Peraturan Pemerintah

PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KARENA HIBAH WASIAT

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 1997

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 1997
TENTANG
PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KARENA
HIBAH WASIAT
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 21
Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dipandang perlu
mengatur pengenaan bea atau pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan
karena hibah wasiat dengan Peraturan Pemerintah;
Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3688);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGENAAN BEA
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KARENA HIBAH
WASIAT.
Pasal 1
Yang dimaksud dengan hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus
mengenai pemberian hak atas tanah dan atau bangunan kepada orang pribadi atau badan
hukum tertentu, yang berlaku setelah pemberi hibah wasiat meninggal dunia.
Pasal 2
Yang dimaksud dengan badan hukum tertentu adalah badan hukum yang melayani
kepentingan umum di bidang sosial, keagamaan, pendidikan, kesehatan dan kebudayaan
yang kegiatannya semata-mata tidak mencari keuntungan.
Pasal 3
Besarnya bea atau pajak yang terutang atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan
karena hibah wasiat yang diterima oleh :
a. orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan
lurus satu derajat ke atas dan satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat,
termasuk suami/istri, dikenakan sebesar 0% (nol persen) dari bea atau pajak atas
perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang seharusnya terutang;
– 2 –
b. orang pribadi selain dimaksud pada huruf a, dikenakan sebesar 50% (lima puluh
persen) dari bea atau pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang
seharusnya terutang;
c. badan hukum tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dikenakan sebesar 50%
(lima puluh persen) dari bea atau pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau
bangunan yang seharusnya terutang.
Pasal 4
Saat yang menentukan bea atau pajak yang terutang atas perolehan hak atas tanah dan
atau bangunan karena hibah wasiat adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan
peralihan haknya ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya.
Pasal 5
(1) Nilai Perolehan Objek Pajak hak atas tanah dan atau bangunan yang diperoleh karena
hibah wasiat adalah nilai pasar pada saat didaftarkannya peralihan hak tersebut.
(2) Dalam hal nilai pasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih rendah dari pada
Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, yang digunakan adalah Nilai Jual
Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
Pasal 6
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya hanya dapat melakukan pendaftaran
peralihan hak setelah Wajib Pajak menyerahkan salinan Surat Setoran Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan Bangunan.
Pasal 7
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan mengenai tata cara pengenaan bea atau pajak atas
perolehan hak atas tanah dan atau bangunan karena hibah wasiat sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan Pemerintah ini diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.
Pasal 8
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1998.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 1997
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
M O E R D I O N O
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 1997
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
S O E H A R T O
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1997 NOMOR 78
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 1997
TENTANG
PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KARENA
HIBAH WASIAT
UMUM
Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan disebutkan bahwa perolehan hak atas tanah dan bangunan karena hibah wasiat
merupakan objek pajak.
Hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus mengenai pemberian hak atas
tanah dan atau bangunan kepada orang pribadi atau badan hukum tertentu, yang berlaku
setelah pemberi hibah wasiat meninggal dunia.
Pada umumnya penerima hibah wasiat adalah orang pribadi yang masih dalam hubungan
keluarga dengan pemberi hibah wasiat, atau orang pribadi yang tidak mampu. Di samping
orang pribadi, penerima hibah pada umumnya juga berupa badan hukum tertentu yang
melayani kepentingan umum di bidang sosial, keagamaan, pendidikan, kesehatan dan
kebudayaan, yang semata-mata tidak mencari keuntungan.
Oleh karena pemberian dengan melalui hibah wasiat merupakan penghargaan dari
pemberi hibah wasiat kepada penerima hibah wasiat, maka untuk lebih memberikan rasa
keadilan, besarnya pengenaan bea atau pajak atas perolehan hak atas tanah dan
bangunan karena hibah wasiat perlu diatur tersendiri dengan Peraturan Pemerintah.
Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 pengertian Bea atas Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan dikatakan pula sebagai pajak. Oleh karenanya dalam Peraturan
Pemerintah ini kedua sebutan tersebut digunakan. Sebutan Pajak terutama dipakai untuk
mempermudah pemahaman tentang cara perhitungan dalam penetapan besarnya Bea
yang terutang.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Yang dimaksud dengan suatu penetapan wasiat yang khusus mengenai pemberian hak
atas tanah dan atau bangunan adalah penyerahan hak atas tanah dan atau bangunan
dari pemberi hibah wasiat kepada penerima hibah wasiat yang berlaku setelah pemberi
hibah wasiat meninggal dunia.
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Huruf a
Berbeda dengan pengertian umum, untuk keperluan perpajakan pengertian
hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas dan
satu derajat ke bawah tidak termasuk saudara kandung.
– 2 –
Pembuktian hubungan keluarga tersebut didasarkan pada keterangan yang
terdapat dalam fatwa waris sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Sebagai contoh besarnya bea atau pajak atas perolehan hak atas tanah dan
bangunan karena hibah wasiat sebagaimana dimaksud dalam huruf a ini :
Seorang anak memperoleh hibah wasiat dari ayahnya sebidang tanah dengan Nilai
Perolehan Objek Pajak (NPOP) sebesar Rp 130.000.000,00, maka besarnya bea
atau pajak yang terutang adalah sebagai berikut :
– Nilai Perolehan Objek Pajak Rp 130.000.000,00
– Nilai Perolehan Objek Pajak
Tidak Kena Pajak Rp 30.000.000,00 (-)
– Nilai Perolehan Objek Pajak
Kena Pajak Rp 100.000.000,00
– Bea atau pajak yang seharusnya terutang = 5% x Rp 100.000.000,00 = Rp
5.000.000,00
– Bea atau pajak yang harus dibayar = 0% x Rp.5.000.000,00 = 0 (Nihil).
Huruf b
Sebagai contoh besarnya bea atau pajak atas perolehan hak atas tanah dan
bangunan karena hibah wasiat sebagaimana dimaksud dalam Huruf b ini :
Badu memperoleh hibah wasiat dari Ali, antara Badu dan Ali tidak ada hubungan
keluarga sedarah, berupa sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan
rumah dengan NPOP sebesar Rp130.000.000,00 maka besarnya bea atau pajak
yang terutang adalah sebagai berikut:
– Nilai Perolehan Objek Pajak Rp 130.000.000,00
– Nilai Perolehan Objek Pajak
Tidak Kena Pajak Rp 30.000.000,00 (-)
– Nilai Perolehan Objek Pajak
Kena Pajak Rp 100.000.000,00
– Bea atau pajak yang seharusnya terutang = 5% x Rp 100.000.000,00 =
Rp.5.000.000,00
– Bea atau pajak yang harus dibayar = 50% x Rp.5.000.000,00 = Rp 2.500.000,00.
Huruf c
Sebagai contoh besarnya bea atau pajak atas perolehan hak atas tanah dan
bangunan karena hibah wasiat sebagaimana dimaksud dalam Huruf c ini :
Suatu Yayasan Panti Asuhan Anak Yatim Piatu memperoleh hibah wasiat sebidang
tanah dengan NPOP sebesar Rp 130.000.000,00 maka besarnya bea atau pajak
yang terutang adalah sebagai berikut:
– Nilai Perolehan Objek Pajak Rp 130.000.000,00
– Nilai Perolehan Objek Pajak
Tidak Kena Pajak Rp 30.000.000,00 (-)
– Nilai Perolehan Objek Pajak
Kena Pajak Rp 100.000.000,00
– Bea atau pajak yang seharusnya terutang = 5% x Rp 100.000.000,00 =
Rp.5.000.000,00
– Bea atau pajak yang harus dibayar = Rp 50% x Rp.5.000.000,00 = Rp
2.500.000,00.
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
– 3 –
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3707

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close