Peraturan Pemerintah

PENGUSAHAAN HUTAN DAN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN PADA HUTAN PRODUKSI

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1999

TENTANG
PENGUSAHAAN HUTAN DAN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN
PADA HUTAN PRODUKSI
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
a. bahwa hutan produksi di Indonesia merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan
warisan kekayaan alam yang perlu dimanfaatkan secara terencana, rasional, optimal,
bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan daya dukungnya, serta dengan
memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup guna mendukung
pengelolaan hutan dan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan, yang diarahkan
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat di masa kini dan di masa mendatang;
b. bahwa dalam rangka memperoleh manfaat yang selalu meningkat bagi sebesarbesarnya
kemakmuran rakyat, maka sebagian kegiatan pengelolaan hutan yang berupa
usaha kehutanan perlu disesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis lokal,
nasional dan global, untuk kemandirian, keandalan, kemajuan, dan daya saing ekonomi
nasional, produktivitas dan kelestarian lingkungan hidup serta ketahanan sosial-budaya
bangsa dengan berdasarkan pada pemberdayaan ekonomi rakyat;
c. bahwa pemberdayaan ekonomi rakyat pada umumnya dan masyarakat di sekitar dan di
dalam hutan pada khususnya perlu dilakukan antara lain melalui peningkatan peran
koperasi, usaha kecil dan menengah pada usaha kehutanan;
d. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan
dan Hak Pemungutan Hasil Hutan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1975 dan
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman
Industri dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan pembangunan kehutanan,
dan oleh sebab itu perlu diperbaharui dan disempurnakan;
e. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka dipandang perlu menetapkan
Peraturan Pemerintah tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada
Hutan Produksi;
Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2823);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati
dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3478);
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3501);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3502);
7. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3611);
8. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGUSAHAAN HUTAN DAN PEMUNGUTAN
HASIL HUTAN PADA HUTAN PRODUKSI.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
1. Hutan adalah suatu lapangan bertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan
merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya dan yang
ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hutan.
2. Hutan Negara adalah kawasan hutan dan hutan yang tumbuh diatas tanah yang tidak
dibebani hak milik.
3. Hasil Hutan ialah benda-benda hayati yang dihasilkan dari hutan.
4. Kawasan Hutan ialah wilayah-wilayah tertentu yang oleh Menteri ditetapkan untuk
dipertahankan sebagai hutan tetap.
5. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang diperuntukkan guna produksi hasil hutan
untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk
pembangunan, industri dan eksport.
6. Hutan alam adalah suatu lapangan yang bertumbuhan pohon-pohon alami yang secara
keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya.
7. Hutan tanaman adalah hutan yang dibangun dalam rangka meningkatkan potensi dan
kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur intensif.
8. Pengusahaan Hutan adalah kegiatan pemanfaatan hutan yang didasarkan atas azas
kelestarian fungsi dan azas perusahaan yang meliputi penanaman, pemeliharaan dan
pengamanan, pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran hasil hutan.
9. Hak Pengusahaan Hutan adalah hak untuk mengusahakan hutan didalam kawasan
hutan produksi, yang kegiatannya terdiri dari penanaman, pemeliharaan, pengamanan,
pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran hasil hutan.
10. Areal kerja Hak Pengusahaan Hutan adalah Kawasan Hutan Produksi yang dibebani Hak
Pengusahaan Hutan.
11. Hak Pemungutan Hasil Hutan adalah hak untuk memungut hasil hutan baik kayu maupun
non kayu pada hutan produksi dalam jumlah dan jenis yang ditetapkan dalam surat ijin.
12. Areal Kerja Hak Pemungutan Hasil Hutan adalah kawasan hutan produksi yang dibebani
Hak Pemungutan Hasil Hutan.
13. Kesatuan Pengusahaan Hutan Produksi adalah suatu kesatuan pengusahaan hutan
terkecil atas kawasan hutan produksi yang layak diusahakan secara lestari dan secara
ekonomi.
14. Tanaman Pokok adalah jenis tanaman hutan yang memiliki luas dan atau nilai ekonomi
dominan.
15. Daur tanaman adalah jangka waktu yang diperlukan bagi suatu jenis tanaman sejak
mulai penanaman sampai mencapai masak tebang.
16. Keputusan Pemberian Hak Pengusahaan Hutan adalah izin yang diberikan oleh Menteri
untuk melaksanakan pengusahaan hutan.
17. Keputusan Pemberian Hak Pemungutan Hasil Hutan adalah izin yang diberikan oleh
Bupati Kepala Daerah Tingkat II untuk melaksanakan pemungutan hasil hutan.
18. Masyarakat setempat adalah kelompok-kelompok orang warga negara Republik
Indonesia yang tinggal di dalam atau sekitar hutan dan yang memiliki ciri sebagai suatu
komunitas, yang didasarkan pada kekerabatan, kesamaan mata pencaharian yang
berkait dengan hutan (profesi), kesejarahan, keterikatan tempat tinggal bersama serta
faktor ikatan komunitas lainnya.
19. Dana Reboisasi (DR) adalah dana yang dipungut dari Pemegang Hak Pengusahaan
Hutan dan Pemegang Hak Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan dari hutan alam yang
berupa kayu dalam rangka reboisasi dan rehabilitasi lahan.
20. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti
nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan Negara.
21. Dana Jaminan Kinerja Hak Pengusahaan Hutan adalah jaminan untuk pelaksanaan Hak
Pengusahaan Hutan yang pencairannya didasarkan pada penilaian keberhasilan atau
kegagalan dalam memenuhi ketentuan pengusahaan hutan secara lestari.
22. Iuran Hak Pengusahaan Hutan adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang Hak
Pengusahaan Hutan atas suatu kompleks hutan tertentu yang dilakukan sekali pada saat
hak tersebut diberikan.
23. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum
koperasi dengan melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai
gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.
24. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang kehutanan
BAB II
AZAS DAN TUJUAN
Pasal 2
Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan dilaksanakan berdasarkan azas rasionalitas,
optimalitas serta kelestarian hutan dan keseimbangan fungsi ekosistem dengan memperhatikan
rasa keadilan dan manfaat bagi masyarakat.
Pasal 3
Tujuan Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan adalah mewujudkan keberadaan
sumberdaya hutan yang berkualitas tinggi, memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan ekologi
yang maksimum dan lestari, serta menjamin distribusi manfaatnya secara adil dan merata,
khususnya terhadap masyarakat yang tinggal di dalam dan atau di sekitar hutan.
BAB III
PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI
Pasal 4
Dalam mengambil manfaat dari hutan produksi pemerintah dapat memberikan :
a. Hak Pengusahaan Hutan;
b. Hak Pemungutan Hasil Hutan.
BAB IV
HAK PENGUSAHAAN HUTAN
Bagian Kesatu
Bentuk Hak Pengusahaan Hutan
Pasal 5
(1) Hak Pengusahaan Hutan pada Hutan Produksi dapat berbentuk :
a. Hak Pengusahaan Hutan Alam; atau
b Hak Pengusahaan Hutan Tanaman.
(2) Kegiatan Hak Pengusahaan Hutan Alam meliputi penebangan kayu, permudaan dan
pemeliharaan hutan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan.
(3) Kegiatan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman meliputi penanaman, pemeliharaan,
pemungutan hasil, pengolahan dan pemasaran hasil hutan.
Pasal 6
(1) Hak Pengusahaan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), diberikan melalui
Penawaran dalam pelelangan.
(2) Untuk luas dibawah 50.000 (lima puluh ribu) hektar dapat diberikan Hak Pengusahaan Hutan
dengan cara permohonan.
Pasal 7
(1) Penawaran dalam pelelangan Hak Pengusahaan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 ayat (1) diatur sebagai berikut :
a. Pemerintah menetapkan kriteria hutan produksi yang dapat dilelang, status areal dan
kriteria peserta pelelangan;
b. Pemerintah mengumumkan secara luas kawasan hutan yang akan dilelang;
c. Peminat pelelangan mengajukan surat permohonan menjadi peserta pelelangan;
d. Peserta lelang diberikan kesempatan untuk melihat ke lapangan serta mencari data
seperlunya;
e. Pemerintah menetapkan pemenang pelelangan dari penawaran yang masuk.
(2) Permohonan Hak Pengusahaan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diatur
sebagai berikut :
a. Peminat mengajukan permohonan kepada Pemerintah;
b. Pemerintah menyetujui atau menolak permohonan Hak Pengusahaan Hutan.
(3) Ketentuan mengenai tata cara penawaran dalam pelelangan atau permohonan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri.
Pasal 8
(1) Ketentuan luas maksimal Hak Pengusahaan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1) diatur sebagai berikut :
a. Untuk satu Propinsi setiap pemegang hak maksimal seluas 100.000 (seratus ribu) hektar;
b. Untuk seluruh Indonesia setiap pemegang hak maksimal seluas 400.000 (empat ratus
ribu) hektar;
c. Khusus untuk Propinsi Irian Jaya setiap pemegang hak maksimal seluas 200.000 (dua
ratus ribu) hektar;
(2) Ketentuan luas maksimal Hak Pengusahaan Hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) berlaku untuk satu perusahaan dengan groupnya.
Pasal 9
(1) Pengusahaan Hutan secara lestari dilaksanakan dalam bentuk kesatuan pengusahaan hutan
produksi.
(2) Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh
Menteri.
Pasal 10
(1) Hak Pengusahaan Hutan Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a,
diberikan kepada :
a. Badan Usaha Milik Negara; atau
b. Badan Usaha Milik Daerah; atau
c. Perusahaan Swasta Nasional dan Koperasi.
(2) Hak Pengusahaan Hutan Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b
diberikan kepada :
a. Badan Usaha Milik Negara; atau
b. Badan Usaha Milik Daerah; atau
c. Perusahaan Swasta Nasional dan Koperasi; atau
d. Perusahaan Swasta Asing yang berbentuk perseroan terbatas yang berbadan hukum
Indonesia.
(3) Ketentuan lebih lanjut tentang Tata Cara Pemberian Hak Pengusahaan Hutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur oleh Menteri.
Pasal 11
(1) Hak Pengusahaan Hutan diberikan oleh Menteri dengan mempertimbangkan pendapat dari
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
(2) Pemberian Hak Pengusahaan Hutan untuk luas areal dibawah 10.000 (sepuluh ribu) hektar
dapat dilimpahkan kewenangannya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan kewenangan kepada Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Menteri.
Pasal 12
Apabila terhadap areal hutan yang akan diberikan Hak Pengusahaan Hutan sebagaimana
dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) terdapat kegiatan non kehutanan, Menteri melakukan
koordinasi dengan instansi terkait.
Pasal 13
Hak Pengusahaan Hutan tidak dapat diberikan dalam areal hutan yang telah dibebani Hak yang
sudah ada sebelumnya.
Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban
Pasal 14
(1) Tanaman yang dibangun dalam Hak Pengusahaan Hutan Tanaman menjadi aset perusahaan
sepanjang hak masih berlaku.
(2) Hak Pengusahaan Hutan tidak merupakan kepemilikan hak atas lahan hutan.
Pasal 15
(1) Hak Pengusahaan Hutan Alam diberikan untuk jangka waktu paling lama 20 tahun ditambah
daur tanaman pokok.
(2) Hak Pengusahaan Hutan Tanaman diberikan untuk jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh
lima) tahun ditambah daur tanaman pokok.
(3) Apabila Hak Pengusahaan Hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)
berakhir, maka hak dapat diperbaharui kepada perusahaan lama yang kinerjanya baik atau
diberikan kepada badan hukum lain.
(4) Ketentuan tentang daur tanaman pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan tata cara
pembaharuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Menteri.
Pasal 16
(1) Pemegang Hak Pengusahaan Hutan wajib melaksanakan sistem silvikultur yang ditetapkan
oleh Menteri sesuai lokasi dan jenis tanaman yang akan dikembangkan.
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.
Pasal 17
(1) Setiap Pemegang Hak Pengusahaan Hutan Alam wajib membayar :
a. Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH);
b. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH);
c. Dana Reboisasi (DR);
(2) Setiap Pemegang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman wajib membayar :
a. Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH);
b. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH);
(3) Tata cara pengenaan, pemungutan, penyetoran dan penggunaan pungutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.
Pasal 18
(1) Untuk menjamin pelaksanaan pengusahaan hutan alam secara lestari, Pemegang Hak
Pengusahaan Hutan Alam wajib menyediakan Dana Jaminan Kinerja Hak Pengusahaan Hutan.
(2) Dana Jaminan Kinerja Hak Pengusahaan Hutan Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
akan dicairkan kembali oleh Pemegang Hak Pengusahaan Hutan apabila pelaksanaan
pengusahaan hutan yang bersangkutan dinilai baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(3) Tata cara penyediaan, penilaian pelaksanaan pengusahaan hutan alam dan pencairan Dana
Jaminan Kinerja Hak Pengusahaan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur
oleh Menteri.
Pasal 19
(1) Pemegang Hak Pengusahaan Hutan wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut :
a. Membuat Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH) selambat-lambatnya 18 (delapan
belas) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Hak Pengusahaan Hutan yang
meliputi seluruh areal kerja Hak Pengusahaan Hutan selama jangka waktu pengusahaan
hutan.
b. Membuat Rencana Karya Lima Tahun (RKL).
c. Membuat Rencana Karya Tahunan (RKT) atau Bagan Kerja.
d. Membuat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).
e. Melaksanakan penataan batas areal kerja dan penataan hutan dengan
kompartemenisasi.
f. Melaksanakan pengusahaan hutan berdasarkan Rencana Karya serta mentaati segala
ketentuan dibidang kehutanan yang berlaku.
g. Membayar Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH),
Dana Reboisasi (DR) yang dipungut di areal kerjanya.
h. Menyediakan Dana Jaminan Kinerja Hak Pengusahaan Hutan.
i. Memberdayakan masyarakat desa di sekitar dan atau di dalam hutan.
j. Melaksanakan kegiatan nyata di lapangan yang didasarkan pada Bagan Kerja dalam
waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak terbit Surat Keputusan Hak Pengusahaan
Hutan.
k. Menanam sedikit-dikitnya 50 % dari tanaman yang seharusnya ditanam berdasarkan
daur tanaman dan luas areal untuk Pengusahaan Hutan Tanaman selambat-lambatnya
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak terbitnya Surat Keputusan Hak Pengusahaan
Hutan.
l. Mentaati segala ketentuan yang berlaku dibidang pengusahaan hutan sesuai peraturan
yang berlaku.
m. Mempekerjakan secukupnya tenaga profesional dibidang pengusahaan hutan dan
tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan pengusahaan hutan.
n. Menatausahakan kegiatan Hak Pengusahaan Hutan dengan baik sesuai dengan
ketentuan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.
(2) Pemegang Hak Pengusahaan Hutan wajib mengelola areal kerja Hak Pengusahaan Hutan
berdasarkan rencana karya-rencana karya yang dimaksud dalam ayat (1) serta mentaati segala
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Ketentuan pelaksanaan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh
Menteri.
Pasal 20
(1) Hak Pengusahaan Hutan dapat dipindahtangankan atau dijaminkan kepada pihak lain dengan
melaporkan sebelumnya kepada Menteri.
(2) Pemindahtanganan atau penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat
dilakukan sepanjang haknya masih berlaku.
(3) Areal Hak Pengusahaan Hutan tidak dapat digunakan sebagai jaminan.
(4) Tegakan pada Hak Pengusahaan Hutan Tanaman sebagai aset perusahaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat digunakan sebagai jaminan sepanjang haknya masih
berlaku yang pelaksanaannya dilaporkan kepada Menteri.
(5) Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diatur
oleh Menteri.
Bagian Ketiga
Hapusnya Hak Pengusahaan Hutan
Pasal 21
(1) Hak Pengusahaan Hutan hapus karena :
a. Jangka waktu yang diberikan telah berakhir;
b. Dicabut oleh Menteri sebagai sanksi yang dikenakan kepada Pemegang Hak
Pengusahaan Hutan;
c. Diserahkan kembali oleh Pemegang Hak Pengusahaan Hutan kepada Pemerintah
sebelum jangka waktu yang diberikan berakhir; atau
d. Dicabut oleh Menteri karena kawasan hutan diperlukan untuk kepentingan umum.
(2) Hapusnya Hak Pengusahaan Hutan atas dasar ketentuan ayat (1) tidak membebaskan
kewajiban Pemegang Hak Pengusahaan Hutan untuk :
a. Melunasi seluruh kewajiban finansiil serta kewajiban-kewajiban lain yang ditetapkan oleh
Pemerintah;
b. Menyerahkan tanpa syarat atas benda bergerak yang menjadi milik perusahaan apabila
perusahaan belum memenuhi kewajiban kepada Pemerintah;
c. Melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam rangka berakhirnya
Hak Pengusahaan Hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(3) Pada saat hapusnya Hak Pengusahaan Hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka :
a. Prasarana, sarana dan tanaman yang telah dibangun didalam areal kerjanya menjadi
milik negara;
b. Dana Jaminan Kinerja Hak Pengusahaan Hutan menjadi milik negara, apabila Hak
Pengusahaan Hutan dicabut karena sanksi;
c. Pemerintah dibebaskan dari tanggung jawab yang menjadi beban perusahaan, apabila
hapusnya Hak Pengusahaan Hutan karena sanksi atau dikembalikan kepada
Pemerintah.
(4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur oleh Menteri.
BAB V
HAK PEMUNGUTAN HASIL HUTAN
Bagian Kesatu
Hak Pemungutan Hasil Hutan
Pasal 22
(1) Hak Pemungutan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan
melalui permohonan.
(2) Hak Pemungutan Hasil Hutan diberikan kepada perorangan Warga Negara Indonesia atau
koperasi atau badan hukum Indonesia yang seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara
Indonesia.
(3) Hak Pemungutan Hasil Hutan diberikan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II, sesuai dengan
pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 23
Pemegang Hak Pemungutan Hasil Hutan hanya dapat memungut dan memanfaatkan hasil hutan
di areal yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Hak Pemungutan Hasil
Hutan.
Pasal 24
(1) Hak Pemungutan Hasil Hutan diberikan untuk mengambil hasil hutan dengan ketentuan :
a. luas maksimal 100 (seratus) hektar; atau
b. dalam jumlah tertentu;
c. untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
(2) Hak Pemungutan Hasil Hutan diutamakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat.
Pasal 25
(1) Setiap Pemegang Hak Pemungutan Hasil Hutan untuk kayu wajib membayar Provisi Sumber
Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR).
(2) Setiap Pemegang Hak Pemungutan Hasil Hutan untuk hasil hutan non kayu wajib membayar
Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).
Bagian Kedua
Hapusnya Hak Pemungutan Hasil Hutan
Pasal 26
(1) Hak Pemungutan Hasil Hutan hapus karena :
a. Jangka waktu yang diberikan telah berakhir;
b. Dicabut oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II sebagai sanksi yang dikenakan kepada
pemegang hak;
c. Diserahkan kembali oleh pemegang hak kepada Pemerintah sebelum jangka waktu
berakhir; atau
d. Volume yang ditentukan dalam hak telah terpenuhi.
(2) Berakhirnya Hak Pemungutan Hasil Hutan atas dasar ketentuan ayat (1) tidak membebaskan
kewajiban pemegang izin untuk melunasi Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi (DR) dan
kewajiban-kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI
HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT
Pasal 27
(1) Masyarakat Hukum Adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui
keberadaannya berdasarkan Peraturan Pemerintah ini diberikan hak memungut hasil hutan untuk
memenuhi keperluan hidup sehari-hari.
(2) Pengambilan hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan tetap
memperhatikan kelestarian lingkungan.
(3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri.
BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 28
(1) Masyarakat setempat di dalam dan atau di sekitar hutan diberikan prioritas untuk berperan
seluas-luasnya di dalam kegiatan oleh badan-badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 ayat (1) dan ayat (2).
(2) Masyarakat di dalam dan atau di sekitar hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat :
a. Mengetahui rencana peruntukan dan pemanfaatan hutan;
b. Memberikan informasi, saran pertimbangan dalam pengusahaan hutan.
(3) Pedoman pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur
oleh Menteri.
Pasal 29
(1) Masyarakat dapat turut berperan serta dalam kegiatan pengusahaan hutan baik langsung
maupun tidak langsung.
(2) Pemerintah wajib mendorong peran serta masyarakat melalui berbagai kegiatan dibidang
pengusahaan hutan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk meningkatkan
kesejahteraannya.
(3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri.
BAB VIII
KEMITRAAN
Pasal 30
(1) Pemegang Hak Pengusahaan Hutan sebagaimana dimaksud Pasal 10, wajib membina
kemampuan koperasi atau usaha kecil yang berada diwilayahnya melalui pemberian kesempatan
berusaha didalam kegiatan pengusahaan hutan.
(2) Pelaksanaan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.
BAB IX
PEMBINAAN
Pasal 31
Untuk menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengusaha-an hutan, pemungutan hasil
hutan, dan Masyarakat Hukum Adat yang memungut hasil hutan, Pemerintah melakukan
pembinaan berupa pengawasan, bimbingan dan penyuluhan.
Pasal 32
Dalam rangka pemberdayaan masyarakat setempat atau kelompok masyarakat lain yang sumber
utama penghidupannya tergantung atau berkaitan langsung dengan hutan dan hasil hutan,
Pemerintah dapat menetapkan :
a. Pengusahaan hutan pada wilayah hutan tertentu hanya diberikan kepada masyarakat
setempat atau kelompok masyarakat lain melalui koperasi.
b. Kemudahan pelayanan dan keringanan persyaratan bagi koperasi untuk mendapatkan
Hak Pengusahaan Hutan.
BAB X
S A N K S I
Pasal 33
Jenis-jenis sanksi dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bentuk, yaitu :
a. Pencabutan Hak Pengusahaan Hutan atau Hak Pemungutan Hasil Hutan.
b. Pengurangan areal kerja Hak Pengusahaan Hutan.
c. Denda administratif.
Pasal 34
(1) Hak Pengusahaan Hutan dicabut karena :
a. Pemegang hak tidak melaksanakan usahanya secara nyata dalam waktu 180 (seratus
delapan puluh) hari sejak Keputusan Pemberian Hak Pengusahaan Hutan dikeluarkan
sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf j;
b. Pemegang hak tidak membayar kewajiban keuangan dibidang pengusahaan hutan
sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf g;
c. Pemegang hak tidak menyerahkan Rencana Karya Tahunan, Rencana Karya Lima
Tahunan dan Rencana Karya Pengusahaan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19 huruf a, b dan c;
d. Pemegang hak meninggalkan areal dan pekerjaannya sebelum haknya berakhir;
e. Pemegang hak karena putusan Pengadilan dijatuhi pidana penjara minimal 5 (lima)
tahun karena merusak lingkungan atau merusak fungsi konservasi sesuai ketentuan
peraturan perundangan yang berlaku;
f. Pemegang hak tidak mentaati segala ketentuan yang berlaku dibidang pengusahaan
hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf l; atau
g. Pemegang hak tidak memberdayakan dan mengikut sertakan masyarakat setempat
disekitar hutan dan di dalam hutan dalam kegiatan Hak Pengusahaan Hutan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf i.
(2) Pencabutan Hak Pengusahaan Hutan karena melakukan pelanggaran salah satu ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan setelah diberikan peringatan oleh Menteri
sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu selang 30 (tiga puluh) hari.
(3) Pencabutan Hak Pengusahaan Hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih
lanjut oleh Menteri.
Pasal 35
(1) Hak Pengusahaan Hutan dikurangi areal kerjanya karena :
a. Pemegang hak menyerahkan seluruh kegiatan pengusahaan hutannya kepada pihak lain
tanpa melaporkan kepada Menteri; atau
b. Pemegang hak memindah tangankan Hak Pengusahaan Hutannya kepada pihak lain
tanpa melaporkan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1); atau
c. Pemegang hak tidak membuat tanaman sedikit-dikitnya 50% dari tanaman yang
seharusnya ditanam berdasarkan daur tanam dan luas areal dalam jangka waktu 5 (lima)
tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf k; atau
d. Pemegang hak tidak mempekerjakan secukupnya tenaga profesional dan tenaga lain
yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 huruf m; atau
e. Pemegang hak tidak melaksanakan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan 32
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf n; atau
f. Pemegang Hak Pengusahaan Hutan tidak membina koperasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30 ayat (1).
(2) Pengurangan areal kerja Hak Pengusahaan Hutan karena melakukan pelanggaran salah satu
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan setelah diberikan peringatan oleh
Menteri sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu selang 30 (tiga puluh) hari.
(3) Pengurangan areal kerja Hak Pengusahaan Hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diatur lebih lanjut oleh Menteri.
Pasal 36
(1) Tindakan yang menyalahi ketentuan yang berlaku dan kelalaian-kelalaian oleh Pemegang
Hak diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan diluar ketentuan pidana yang
mengakibatkan kerusakan hutan serta dalam melaksanakan kegiatan pengusahaan hutannya
tidak memenuhi standar kinerja yang ditetapkan oleh Menteri dikenakan denda sesuai dengan
berat serta intensitas kerusakan dan kelalaian yang ditimbulkan.
(2) Ketentuan mengenai tindakan, kelalaian dan pengenaan denda sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.
Pasal 37
Hak Pemungutan Hasil Hutan dicabut karena :
a. Pemegang hak tidak membayar kewajiban keuangan dibidang pemungutan hasil hutan
sebagaimana diatur dalam Pasal 25;
b. Pemegang hak merusak lingkungan atau merusak fungsi konservasi sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
c. Pemegang hak memindahtangankan Hak Pemungutan Hasil Hutannya kepada pihak lain
tanpa melapor sebelumnya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II; atau
d. Pemegang hak mengambil hasil hutan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan.
Pasal 38
(1) Tindakan yang menyalahi ketentuan yang berlaku dan kelalaian-kelalaian oleh Pemegang
Hak diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan diluar ketentuan pidana yang
mengakibatkan kerusakan hutan serta dalam melaksanakan kegiatan pemungutan hasil hutan
yang tidak memenuhi standar kinerja yang ditetapkan oleh Menteri, dikenakan denda sesuai
dengan berat serta intensitas kerusakan dan kelalaian yang ditimbulkan.
(2) Ketentuan mengenai tindakan, kelalaian dan pengenaan denda sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.
BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 39
Terhadap Hak Pengusahaan Hutan yang diberikan berdasarkan Per-aturan Pemerintah Nomor
21 Tahun 1970 jo Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1975 tentang Hak Pengusahaan Hutan
dan Hak Pemungutan Hasil Hutan dan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri yang
diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan
Hutan Tanaman Industri yang sudah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini :
a. Tetap berlaku sepanjang haknya belum berakhir.
b. Setelah jangka waktu berakhir dapat dilakukan pembaharuan hak sepanjang kinerjanya
baik, untuk luas dan jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 8, Pasal 11, dan
Pasal 15.
Pasal 40
Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, maka peraturan pelaksanaan dari Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1975 dan
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan atau belum dicabut atau diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 41
Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun
1970 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1975 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak
Pemungutan Hasil Hutan dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1990 tentang Hak
Pengusahaan Hutan Tanaman Industri dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 42
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
AKBAR TANDJUNG
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 13
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1999
TENTANG
PENGUSAHAAN HUTAN DAN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN
PADA HUTAN PRODUKSI
UMUM
Bangsa Indonesia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa kekayaan alam berupa sumber daya
hutan tropis yang merupakan salah satu modal dasar pembangunan nasional untuk
dimanfaatkan secara optimal, adil, merata dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat
Indonesia pada khususnya dan hidup serta kehidupan manusia pada umumnya.
Sebagai sumber daya alam yang dapat diperbaharui tetapi rentan terhadap berbagai pengaruh
campur tangan manusia serta mempunyai kaitan-kaitan secara horizontal dan vertikal, kaitankaitan
ke depan dan ke belakang serta kaitan-kaitan dengan alam sekitar maka pengelolaannya
harus terintegrasi dengan pengelolaan sumber daya alam lainnya sehingga terwujud
pembangunan nasional berkelanjutan sebagai pengamalan Pancasila.
Bentuk pemanfaatan hutan yang berupa pengusahaan hutan dan pemungutan hasil hutan perlu
dilakukan secara rasional, terencana, optimal dan bertanggung jawab sesuai dengan
kemampuan daya dukungnya serta dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan
lingkungan hidup sehingga manfaat yang diperoleh optimal, efektip dan efisien baik manfaat
ekonomi, manfaat ekologi maupun manfaat sosialnya.
Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan Pokok
Kehutanan yang mengatur pengusahaan hutan dan pemungutan hasil hutan, khususnya dalam
Pasal 13 dan Pasal 14, maka pengusahaan hutan dan pemungutan hasil hutan di Indonesia
mengalami perkembangan yang sangat cepat karena besarnya minat pelaku ekonomi dan
besarnya peluang pasar.
Namun mengingat bahwa kandungan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 terhadap
kepentingan masyarakat kecil, menengah dan koperasi belum nyata maka perkembangan
pengusahaan hutan lebih mengarah pada pembentukan usaha-usaha besar. Sedangkan
perhatian kepada pembangunan ekonomi rakyat tidak berjalan dengan lancar.
Untuk itu pemberdayaan ekonomi rakyat khususnya masyarakat di sekitar hutan, peranan
koperasi, usaha kecil dan menengah perlu diberikan perhatian yang lebih nyata.
Dalam upaya memberdayakan hak yang didasarkan pada adat, maka apabila di dalam kawasan
hutan sepanjang menurut kenyataannya masih terdapat masyarakat komunitas hukum adat dan
anggota-anggotanya, akan diakui keberadaannya, serta mempunyai hak untuk dapat diberikan
hak pengusahaan hutan dan hak pemungutan hasil hutan di dalam kawasan hutan yang
ditetapkan oleh Pemerintah. Untuk menggunakan hak tersebut masyarakat hukum adat dapat
membentuk kelompok usaha dalam wadah koperasi, dan cara pelaksanaan haknya tunduk pada
ketentuan-ketentuan hak pengusahaan hutan atau hak pemungutan hasil hutan.
Berbeda dengan kewajiban pemegang Hak Pengusahaan Hutan sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 yaitu wajib mendirikan industri pengolahan kayu,
maka pemegang Hak Pengusahaan Hutan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini tidak harus
mendirikan dan atau memiliki industri pengolahan kayu.
Oleh karena itu guna memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan pengusahaan hutan dan
pemungutan hasil hutan yang berkeadilan tersebut, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Angka 1
Hutan dalam Peraturan Pemerintah ini diartikan sebagai suatu lapangan yang cukup luas,
bertumbuhan kayu, bambu dan atau palem yang bersama-sama dengan tanahnya, beserta isinya
baik berupa nabati maupun alam hewani, secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup
yang mempunyai kemampuan untuk memberikan manfaat-manfaat produksi, perlindungan dan
atau manfaat-manfaat lainnya secara lestari.
Luas minimum lapangan yang bertumbuhan itu adalah seperempat hektar, sebab hutan seluas
itu sudah dapat mencapai suatu keseimbangan persekutuan hidup yang diperlukan, sehingga
mampu memberikan manfaat-manfaat produksi, perlindungan, pengaturan tata air, pengaruh
terhadap iklim, dan lain sebagainya.
Angka 2
Cukup jelas
Angka 3
Yang dimaksud dengan hasil hutan adalah hasil-hasil yang diperoleh dari hutan yang berupa :
a. Hasil nabati beserta turunannya seperti kayu, bambu, rotan, rumput-rumputan, jamurjamur,
tanaman obat, getah-getahan dan lain-lain serta bagian dari tumbuh-tumbuhan
atau yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan di dalam hutan, termasuk hasil yang berupa
minyak atsiri.
b. Hasil hewani beserta turunannya seperti satwa buru, satwa elok dan lain-lain hewan
serta bagian-bagiannya atau yang dihasilkannya.
c. Benda-benda lain yang secara ekologis merupakan satu kesatuan ekosistem dengan
benda-benda hayati penyusun hutan antara lain : berupa sumber air (water yield), udara
bersih dan lain-lain yang tidak termasuk bahan tambang.
d. Jasa yang diperoleh dari laut antara lain berupa: jasa wisata, jasa keindahan, keunikan,
jasa perburuan dan lain-lain
Angka 4
Menteri memberi putusan dalam hal terhadap keragu-raguan apakah lapangan itu adalah hutan
yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini.
Angka 5
Cukup jelas
Angka 6
Cukup jelas
Angka 7
Cukup jelas
Angka 8
Pengaturan kegiatan yang berkaitan dengan pengolahan dan pemasaran hasil hutan
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang perindustrian dan
perdagangan.
Angka 9
Cukup jelas
Angka 10
Cukup jelas
Angka 11
Cukup jelas
Angka 12
Cukup jelas
Angka 13
Cukup jelas
Angka 14
Cukup jelas
Angka 15
Cukup jelas
Angka 16
Cukup jelas
Angka 17
Cukup jelas
Angka 18
Cukup jelas
Angka 19
Cukup jelas
Angka 20
Cukup jelas
Angka 21
Cukup jelas
Angka 22
Cukup jelas
Angka 23
Yang dimaksud dengan koperasi adalah koperasi yang bergerak dibidang pengusahaan hutan.
Angka 24
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 6
Ayat (1)
Yang dapat dijadikan obyek penawaran dalam pelelangan atau permohonan adalah Hutan
produksi yang belum dibebani hak atau areal bekas Hak Pengusahaan Hutan yang telah berakhir
dan tidak diperpanjang atau dicabut.
Apabila penawaran dalam pelelangan atau permohonan dilaksanakan oleh koperasi, usaha kecil
dan menengah setempat, agar mendapatkan kesempatan yang sama dengan yang lainnya,
maka dapat dibantu oleh Lembaga Swadaya Masyarakat dan dibina oleh Pemerintah.
Ayat (2)
Pemberian Hak Pengusahaan Hutan dengan luas dibawah 50.000 (lima puluh ribu) hektar
dengan cara permohonan tersebut merupakan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1).
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 8
Ayat (1)
– Batas maksimum ditetapkan dengan maksud untuk lebih menjamin asas keadilan dan
pemerataan khususnya bagi koperasi, usaha kecil dan menengah.
– Mengingat keadaan hutan dan lapangan serta aksesbilitas areal maka untuk Propinsi Irian
Jaya luas maksimum setiap pemegang hak adalah 200.000 (dua ratus ribu) hektar
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 10
Ayat (1)
Huruf c
Koperasi yang diberikan Hak Pengusahaan Hutan adalah koperasi yang dibentuk oleh
masyarakat disekitar hutan.
Hak Pengusahaan Hutan yang diberikan kepada masyarakat setempat melalui
koperasinya dapat disebut Hak Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan.
Sedang perusahaan swasta nasional adalah berbentuk Perseroan Terbatas.
Ayat (2)
Lihat penjelasan Pasal 10 ayat (1).
Pasal 11
Ayat (1)
Pendapat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I berupa pertimbangan-pertimbangan tentang
pengusahaan hutan yang berkaitan dengan rencana pengembangan wilayah.
Ayat (2)
Apabila Gubernur mendapat pelimpahan wewenang dari Menteri, maka penandatanganan
pemberian Hak Pengusahaan Hutan dilakukan oleh Gubernur atas nama Menteri.
Ayat (3)
Ketentuan lebih lanjut yang akan diatur oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat ini
antara lain mengatur tentang kriteria.
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Yang dimaksud dengan hak yang sudah ada sebelumnya adalah Hak Pengusahaan
Hutan dan hak-hak lain di luar sektor kehutanan.
Pasal 14
Ayat (1)
Tanaman yang dimaksud dalam ayat ini tidak termasuk tanaman perkayaan dalam sistem
silvikultur Tebang Pilih Tanaman Indonesia.
Ayat (2)
Hak Pengusahaan Hutan dimaksudkan untuk memberikan hak untuk mengusahakan hutan dan
tidak termasuk memberikan hak kepemilikan atau penguasaan atas tanah.
Pasal 15
Ayat (1)
Apabila tanaman terdiri lebih dari satu jenis maka perhitungan daur didasarkan pada daur
tanaman yang memiliki luas dan atau nilai ekonomis dominan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
– Apabila Hak Pengusahaan Hutan telah berakhir dan kinerjanya jelek, maka :
– sepanjang bekas areal tersebut diatas 50.000 (lima puluh ribu) hektar dapat diberikan pada
perusahaan lain dengan cara pelelangan;
– dan sepanjang bekas areal tersebut dibawah 50.000 (lima puluh ribu) hektar dapat diberikan
dengan cara permohonan.
– Apabila Hak Pengusahaan Hutan telah berakhir dan kinerjanya jelek, maka sepanjang
areal tersebut diatas 100.000 (seratus ribu) hektar dalam satu Propinsi, maka bekas areal
tersebut dapat diberikan kepada perusahaan lain dengan batasan luas maksimum sesuai dengan
Peraturan Pemerintah ini.
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 16
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan sistem silvikultur adalah sistem budidaya hutan atau teknik bercocok
tanam hutan yang dimulai dari pemilihan bibit, pembuatan tanaman, pemeliharaan tanaman,
sampai pada pemanenan atau penebangannya.
Dalam rangka melaksanakan sistem silvikultur, pemegang hak dimungkinkan menggunakan
sistem tumpangsari, sistem tanaman di bawah tegakan atau sistem tanaman ganda (multi
croping) yang lain yang dilaksanakan masyarakat di sekitar atau di dalam hutan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 17
Ayat (1)
Huruf c
Dana Reboisasi hanya dipungut atas hasil hutan kayu pada hutan alam.
Untuk keperluan bantuan bencana alam dan keperluan sosial dimana kayu-kayu tersebut tidak
untuk diperdagangkan, maka atas Hasil Hutan yang berupa kayu Menteri dapat membebaskan
pembebanan pembayar-an Dana Reboisasi dan Provisi Sumber Daya Hutan.
Disamping membayar pungutan tersebut, maka pemegang hak juga wajib membayar Pajak Bumi
Bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Pungutan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi tersebut dikenakan atas
produksi kayu yang ditebang di hutan di Tempat Pengumpulan Kayu (TPN)
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 18
Ayat (1)
Alokasi Dana Jaminan Kinerja Pengusahaan Hutan dilaksanakan dengan membekukan sejumlah
dana yang ditentukan pada suatu bank dan dapat dicairkan kembali beserta bunganya apabila
dalam penilaian ternyata pengelolaannya dilaksanakan dengan baik.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 19
Ayat (1)
Huruf a
Dalam menyusun RKPH agar mengikut sertakan masyarakat setempat.
Huruf e
Penataan hutan dengan kopertamenisasi adalah kegiatan pembagian areal kerja Hak
Pengusahaan Hutan dalam blok-blok dan petak-petak dengan perlakuan-perlakuan
tertentu untuk tujuan pendataan dalam pengusahaan hutan selanjutnya.
Huruf i
Dalam melaksanakan pembangunan masyarakat desa hutan, perusahaan menyisihkan
dana tertentu didalam anggaran perusahaannya sendiri untuk keperluan tersebut.
Huruf j
Kegiatan nyata di lapangan adalah meliputi : kegiatan pengusahaan hutan, memasukan
peralatan eksploitasi hutan, pembangunan prasarana pengusahaan hutan yang berupa
jaringan jalan hutan, koridor, base camp dan lain-lain.
Huruf k
Yang dimaksud dengan 50% dari tanaman adalah :
50 % x 5 (th) x luas areal (ha)
daur (th)
Huruf m
Yang dimaksud tenaga profesional adalah tenaga yang mampu untuk melaksanakan
kegiatan pengusahaan hutan antara lain : Sarjana Kehutanan dan tenaga teknis
kehutanan menengah yang meliputi lulusan SKMA, Diploma Kehutanan, serta tenagatenaga
hasil pendidikan dan latihan kehutanan antara lain penguji (grader), penjelajah
(cruiser), pengukur (scaler).
Yang dimaksud tenaga lain antara lain adalah tenaga ahli/sarjana dibidang lingkungan,
sosial, ekonomi dan hukum.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 20
Ayat (1)
– Memindahtangankan Hak Pengusahaan Hutan diartikan antara lain :
a. Jual beli;
b. Tukar menukar;
c. Hibah;
– Memindahtangankan Hak Pengusahaan Hutan hanya terbatas pada hak pengusahaannya saja.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Tegakan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman dapat dijaminkan karena merupakan asset
perusahaan.
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 21
Ayat (1)
Huruf d
Yang dimaksud dengan untuk kepentingan umum adalah kepentingan nasional atau
masyarakat banyak seperti tempat pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia,
penelitian atau untuk latihan militer.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf c
Pemerintah tidak bertanggung jawab terhadap segala akibat yang terjadi diperusahaan,
disebabkan hapusnya Hak Pengusahaan Hutan karena sanksi atau karena dikembalikan
kepada Pemerintah.
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan perorangan adalah perorangan yang membentuk usaha dagang atau
perusahaan dagang.
Ayat (3)
Hak Pemungutan Hasil Hutan yang diberikan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II adalah
Hak Pemungutan Hasil Hutan yang berupa kayu.
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Ayat (1)
Mengingat Hak Pemungutan Hasil Hutan pada prinsipnya diberikan berdasarkan volume atas
hasil hutan, maka untuk memudahkan di dalam pengawasan dan pengendaliannya izin diberikan
1 (satu) tahun.
Karena untuk memenuhi kebutuhan setempat maka luas dibatasi maksimum 100 (seratus) hektar
dengan anggapan bahwa setiap 100 (seratus) hektar akan menghasilkan ? 3.000 (tiga ribu) m3.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 25
Ayat (1)
Atas kayu yang dipergunakan untuk keperluan bantuan bencana alam dan keperluan sosial
dimana kayu-kayu tersebut tidak untuk diperdagangkan yang diambil dari areal Hak
Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan tidak dikenai Dana Reboisasi dan Provisi
Sumber Daya Hutan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 28
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan diberikan prioritas untuk berperan seluas-luasnya antara lain adalah
dalam bentuk pemberian kesempatan kepada masyarakat di dalam kegiatan pengusahaan hutan
yang meliputi kegiatan : penyaradan, pengulitan, perakitan dan lain-lain.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Yang dimaksud dengan kemudahan dalam pelayanan dan keringanan persyaratan adalah
kemudahan dalam pelayanan administrasi dan keringanan dalam pembobotan persyaratan
pelelangan
Pasal 33
Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud Pasal ini didasarkan pada bobot pelanggarannya.
Pelanggaran yang termasuk kategori berat dikenakan sanksi pencabutan, apabila termasuk
dalam kategori sedang dikenakan sanksi pengurangan luas areal, sedangkan untuk pelanggaran
dalam kategori ringan dikenakan sanksi denda.
Untuk mewujudkan asas umum pemerintahan yang baik, sebelum pengenaan sanksi berat dan
sedang kepada pemegang hak wajib diberikan peringatan tiga kali berturut-turut.
Pasal 34
Ayat (1)
Huruf d
Yang dimaksud dengan pemegang Hak Pengusahaan Hutan meninggalkan areal dan
pekerjaannya sebelum haknya berakhir adalah :
a. Alat-alat eksploitasi tidak ada atau tidak berfungsi di dalam areal Hak Pengusahaan
Hutan, atau
b. Tenaga kerja tetap tidak terdapat di dalam areal kerja Hak Pengusahaan Hutan, atau
c. Kegiatan pengusahaan hutan seperti penebangan, permudaan dan pemeliharaan tidak
dilakukan di dalam areal kerja.
Huruf e
Yang dimaksud dengan merusak lingkungan adalah perbuatan yang mengakibatkan
kerusakan lingkungan yang diancam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang
Lingkungan Hidup.
Yang dimaksud dengan merusak fungsi konservasi adalah perbuatan yang
mengakibatkan kerusakan konservasi yang diancam dalam Undang-undang Nomor 5
Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 35
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan menyerahkan seluruh kegiatan pengusahaan hutan adalah
apabila pemegang hak tidak membiayai dan melaksanakan kegiatan pengusahaan hutan
tersebut tetapi hanya menerima imbalan (fee) atas kegiatan penyerahan tersebut.
Huruf b
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Lihat penjelasan Pasal 15 ayat (3).
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3802

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close