Undang-undang

PENGUBAHAN PASAL-PASAL 16 DAN 19 UNDANG-UNDANG POKOK BANK INDONESIA (UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 1953)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 1958

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 84 TAHUN 1958
TENTANG
PENGUBAHAN PASAL-PASAL 16 DAN 19
UNDANG-UNDANG POKOK BANK INDONESIA
(UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 1953)
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa kedudukan uang dalam negara sedang membangun dalam
arti kata seluas-luasnya adalah penting;
b. bahwa perlu diadakan kemungkinan untuk menjalankan politik
moneter dan politik perkreditan yang riil dan effektif;
c. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut perlu ditetapkan
peraturan-peraturan pokok mengenai batas-batas kebijaksanaan
pengendalian jumlah uang yang beredar dalam masyarakat tanpa
mengganggu jalannya pembangunan serta keseimbangan
moneter;
Mengingat : pasal-pasal 89, 109 dan 111 Undang-undang Dasar Sementara
Republik Indonesia;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
Memutuskan :
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN PASAL-PASAL
16 dan 19 UNDANG-UNDANG POKOK BANK INDONESIA
(UNDANG-UNDANG No. 11 TAHUN 1953).
Pasal I. …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 2 –
Pasal I.
Pasal 16 Undang-undang Pokok Bank Indonesia, Undang-undang No. 11
tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 40), diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:
“(1) Bank berusaha supaya jumlah semua uang-kertas bank, saldo
rekening koran dan tagihan-tagihan lain yang segera dapat ditagih
dari Bank untuk sebesar duapuluh persen dijamin dengan emas, matauang
emas, bahan mata-uang emas dan cadangan yang tediri atas alatalat
pembayaran luar negeri yang umumnya dapat ditukar-tukarkan,
begitu pula dengan hak-hak atas International Monetary Fund dan
Worldbank yang diserahkan atau akan diserahkan kepada Bank
dengan Undang-undang.
(2) Bank berusaha untuk memelihara jaminan tersebut dalam ayat (1)
pasal ini paling sedikit pada tingkatan yang sama dengan jumlah
impor selama 3 bulan, dihitung atas dasar jumlah rata-rata dari impor
selama 3 tahun takwin berturut-turut yang baru lewat.
(3) Jaminan yang termaksud dalam ayat (1) tersebut sekurang-kurangnya
sebesar duapuluh persen harus ada di Indonesia.
(4) Jika ketentuan-ketentuan dalam ayat-ayat (1), (2) dan (3) tidak
terpenuhi, maka Pemerintah memberikan laporan kepada Dewan
Perwakilan Rakyat dalam waktu sebulan setelah saat ketentuanketentuan
dalam ayat (1), (2) dan (3) itu tidak terpenuhi.
Pemerintah selanjutnya mempertanggung-jawabkan pula kepada
Dewan Perwakilan Rakyat setiap triwulan jika setelah laporan
pertama di atas diberikan bantuan seperti dimaksud dalam ayat- ayat
(1), (2) dan (3) belum terpenuhi lagi”.
Pasal II. …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 3 –
Pasal II.
Pasal 19 Undang-undang Pokok Bank Indonesia, Undang-undang No. 11
tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 40), diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:
“(1) Dengan tidak mengurangi yang ditentukan dalam pasal 16 dan
menyimpang dari pada yang ditentukan pada ayat pertama pasal 15,
Bank wajib setiap kali Menteri Keuangan menganggap hal ini perlu
untuk menguatkan Kas Negara sementara waktu, memberikan uang
muka dalam rekening-koran kepada Republik Indonesia, yang
diadakan atas tanggungan yang cukup dalam kertas-perbendaharaan
dan yang pengeluaran atau penggadaiannya akan diizinkan dengan
atau berdasarkan undang-undang.
(2) Pemerintah berpedoman, supaya uang muka tersebut dalam ayat (1)
pasal ini dalam tiap tahun anggaran tidak lebih daripada tigapuluh
persen dan dalam keadaan luar biasa setinggi-tingginya limapuluh
persen dari penghasilan Negara dalam tahun anggaran terakhir yang
telah ditetapkan dengan Undang-undang.
(3) Jika ketentuan dalam ayat (2) dilampaui maka Pemerintah
memberikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam waktu
sebulan setelah saat ketentuan dalam ayat (2) dilampaui. Selanjutnya
Pemerintah mempertanggung-jawabkan pula kepada Dewan
Perwakilan Rakyat setiap triwulan jika setelah laporan pertama di
atas diberikan, ketentuan termaksud dalam ayat (2) masih juga
dilampaui.”
Pasal III. …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 4 –
Pasal III.
Segala peraturan atau keputusan yang menyebutkan atau menyandarkan
pasal-pasal 16 dan 19 Undang-undang Pokok Bank Indonesia dalam isi
dan bentuk lama, sejak mulai berlakunya undang-undang ini harus
disesuaikan dengan Undang-undang ini.
Pasal IV.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 1958.
Presiden Republik Indonesia,
ttd.
SOEKARNO.
Menteri keuangan,
ttd.
SOETIKNO SLAMET.
Diundangkan
pada tanggal 31 Desember 1958.
Menteri Kehakiman,
ttd.
G.A. MAENGKOM.
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1958 NOMOR 160
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
TENTANG
UNDANG-UNDANG PERUBAHAN PASAL-PASAL 16 dan 19
DARI UNDANG-UNDANG POKOK BANK INDONESIA.
I. PENJELASAN UMUM.
1. Dalam pasal 16 ayat 1 dari Undang-undang Pokok Bank Indonesia disebutkan
bahwa banyaknya uang yang beredar harus dijamin sebesar 20% dengan emas
dan alat-alat pembayaran luar negeri.
Pada tanggal 20 Agustus 1958 jaminan moneter ini tinggal sebesar 7,30%,
yang menggambarkan perbandingan antara kekayaan sebesar Rp. 1.542 juta
yang berupa emas, uang dollar U.S. dan Indonesia sebesar Rp. 21.115 juta yang
berupa uang kertas bank, saldo-saldo rekening-koran dan tagihan-tagihan lain
yang segera dapat digagih. Jaminan moneter ini sudah berada dibawah 20%
minimum sejak Januari 1957.
Ayat 3 dan 4 dari pasal 16 tersebut memang memberi kelonggaran sebanyak
seluruhnya 6 bulan setelah mendapat persetujuan Parlemen, yang berarti bahwa
setelah jangka waktu tersebut lewat, perbandingan harus kembali lagi ketingkat
minimum 20%.
Sebagai diterangkan dalam laporan tahunan Bank Indonesia, laporanlaporan
Biro Pusat Statistik dan Nota Keuangan Pemerintah, maka sebab-sebab
makin bertambah besarnya uang yang beredar itu terletak untuk sebagian besar
pada makin besarnya uang muka yang diberikan oleh Bank kepada Pemerintah.
Disamping itu kekayaan emas dan deviden tidak bertambah yang sebanding
dengan kenaikan volume uang yang beredar, dan bahkan sejak kwartal terakhir
tahun yang lalu sampai saat ini menunjukkan kemunduran.
Dengan fakta-fakta tersebut ternyata bahwa kita harus mempunyai kriterium
baru dalam hal pengendalian uang yang beredar ini, sedemikian rupa sehingga
tidak perlu menghalang-halangi kewajiban-kewajiban kita dalam keadaan luar
biasa, tetapi juga tidak perlu mengganggu keseimbangan moneter.
2. Dalam…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 2 –
2. Dalam standar kertas, sebagai halnya dengan sistim uang kita, nilai uang tidak
ditentukan oleh perbandingan antara jaminan dan banyaknya uang yang beredar.
Hal ini disebabkan karena nilai uang dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain
oleh perubahan-perubahan kecepatan uang beredar, perubahan-perubahan dalam
sistim perpajakan, perubahan-perubahan dalam harga kredit yang ditetapkan
oleh bank-bank, perubahan-perubahan dari neraca pembayaran luar negeri,
perubahan-perubahan harga bahan-bahan baku, dan sebagainya. Pada pokoknya
nilai uang tergantung atas perubahan-perubahan produksi nasional.
Jadi, jaminan pada uang yang berstandar kertas dimaksudkan sebagai
penjaga nilai uang. Jaminan disini diadakan sebagai garis pembatasan besarnya
volume uang yang beredar, atau lebih tepat, dipakai sebagai tanda bahaya bahwa
jika batas jaminan dilampaui, maka penguasa-penguasa moneter harus lebih
waspada dalam mengendalikan kebijaksanaan moneter dan perkreditan.
3. Sebagai dikatakan diatas jaminan nilai uang terletak pada perubahan-perubahan
produk nasional. Ukuran untuk mengetahui kebutuhan masyarakat akan uang, –
jadi berapa besarnya uang yang beredar ditambah yang masih bisa diciptakan -,
terletak pada besarnya perubahan produk nasional itu.
Untuk ini diperlukan suatu budget ekonomi nasional yang membutuhkan
perhitungan yang teliti dan peralatan yang cermat. Bagi negara yang baru berdiri
yang sedang dalam taraf permulaan dari pembangunan, soal tersebut sukar
dipecahkan dalam waktu pendek; bagi kita diperlukan suatu kriterium yang
mudah, tapi juga lebih mendekati keadaan yang sebenarnya.
Karena ekonomi Indonesia masih banyak dipengaruhi oleh perdagangan luar
negeri, maka kreterium produk nasional tersebut bisa kita ganti dengan
neraca pembayaran luar negeri. Tetapi juga dalam hal ini diperlukan
perhitungan-perhitungan yang sukar untuk membandingkan kebutuhan akan
uang, mengingat banyaknya unsur-unsur didalam neraca pembayaran tersebut
yang memakai dasar perhitungan yang bermacam-macam.
Yang …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 3 –
Yang terang menyulitkan perhitungan ialah pengaruh real money transfer,
yaitu perubahan-perubahan volume uang akibat pengaruh pergeseran dan
pembayaran jasa-jasa modal yang ditahan disini serta pembayaran-pembayaran
hutang-piutang lainnya yang diakibatkan karena masuk keluarnya barangbarang
akibat perdagangan internasional. Faktor lain yang perlu diperhatikan
dalam sistim uang berstandar kertas yang tidak disertai pembatasan-pembatasan
dalam penciptaan uang ialah mekhanisme dari sistim perkreditan didalam
negeri, atau keadaan pasaran uang dan modal. Jika badan-badan perkreditan itu
belum merupakan benar-benar perantara antara penabung dan mereka yang
membutuhkan kredit, maka penciptaan uang akan lebih memperbesar tekanan
inflatoir hingga mempersulit perkembangan perekonomian.
Penghapusan hubungan uang yang beredar dengan jaminan, lebih-lebih
dalam keadaan ekonomi yang suram seperti sekarang ini, akan berarti
menghilangkan rem terhadap tekanan inflasi. Disamping itu, tindakan semacam
itu bisa mengganggu kepercayaan publik terhadap nilai uang, yang akibatnya
akan mengganggu produksi saja.
Jadi kriterium pengukur besarnya uang yang dapat diedarkan tanpa
membahayakan keseimbangan moneter dan juga perkembangan ekonomi, ialah
pembatalan secara prosenan tetapi yang fleksibel.
Dengan demikian, dihubungkannya besarnya volume uang yang beredar
dengan adanya suatu cadangan empas dan devisen sebagai dasar pengawasan
adalah pegangan yang paling mudah dan aman. Jadi sistim jaminan seperti
sekarang baik dipertahankan terus, hanya harus disesuaikan dengan kebutuhankebutuhan
dan keadaan yang nyata.
4. Disamping jaminan 20% tersebut diatas, bank harus usaha untuk mempunyai
cadangan paling sedikit sama dengan besarnya jumlah impor selama 3 bulan,
yang dihitung atas dasar angka rata-rata dari 3 tahun yang lalu berturut-turut,
tidak termasuk impor dari perusahaan-perusahaan minyak. Besarnya cadangan
ini bukan limit, tetapi tujuan minimum yang sedapat mungkin harus dipelihara.
Sebagai …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 4 –
Sebagai contoh perhitungan:
Jumlah impor (tidak termasuk impor perusahaan-perusahaan minyak) sejak
1955-1956-1957 adalah Rp. (6.429 + 9.001 p+ 7.507) juta = Rp. 22.937 juta.
Impor rata-rata untuk 3 bulan jadi sebesar Rp. 1.911 juta. Jumlah inilah yang
sebaiknya menjadi tujuan minimum dari bank untuk memelihara cadangan emas
dan devisen. Cadangan yang sama dengan jumlah impor rata-rata 3 bulan ini
diperlukan sebagai penjaga riil dari keperluan produksi/konsumsi dalam negeri.
Jadi dapat dikatakan jumlah ini merupakan cadangan besi, yang diadakan untuk
menjaga kontinuitet produksi nasional.
5. Sebagai dikatakan diatas, sebab utama dari penambahan uang yang beredar ialah
uang muka yang diberikan oleh bank kepada Pemerintah, yang dibutuhkan untuk
membiayai pengeluaran-pengeluaran sebagai tertera dalam anggaran belanjaanggaran-
belanja.
Ternyata, bahwa dalam keadaan-keadaan yang luar biasa, lebih-lebih untuk
keperluan pembangunan ekonomi dan keadaan (darurat) perang, uang muka
yang dibutuhkan lebih banyak dari pada 30% dari penghasilan negara dalam
tahun anggaran. Batas uang muka dari penghasilan negara dalam tahun
anggaran. Batas uang muka ini sebaiknya ditambah sampai 50% didalam
keadaan-keadaan luar biasa tersebut, karena dengan demikian Pemerintah dapat
bertindak lebih cepat dan tegas untuk bisa mengatasi keadaan. Kepentingan
pasal 19 ini terletak diberikannya fleksibilitet bagi Pemerintah dalam permintaan
uang muka, supaya bisa bertindak cepat. Penjagaan atas ketelodoran
penggunaan pasal 19 ini terletak dipasal 16.
Jikalau sekiranya 30% itu akan dilampaui, maka Pemerintah akan
memberitahukan sebab-sebabnya pelampauan tersebut kepada Dewan
Perwakilan Rakyat.
II. PENJELASAN …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 5 –
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.
Pasal l.
a. Mengenai ayat 1 pasal 16:
Lihat penjelasan umum.
Yang perlu mendapat penjelasan ialah pengertian “alat-alat pembayaran luar
negeri yang umumnya dapat ditukar-tukarkan”. Disini yang dimaksudkan tidak
hanya uang convertible, yaitu mata uang-mata uang U.S., Kanada, Inggeris
dan Swiss, tetapi yang pada umumnya transferable, termasuk dollar stretits,
D.M., gulden dan franc Belgi.
Jadi pengertian convertible harus diganti dengan international transferbility,
karena pada hakekatnya mata uang-mata uang yang transferable itu dapat
dipindahkan/ditukarkan kemata uang-mata uang convertible untuk pembayaranpembayaran
internasional.
b. Mengenai ayat 2 pasal 16:
Cukup dijelaskan dalam penjelasan umum,
c. Mengenai ayat 3 pasal 16:
Sudah jelas. Maksudnya supaya jangan seluruh tergantung atas bank-bank
devisen diluar negeri. Disamping itu 20% dari jaminan ini bisa dianggap sebagai
dana sterilisasi.
d. Mengenai ayat 4 pasal 16:
Cukup jelas.
Pasal 2.
Cukup dijelaskan dalam penjelasan umum.
Pasal-pasal 3 dan 4.
Cukup jelas.
Diketahui:
Menteri Kehakiman,
ttd
G.A. MAENGKOM.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Close
Close