Undang-undang

PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION AGAINSTILLICIT TRAFFIC IN NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES, 1988 (KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG PEMBERANTASAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA, 1988)

UNDANG-UNDANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1997

UNDANG-UNDANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1997
TENTANG
PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION AGAINSTILLICIT TRAFFIC IN NARCOTIC DRUGS
AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES, 1988 (KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG
PEMBERANTASAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA, 1988)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
a. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang
merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, dan berkedaulatan rakyat dalam
suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan
dunia yang merdeka, adil, bersahabat, tertib, dan damai;
b. bahwa untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional tersebut, perlu dilakukan upaya secara terusmenerus
termasuk di bidang keamanan dan ketertiban serta di bidang kesejahteraan rakyat dengan
memberikan perhatian khusus terhadap bahaya dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat
adiktif lainnya;
c. bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psiko- tropika dapat mengancam kehidupan
individu, ketahanan nasional, bangsa, dan negara Indonesia serta merupakan masalah bersama yang
dihadapi bangsa-bangsa dan negara-negara di dunia yang harus ditanggulangi serta diberantas
bersama dalam bentuk upaya penegak-an hukum, baik dalam skala nasional maupun internasional
melalui kerja sama bilateral, regional, atau multilateral;
d. bahwa Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan
Psikotropika, 1988 merupakan pene-gasan dan penyempurnaan atas prinsip-prinsip dan ketentuanketen-
tuan yang telah diatur dalam Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol 1972 yang telah
mengubah Konvensi Tunggal Narkotika 1961, serta Konvensi Psikotropika 1971, sehingga menjadi
sarana yang lebih efektif dalam memberantas peredaran gelap narkotika dan psikotropika;
e. bahwa Pemerintah Republik Indonesia memandang perlu untuk ber-sama-sama dengan anggota
masyarakat dunia lainnya aktif meng-ambil bagian dalam upaya memberantas peredaran gelap narkotika
dan psikotropika, oleh karena itu telah menandatangani United Nations Convention Against Illicit
Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa
tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) di Wina, Austria pada
tanggal 27 Maret 1989 dan telah pula meratifikasi Konvensi Tunggal Narkotika 1961 dengan Undangundang
Nomor 8 Tahun 1976 dan Konvensi Psikotropika 1971, dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun
1996, serta mem-bentuk Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika;
f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, dan e dipandang perlu
mengesahkan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic
Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap
Narkotika dan Psikotropika, 1988) dengan Undang-undang;
Mengingat:
Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST ILLICIT
TRAFFIC IN NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES, 1988 (KONVENSI PERSERIKATAN
BANGSA-BANGSA TENTANG PEMBERANTASAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN
PSIKOTROPIKA, 1988).
Pasal 1
Mengesahkan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic
Substances, 1988 (Konvensi Perserikat-an Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap
Narkotika dan Psikotropika, 1988) dengan Reservation (Pensyaratan) terhadap Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3)
yang bunyi lengkap Pensyaratan itu dalam bahasa Inggeris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia
serta salinan naskah asli United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and
Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bang-sa tentang Pemberantasan Peredaran
Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) dalam bahasa Inggeris serta terjemahannya dalam bahasa Indonesia
sebagaimana terlampir, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.
Pasal 2
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 1997
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 1997
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
MOERDIONO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1997 NOMOR 17
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1997
TENTANG
PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST
ILLICIT TRAFFIC IN NARCOTIC DRUGS AND
PSYCHOTROPIC SUBSTANCES, 1988
(KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG
PEMBERANTASAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
DAN PSIKOTROPIKA, 1988)
UMUM
Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksana-kan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Untuk mencapai cita-cita tersebut dan menjaga kelangsungan pembangunan nasional dalam suasana aman,
tenteram, tertib, dan dinamis baik dalam lingkungan nasional maupun inter-nasional, perlu ditingkatkan
pengendalian terhadap hal-hal yang dapat mengganggu kestabilan nasional antara lain terhadap
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika.
Dalam mengantisipasi adanya gangguan dan ancaman tersebut, Indonesia turut serta dalam upaya
meningkatkan kerjasama antar negara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, dengan memberi
perhatian khusus terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dengan tidak
mengabaikan manfaatnya di bidang pengobatan dan ilmu pengetahuan.
Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya, saat ini sedang dihadapkan pada keadaan
yang sangat mengkhawatirkan akibat semakin maraknya pemakaian secara tidak sah bermacam-macam
narkotika dan psikotropika. Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat meluasnya peredaran gelap narkotika
dan psikotropika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Hal
ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara selanjutnya, karena generasi muda
adalah penerus cita-cita bangsa dan negara pada masa mendatang.
Peningkatan peredaran gelap narkotika dan psikotropika tidak terlepas dari kegiatan organisasi-organisasi
kejahatan transnasional yang beroperasi di berbagai negara dalam suatu jaringan kejahatan internasional.
Karena keuntungan yang sangat besar, organisasi kejahatan tersebut berusaha dengan segala cara untuk
mempertahankan dan mengembangkan terus usaha peredar-an gelap narkotika dan psikotropika dengan cara
menyusup, mencampuri, dan merusak struktur pemerintahan, usaha perdagangan dan keuangan yang sah
serta kelompok-kelompok berpengaruh dalam masyarakat.
Untuk mengatasi masalah tersebut, telah diadakan berbagai kegiatan yang bersifat internasional termasuk
konferensi yang telah diadakan baik di bawah naungan Liga Bangsa-Bangsa maupun di bawah naungan
Perserikatan Bangsa-Bangsa. Diawali dengan upaya Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1909 di Shanghai, Cina
telah diselenggarakan persidangan yang membicarakan cara-cara pengawasan perdagangan gelap obat bius.
Selanjutnya pada persidangan Opium Commission (Komisi Opium) telah dihasilkan traktat pertama mengenai
pengawasan obat bius, yaitu International Opium Convention (Konvensi Internasional tentang Opium) di
Den Haag, Belanda pada tahun 1912.
Di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, telah dihasilkan Single Convention on Narcotic Drugs,
1961 (Konvensi Tunggal Narkotika 1961) di New York, Amerika Serikat pada tanggal 30 Maret 1961, dan
telah diubah dengan 1972 Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, (Protokol
1972 tentang Perubahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961) dan Convention on Psychotropic Substances,
1971 (Konvensi Psikotropika 1971) di Wina, Austria pada tanggal 25 Maret 1972, dan terakhir adalah United
Nations Convention Aganst Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi
Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988).
Dalam hal ini, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Tunggal Narkotika 1961 serta Proto-kolnya dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 dan Konvensi Psikotropika 1971 dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1996, serta membentuk Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika.
Sejalan dengan cita-cita bangsa di atas, dan komitmen Pemerintah dan rakyat Indonesia untuk senantiasa
aktif mengambil bagian dalam setiap usaha memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika
dan psikotropika, Indonesia memandang perlu meratifikasi United Nations Convention Against Illicit in
Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang
Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) dengan Undang-undang. Undangundang
ini akan memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk mengambil langkah-langkah dalam
upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika.
POKOK POKOK PIKIRAN YANG MENDORONG LAHIRNYA KONVENSI
Didorong oleh rasa keprihatinan yang mendalam atas meningkatnya produksi, permintaan, penyalahgunaan
dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika serta kenyataan bahwa anak-anak dan remaja digunakan
sebagai pasar pemakai narkotika dan psikotropika secara gelap, serta sebagai sasaran produksi, distribusi,
dan perdagangan gelap narkotika dan psikotropika, telah mendorong lahirnya Konvensi Perserikatan
Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988.
Konvensi tersebut secara keseluruhan berisi pokok-pokok pikiran, antara lain, sebagai berikut :
1. Masyarakat bangsa-bangsa dan negara-negara di dunia perlu memberikan perhatian dan prioritas utama
atas masalah pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika.
2. Pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika merupakan masalah semua negara yang
perlu ditangani secara bersama pula.
3. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Konvensi Tunggal Narkotika 1961, Protokol 1972 Tentang
Perubahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961, dan Konvensi Psikotropika 1971, perlu dipertegas dan
disempurnakan sebagai sarana hukum untuk mencegah dan membe-rantas peredaran gelap narkotika
dan psikotropika.
4. Perlunya memperkuat dan meningkatkan sarana hukum yang lebih efektif dalam rangka kerjasama
internasional di bidang kriminal untuk memberantas organisasi kejahatan trans-nasional dalam kegiatan
peredaran gelap narkotika dan psikotropika.
POKOK-POKOK ISI KONVENSI
1. Ruang Lingkup Konvensi
Konvensi bertujuan untuk meningkatkan kerjasama internasional yang lebih efektif terhadap berbagai
aspek peredaran gelap narkotika dan psikotropika. Untuk tujuan tersebut, para pihak akan
menyelaraskan peraturan perundang-undangan dan prosedur administrasi masing-masing sesuai
Konvensi ini dengan tidak mengabaikan asas kesamaan kedaulatan, keutuhan wilayah negara, serta
asas tidak mencampuri urusan yang pada hakekatnya merupakan masalah dalam negeri masing-masing.
2. Kejahatan dan Sanksi
Tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum masing-masing, Negara-negara Pihak dari Konvensi akan
mengambil tindakan yang perlu untuk menetapkan sebagai kejahatan setiap peredaran gelap narkotika
dan psikotropika. Pengertian peredaran mencakup berbagai kegiatan dari awal sekali, yaitu mulai dari
penanaman, produksi, penyaluran, lalulintas, pengedaran, sampai ke pemakaiannya, termasuk untuk
pemakaian pribadi.
Terhadap kejahatan tersebut di atas, dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara atau bentuk
perampasan kemerdekaan, denda dan penyitaan aset sejauh dapat dibuktikan sebagai hasil dari
kejahatan. Di samping itu pelakunya dapat dikenakan pembinaan, purnarawat, rehabilitasi, atau
reintegrasi sosial.
Para pihak menjamin bahwa lembaga peradilan dan pejabat berwenang lainnya yang mem-punyai
yurisdiksi dapat mempertimbangkan keadaan nyata yang menyebabkan kejahatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), merupakan kejahatan serius, seperti :
a. keterlibatan di dalam kejahatan dari kelompok kejahatan terorganisasi yang pelakunya sebagai
anggota;
b. keterlibatan pelaku dalam kegiatan kejahatan lain yang terorganisai secara internasional;
c. keterlibatan dalam perbuatan melawan hukum lain yang dipermudah oleh dilakukan-nya kejahatan
tersebut;
d. penggunaan kekerasan atau senjata api oleh pelaku;
e. kejahatan dilakukan oleh pegawai negeri dan kejahatan tersebut berkaitan dengan jabatannya;
f. menjadikan anak-anak sebagai korban atau menggunakan anak-anak untuk melakukan kejahatan;
g. kejahatan dilakukan di dalam atau di sekitar lembaga pemasyarakatan, lembaga pendidikan, lembaga
pelayanan sosial, atau tempat-tempat lain anak sekolah atau pelajar berkumpul untuk melakukan
kegiatan pendidikan, olahraga, dan kegiatan sosial;
h. sebelum menjatuhkan sanksi pidana, khususnya pengulangan kejahatan serupa yang dilakukan,
baik di dalam maupun di luar negeri sepanjang kejahatan tersebut dapat dijangkau oleh hukum
nasional masing-masing Pihak;
Kejahatan-kejahatan yang dimaksud dalam Konvensi ini adalah jenis -jenis kejahatan yang menurut
sistem hukum nasional negara pihak dianggap sebagai tindakan kejahatan yang dapat dituntut dan
dipidana.
3. Yurisdiksi
Negara Pihak harus mengambil tindakan yurisdiksi terhadap berbagai kejahatan yang dilakukan oleh
pelaku atau tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi, baik terhadap kejahatan
yang dilakukan di wilayah, di atas kapal atau di dalam pesawat udara Negara Pihak tersebut, baik yang
dilakukan oleh warga negaranya maupun oleh orang yang bertempat tinggal di wilayah tersebut.
Masing-masing Pihak harus mengambil juga tindakan apabila diperlukan untuk menetapkan yurisdiksi
atas kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), jika tersangka pelaku kejahatan berada di
dalam wilayahnya dan tidak di ekstradisikan ke Pihak lain.
4. Perampasan
Para Pihak dapat merampas narkotika dan psikotropika, bahan-bahan serta peralatan lainnya yang
merupakan hasil dari kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi.
Lembaga peradilan atau pejabat yang berwenang dari Negara Pihak berwenang untuk memeriksa atau
menyita catatan bank, keuangan atau perdagangan. Petugas atau badan yang diharuskan menunjukkan
catatan tersebut tidak dapat menolaknya dengan alasan kerahasian bank.
Kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, seluruh kekayaan sebagai hasil kejahatan dapat diram-pas.
Apabila hasil kejahatan telah bercampur dengan kekayaan dari sumber yang sah, maka perampasan
hanya dikenakan sebatas nilai taksiran hasil kejahatan yang telah tercampur. Namun demikian,
perampasan tersebut baru dapat berlaku setelah diatur oleh hukum nasio-nal Negara Pihak.
5. Ekstradisi
Kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi ini termasuk kejahatan yang dapat
diekstradisikan dalam perjanjian ekstradisi yang diadakan di antara Para Pihak.
Apabila Para Pihak tidak mempunyai perjanjian ekstradisi, maka Konvensi ini dapat digunakan sebagai
dasar hukum ekstradisi bagi kejahatan yang termasuk dalam lingkup berlakunya Pasal ini.
6. Bantuan Hukum Timbal Balik
Para Pihak akan saling memberikan bantuan hukum timbal balik dalam penyidikan, penun-tutan, dan
proses acara sidang yang berkaitan dengan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
Konvensi ini.
Bantuan hukum timbal balik dapat diminta untuk keperluan :
a. mengambil alat bukti atau pernyataan dari orang;
b. memberikan pelayanan dokumen hukum;
c. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
d. memeriksa benda dan lokasi;
e. memberikan informasi dan alat bukti;
f. memberikan dokumen asli atau salinan dokumen yang relevan yang disahkan dan catat-annya,
termasuk catatan-catatan bank, keuangan, perusahaan, atau perdagangan; atau
g. mengindentifikasi atau melacak hasil kejahatan, kekayaan, perlengkapan atau benda lain untuk
keperluan pembuktian.
7. Pengalihan Proses Acara
Dibukanya kemungkinan bagi Negara Pihak untuk mengalihkan proses acara dari negara satu ke negara
lainnya, jika pengalihan proses acara tersebut dipandang perlu untuk kepentingan pelaksanaan
peradilan yang lebih baik.
8. Kerja Sama Peningkatan Penegakan Hukum
Para Pihak harus saling bekerjasama secara erat, sesuai dengan sistem hukum dan sistem administrasi
masing-masing, dalam rangka meningkatkan secara efektif tindakan penegakan hukum untuk
memberantas kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi ini, antara lain :
a. membentuk dan memelihara jalur komunikasi antar lembaga dan dinas masing-masing yang
berwenang, untuk memudahkan pertukaran informasi;
b. saling kerjasama dalam melakukan pemeriksaan yang berkaitan dengan kejahatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi ini;
c. membentuk tim gabungan;
d. menyediakan bahan-bahan yang diperlukan untuk analisa atau penyidikan;
e. mengadakan program latihan khusus bagi personil penegak hukum atau personil lainnya termasuk
pabean yang bertugas memberantas kejahatan tersebut dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi ini; dan
f. merencanakan dan melaksanakan program penelitian dan pengembangan yang dirancang untuk
meningkatkan keahlian.
9. Kerja Sama Organisasi Internasional dan Bantuan bagi Negara Transit
Para Pihak harus bekerja sama langsung atau melalui organisasi internasional atau regional yang
berwenang untuk membantu dan mendukung negara transit, khususnya negara-negara berkembang,
yang membutuhkan bantuan melalui program kerjasama teknik guna mence-gah kejahatan dan kegiatan
lain yang terkait.
10. Penyerahan yang Diawasi
Untuk keperluan identifikasi orang-orang yang terlibat dalam kejahatan sebagaimana di-maksud dalam
Pasal 3 ayat (1) Konvensi ini, Para Pihak dapat mengambil berbagai tindakan yang perlu dalam batas
kemampuannya untuk menggunakan penyerahan yang diawasi (controlled delivery) pada tingkat
internasional berdasarkan Persetujan atau Pengaturan yang disepakati bersama oleh masing-masing
pihak, sepanjang tindakan tersebut tidak bertentangan dengan sistem hukum nasionalnya.
Keputusan menggunakan penyerahan yang diawasi dilakukan secara kasus demi kasus.
Barang kiriman gelap yang penyerahannya diawasi telah disetujui, atas persetuajuan Para Pihak yang
bersangkutan, dapat diperiksa, dan dibiarkan lewat dengan membiarkan narko-tika atau psikotropika
tetap utuh, dikeluarkan atau diganti seluruhnya atau sebagian.
11. Bahan-bahan yang Sering Digunakan dalam Pembuatan Secara Gelap Narkotika dan Psikotropika
Setiap tahun, Para Pihak harus melaporkan kepada Badan mengenai Penggunaan Bahan-bahan yang
terdapat di dalam Tabel I dan II, yaitu bahan-bahan yag dipergunakan untuk memproduksi narkotika
dan psikotropika .
Laporan tersebut disampaikan kepada Para Pihak dan Komisi melalui Sekretaris Jenderal untuk
mendapatkan tanggapan.
Berdasarkan tanggapan tersebut, melalui kerjasama, Para Pihak harus mengambil tindakan yang
diperlukan dalam mencegah penyalahgunaan bahan-bahan yang termasuk Tabel I dan II tersebut.
12. Pembasmian Tanaman Gelap Narkotika dan Peniadaan Permintaan Gelap Narkotika dan Psikotropika
Dalam Konvensi ini ditetapkan bahwa Para Pihak harus mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah
penanaman secara gelap dan memberantas tanaman yag mengandung narkotika dan psikotropika yang
ditanam di dalam wilayahnya masing-masing, serta men-dorong kerjasama untuk meningkatkan
efektifitas pembasmian meliputi dukungan pembi-naan desa terpadu yang mengarah pada pembinaan
alternatif ekonomis yang lebih baik daripada melakukan penanaman secara gelap tanaman tersebut. Para
pihak juga harus mempermudah pertukaran ilmiah, teknik, dan pelaksanaan penelitian.
13. Pengangkutan Komersial
Sehubungan dengan pengangkutan komersial, Konvensi ini mengharuskan Para Pihak untuk mengambil
tindakan yang diperlukan guna menjamin agar angkutan komersial tidak digunakan untuk melakukan
kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan mengambil tindakan pencegahan dan
pengamanan serta mengadakan kerjasama di antara pejabat yang berwenang dan
14. Dokumen Perdagangan dan Pemasangan Label Ekspor
Dokumen perdagangan seperti faktur, surat muatan kargo, dokumen pabean, surat peng-angkutan, dan
pengapalan lainnya serta pemasangan label ekspor narkotika dan psikotropi-ka yang sah akan
didokumentasikan secara baik. Di dalam label ekspor tersebut harus di-cantumkan nama narkotika dan
psikotropika, jumlah yang diekspor serta nama dan alamat eksportir dan importir.
15. Lalu Lintas Gelap Melalui Laut
Di dalam Konvensi ini ditetapkan bahwa Para Pihak harus bekerja sama untuk mem-berantas lalu lintas
gelap melalui laut sesuai dengan hukum laut internasional atas per-janjian yang berlaku antara Para
Pihak, Negara Bendera dapat memberi izin kepada Negara Peminta untuk, inter alia, memasuki dan
memeriksa kapal serta mengambil tindakan yang diperlukan menyangkut kapal, orang dan muatan dalam
kapal, jika terbukti terlibat dalam peredaran gelap.
Tindakan tersebut hanya dapat dilakukan oleh kapal perang atau pesawat terbang militer atau kapal laut
atau pesawat terbang lain yang diberi tanda dengan jelas sebagai kapal laut atau pesawat terbang
pemerintah.
16. Kerja Sama Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika
Para Pihak harus bekerja sama untuk memberantas peredaran gelap narkotika melalui laut, di pelabuhan
bebas, di zona perdagangan bebas, atau dengan menggunakan sarana pengangkutan konvensional
atau jasa pos.
Para pihak harus berusaha untuk menetapkan dan menyelenggarakan sistem pengawasan di wilayah
pelabuhan dan dermaga, pelabuhan udara, dan pos pengawasan perbatasan di zona perdagangan bebas
dan pelabuhan bebas.
17. Tindakan yang Lebih Ketat untuk Mencegah atau Memberantas Peredaran Gelap Narko-tika
Negara-negara Pihak dapat mengambil tindakan yang lebih ketat daripada yang diatur dalam Konvensi
ini, jika tindakan itu memang diperlukan untuk mencegah atau mem-berantas peredaran gelap narkotika.
18. Perselisihan
Perselisihan yang timbul di antara Para Pihak dalam menafsirkan atau menerapkan Kon-vensi ini, akan
diselesaikan melalui negosiasi, pemeriksaan, mediasi, konsiliasi, arbitrasi, atau cara penyelesaian
perselisihan dengan jalan damai yang mereka pilih.
Jika perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara sebagaimana disebutkan di atas, dengan
permintaan dari salah satu Pihak yang berselisih, permasalahannya dapat diajukan ke Mahkamah
Internasional.
Jika pihak di dalam perselisihan adalah suatu organisasi integrasi ekonomi regional, melalui Negara
Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat dimintakan Pendapat (Advisory Opinion) Mahkamah
Internasional sebagai putusan yang mengikat.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Apabila terjadi perbedaan penafsiran terhadap terjemahannya dalam bahasa Indonesia, maka yang berlaku
adalah naskah asli Konvensi ini dalam bahasa Inggeris. Diajukannya Reservation (Pensyaratan) terhadap
Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) Konvensi berdasarkan prinsip untuk tidak menerima kewajiban dalam
pengajuan perselisihan kepada Mahkamah Internasional, kecuali dengan kesepakatan Para Pihak.
Pasal 2
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3673
LAMPIRAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1997
TENTANG
PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST
ILLICIT TRAFFIC IN NARCOTIC DRUGS AND
PSYCHOTROPIC SUBSTANCES, 1988
(KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG
PEMBERANTASAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
DAN PSIKOTROPIKA, 1988)
RESERVATION ON ARTICLE 32 PARAGRAPHS (2) AND (3)
UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST ILLICIT
TRAFFIC IN NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC
SUBSTANCES, 1988
The Republic of Indonesia, while acceding to United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic
Drugs and Psychotropic Substances, 1988 does not consider it self bound by the provision of Article 32
Paragraphs (2) and (3), and takes the position that dispute relating to the interpretation and application on
the Convention which have not been settled through the channel provided for in Paragraph (1) of the said
Article, may be referred to the International Court of Justice only with the concent of all the Parties to the
dispute.
THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
SOEHARTO
LAMPIRAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1997
TENTANG
PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST
ILLICIT TRAFFIC IN NARCOTIC DRUGS AND
PSYCHOTROPIC SUBSTANCES, 1988
(KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG
PEMBERANTASAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
DAN PSIKOTROPIKA, 1988)
PENSYARATAN TERHADAP PASAL 32 AYAT (2) DAN AYAT (3)
KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG
PEMBERANTASAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN
PSIKOTROPIKA, 1988
Republik Indonesia, walaupun melakukan aksesi terhadap Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang
Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988 tidak berarti terikat pada ketentuan Pasal
32 ayat (2) dan ayat (3), dan berpendirian bahwa apabila terjadi perselisihan akibat perbedaan penafsiran dan
penerapan isi Konvensi, yang tidak terselesaikan melaui jalur sebagaimana diatur dalam ayat (1) Pasal
tersebut, dapat menunjuk Mahkamah Internasional hanya berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang
bersengketa.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SOEHARTO
Kutipan : MEDIA ELEKTRONIK SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 1997

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Close
Close