan Negara, maka soal
keuangannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
(3) Tanaman-tanaman yang ada di atas tanah perusahaan kebun yang haknya dibatalkan
itu dikuasai oleh Negara, demikian juga bangunan-bangunan yang ada di tanah itu
yang menurut keputusan Menteri Pertanian diperlukan untuk melangsungkan atau
memulihkan penguasaan yang layak dari tanah yang bersangkutan.
Pasal 6
(1) Hal-hal yang belum diatur dalam pasal-pasal di atas dapat diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
(2) Peraturan Pemerintah tersebut dalam ayat (1) dapat memberi ancaman pidana atas
pelanggaran aturan-aturannya dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 bulan
dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,-
(3) Perbuatan termaksud dalam ayat (2) adalah pelanggaran.
Pasal 7
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang
ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 1956
MENTERI KEHAKIMAN
ttd.
(MOELJATNO)
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 1956
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
(SOEKARNO)
MENTERI AGRARIA,
ttd.
(A.A. SOEHARDI)
MENTERI PERTANIAN,
ttd.
(ENI KARIM)
LEMBARAN NEGARA TAHUN 1956 NOMOR 73
MEMORI PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 1956
TENTANG
PENGAWASAN TERHADAP PEMINDAHAN HAK
ATAS TANAH-TANAH PERKEBUNAN
PENJELASAN UMUM
(1) Pada waktu yang akhir-akhir ini, terutama sejak waktu menjelang dan sesudah
dibatalkannya hubungan Indonesia-Nederland berdasarkan perjanjian K.M.B. dengan
Undang-undang Nomor 13/1956 (L.N. 1956-27), banyak terjadi pemindahan hak atas
tanah perkebunan.
Sepanjang pemindahan hak itu terjadi dari tangan bangsa asing ke tangan warga
Negara Indonesia, maka hal itu adalah sejalan dengan usaha Pemerintah ke arah
Indonesianisasi cabang-cabang perekonomian pada umumnya dan oleh karenanya
patut disambut dengan gembira.
Akan tetapi daam pada itu perlu diingat pula, bahwa perusahaan-perusahaan kebun itu
dewasa ini merupakan suatu cabang produksi yang penting bagi perekonomian
Negara. Berhubung dengan itu maka perlu diadakan tindakan-tindakan berupa
pengawasan preventif, agar supaya pengusahaan kebun-kebun itu dapat (tetap)
diselenggarakan sebagaimana mestinya.
Teranglah kiranya, bahwa dalam hubungan ini tidak dapat dibenarkan adanya
perbuatan-perbuatan yang bersifat spekulasi atau yang semata-semata hanya
mengejar keuntungan seketika bagi yang bersangkutan.
(2) Sebagaimana maklum maka sejak dikeluarkannya Undang-undang Darurat Nomor
1/1952 (yang kemudian telah ditetapkan sebagai Undang-undang dengan Undangundang
Nomor 24/1954, dimuat dalam L.N. 1954/78), semua pemindahan hak,
demikian juga setiap serah pakai buat lebih dari satu tahun dari tanah-tanah dan
barang tetap lainnya yang bertakluk kepada hukum Eropah, hanya dapat dilakukan
setelah mendapat izin dari Menteri Kehakiman.
Jadi sebenarnya dalam praktek terhadap pemindahan hak atas tanah-tanah
perkebunanpun kini sudah diadakan pengawasan. Akan tetapi dalam pada itu
pengawasan oleh Menteri Kehakiman itu lebih dititikberatkan pada segi yuridisnya,
padahal pengawasan terhadap pemindahan hak atas tanah-tanah perkebunan,
sebagaimana telah diuraikan di atas mempunyai juga segi-segi khusus, yang terletak
dalam lapangan teknis pertanian.
– 2 –
Oleh karena itu maka untuk itu perlu diadakan aturan-aturan khusus, dengan
menugaskan juga pengawasan tersebut pada Menteri Pertanian.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Ketentuan pasal ini juga tidak mengurangi apa yang ditentukan di dalam peraturanperaturan
erfpacht (S.1872-237a, S.1913-699, S.1914-367 dan S.1919-61, semuanya yang
telah diubah dan ditambah), yaitu bahwa setiap pemindahan hak erfpacht harus dilaporkan
kepada Residen yang bersangkutan.
Yang dimaksud dengan “serah pakai” ialah misalnya sewa menyewa dan perbuatanperbuatan
yang ditujukan pada berdirinya hak-hak yang disebut dalam Pasal 508 Kitab
Undang-undang Hukum Perdata No. 1 sampai dengan 6.
Yang dimaksud dengan “pemindahan hak” ialah apa yang disebut dalam Pasl 584
Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan : “Overdracht of levering tengevolge van een
rechtstitel van eigendomsovergang afkomstig van degene die gerechtigd was over de
eigendom te beschikken”.
Tidak termasuk dalam pengertian tersebut : pewarisan tanpa wasiat, pemisahan pusaka
serta percampuran harta karena perkawinan. Akan teetapi hibah atau legaat termasuk
pemindahan hak yang memerlukan persetujuan Menteri Pertanian.
Yang dimaksud dengan “hak kebendaan lainnya” ialah misalnya hak “eigendom” atas
tanah-tanah partikelir yang merupakan perusahaan kebun.
Pengertian “tanah-tanah perkebunan” itu tidak terbatas pada tanah-tanah yang
dipergunakan untuk perkebunan yang sesungguhnya, tetapi meliputi juga tanah-tanah
lainnya yang terletak dalam lingkungan tanah perkebunan itu yang oleh pemegang haknya
diperlukan untuk perusahaannya. Misalnya untuk tempat menimbun alat-alat
pengangkutan, halaman pabrik, halaman rumah dan lain sebagainya. Tanah itu bisa
berupa tanah erfpacht, eigendom atau opstal.
Pasal 2
Ayat (1) dan (2)
Ketentuan ini untuk memungkinkan Menteri Pertanian menyelenggarakan
pengawasan sebagaimana mestinya. Kewajiban untuk melaporkan itu tidak mengurangi
ketentuan dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 1954, bahwa serah pakai buat lebih
dari satu tahun dan perbuatan yang berwujud pemindahan hak batal karena hukum, jika
dilakukan tanpa izin Menteri Kehakiman.
Apa yang diuraikan di dalam penjelasan Pasal 1 tentang masih tetap berlakunya
ketentuan-ketentuan mengenai pemindahan hak erfpacht, berlaku juga di dalam hubungan
Pasal 2 ini. Memenuhi kewajiban untuk menyampai-kan laporan tidak berarti, bahwa yang
bersangkutan tidak perlu menghiraukan lagi kewajiban yang disebut di dalam peraturanperaturan
erfpacht itu.
Tanggal 15 Pebruari 1956 adalah tanggal mulai berlakunya Undang-undang Nomor
13/1956.
Ayat (3)
Ketentuan ini ialah sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam Undang-undang Nomor 29
Tahun 1956 tentang “Peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan mengenai tanah-tanah
– 3 –
perkebunan”, satu dan lain mengingat akan pentingnya fungsi perusahaan-perusahaan
kebun dalam perekonomian Negara dewasa ini.
Pasal 3
Lihat penjelasan pasal 1.
Pasal 4
Ayat (1) dan (2)
Ketentuan dalam ayat ini bermaksud agar apa yang diwajibkan dalam Undang-undang ini
dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Pembatalan hak yang bersifat hukuman itu dengan sendirinya tidak akan disertai
pemberian ganti-kerugian.
Ayat (3)
Soal hak-hak atas tanah masuk urusan Kementerian Agraria. Oleh karena itu maka
pembatalan hak tersebut dilakukan oleh Menteri Agraria. Oleh karena pembatalan itu akan
membawa akibat terhadap pengusahaan perusahaan kebun yang bersangkutan, maka
sebelumnya Menteri Pertanian perlu diminta pendapatnya.
Ayat (4)
Misalnya hal hypotheek yang membebani hak yang dibatalkan itu dengan sendirinya
menjadi hapus.
Ayat (5)
Agar Pemerintah, dalam hal ini Menteri Agraria, dapat lekas menguasai perusahaan kebun
yang haknya sudah dibatalkan itu, maka perlu ada ketentuan tentang pengosongan
sebagai yang diatur di dalam ayat ini. Dengan demikian maka untuk itu tidak perlu diajukan
tuntutan ke muka pengadilan.
Pasal 5
Ayat (1) dan (2)
Ketentuan-ketetentuan dalam Pasal 2 masih memerlukan peraturan-peraturan
pelaksanaan, misalnya tentang cara mengajukan pelaporan kepada Menteri Pertanian.
Oleh karena pengusahaan tanah-tanah perkebunan terutama mengenai soal tehnis
pertanian, maka diserahkan kepada Menteri Pertanian untuk mengaturnya.
Dalam pada itu jika penguasaan dan/atau pengusahaan tersebut diserahkan kepada
sesuatu perusahaan Negara, misalnya PPN atau PPRI, maka soal keuangannya perlu
diatur secara khusus oleh Pemerintah, karena keuangan untuk itu tidak termasuk di dalam
Anggaran Belanja Kementerian Pertanian atau perusahaan yang bersangkutan.
Ayat (3)
Dalam peraturan-peraturan yang bersangkutan belum ada ketentuan yang tegas mengenai
tanaman dan bangunan di dalam hal haknya dibatalkan karena alasan-alasan sebagai
yang dimaksudkan dalam Undang-undang ini.
– 4 –
Ayat (3) ini bermaksud memberi ketentuan untuk itu. Pada azasnya bekas pemegang
hak berhak untuk membongkar bangunan-bangunan yang masih ada, kecuali yang
menurut keputusan Menteri Pertanian harus ditinggalkannya untuk keperluan pengusahaan
tanah yang haknya dibatalkan itu.
Pasal 6
Tidak memerlukan penjelasan
Pasal 7
Tidak memerlukan penjelasan.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1125

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Close
Close