Peraturan Pemerintah

PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1999

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1999
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN
BERJANGKA KOMODITI
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan
Berjangka Komoditi, maka perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan
Perdagangan Berjangka Komoditi;
Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);
Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN
BERJANGKA KOMODITI.
BAB I
BURSA BERJANGKA
Bagian Kesatu
Izin Usaha
Pasal 1
(1) Bursa Berjangka didirikan sekurang-kurangnya oleh 11 (sebelas) badan usaha yang
berbentuk badan hukum Indonesia.
(2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mayoritas harus yang melakukan
kegiatan usaha di bidang komoditi yang layak diperdagangkan.
(3) Kegiatan Bursa Berjangka hanya dapat dilakukan oleh badan usaha berbentuk Perseroan
Terbatas yang telah memperoleh izin usaha dari Bappebti.
Pasal 2
Modal disetor Bursa Berjangka sekurang-kurangnya berjumlah Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh
miliar rupiah).
Pasal 3
(1) Permohonan untuk memperoleh izin usaha Bursa Berjangka disampaikan kepada
Bappebti disertai dengan dokumen sebagai berikut :
a. akta pendirian Perseroan Terbatas yang telah disahkan oleh Menteri
Kehakiman;
b. daftar pemegang saham Bursa Berjangka;
c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perseroan Terbatas;
d. pertimbangan ekonomi yang mendasari pendirian Bursa Berjangka termasuk
uraian tentang keadaan pasar yang akan dibentuk;
e. rencana usaha 3 (tiga) tahun termasuk susunan organisasi, fasilitas
komunikasi, dan program latihan yang akan diadakan;
f. proyeksi keuangan selama 3 (tiga) tahun;
g. neraca pembukaan Perseroan Terbatas yang telah diaudit oleh Akuntan
Publik;
h. daftar calon komisaris dan direksi;
i. rancangan peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka;
j. rencana perjanjian Bursa Berjangka dengan Lembaga Kliring Berjangka yang
akan digunakan;
k. rancangan persyaratan Kontrak Berjangka; dan
l. keterangan kesiapan perangkat keras dan lunak Bursa Berjangka.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan menggunakan
formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Bappebti.
Pasal 4
(1) Rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba, peraturan dan tata tertib, Kontrak
Berjangka, dan calon anggota komisaris dan/atau direksi Bursa Berjangka serta
perubahannya wajib mendapat persetujuan dari Bappebti.
(2) Apabila rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba, peraturan dan tata tertib,
serta calon anggota komisaris dan/atau direksi Bursa Berjangka ditolak, Bappebti
memberikan alasan atas penolakan tersebut.
Pasal 5
Bappebti memberikan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan memperhatikan:
a. integritas dan keahlian calon anggota komisaris dan direksi;
b. tingkat kelayakan dari rencana yang telah disusun; dan
c. prospek terbentuknya suatu pasar berjangka yang teratur, wajar, efisien, dan efektif.
Pasal 6
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan mengenai perizinan Bursa Berjangka, ditetapkan oleh
Bappebti.
Bagian Kedua
Pemegang Saham
Pasal 7
(1) Yang menjadi pemegang saham Bursa Berjangka adalah pendiri, dan Anggota Bursa
Berjangka yang telah memiliki izin usaha Pialang Berjangka.
(2) Saham Bursa Berjangka adalah saham atas nama yang mempunyai nilai nominal dan
hak suara yang sama.
(3) Setiap pemegang saham Bursa Berjangka hanya dapat memiliki 1 (satu) saham.
(4) Pemegang saham Bursa Berjangka yang tidak memenuhi syarat menjadi Anggota
Bursa Berjangka atau yang tidak lagi merupakan Anggota Bursa Berjangka, tidak dapat
menggunakan hak suara atas saham yang dimiliki.
Pasal 8
(1) Saham Bursa Berjangka hanya boleh dialihkan kepada Anggota Bursa Berjangka
yang memiliki izin usaha sebagai Pialang Berjangka.
(2) Pemindahan saham Bursa Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan setelah adanya pernyataan Bursa Berjangka bahwa penerima pengalihan
saham tersebut adalah Pialang Berjangka Anggota Bursa Berjangka tersebut.
Pasal 9
(1) Pemegang saham yang dicabut izin usahanya sebagai Pialang Berjangka wajib
mengalihkan saham miliknya kepada Pialang Berjangka lainnya selambat-lambatnya
dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.
(2) Apabila saham tersebut tidak dapat dialihkan dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), maka Bursa Berjangka melelang saham dimaksud pada tingkat
harga terbaik.
(3) Dalam hal saham tidak dapat dialihkan melalui lelang sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), maka pemegang saham yang dicabut izin usahanya sebagai Pialang Berjangka
tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
Pasal 10
Pemegang saham Bursa Berjangka dilarang mempunyai hubungan dengan pemegang saham
lainnya pada Bursa Berjangka yang sama melalui:
a. kepemilikan, baik langsung maupun tidak langsung;
b. perangkapan jabatan sebagai anggota komisaris atau direksi; atau
c. pengendalian di bidang pengelolaan dan/atau kebijaksanaan perusahaan baik
langsung maupun tidak langsung.
Bagian Ketiga
Kepengurusan
Pasal 11
(1) Jumlah anggota komisaris dan direksi Bursa Berjangka masing-masing sebanyakbanyaknya
7 (tujuh) orang.
(2) Anggota komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 1
(satu) orang mewakili masyarakat.
(3) Anggota direksi Bursa Berjangka dilarang mempunyai jabatan rangkap sebagai
komisaris, direksi, atau pegawai pada perusahaan lain.
(4) Calon anggota komisaris dan direksi Bursa Berjangka wajib diajukan kepada
Bappebti untuk mendapatkan persetujuan.
(5) Bappebti wajib memberikan persetujuan terhadap calon anggota komisaris dan
direksi Bursa Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (4), apabila telah memenuhi
persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang
Perdagangan Berjangka Komoditi.
(6) Anggota komisaris dan direksi diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun
dan dapat dipilih kembali.
Bagian Keempat
Penghentian Kegiatan
Pasal 12
Kegiatan transaksi Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka dapat dihentikan sementara waktu,
baik untuk Kontrak Berjangka tertentu, posisi tertentu dari Kontrak Berjangka maupun seluruh
Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka, dalam hal terjadi keadaan yang
mengancam kegiatan Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka atau Kontrak Berjangka,
apabila:
a. terjadi kerusakan sarana dan prasarana fisik yang menghambat kegiatan operasional
Bursa Berjangka;
b. terjadi krisis politik, ekonomi atau keuangan di Indonesia atau di tempat lain yang
menyebabkan terganggunya transaksi Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka;
c. terjadi keadaan memaksa seperti bencana alam, pemogokan, kerusuhan, kebakaran,
dan perang; atau
d. telah terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang
Perdagangan Berjangka Komoditi dalam kegiatan transaksi Kontrak Berjangka di Bursa
Berjangka.
Pasal 13
(1) Apabila terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bursa Berjangka
menghentikan kegiatan transaksi Kontrak Berjangka dalam jangka waktu 1 (satu) hari
kerja.
(2) Penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bappebti
disertai dengan alasan penghentian dan langkah-langkah yang dilakukan serta
kemungkinan dapat atau tidak dapat diselesaikannya permasalahan tersebut.
(3) Sehubungan dengan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bursa
Berjangka menetapkan harga penyelesaian bagi posisi terbuka Kontrak Berjangka.
Pasal 14
(1) Apabila Bursa Berjangka tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang
menyebabkan penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bappebti
mengeluarkan keputusan penghentian sementara lanjutan kegiatan transaksi Kontrak
Berjangka.
(2) Keputusan Bappebti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan sekurangkurangnya
di 2 (dua) media massa.
Pasal 15
Apabila permasalahan yang menyebabkan penghentian sementara telah dapat diselesaikan,
maka pelaksanaan kegiatan transaksi Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka harus dibuka
kembali dan diumumkan sekurang-kurangnya di 2 (dua) media massa.
Pasal 16
(1) Selama penghentian sementara kegiatan transaksi Kontrak Berjangka sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), kepada Bursa Berjangka diberi kesempatan untuk
mengambil langkah-langkah penyelesaian atau perbaikan yang diperlukan.
(2) Apabila Bursa Berjangka tidak dapat mengambil langkah-langkah penyelesaian atau
perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappebti memerintahkan kepada Bursa
Berjangka untuk melaksanakan tindakan tertentu yang ditetapkan.
Pasal 17
Apabila Bursa Berjangka tidak berhasil mengambil langkah-langkah penyelesaian atau perbaikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) guna melindungi kepentingan Nasabah dan
Anggota Bursa Berjangka, Bappebti dapat menghentikan sebagian atau seluruh kegiatan
transaksi Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka.
Pasal 18
Akibat yang timbul dari penghentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 17
menjadi beban dan tanggung jawab penyelenggara Bursa Berjangka.
Pasal 19
(1) Penghentian kegiatan Bursa Berjangka secara tetap dilakukan oleh Bappebti dengan
mencabut izin usaha Bursa Berjangka yang bersangkutan.
(2) Pencabutan izin usaha Bursa Berjangka wajib dilaporkan kepada Menteri dan segera
diumumkan sekurang-kurangnya di 2 (dua) media massa.
Pasal 20
(1) Bursa Berjangka yang dicabut izin usahanya wajib menyelenggarakan Rapat Umum
Pemegang Saham untuk memutuskan pembubaran badan hukum Bursa Berjangka dan
pembentukan Tim Likuidasi.
(2) Keputusan pembubaran badan hukum Bursa Berjangka dan pembentukan Tim
Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan dalam jangka waktu
paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pencabutan izin usaha.
Pasal 21
Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tidak terpenuhi, Bappebti dapat
meminta kepada pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi :
a. pembubaran badan hukum Bursa Berjangka;
b. penunjukan Tim Likuidasi yang diusulkan oleh Bappebti; dan
c. perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Pasal 22
(1) Likuidator Bursa Berjangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21
huruf b membayarkan hak Pialang Berjangka setelah dikurangi pembayaran kepada
Nasabah yang mempunyai tagihan kepada Pialang Berjangka yang bersangkutan.
(2) Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menuntut dana miliknya yang
berada pada Pialang Berjangka melalui likuidator dengan mengajukan bukti-bukti yang
sah.
Pasal 23
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan mengenai penghentian kegiatan Bursa Berjangka
ditetapkan oleh Bappebti.
BAB II
LEMBAGA KLIRING BERJANGKA
Bagian Kesatu
Izin Usaha
Pasal 24
Kegiatan Lembaga Kliring Berjangka hanya dapat dilakukan oleh badan usaha berbentuk
Perseroan Terbatas yang telah memperoleh izin usaha dari Bappebti.
Pasal 25
Modal disetor Lembaga Kliring Berjangka sekurang-kurangnya berjumlah Rp 20.000.000.000,00
(dua puluh miliar rupiah).
Pasal 26
Lembaga Kliring Berjangka wajib menjamin dan menyelesaikan transaksi Kontrak Berjangka
yang disebabkan kegagalan anggotanya memenuhi kewajiban kepada Lembaga Kliring
Berjangka.
Pasal 27
(1) Permohonan untuk memperoleh izin usaha Lembaga Kliring Berjangka diajukan
kepada Bappebti disertai dengan dokumen sebagai berikut :
a. akta pendirian Perseroan Terbatas yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman;
b. daftar pemegang saham;
c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
d. rencana kegiatan 3 (tiga) tahun termasuk proyeksi keuangan, susunan organisasi,
fasilitas komunikasi, dan program latihan yang akan diadakan;
e. neraca pembukaan Perseroan Terbatas yang telah diaudit oleh Akuntan Publik;
f. daftar calon komisaris dan direksi;
g. rancangan peraturan dan tata tertib Lembaga Kliring Berjangka;
h. perjanjian antara Lembaga Kliring Berjangka dengan Bursa Berjangka yang akan
menggunakan jasa Lembaga Kliring Berjangka tersebut; dan
i. keterangan kesiapan perangkat keras dan lunak Lembaga Kliring Berjangka.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dengan menggunakan
formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Bappebti.
Pasal 28
Bappebti memberikan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dengan
memperhatikan :
a. integritas dan keahlian calon komisaris dan direksi;
b. tingkat kelayakan dari rencana yang telah disusun; dan
c. sistim kliring, penjaminan dan penyelesaian yang aman dan efisien.
Pasal 29
(1) Peraturan dan tata tertib, calon anggota komisaris dan/atau direksi Lembaga Kliring
Berjangka serta perubahannya wajib mendapat persetujuan dari Bappebti.
(2) Apabila peraturan dan tata tertib, serta calon anggota komisaris dan/atau direksi Lembaga
Kliring Berjangka ditolak, Bappebti memberikan alasan atas penolakan tersebut.
Bagian Kedua
Pemegang Saham
Pasal 30
(1) Saham Lembaga Kliring Berjangka adalah saham atas nama yang mempunyai nilai nominal
dan hak suara yang sama.
(2) Saham Lembaga Kliring Berjangka hanya dapat dimiliki oleh Anggota Kliring Berjangka, Bursa
Berjangka, pemerintah dan/atau lembaga keuangan yang disetujui Bappebti.
(3) Pemindahan hak atas saham Lembaga Kliring Berjangka hanya dapat dilakukan kepada
pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Bagian Ketiga
Kepengurusan
Pasal 31
(1) Jumlah anggota komisaris dan direksi Lembaga Kliring Berjangka masing-masing sebanyakbanyaknya
7 (tujuh) orang.
(2) Anggota direksi Lembaga Kliring Berjangka dilarang mempunyai jabatan rangkap sebagai
komisaris, direksi atau pegawai pada perusahaan lain.
(3) Calon anggota komisaris dan direksi Lembaga Kliring Berjangka wajib diajukan kepada
Bappebti untuk mendapatkan persetujuan.
(4) Bappebti wajib memberikan persetujuan terhadap calon anggota komisaris dan direksi
Lembaga Kliring Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila telah memenuhi
persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan
Berjangka Komoditi.
(5) Anggota komisaris dan direksi diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat
dipilih kembali.
Bagian Keempat
Penghentian Kegiatan
Pasal 32
(1) Kegiatan Lembaga Kliring Berjangka dapat berhenti atau dihentikan secara tetap apabila :
a. semua Bursa Berjangka yang menggunakan jasanya dicabut ijin usahanya;
b. semua Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka sepakat untuk mengakhiri
perjanjian kerjasama; atau
c. Lembaga Kliring Berjangka yang bersangkutan melakukan pelanggaran atau tidak
mampu melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan
Berjangka Komoditi yang mengganggu integritas Bursa Berjangka dan kepentingan
Nasabah.
(2) Dengan penghentian kegiatan Lembaga Kliring Berjangka secara tetap, Bappebti mencabut
izin usaha Lembaga Kliring Berjangka yang bersangkutan dan wajib segera melaporkan kepada
Menteri, serta mengumumkan sekurang-kurangnya di 2 (dua) media massa.
Pasal 33
(1) Lembaga Kliring Berjangka yang dicabut izin usahanya wajib menyelenggarakan Rapat
Umum Pemegang Saham untuk memutuskan pembubaran badan hukum Lembaga Kliring
Berjangka dan pembentukan Tim Likuidasi.
(2) Keputusan pembubaran badan hukum Lembaga Kliring Berjangka dan pembentukan Tim
Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan dalam jangka waktu paling
lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pencabutan izin usaha.
Pasal 34
Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 tidak terpenuhi, Bappebti dapat
meminta kepada pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi :
a. pembubaran badan hukum Lembaga Kliring Berjangka;
b. penunjukan Tim Likuidasi yang diusulkan oleh Bappebti; dan
c. perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Pasal 35
(1) Likuidator Lembaga Kliring Berjangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat
(1) dan Pasal 34 huruf b membayarkan hak Pialang Berjangka anggota Lembaga Kliring
Berjangka setelah dikurangi pembayaran kepada Nasabah yang mempunyai tagihan
kepada Pialang Berjangka yang bersangkutan.
(2) Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menuntut dana miliknya yang
berada pada Pialang Berjangka melalui likuidator dengan mengajukan bukti-bukti yang
sah.
Pasal 36
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan mengenai penghentian Lembaga Kliring Berjangka
ditetapkan oleh Bappebti.
BAB III
PIALANG BERJANGKA, PENASIHAT BERJANGKA,
PENGELOLA SENTRA DANA BERJANGKA,
DAN PEDAGANG BERJANGKA
Bagian Kesatu
Pialang Berjangka
Pasal 37
Pelaksanaan kegiatan sebagai Pialang Berjangka hanya dapat dilakukan setelah memperoleh
izin usaha dari Bappebti.
Pasal 38
Pialang Berjangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 wajib berbentuk Perseroan Terbatas
yang didirikan dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia.
Pasal 39
Pialang Berjangka wajib memenuhi persyaratan modal sebagaimana ditetapkan oleh Bappebti.
Pasal 40
(1) Permohonan untuk memperoleh izin usaha Pialang Berjangka diajukan kepada
Bappebti disertai dengan dokumen dan/atau keterangan sebagai berikut :
a. akta pendirian Perseroan Terbatas yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman;
b. daftar nama pemegang saham;
c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
d. rencana kegiatan usaha yang meliputi organisasi, sistem penerimaan dan pendidikan
serta pelatihan pegawai, penyiapan sarana telekomunikasi dan sistem informasi, sistem
pengawasan dan pelaksanaan peraturan, rencana operasi dan pengelolaan transaksi,
serta proyeksi keuangan untuk 3 (tiga) tahun;
e. neraca pembukaan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik;
f. daftar nama komisaris dan direksi;
g. tanda bukti pembukaan rekening terpisah untuk dana Nasabah;
h. bukti keanggotaan pada Bursa Berjangka dan setoran Dana Kompensasi;
i. daftar nama supervisor; dan
j. daftar nama tenaga ahli yang memiliki izin sebagai Wakil Pialang Berjangka dari
Bappebti.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dengan menggunakan
formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Bappebti.
(3) Izin usaha Pialang Berjangka diberikan setelah memperhatikan semua persyaratan
dan berita acara pemeriksaan sarana fisik yang dilakukan oleh Bappebti.
Pasal 41
Pialang Berjangka wajib sekurang-kurangnya memiliki 3 (tiga) orang Wakil Pialang Berjangka
yang berkedudukan sebagai salah seorang direktur dan 2 (dua) orang pegawai Pialang
Berjangka yang bersangkutan.
Pasal 42
(1) Pialang Berjangka dilarang untuk dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung
oleh orang perseorangan yang :
a. tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
b. pernah dinyatakan pailit atau menjadi direktur atau komisaris yang dinyatakan bersalah
menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
terakhir;
c. pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang ekonomi atau
keuangan;
d. terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang
Perdagangan Berjangka Komoditi;
e. tidak memiliki akhlak dan moral yang baik; atau
f. tidak memiliki pengetahuan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.
(2) Pialang Berjangka wajib melaporkan pihak yang mengendalikan perusahaannya baik
langsung maupun tidak langsung, termasuk perubahannya kepada Bappebti.
Pasal 43
(1) Pialang Berjangka dapat membuka kantor cabang setelah memenuhi persyaratan
sebagai berikut :
a. penambahan modal sebagaimana ditetapkan oleh Bappebti;
b. memiliki rencana usaha yang dituangkan dalam rencana kegiatan
perusahaan;
c. memiliki Wakil Pialang Berjangka; dan
d. memiliki sarana serta prasarana yang cukup.
(2) Pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada
Bappebti dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh
Bappebti.
Pasal 44
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan mengenai perizinan Pialang Berjangka ditetapkan oleh
Bappebti.
Bagian Kedua
Penasihat Berjangka
Pasal 45
(1) Pelaksanaan kegiatan sebagai Penasihat Berjangka hanya dapat dilakukan setelah
memperoleh izin usaha dari Bappebti.
(2) Izin usaha sebagai Penasihat Berjangka wajib dimiliki oleh Pihak yang melakukan
kegiatan memberikan nasihat secara langsung atau melalui penerbitan publikasi khusus
atau laporan melalui media elektronik yang memuat analisis tentang harga atau kegiatan
Perdagangan Berjangka Komoditi atau Opsi dengan mendapatkan pembayaran atau
keuntungan, kecuali Pihak tertentu yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundangundangan
di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.
(3) Pihak yang telah memiliki izin usaha sebagai Pialang Berjangka dapat melaksanakan
kegiatan sebagai Penasihat Berjangka.
Pasal 46
(1) Permohonan untuk memperoleh izin usaha Penasihat Berjangka diajukan kepada
Bappebti disertai dengan dokumen dan/atau keterangan sebagai berikut :
a. akta pendirian perusahaan atau Perseroan Terbatas yang telah disahkan oleh
Menteri Kehakiman;
b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
c. memenuhi persyaratan keuangan yang ditetapkan; dan
d. daftar nama tenaga ahli yang memiliki izin sebagai Wakil Penasihat Berjangka
dari Bappebti.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dengan menggunakan
formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Bappebti.
(3) Izin usaha Penasihat Berjangka diberikan setelah memperhatikan semua persyaratan
dan berita acara pemeriksaan sarana fisik yang dilakukan oleh Bappebti.
Pasal 47
Penasihat Berjangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 wajib memiliki sekurang-kurangnya
seorang Wakil Penasihat Berjangka.
Pasal 48
(1) Penasihat Berjangka dilarang untuk dikendalikan, baik langsung maupun tidak
langsung oleh orang perseorangan yang :
a. tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
b. pernah dinyatakan pailit atau menjadi direktur atau komisaris yang dinyatakan bersalah
menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
terakhir;
c. pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang ekonomi atau
keuangan;
d. terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang
Perdagangan Berjangka Komoditi;
e. tidak memiliki ahlak dan moral yang baik; atau
f. tidak memiliki pengetahuan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.
(2) Penasihat Berjangka wajib melaporkan Pihak yang mengendalikan perusahaannya
baik langsung maupun tidak langsung termasuk perubahannya, kepada Bappebti.
Pasal 49
(1) Penasihat Berjangka dapat membuka kantor cabang setelah memenuhi persyaratan
sebagai berikut :
a. memiliki rencana usaha yang dituangkan dalam rencana kegiatan
perusahaan;
b. memiliki Wakil Penasihat Berjangka; dan
c. memiliki sarana dan prasarana yang cukup.
(2) Pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada
Bappebti dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh
Bappebti.
Pasal 50
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan mengenai perizinan Penasihat Berjangka ditetapkan oleh
Bappebti.
Bagian Ketiga
Pengelola Sentra Dana Berjangka
Pasal 51
Pelaksanaan kegiatan sebagai Pengelola Sentra Dana Berjangka hanya dapat dilakukan setelah
memperoleh izin usaha dari Bappebti.
Pasal 52
Pengelola Sentra Dana Berjangka wajib memenuhi persyaratan modal dalam pembentukan
Perseroan Terbatas pada Sentra Dana Berjangka sebagaimana ditetapkan oleh Bappebti.
Pasal 53
(1) Permohonan untuk memperoleh izin usaha Pengelola Sentra Dana Berjangka
diajukan kepada Bappebti disertai dengan dokumen dan/atau keterangan sebagai
berikut:
a. akta pendirian Perseroan Terbatas yang telah disahkan oleh Menteri
Kehakiman;
b. daftar nama pemegang saham;
c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
d. daftar nama komisaris dan direksi; dan
e. nama tenaga ahli yang memiliki izin sebagai Wakil Pengelola Sentra Dana
Berjangka dari Bappebti.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dengan menggunakan
formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Bappebti.
Pasal 54
Pengelola Sentra Dana Berjangka wajib sekurang-kurangnya memiliki 2 (dua) orang yang telah
memperoleh izin sebagai Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka yang berkedudukan sebagai
salah seorang direktur dan seorang pegawai Pengelola Sentra Dana Berjangka.
Pasal 55
(1) Pengelola Sentra Dana Berjangka dilarang untuk dikendalikan, baik langsung
maupun tidak langsung oleh orang perseorangan yang :
a. tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
b. pernah dinyatakan pailit atau menjadi direktur atau komisaris yang dinyatakan
bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam jangka waktu
5 (lima) tahun terakhir;
c. pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang ekonomi
atau keuangan;
d. terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di
bidang Perdagangan Berjangka Komoditi;
e. tidak memiliki ahlak dan moral yang baik; dan
f. tidak memiliki pengetahuan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.
(2) Pengelola Sentra Dana Berjangka wajib melaporkan Pihak yang mengendalikan
perusahaannya baik langsung maupun tidak langsung termasuk perubahannya, kepada
Bappebti.
Pasal 56
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan mengenai perizinan Pengelola Sentra Dana Berjangka
ditetapkan oleh Bappebti.
Bagian Keempat
Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan
Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka
Pasal 57
Pelaksanaan kegiatan sebagai Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil
Pengelola Sentra Dana Berjangka hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bappebti.
Pasal 58
(1) Izin sebagai Wakil Pialang Berjangka hanya diberikan kepada orang perseorangan
yang memiliki keahlian di bidang keperantaraan perdagangan Kontrak Berjangka.
(2) Izin sebagai Wakil Penasihat Berjangka hanya diberikan kepada orang perseorangan
yang memiliki keahlian di bidang analisis Perdagangan Berjangka Komoditi.
(3) Izin sebagai Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka hanya diberikan kepada orang
perseorangan yang memiliki keahlian di bidang pengelolaan Sentra Dana Berjangka.
Pasal 59
(1) Permohonan untuk memperoleh izin sebagai Wakil Pialang Berjangka, Wakil
Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka diajukan kepada
Bappebti disertai dokumen dan/atau keterangan sebagai berikut :
a. sertifikat pendidikan formal;
b. tanda lulus ujian yang diselenggarakan oleh Bappebti sesuai dengan
bidangnya masing-masing; dan
c. rekomendasi dari Pialang Berjangka atau Penasihat Berjangka atau Pengelola
Sentra Dana Berjangka yang bersangkutan.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dengan menggunakan
formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Bappebti.
Pasal 60
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan mengenai perizinan Wakil Pialang Berjangka, Wakil
Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka ditetapkan oleh Bappebti.
Bagian Kelima
Pedagang Berjangka
Pasal 61
(1) Pelaksanaan kegiatan sebagai Pedagang Berjangka hanya dapat dilakukan setelah
memperoleh sertifikat pendaftaran dari Bappebti.
(2) Sertifikat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Bappebti
kepada Pihak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti
melakukan tindak pidana di bidang ekonomi dan keuangan;
b. memiliki ahlak dan moral yang baik;
c. memenuhi persyaratan keuangan yang ditetapkan; dan
d. memiliki keahlian di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.
Pasal 62
(1) Permohonan untuk memperoleh sertifikat pendaftaran diajukan kepada Bappebti
disertai dengan dokumen dan/atau keterangan sebagai berikut:
a. tanda keanggotaan Bursa Berjangka;
b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
c. nama tenaga ahli yang telah memiliki sertifikat pelatihan di bidang
Perdagangan Berjangka Komoditi.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dengan menggunakan
formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Bappebti.
Pasal 63
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan mengenai pemberian sertifikat pendaftaran bagi
Pedagang Berjangka ditetapkan oleh Bappebti.
BAB IV
SENTRA DANA BERJANGKA
Pasal 64
(1) Kontrak pembentukan Sentra Dana Berjangka antara Pengelola Sentra Dana
Berjangka dan Bank Penitipan Sentra Dana Berjangka wajib mendapat persetujuan dari
Bappebti.
(2) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikat semua peserta Sentra Dana
Berjangka.
Pasal 65
Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, memuat sekurang-kurangnya hal-hal sebagai
berikut:
a. nama dan alamat Pengelola Sentra Dana Berjangka;
b. nama dan alamat Bank Penitipan Sentra Dana Berjangka;
c. hak dan kewajiban Pengelola Sentra Dana Berjangka dan Bank Penitipan Sentra Dana
Berjangka;
d. kewajiban Pengelola Sentra Dana Berjangka menyertakan sejumlah dananya pada
Sentra Dana Berjangka;
e. hak dan kewajiban dari peserta Sentra Dana Berjangka;
f. rencana usaha termasuk tujuan dan arah kebijakan investasi;
g. jumlah imbalan yang dipungut;
h. biaya-biaya yang dibebankan;
i. pernyataan itikad baik dan tanggung jawab Pengelola Sentra Dana Berjangka dan
Bank Penitipan Sentra Dana Berjangka bahwa pelaksanaan tugasnya semata-mata
untuk kepentingan peserta Sentra Dana Berjangka;
j. keadaan-keadaan yang memperbolehkan Pengelola Sentra Dana Berjangka menunda
atau menolak pembelian kembali Sertifikat Penyertaan;
k. penyelesaian perselisihan yang timbul antara Pihak yang terkait dalam kegiatan Sentra
Dana Berjangka; dan
l. keadaan dan persyaratan yang mengharuskan Pengelola Sentra Dana Berjangka
menghentikan kegiatan Sentra Dana Berjangka.
Pasal 66
(1) Permohonan persetujuan atas kontrak pembentukan Sentra Dana Berjangka
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, diajukan oleh Pengelola Sentra Dana Berjangka
kepada Bappebti disertai dengan dokumen dan/atau keterangan sebagai berikut :
a. izin usaha Pengelola Sentra Dana Berjangka;
b. persetujuan Bank Penitipan Sentra Dana Berjangka yang diterbitkan oleh
Bappebti;
c. rencana usaha dan proyeksi keuangan 3 (tiga) tahun;
d. izin Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka; dan
e. prospektus yang digunakan dalam penawaran investasi Sentra Dana
Berjangka.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dengan menggunakan
formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Bappebti.
Pasal 67
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan mengenai Sentra Dana Berjangka ditetapkan oleh
Bappebti.
BAB V
DANA KOMPENSASI
Bagian Kesatu
Penghimpunan Dana Kompensasi
Pasal 68
(1) Bursa Berjangka menetapkan jumlah Dana Kompensasi yang dipungut dari masingmasing
Pialang Berjangka.
(2) Dana Kompensasi dihimpun oleh Bursa Berjangka dari Pialang Berjangka secara
tunai dan dari sumber sah lain yang disetujui oleh Bappebti.
(3) Sumber sah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dihimpun dari :
a. sebagian biaya jasa pelayanan informasi yang berkaitan dengan perdagangan
Kontrak Berjangka;
b. sebagian biaya jasa yang berkaitan dengan kegiatan transaksi Kontrak
Berjangka; atau
c. sebagian dari keuntungan Bursa Berjangka yang disisihkan untuk Dana
Kompensasi dan/atau hasil yang diperoleh dari Dana Kompensasi tersebut.
(4) Besarnya biaya yang dikenakan terhadap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf a dan huruf b, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Bappebti.
(5) Dana Kompensasi wajib disetor kepada Bursa Berjangka pada saat pengajuan
permohonan menjadi Anggota Bursa Berjangka yang berkedudukan sebagai Pialang
Berjangka.
Bagian Kedua
Pengelolaan dan Penyimpanan Dana Kompensasi
Pasal 69
(1) Bursa Berjangka wajib membentuk suatu Unit Khusus untuk mengelola Dana
Kompensasi.
(2) Unit Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Bursa
Berjangka.
(3) Dana Kompensasi wajib disimpan dalam rekening yang dibuat khusus untuk
menyimpan Dana Kompensasi pada Bank yang disetujui oleh Bappebti.
(4) Pembukuan Dana Kompensasi terpisah dengan pembukuan Bursa Berjangka.
(5) Laporan keuangan Dana Kompensasi wajib diperiksa dan diaudit oleh Akuntan
Publik.
(6) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Bursa Berjangka wajib
menyampaikan laporan keuangan Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) kepada Bappebti.
Pasal 70
(1) Bursa Berjangka wajib mempertahankan jumlah minimun Dana Kompensasi yang
harus tersedia.
(2) Besarnya Dana Kompensasi yang dapat disediakan untuk membayar tuntutan ganti
rugi ditetapkan oleh Bursa Berjangka atas persetujuan Bappebti dengan memperhatikan
ketentuan pada ayat (1).
(3) Pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan
sepenuhnya atau sebagian dari tuntutan ganti rugi yang diajukan kepada Bursa
Berjangka.
Pasal 71
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan mengenai pengelolaan dan penyimpanan Dana
Kompensasi ditetapkan oleh Bappebti.
Bagian Ketiga
Penggunaan Dana Kompensasi
Pasal 72
(1) Dana Kompensasi hanya dapat digunakan untuk pembayaran ganti rugi kepada
Nasabah akibat cidera janji Pialang Berjangka.
(2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar nilai kerugian.
Pasal 73
Tuntutan ganti rugi kepada Bursa Berjangka hanya dapat dipertimbang-kan, apabila:
a. Nasabah yang bersangkutan telah melakukan upaya penagihan secara maksimal
kepada Pialang Berjangka yang melakukan cidera janji tersebut;
b. memberikan bukti yang kuat bahwa kerugian yang dialaminya disebabkan oleh
perbuatan cidera janji Pialang Berjangka yang menerima amanat dari Nasabah yang
bersangkutan; dan
c. jumlah uang yang dituntut adalah jumlah ganti rugi yang sebenarnya terjadi.
Pasal 74
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan mengenai penggunaan Dana Kompensasi ditetapkan oleh
Bappebti.
BAB VI
PENYIMPANAN DANA PADA
REKENING TERPISAH
Pasal 75
(1) Dana Nasabah, Dana Kompensasi, dana jaminan, dan dana Sentra Dana Berjangka
wajib disimpan dalam rekening terpisah dari rekening lembaga yang menyimpan dana
tersebut pada bank umum yang berstatus bank devisa.
(2) Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan
penyimpanan dana Nasabah, Dana Kompensasi, dana jaminan, dan/atau dana Sentra
Dana Berjangka, setelah mendapat persetujuan dari Bappebti.
Pasal 76
Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 bank tersebut wajib
mengajukan permohonan kepada Bappebti disertai dokumen sebagai berikut :
a. anggaran dasar;
b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
c. izin usaha sebagai bank umum yang berstatus sebagai bank devisa;
d. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir setelah diaudit oleh Akuntan Publik;
e. buku pedoman operasional tentang kegiatan penyimpanan dana dalam rekening
terpisah yang akan dilakukan oleh bank tersebut; dan
f. rekomendasi dari Bank Indonesia.
Pasal 77
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan mengenai penyimpanan dana pada rekening terpisah
ditetapkan oleh Bappebti.
BAB VII
PENYALURAN AMANAT NASABAH KE BURSA
BERJANGKA LUAR NEGERI
Pasal 78
(1) Penyaluran amanat Nasabah ke Bursa Berjangka luar negeri hanya dapat dilakukan
ke Bursa Berjangka dan Kontrak Berjangka yang daftarnya ditetapkan oleh Bappebti.
(2) Dalam menetapkan daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bappebti melakukan
penelitian terhadap Bursa Berjangka dan Kontrak Berjangka luar negeri.
Pasal 79
(1) Dalam menetapkan daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1), Bappebti
mempertimbangkan :
a. peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka luar negeri yang bersangkutan
memberi perlindungan yang sama kepada Nasabah dalam negerinya dan
Nasabah dari luar negeri;
b. persyaratan dan likuiditas Kontrak Berjangka luar negeri yang
diperdagangkan; dan
c. Kontrak Berjangka sebagaimana dimaksud huruf b mempunyai manfaat bagi
perekonomian Indonesia.
(2) Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan mengenai tata cara penetapan daftar Bursa
Berjangka dan Kontrak Berjangka luar negeri ditetapkan oleh Bappebti.
Pasal 80
(1) Penyaluran amanat Nasabah ke Bursa Berjangka luar negeri hanya dapat dilakukan
oleh Pialang Berjangka.
(2) Pialang Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mendapat
persetujuan dari Bappebti.
(3) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pialang
Berjangka wajib :
a. menyetorkan dana jaminan sebagaimana ditetapkan oleh Bappebti;
b. mempunyai Wakil Pialang Berjangka yang menguasai atau mengerti peraturan
dan tata tertib Bursa Berjangka dan Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di
Bursa Berjangka negara yang bersangkutan.
(4) Permohonan untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disertai dengan dokumen dan/atau keterangan sebagai berikut :
a. izin usaha sebagai Pialang Berjangka dari Bappebti;
b. surat kesepakatan antara pemohon dengan Pialang Berjangka Anggota
Lembaga Kliring Berjangka luar negeri yang bersangkutan; dan
c. daftar Kontrak Berjangka yang akan diperdagangkan sesuai dengan daftar
yang ditetapkan Bappebti.
(5) Permohonan untuk mendapatkan persetujuan sebagai Pialang Berjangka yang dapat
menyalurkan amanat Nasabah ke Bursa Berjangka luar negeri diajukan dengan
menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Bappebti.
Pasal 81
(1) Dana jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) huruf a, digunakan
untuk membayar kewajiban Pialang Berjangka kepada Nasabah yang tidak bisa atau
lalai diselesaikan.
(2) Dana jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) huruf a, dikembalikan
kepada Pialang Berjangka, apabila yang bersangkutan menghentikan kegiatan
penyaluran amanat Nasabah ke Bursa Berjangka luar negeri.
(3) Tata cara pengelolaan dana jaminan ditetapkan oleh Bappebti.
Pasal 82
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan mengenai penyaluran amanat Nasabah ke Bursa
Berjangka luar negeri ditetapkan oleh Bappebti.
BAB VIII
TATA CARA PEMBERIAN ATAU PENOLAKAN
IZIN USAHA, IZIN, PERSETUJUAN, SERTIFIKAT PENDAFTARAN,
DAN PERSETUJUAN LAINNYA
Pasal 83
(1) Pemberian atau penolakan atas permohonan setiap Pihak untuk memperoleh izin
usaha, izin, persetujuan, atau sertifikat pendaftaran dari Bappebti wajib diberikan
selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari sejak permohonan diterima secara
lengkap oleh Bappebti.
(2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappebti dapat meminta
perubahan dan/atau tambahan informasi untuk melengkapi permohonan tersebut.
(3) Apabila diminta perubahan dan/atau tambahan informasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), maka pemberian atau penolakan atas permohonan izin usaha, izin,
persetujuan, atau sertifikat pendaftaran, dihitung sejak tanggal diterimanya perubahan
dan/atau tambahan informasi tersebut oleh Bappebti.
Pasal 84
Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) diberikan setelah Pihak tersebut
membayar biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 85
(1) Izin usaha Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka,
Penasihat Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka, dan izin Wakil Pialang
Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka,
sertifikat pendaftaran Pedagang Berjangka, persetujuan Pialang Berjangka untuk
menyalurkan amanat Nasabah ke Bursa Berjangka luar negeri, serta persetujuan bank,
berlaku selama Pihak tersebut masih aktif melakukan kegiatannya.
(2) Pemegang izin usaha, izin, sertifikat pendaftaran, dan persetujuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan tentang keadaan dan perkembangan
usahanya setiap tahun takwin kepada Bappebti dengan menggunakan formulir yang
bentuk dan isinya ditetapkan oleh Bappebti.
Pasal 86
(1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan perubahan rencana anggaran tahunan
dan penggunaan laba, peraturan dan tata tertib, Kontrak Berjangka, calon anggota
komisaris dan/atau direksi Bursa Berjangka atau Lembaga Kliring Berjangka, wajib
diberikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak permohonan diterima secara
lengkap oleh Bappebti, kecuali peraturan administratif dapat dilaksanakan secara tetap
apabila tidak ada penolakan dari Bappebti, setelah 10 (sepuluh) hari dilaporkan.
(2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappebti dapat meminta
untuk mengubah materi perubahan rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba,
peraturan dan tata tertib,
Kontrak Berjangka, calon anggota komisaris dan/atau direksi Bursa Berjangka atau
Lembaga Kliring Berjangka, dan/atau meminta tambahan informasi yang berhubungan
dengan perubahan dimaksud.
(3) Apabila dimintakan perubahan dan/atau tambahan informasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), maka persetujuan atau penolakan atas permohonan perubahan rencana
anggaran tahunan dan penggunaan laba, peraturan dan tata tertib, Kontrak Berjangka,
calon anggota komisaris dan/atau direksi Bursa Berjangka atau Lembaga Kliring
Berjangka, dihitung sejak tanggal diterimanya perubahan dan/atau tambahan informasi
tersebut oleh Bappebti.
BAB IX
PEMBUKUAN DAN PELAPORAN
Pasal 87
(1) Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat
Berjangka, dan Pengelola Sentra Dana Berjangka wajib membuat, menyimpan, dan
memelihara catatan mengenai :
a. organisasi, personil dan dokumen tertulis menyangkut kebijaksanaan,
prosedur, dan sistem kerja;
b. keadaan keuangan, kekayaan, kewajiban keuangan dan perhitungan
rugi/laba;
c. data keanggotaan, Nasabah, klien, atau peserta Sentra Dana Berjangka; dan
d. pelaksanaan kegiatan usahanya setiap hari secara lengkap dan sistematis.
(2) Bentuk catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh
Bappebti.
(3) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data transaksi harian di Bursa
Berjangka dan penyelesaian transaksi oleh Lembaga Kliring Berjangka serta neraca dan
laporan rugi/laba tahunan, wajib dipublikasikan dalam jangka waktu tertentu sesuai
dengan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.
(4) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bappebti
sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka
Komoditi.
Pasal 88
(1) Bursa Berjangka wajib membuat, menyimpan, dan memelihara catatan transaksi
Kontrak Berjangka dan Opsi di Bursa Berjangka.
(2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat
informasi tentang tanggal dan jam transaksi, jumlah transaksi, jenis Kontrak Berjangka
atau Opsi, harga atau premi, bulan penyerahan, waktu jatuh tempo, transaksi Opsi jual
atau beli, harga patokan, dan nama pelaku transaksi.
(3) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilaporkan kepada Bappebti
sebelum jam perdagangan dimulai pada hari berikutnya.
(4) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan lebih lanjut oleh
Bappebti.
Pasal 89
(1) Bursa Berjangka wajib mempublikasikan pada setiap hari perdagangan informasi
mengenai :
a. volume perdagangan, jumlah transaksi Kontrak Berjangka yang diselesaikan
secara tunai, jumlah Kontrak Berjangka yang terbuka, jumlah Kontrak Berjangka
terbuka yang telah diputuskan ditutup dengan penyerahan barang, dan jumlah
Opsi yang telah dilaksanakan.
b. harga pada periode pembukaan dan penutupan, harga jual atau penawaran
yang terendah, harga beli atau permintaan yang tertinggi, harga transaksi
tertinggi dan terendah, serta harga penyelesaian.
(2) Bentuk publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh
Bappebti.
Pasal 90
(1) Lembaga Kliring Berjangka wajib membuat, memelihara, dan menyimpan catatan
transaksi Kontrak Berjangka dan Opsi di Bursa Berjangka.
(2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat
informasi tentang tanggal transaksi, waktu, jumlah transaksi, harga atau premi, bulan
penyerahan atau tanggal jatuh tempo dan transaksi Opsi.
(3) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilaporkan kepada Bappebti
sebelum jam perdagangan dimulai pada hari berikutnya.
(4) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan lebih lanjut oleh
Bappebti.
Pasal 91
Lembaga Kliring Berjangka wajib membuat, menyimpan, dan memelihara catatan mengenai :
a. tanggal penerimaan dan pengembalian margin yang berupa uang atau surat berharga;
b. identitas lembaga tempat margin disimpan secara terpisah; dan
c. pencairan margin yang berupa surat berharga sebagaimana dimaksud huruf a disertai
dengan penjelasan mengenai fakta-fakta dan keadaan yang menyebabkan pencairan
tersebut dilakukan serta kewenangan untuk melakukan pencairan tersebut.
Pasal 92
(1) Pialang Berjangka dan Pedagang Berjangka wajib membuat, memelihara dan
menyimpan semua catatan keuangan secara benar dan sesuai dengan prinsip akuntansi
yang berlaku umum serta tersedia setiap saat untuk diperiksa, dan catatan transaksi,
termasuk semua kartu, memo, atau rekaman yang berkaitan dengan kegiatan transaksi
Kontrak Berjangka, Opsi dan komoditi di pasar fisik.
(2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi semua pesanan yang telah
ditransaksikan, yang belum ditransaksikan atau yang dibatalkan, kartu transaksi, kartu
tanda tangan, buku catatan transaksi, jurnal, buku kas, cek yang dibatalkan, salinan
konfirmasi, salinan pernyataan jual dan beli, Dokumen Perjanjian
Pemberian Amanat, Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko, dan catatan lainnya yang
dibuat berkaitan dengan pelaksanaan transaksi Kontrak Berjangka, Opsi dan komoditi di
pasar fisik.
(3) Untuk transaksi Opsi harus dicatat informasi mengenai waktu transaksi, transaksi
Opsi jual atau beli, waktu jatuh tempo, jumlah transaksi, jenis Opsi, harga patokan,
premi, komisi, dan biaya lainnya.
Pasal 93
(1) Pialang Berjangka yang menerima amanat wajib segera mencatat dalam kartu
amanat, nama Pihak yang memberi amanat, nomor rekening dan data amanat.
(2) Kartu amanat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib segera diberi tanda waktu
terima amanat dengan menggunakan peralatan atau mesin pencatat waktu.
Pasal 94
(1) Pialang Berjangka wajib membuat catatan keuangan yang terpisah untuk setiap
Nasabah, meliputi uang masuk dan keluar, dan semua transaksi Kontrak Berjangka di
Bursa Berjangka dalam negeri dan/atau luar negeri yang mencakup waktu, harga, jumlah
transaksi, dan jenis komoditi.
(2) Pialang Berjangka wajib menyampaikan konfirmasi tentang posisi keuangan
Nasabah, mencakup berbagai biaya yang dikeluarkan untuk transaksi dan jasanya
kepada Nasabah setiap hari, selambatnya pukul 12.00 hari berikutnya.
(3) Pialang Berjangka wajib membuat konfirmasi sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan
sekali kepada Nasabah tentang posisi terbuka Kontrak Berjangka dan harga yang terjadi,
laba atau rugi bersih yang belum nyata, semua dana Nasabah, dan berbagai biaya yang
dibebankan kepada rekening Nasabah tersebut.
Pasal 95
(1) Pialang Berjangka wajib membuat laporan keuangan termasuk perhitungan modal
bersih disesuaikan setiap 3 (tiga) bulan dan setiap tahun sesuai dengan bentuk laporan
yang ditetapkan oleh Bappebti.
(2) Laporan keuangan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan
kepada Bappebti dan Bursa Berjangka paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah
tanggal periode pelaporan berakhir.
(3) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diaudit oleh
Akuntan Publik dan diserahkan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah
berakhirnya tahun laporan.
Pasal 96
(1) Pialang Berjangka wajib melaporkan kepada Bappebti keadaan sebagai berikut:
a. perusahaan Pialang Berjangka akan memulai, menghentikan sementara,
membuka kembali, atau memberhentikan secara tetap kegiatannya;
b. perusahaan Pialang Berjangka yang bersangkutan atau salah satu komisaris,
direksi, manajer, atau Wakil Pialang Berjangka sedang dalam proses perkara di
pengadilan, dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang ekonomi
atau keuangan atau dinyatakan pailit oleh pengadilan atau melakukan
pelanggaran di bidang perbankan atau sedang dalam proses penyelesaian
hutangnya dengan pihak ketiga;
c. terdapat pengurus perusahaan Pialang Berjangka yang melakukan kegiatan
diluar kewenangannya;
d. terdapat pengurus perusahaan atau pegawai Pialang Berjangka yang
dianggap tidak layak lagi melakukan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi,
karena yang bersangkutan bersikap tidak jujur atau tidak adil;
e. terdapat pengurus Pialang Berjangka yang melanggar peraturan perundangundangan
di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi;
f. terdapat perubahan kepemilikan saham perusahaan Pialang Berjangka yang
melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah saham yang disetor;
g. tidak memenuhi batas modal bersih disesuaikan sebagaimana ditetapkan
dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka
Komoditi; atau
h. volume transaksi perusahaan Pialang Berjangka untuk Nasabah telah
mencapai jumlah wajib lapor posisi terbuka Kontrak Berjangka sebagaimana
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan
Berjangka Komoditi.
(2) Apabila Pialang Berjangka mengetahui terjadinya keadaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) :
a. huruf a, b, c, d, dan huruf e dilaporkan kepada Bappebti selambatnya 5 (lima)
hari sejak diketahui atau dari tanggal permasalahan tersebut terjadi;
b. huruf f dilaporkan kepada Bappebti paling lambat 15 (lima belas) hari; dan
c. huruf g dan huruf h dilaporkan segera kepada Bappebti.
Pasal 97
(1) Penasihat Berjangka wajib membuat, memelihara, dan menyimpan semua catatan
kegiatannya secara benar serta tersedia setiap saat untuk diperiksa.
(2) Pengelola Sentra Dana Berjangka wajib membuat, memelihara, dan menyimpan
semua catatan kegiatan transaksi dan keuangan secara benar dan sesuai dengan prinsip
akuntansi yang berlaku umum serta tersedia setiap saat untuk diperiksa.
(3) Pengelola Sentra Dana Berjangka menyerahkan laporan keuangan Sentra Dana
Berjangka yang dibuat berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum kepada
peserta Sentra Dana Berjangka selambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah akhir bulan.
(4) Bentuk laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh
Bappebti.
Pasal 98
Penasihat Berjangka membuat, memelihara dan menyimpan catatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 97 ayat (1) yang meliputi:
a. data dan informasi semua klien;
b. semua dokumen resmi dan keterangan lainnya;
c. tanda bukti pengakuan klien telah mengerti isi Dokumen Keterangan Perusahaan;
d. semua perjanjian tertulis, termasuk Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko;
e. semua naskah asli atau salinan dari laporan, surat, edaran, memo, publikasi, tulisan,
dan iklan yang disebarkan kepada klien yang disusun berdasarkan tanggal yang
tercantum dalam naskah tersebut; dan
f. buku dan catatan lainnya yang berkaitan dengan transaksi Kontrak Berjangka dan
transaksi di pasar fisik yang dilakukan oleh Penasihat Berjangka atau prinsipalnya.
Pasal 99
Pengelola Sentra Dana Berjangka wajib membuat, memelihara, dan menyimpan catatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) sebagai berikut:
a. catatan harian tentang transaksi yang dilakukan untuk Sentra Dana Berjangka seperti
tanggal transaksi, jumlah, jenis Kontrak Berjangka, harga, bulan penyerahan, jual atau
beli, Pialang Berjangka yang mengelola rekening, Penasihat Berjangka, serta untung dan
rugi yang diperoleh;
b. pembukuan atau catatan lainnya yang menunjukkan semua tanda terima dan
pengeluaran uang, surat berharga atau kekayaan lainnya;
c. tanda bukti pengakuan peserta Sentra Dana Berjangka yang telah mengerti isi
Dokumen Keterangan Perusahaan;
d. buku kas dan catatan lain yang menunjukkan nama dan alamat setiap peserta Sentra
Dana Berjangka serta dana yang diterima dan dibagikan kepada peserta setiap Sentra
Dana Berjangka;
e. salinan dari konfirmasi transaksi dan laporan bulanan dari Pialang Berjangka untuk
tiap Sentra Dana Berjangka;
f. cek yang dibatalkan, laporan bank, jurnal, buku kas, bukti pembayaran, data dari
komputer, data lainnya, dan memo yang dibuat atau diterima yang berkaitan dengan
kegiatan Sentra Dana Berjangka;
g. semua naskah asli atau salinan dari laporan, surat, edaran, memo, publikasi, tulisan,
dan iklan yang disebarkan kepada peserta Sentra Dana Berjangka yang disusun
berdasarkan tanggal yang tercantum dalam naskah tersebut;
h. buku dan catatan lainnya yang berkaitan dengan transaksi Kontrak Berjangka yang
dilakukan oleh Pengelola Sentra Dana Berjangka atau prinsipalnya.
Pasal 100
(1) Setiap Pedagang Berjangka yang menguasai atau memiliki posisi dalam jumlah
mencapai batas wajib lapor, wajib menyampaikan laporan kepada Bappebti paling
lambat sebelum jam perdagangan dimulai pada hari berikutnya setelah diketahui atau
menerima pemberitahuan keadaan posisi tersebut.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan selama Pedagang
Berjangka menguasai atau memiliki posisi pada tingkat mencapai atau melebihi batas
wajib lapor.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk sebagaimana
yang ditetapkan oleh Bappebti.
Pasal 101
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan mengenai pembukuan dan pelaporan ditetapkan oleh
Bappebti.
BAB X
PELAKSANAAN PERDAGANGAN BERJANGKA
Bagian Kesatu
Pedoman Perilaku Pialang Berjangka
Pasal 102
Pialang Berjangka wajib mempertahankan Modal Bersih Disesuaikan sebagaimana ditetapkan
oleh Bappebti.
Pasal 103
(1) Pialang Berjangka wajib mengetahui dan memiliki data atau informasi mengenai
Nasabahnya meliputi nama, kedudukan dan alamat, pekerjaan dan umur, kemampuan
keuangannya, pengetahuan mengenai Perdagangan Berjangka Komoditi, alasan
membuka rekening Perdagangan Berjangka Komoditi, dan informasi lainnya yang
diperlukan.
(2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia, kecuali
diperlukan dalam pemeriksaaan dan penyidikan atau mendapat persetujuan tertulis dari
Nasabah.
Pasal 104
(1) Pialang Berjangka dilarang membuka rekening dan/atau menerima amanat Nasabah
untuk Perdagangan Berjangka Komoditi bagi pihak sebagai berikut :
a. tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
b. yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima)
tahun terakhir;
c. yang telah mencapai batas posisi tidak diperkenankan melakukan
penambahan transaksi atau membuka rekening pada Pialang Berjangka lainnya;
d. pejabat atau pegawai Bappebti, Bursa Berjangka, atau Lembaga Kliring
Berjangka;
e. bendaharawan lembaga yang melayani kepentingan umum, kecuali yang
bersangkutan mendapat kuasa dari lembaga tersebut;
f. yang telah dinyatakan melanggar peraturan perundang-undangan di bidang
Perdagangan Berjangka Komoditi oleh badan peradilan atau Bappebti; atau
g. yang lalai memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir.
(2) Pialang Berjangka wajib :
a. menolak amanat baru dari Nasabah yang telah membuka rekening
Perdagangan Berjangka Komoditi yang termasuk dalam kategori sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), kecuali hanya untuk melikuidasi posisi terbukanya;
b. menutup rekening Nasabah yang termasuk dalam kategori sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), setelah semua kewajibannya diselesaikan; dan
c. memberitahukan kepada Bursa Berjangka mengenai penutupan rekening
sebagaimana dimaksud huruf b agar segera dapat diinformasikan kepada
Anggota Bursa lainnya.
Pasal 105
(1) Pialang Berjangka dilarang membuka atau memiliki rekening pada Pialang Berjangka
lainnya.
(2) Pegawai Pialang Berjangka dan istri atau suami yang ingin ikut serta dalam
Perdagangan Berjangka Komoditi hanya boleh membuka rekening atas nama masingmasing
pada Pialang Berjangka yang bersangkutan.
Pasal 106
Sebelum membuka rekening Nasabah untuk transaksi Kontrak Berjangka, Pialang Berjangka
wajib:
a. memberitahukan dan menjelaskan tentang keterangan perusahaan yang dimuat dalam
Dokumen Keterangan Perusahaan, risiko yang dihadapi dalam Perdagangan Berjangka
Komoditi yang dimuat dalam Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko, dan isi Perjanjian
Pemberian Amanat yang isi dan bentuknya ditetapkan oleh Bappebti;
b. memberikan informasi yang jelas dan tidak menyesatkan tentang prosedur
Perdagangan Berjangka Komoditi;
c. menjelaskan isi Kontrak Berjangka yang akan ditransaksikan oleh Nasabah;
d. menerima dokumen sebagaimana dimaksud huruf a, yang telah ditandatangani dan
diberi tanggal oleh Nasabah sebagai tanda bukti telah mengerti dan menyetujui isi
dokumen dan prosedur transaksi Kontrak Berjangka;
e. segera memberitahukan kepada seluruh Nasabahnya, apabila ada perubahan dalam
peraturan yang berlaku; dan
f. meneliti semua informasi yang diberikan oleh Nasabah dalam permohonan pembukaan
rekening untuk meyakinkan tidak adanya kesalahan atau kekurangan dalam pengisian.
Pasal 107
(1) Pialang Berjangka dilarang menerima amanat Nasabah, apabila belum menerima
sejumlah margin yang cukup untuk melaksanakan transaksi Kontrak Berjangka tertentu,
kecuali amanat untuk likuidasi.
(2) Apabila jumlah margin memerlukan penambahan, maka Pialang Berjangka wajib
memberitahukan dan memintakan kepada Nasabah untuk menambah margin dalam
jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian.
(3) Apabila keadaan keuangan Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat
(1) tidak cukup untuk memenuhi kewajibannya dalam transaksi Kontrak Berjangka,
Pialang Berjangka wajib menolak amanat Nasabah yang bersangkutan.
(4) Apabila margin tambahan yang diminta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
dipenuhi, Pialang Berjangka dapat melikuidasi posisi Kontrak Berjangka Nasabah yang
bersangkutan.
Pasal 108
(1) Setiap kali menerima amanat Nasabah untuk melakukan transaksi atas beban
rekening Nasabah yang bersangkutan, Pialang Berjangka wajib mencatat dalam kartu
amanat sebagaimana ditetapkan oleh Bappebti.
(2) Apabila amanat Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui
telepon, maka perintah dan pembicaraan tersebut wajib direkam.
(3) Apabila transaksi telah selesai dilaksanakan, Pialang Berjangka segera
memberitahukan Nasabah yang bersangkutan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja
berikutnya.
(4) Pialang Berjangka wajib menyampaikan kepada Bappebti formula perhitungan biaya
transaksi atau jasa yang harus dibayar oleh Nasabah untuk referensi.
Pasal 109
(1) Pialang Berjangka wajib menempatkan dana Nasabah pada rekening terpisah di
Bank yang telah disetujui Bappebti dan membuat pembukuan sesuai dengan sistem
akuntansi yang berlaku umum, sehingga mudah diketahui jumlah dana milik masingmasing
Nasabah.
(2) Apabila Nasabah tidak melaksanakan transaksi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun,
maka rekening Nasabah yang bersangkutan harus ditutup dan nomor rekening tersebut
tidak boleh digunakan lagi.
Pasal 110
Dalam menyalurkan amanat Nasabah, Pialang Berjangka dilarang melakukan hal-hal sebagai
berikut:
a. menyembunyikan atau mengubah informasi tentang Perdagangan Berjangka
Komoditi;
b. menyarankan untuk membeli atau menjual jenis Kontrak Berjangka tertentu atau
memberikan penilaian harga akan naik atau turun tanpa didasarkan perhitungan yang
benar dengan maksud agar Nasabah melakukan transaksi;
c. menerima amanat Nasabah dan menyelesaikan perjanjian pemberian amanat di luar
kantor pusat dan kantor cabang resmi;
d. membocorkan rahasia tentang amanat Nasabah atau rahasia bisnis lainnya yang
diperoleh dalam pelaksanaan transaksi;
e. menyalahgunakan dana Nasabahnya;
f. memberikan jawaban yang tidak benar atas pertanyaan Nasabah, sehingga merugikan
kepentingan Nasabah;
g. membuat, menyimpan, melaporkan dan mempublikasikan secara melawan hukum
tentang kegiatannya, atau membuat pernyataan tidak benar dalam rekening, buku
laporan keuangan, dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
h. lalai menyampaikan berbagai laporan yang dipersyaratkan peraturan perundangundangan
yang berlaku;
i. memberi pinjaman atau meminjam uang dari Nasabah atau bertindak sebagai
perantara bagi Nasabahnya untuk meminjamkan atau meminjam uang dari pihak lain;
j. melakukan kesalahan pencatatan mengenai pelaksanaan transaksi;
k. melakukan perubahan tidak sah yang dibubuhkan pada cap waktu pada pesanan
Nasabah, laporan transaksi, atau dokumen lainnya;
l. melaksanakan transaksi melebihi jumlah batas maksimal yang telah ditetapkan;
m. melaksanakan transaksi untuk Nasabahnya tanpa perintah Nasabah yang
bersangkutan;
n. tidak menyalurkan amanat Nasabah ke Bursa Berjangka sesuai dengan perintah
Nasabah;
o. menerima kuasa dari Nasabah untuk melakukan transaksi atas nama Nasabah yang
bersangkutan, kecuali dalam keadaan tertentu yang ditetapkan oleh Bappebti; atau
p. melakukan pelanggaran terhadap ketentuan lainnya yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 111
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan mengenai pedoman perilaku Pialang Berjangka ditetapkan
oleh Bappebti.
Bagian Kedua
Pedoman Perilaku Penasihat Berjangka
Pasal 112
(1) Penasihat Berjangka dilarang menghimpun atau menerima atas namanya, dana atau
surat berharga sebagai margin untuk melakukan transaksi Kontrak Berjangka dari
kliennya.
(2) Sebelum membuat perjanjian pemberian jasa, Penasihat Berjangka wajib
memberitahu dan menjelaskan kepada calon klien informasi mengenai:
a. keterangan perusahaan berupa keahlian di bidang analisis Perdagangan
Berjangka Komoditi, program kegiatan, dan pengalaman usahanya sebagaimana
tercantum dalam Dokumen Keterangan Perusahaan;
b. risiko yang dihadapi dalam Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana
tercantum dalam Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko;
(3) Bentuk dan isi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh
Bappebti.
(4) Dokumen Keterangan Perusahaan mengenai usaha Penasihat Berjangka harus
benar dan tidak menyesatkan serta hanya berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan
dan selanjutnya wajib diperbaharui.
(5) Penasihat Berjangka harus menerima Dokumen Keterangan Perusahaan dan
Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko yang telah ditandatangani dan diberi tanggal
oleh klien sebagai tanda bukti telah mengerti dan menyetujui isi dokumen.
(6) Penasihat Berjangka dilarang menerima kuasa untuk melakukan transaksi atas nama
kliennya, kecuali dalam keadaan tertentu yang ditetapkan oleh Bappebti.
Bagian Ketiga
Pedoman Perilaku Pengelola Sentra Dana Berjangka
Pasal 113
(1) Sebelum menerima seseorang sebagai peserta Sentra Dana Berjangka, Pengelola
Sentra Dana Berjangka wajib memberitahu dan menjelaskan kepada calon peserta,
informasi mengenai:
a. keterangan perusahaan berupa keahlian di bidang pengelolaan Sentra Dana
Berjangka, keuangan, program kegiatan, dan pengalaman usaha sebagaimana
tercantum dalam Dokumen Keterangan Perusahaan;
b. risiko yang dihadapi dalam Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana
tercantum dalam Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko.
(2) Bentuk dan isi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
Bappebti.
(3) Dokumen Keterangan Perusahaan mengenai Pengelola Sentra Dana Berjangka
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus benar dan tidak menyesatkan serta
hanya berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan selanjutnya wajib diperbaharui.
(4) Pengelola Sentra Dana Berjangka harus menerima Dokumen Keterangan
Perusahaan dan Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko yang telah ditandatangani dan
diberi tanggal oleh peserta
Sentra Dana Berjangka sebagai tanda bukti telah mengerti dan menyetujui isi dokumen.
BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 114
Setiap Pihak yang memperoleh izin usaha, izin, persetujuan, atau sertifikat pendaftaran dari
Bappebti yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, dikenai sanksi administratif berupa :
a. peringatan tertulis;
b. denda administratif, yaitu kewajiban membayar sejumlah uang tertentu;
c. pembatasan kegiatan usaha;
d. pembekuan kegiatan usaha;
e. pencabutan izin usaha;
f. pencabutan izin;
g. pembatalan persetujuan; dan/atau
h. pembatalan sertifikat pendaftaran.
Pasal 115
(1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf b, c, d, e, f, g, atau huruf h
dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf a.
(2) Sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf b dapat dikenakan
secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 114 huruf c, d, e, f, g, atau huruf h.
Pasal 116
(1) Setiap Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1), Pasal 88 ayat (1),
Pasal 90 ayat (1), Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94 ayat (1), Pasal 97, Pasal 98,
dan Pasal 99 yang lalai membuat, menyimpan, dan memelihara catatan informasi dalam
bentuk dan isi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
diberikan peringatan secara tertulis oleh Bappebti.
(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sebanyakbanyaknya
3 (tiga) kali.
Pasal 117
(1) Apabila Pihak yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 tidak mematuhi
peringatan tertulis terakhir, Bappebti dapat menunjuk konsultan untuk melakukan
penertiban pembukuan perusahaan.
(2) Biaya yang timbul atas penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi
beban perusahaan yang bersangkutan.
Pasal 118
Setiap Pihak yang terlambat menyampaikan laporan atau konfirmasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 87 ayat (4), Pasal 88 ayat (3), Pasal 90 ayat (3), Pasal 94 ayat (2) dan (3), Pasal 95,
dan Pasal 96 dikenakan sanksi denda administratif sebagai berikut :
a. Bursa Berjangka atau Lembaga Kliring Berjangka dikenakan sanksi denda
administratif sekurang-kurangnya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atas setiap hari
keterlambatan penyampaian laporan dimaksud dengan ketentuan bahwa jumlah
keseluruhan denda administratif paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah);
b. Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, dan Pengelola Sentra Dana Berjangka
dikenakan sanksi denda administratif paling banyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
setiap hari keterlambatan penyampaian laporan dimaksud dengan ketentuan bahwa
jumlah keseluruhan denda administratif paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta
rupiah).
Pasal 119
Bursa Berjangka yang lalai melakukan publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89
dikenakan denda administratif paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Pasal 120
Setiap Pihak yang tidak mencapai persyaratan modal bersih disesuaikan atau telah mencapai
batas posisi wajib lapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf g dan huruf h, dan Pasal
100 ayat (1), dapat dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha.
Pasal 121
Izin usaha Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat
Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka dapat dibekukan dalam jangka waktu tertentu yang
ditetapkan oleh Bappebti, apabila yang bersangkutan :
a. tidak mengindahkan peringatan tertulis yang telah diberikan oleh Bappebti sebanyak 3
(tiga) kali;
b. tidak dapat mempertahankan integritas keuangan dan reputasi bisnis yang
dipersyaratkan; atau
c. perusahaan diajukan ke pengadilan karena dituduh melanggar peraturan perundangundangan
di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.
Pasal 122
Izin usaha, izin, persetujuan, dan sertifikat pendaftaran yang dimiliki oleh setiap Pihak dapat
dicabut, apabila :
a. Pihak dimaksud dijatuhi pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap;
b. Pihak dimaksud bertindak menyalahi atau melanggar larangan yang ditetapkan
mengenai perizinan atau ketentuan lain yang diatur dalam peraturan perundangundangan
di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi;
c. Bursa Berjangka atau Lembaga Kliring Berjangka tidak melaksanakan kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 atau Pasal 27 Undang-undang Nomor 32 Tahun
1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;
d. Bappebti memiliki alasan yang kuat bahwa Wakil Pialang Berjangka, atau Wakil
Penasihat Berjangka, atau Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka yang bersangkutan
tidak melaksanakan kegiatannya secara jujur dan terbuka; atau
e. Pihak dimaksud memberikan informasi atau keterangan yang tidak benar dalam
permohonan perizinan atau laporan yang disampaikan kepada Bursa Berjangka,
Lembaga Kliring Berjangka atau Bappebti.
Pasal 123
Izin Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana
Berjangka berakhir apabila yang bersangkutan meninggal dunia.
Pasal 124
Izin Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana
Berjangka dapat dibekukan, apabila:
a. izin usaha Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, atau Pengelola Sentra Dana
Berjangka yang menunjuk mereka sebagai Wakil dibekukan; atau
b. Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka atau Wakil Pengelola Sentra
Dana Berjangka diajukan ke pengadilan karena dituduh melanggar peraturan perundangundangan
di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.
Pasal 125
Izin Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana
Berjangka dapat dicabut, apabila :
a. izin usaha Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, atau Pengelola Sentra Dana
Berjangka yang menunjuk mereka sebagai Wakil dicabut; atau
b. tidak mampu melaksanakan fungsinya selama 6 (enam) bulan berturut-turut.
Pasal 126
Bursa Berjangka yang tidak menyimpan Dana Kompensasi dalam Rekening Terpisah pada bank
yang disetujui Bappebti, dikenakan denda administratif paling banyak Rp 500.000.000,00 ( lima
ratus juta rupiah).
Pasal 127
Sanksi denda administratif, selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 dapat dikenakan
kepada setiap Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 paling banyak Rp 50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah) bagi orang perseorangan dan paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus
juta rupiah) bagi Pihak yang bukan orang perseorangan, yang melanggar peraturan perundangundangan
di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.
Pasal 128
Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dapat diumumkan
dalam media massa oleh Bappebti.
Pasal 129
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan mengenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam
Peraturan Pemerintah ini, ditetapkan oleh Bappebti.
BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 130
(1) Sebelum Lembaga Kliring Berjangka dibentuk berdasarkan ketentuan Undangundang
Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan peraturan
pelaksanaannya, Badan Pelaksana Bursa Komoditi memberikan izin usaha kepada PT
(Persero) Kliring dan Jaminan Bursa Komoditi sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan tugas, kewajiban, dan
wewenang Lembaga Kliring Berjangka.
(2) PT (Persero) Kliring dan Jaminan Bursa Komoditi, sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan Undang-undang Nomor 32 tahun 1997
tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan peraturan pelaksanaannya dalam jangka
waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah memperoleh izin usaha.
BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 131
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan mengenai penyelenggaraan Perdagangan Berjangka
Komoditi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, ditetapkan oleh Bappebti.
Pasal 132
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
AKBAR TANDJUNG
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 16
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1999
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN
BERJANGKA KOMODITI
UMUM
Untuk mewujudkan terlaksananya kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi secara teratur,
wajar, efisien, dan efektif, perlu ditetapkan berbagai persyaratan dan tata cara yang harus
dipenuhi oleh setiap Pihak yang melakukan kegiatan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.
Persyaratan dan tata cara dimaksud berlaku dalam rangka perizinan Bursa Berjangka, Lembaga
Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka,
Pedagang Berjangka, Sentra Dana Berjangka, Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat
Berjangka, Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka, dan Bank penyimpanan dana terpisah.
Di samping persyaratan dan tata cara yang perlu dipenuhi dalam rangka perizinan dimaksud,
maka perlu pula diatur persyaratan dan tata cara mengenai Dana Kompensasi, Penyimpanan
Dana pada Rekening Terpisah, Penyaluran Amanat Nasabah ke Bursa Berjangka luar negeri,
Pembukuan dan Pelaporan, serta Pelaksanaan Perdagangan Berjangka. Selanjutnya, dalam
rangka penegakan berbagai peraturan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, perlu pula
diatur ketentuan tentang pengenaan sanksi administratif.
Mengingat banyak dan berkembangnya bentuk pelanggaran yang terjadi dalam kegiatan
Perdagangan Berjangka, maka Peraturan Pemerintah ini menyerahkan pengaturan lebih lanjut
mengenai sanksi administratif kepada Bappebti dalam batas-batas yang ditetapkan dalam
Peraturan Pemerintah ini.
Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dan sebagai penjabaran lebih lanjut Undangundang
Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, dipandang perlu
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Ayat (1)
Fungsi ekonomi Bursa Berjangka adalah sebagai sarana pengalihan risiko melalui kegiatan
lindung nilai (hedging) dan pembentukan harga (price discovery) yang diperlukan sebagai
referensi. Bursa ini harus aktip dan likuid, oleh karena itu harus banyak pihak, baik sebagai
pengalih risiko (hedger) maupun investor yang bertransaksi di Bursa Berjangka.
Jumlah 11 (sebelas) badan usaha tidak berafiliasi satu dengan lainnya yang aktip dalam
transaksi kegiatan Bursa Berjangka, dianggap cukup untuk dapat melaksanakan kegiatan Bursa
Berjangka secara wajar (fair).
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan mayoritas dalam ayat ini adalah sebagian besar atau misalnya sekurangkurangnya
6 (enam) dari 11 (sebelas) badan usaha tersebut harus merupakan badan usaha yang
melakukan kegiatan usaha di
bidang komoditi yang layak diperdagangkan di Bursa Berjangka, sedangkan selebihnya terbuka
bagi badan usaha yang berusaha di bidang usaha lainnya.
Ayat (3)
Badan usaha Bursa Berjangka berbentuk Perseroan Terbatas bertujuan menyediakan sarana
dan prasarana yang memungkinkan bagi anggotanya melaksanakan transaksi dengan teratur,
wajar, efisien, efektif, dan transparan. Dengan demikian misi utama Bursa Berjangka bukanlah
untuk mencari laba. Apabila dalam kegiatannya diperoleh laba atau sisa hasil usaha, maka laba
tersebut harus digunakan sebesar-besarnya untuk memberikan kemudahan dan keringanan bagi
anggotanya dalam melaksanakan transaksi.
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas
Huruf j
Cukup jelas
Huruf k
Cukup jelas
Huruf l
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 5
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 9
Ayat (1)
Dalam ketentuan ini termasuk untuk Pialang Berjangka yang mengundurkan diri.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 10
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Pada dasarnya Bursa Berjangka membawa misi khusus yang berorientasi membantu atau
mendukung masyarakat terutama dunia usaha dan petani dalam melaksanakan manajemen
risiko melalui kegiatan lindung nilai (hedging). Untuk itu pasar ini harus dapat terlaksana secara
transparan dan wajar (fair) dan masyarakat terlindungi kepentingannya. Karena itu diperlukan
adanya seorang tokoh masyarakat yang mewakili kepentingan masyarakat duduk dalam
keanggotaan komisaris. Orang perseorangan dimaksud antara lain dapat berasal dari tokoh
pengusaha maupun pemerintah yang memiliki integritas yang baik, terpandang dan memahami
Perdagangan Berjangka Komoditi.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Pasal 12
Huruf a
Apabila sesuatu peristiwa mengakibatkan terhentinya atau terganggunya kegiatan transaksi
Kontrak Berjangka tertentu atau sebagian Kontrak Berjangka, maka penghentian kegiatan Bursa
Berjangka hanya untuk transaksi Kontrak Berjangka yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan
kerusakan sarana dan prasarana fisik adalah seperti gangguan listrik, kerusakan sarana
komunikasi, tidak berfungsinya komputer serta kegiatan lain yang menghambat pelaksanaan
kegiatan transaksi.
Huruf b
Apabila krisis di bidang politik, ekonomi, atau keuangan di dalam negeri atau luar negeri
membawa dampak atau menggangu pelaksanaan transaksi Kontrak Berjangka di Bursa
Berjangka, maka terlebih dahulu dilakukan berbagai upaya untuk mengurangi dampak negatif
dari krisis tersebut. Namun, apabila kegiatan transaksi Kontrak Berjangka diteruskan akan
berakibat sangat merugikan bagi para pengelola, pelaku, masyarakat, dan pemerintah, maka
kegiatan Bursa Berjangka dapat dihentikan.
Huruf c
Apabila terjadi keadaan di luar kemampuan manusia untuk mengendalikannya dan
mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya kegiatan Perdagangan Berjangka dengan baik,
maka kegiatan Bursa Berjangka perlu segera dinyatakan dihentikan.
Huruf d
Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka
Komoditi yang mengakibatkan tidak dapat bekerjanya mekanisme pasar secara baik seperti
manipulasi atau persekongkolan yang dapat mengakibatkan kerugian yang semakin besar
diderita pelaku lainnya atau bahkan masyarakat, maka kegiatan Bursa Berjangka dapat
dihentikan baik hanya untuk Kontrak Berjangka tertentu atau seluruh Kontrak Berjangka.
Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Terhentinya kegiatan transaksi Kontrak Berjangka berarti tidak ada harga yang dapat digunakan
untuk dasar perhitungan dan melikuidasi posisi Kontrak Berjangka yang masih terbuka yang
dimiliki oleh Nasabah atau pihak lainnya, untuk itu Bursa Berjangka perlu menetapkan harga
penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka
Komoditi.
Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Ayat (1)
Langkah-langkah perbaikan dimaksud dapat berupa memperbaiki atau merubah persyaratan
Kontrak Berjangka, menambah atau mengurangi tempat penyerahan barang, menetapkan harga
penyelesaian tertentu, menetapkan tambahan modal yang lebih besar, yang diperhitungkan
dapat memperbaiki keadaan dan/atau melakukan penghematan dan efisiensi.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Dengan ditetapkannya penghentian kegiatan Bursa Berjangka oleh Bappebti, kewajiban
keuangan dan hukum yang telah ada atau yang timbul kemudian sebagai akibat dari
pemberhentian tersebut, tetap menjadi tanggung jawab penyelenggara Bursa Berjangka untuk
diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 19
Ayat (1)
Izin usaha Bursa Berjangka dicabut setelah Bappebti meyakini bahwa kegiatan Bursa Berjangka
tersebut tidak mungkin diaktifkan kembali atau tidak dapat lagi memberikan manfaat bagi
perekonomian dan masyarakat.
Karena itu sebelum melakukan pencabutan tersebut Bappebti perlu terlebih dahulu mempelajari
secara mendalam dan mempertimbangkan berbagai kepentingan yang terkait dengan
pencabutan izin usaha tersebut yaitu masyarakat, Nasabah, Anggota Bursa Berjangka yang
bersangkutan dan lembaga lain yang terkait.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 21
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Badan usaha Lembaga Kliring Berjangka berbentuk Perseroan Terbatas bertujuan mendukung
terciptanya transaksi Kontrak Berjangka yang teratur, wajar, efisien, dan efektif di Bursa
Berjangka.
Lembaga Kliring Berjangka merupakan institusi pendukung dari Bursa Berjangka dalam
menciptakan kelancaran dan kemudahan bagi anggotanya untuk melaksanakan transaksi
komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka. Dengan demikian misi utama
Lembaga Kliring Berjangka bukanlah untuk mencari laba. Biaya pelayanan dan transaksi yang
relatif murah merupakan salah satu unsur penting dalam upaya menciptakan pasar yang likuid,
karena itu Lembaga Kliring Berjangka harus memperhatikan unsur tersebut. Apabila dalam
kegiatannya diperoleh sisa hasil usaha, maka sisa hasil usaha tersebut wajib digunakan sebesarbesarnya
untuk kepentingan kelancaran dan kemudahan dalam penyelenggaraan kegiatan kliring
dan penjaminan serta Anggota Lembaga Kliring Berjangka yang bersangkutan.
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 28
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 32
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 34
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas
Huruf j
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Pihak yang mengendalikan baik langsung maupun tidak langsung,
adalah komisaris, direktur, pemegang saham, atau Pihak lainnya yang memiliki kekuasaan yang
dapat mempengaruhi kebijaksanaan dan kegiatan perusahaan tersebut.
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Tindak pidana di bidang ekonomi antara lain tindak pidana di bidang perdagangan, industri, atau
pertanian. Tindak pidana di bidang keuangan antara lain tindak pidana di bidang perbankan,
asuransi, pasar modal, atau perpajakan.
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 43
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Pihak-pihak yang dikecualikan dari kewajiban memiliki izin usaha sebagai Penasihat Berjangka
yang dimaksud dalam Pasal ini adalah :
1) bank, pegawai bank, reporter berita, surat kabar, pengacara, akuntan, guru, Pialang
Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka, atau Bursa Berjangka yang secara tidak
tetap melakukan kegiatan atau profesi tersebut;
2) pihak yang memberikan nasihat kepada kelompok investasi kolektif dalam satu
kelompok usaha yang dikendalikannya, selain Sentra Dana Berjangka; atau
3) pihak lainnya yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan di
bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.
Ayat (3)
Pialang Berjangka memenuhi syarat untuk sekaligus menjadi Penasihat Berjangka, sehingga
dalam melaksanakan kegiatan sebagai Penasihat Berjangka tidak memerlukan lagi tambahan
izin usaha sebagai Penasihat Berjangka.
Pasal 46
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 49
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Ayat (1)
Keahlian dalam hal ini ditunjukan dengan memiliki tanda lulus ujian yang diselenggarakan oleh
Bappebti di bidang yang akan ditangani.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 59
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Yang dimaksud dengan “yang bersangkutan” adalah perusahaan tempat dimana Wakil Pialang
Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka akan
bekerja.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Pasal 62
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 65
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas
Huruf j
Pengelola Sentra Dana Berjangka dapat menunda atau menolak pembelian kembali Sertifikat
Penyertaan apabila harga Sertifikat Penyertaan sulit ditentukan karena terhentinya transaksi
sebagian atau seluruh Kontrak Berjangka dan keadaan keuangannya mencapai batas tertentu
yang tidak memungkinkan untuk membeli kembali Sertifikat Penyertaan tersebut.
Huruf k
Cukup jelas
Huruf l
Kegiatan Sentra Dana Berjangka dapat berhenti atau dihentikan secara tetap, apabila seluruh
kontrak yang menjadi dasar investasi Sentra Dana Berjangka dihentikan atau masa kontrak
pembentukan Sentra Dana Berjangka berakhir.
Pasal 66
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Keuntungan Bursa Berjangka dalam operasionalnya didapatkan dari berbagai sumber seperti
penjualan keanggotaan Bursa Berjangka, iuran tahunan, biaya transaksi, sewa fasilitas, dan jasajasa
pelayanan lainnya. Sisa pendapatan setelah dikurangi pengeluaran untuk operasi Bursa
Berjangka harus digunakan sebesar-besarnya untuk mengembangkan Bursa Berjangka dengan
meningkatkan fasilitas dan pelayanan bagi anggotanya agar Bursa Berjangka semakin efisien
dan meningkat integritasnya. Salah satu komponen yang dapat meningkatkan integritas Bursa
Berjangka adalah jumlah Dana Kompensasi yang cukup. Oleh karena itu keuntungan yang
diperoleh Bursa Berjangka dapat disisihkan sebagian untuk menambah Dana Kompensasi.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 69
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Pasal 70
Ayat (1)
Jumlah minimum dana yang tersedia diperhitungkan dari kebutuhan dana yang diperlukan untuk
membayar tuntutan ganti rugi kepada Nasabah.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan nilai kerugian adalah nilai kerugian secara riil yang harus diterima
Nasabah termasuk bunga kalau ada, dan biaya yang dikeluarkan oleh Nasabah dalam proses
pengaduan dan penyelidikan tuntutan ganti rugi.
Pasal 73
Huruf a
Untuk mengklaim ganti rugi kepada Bursa Berjangka atas kerugian yang disebabkan oleh
perbuatan cidera janji Pialang Berjangka, Nasabah yang bersangkutan harus dapat menunjukkan
bukti telah berusaha menagihnya secara langsung kepada Pialang Berjangka yang cidera janji
tersebut dan diyakini tidak ada itikad baik dari Pialang Berjangka dimaksud untuk menyelesaikan
kasus tersebut.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Besarnya tuntutan yang dapat diajukan harus sesuai dengan jumlah kerugian riil yang diderita
ditambah biaya-biaya lainnya seperti bunga, dan biaya yang dikeluarkan oleh Nasabah yang
berkaitan dengan proses pengaduan dan penyelidikan tuntutan ganti rugi.
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 76
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78
Ayat (1)
Bappebti dalam menetapkan daftar Bursa Berjangka luar negeri sekaligus menetapkan Kontrak
Berjangka yang dapat digunakan untuk penyaluran amanat Nasabah ke Bursa Berjangka
tersebut.
Ayat (2)
Penetapan Bursa Berjangka luar negeri dan Kontrak Berjangkanya oleh Bappebti pada dasarnya
ditujukan agar para Nasabah dalam negeri yang akan menggunakan Kontrak Berjangka yang
diperdagangkan di Bursa Berjangka luar negeri yang bersangkutan bisa benar-benar terlindungi
dari hal-hal yang dapat merugikannya, misalnya karena ketentuan Bursa Berjangka serta kliring
dan penjaminannya, dinilai tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi Nasabah, atau
pasarnya tidak likuid. Untuk itu sebelum Daftar Bursa Berjangka luar negeri dan Kontrak
Berjangkanya ditetapkan, terlebih dahulu dilakukan penelitian yang seksama, antara lain
terhadap peraturan dan tata tertib (Rules and Regulations), baik untuk Bursa Berjangka maupun
Lembaga Kliring Berjangka, serta Kontrak Berjangka dan kerjasama Badan Pengawas dan Bursa
Berjangka luar negeri yang bersangkutan untuk membantu penyelesaian pengaduan dan/atau
sengketa yang diajukan Nasabah.
Pasal 79
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan perlindungan yang sama adalah tidak adanya perbedaan perlakuan
(diskriminasi) dalam hal penanganan dan penyelesaian pengaduan atau tuntutan yang diajukan
Nasabah, baik Nasabah dalam negeri yang bersangkutan maupun Nasabah luar negerinya.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Transaksi Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka luar negeri pada dasarnya harus memberikan
manfaat terhadap ekonomi Indonesia baik untuk lindung nilai, arbitrase, dan lain sebagainya.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 80
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 81
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 82
Cukup jelas
Pasal 83
Ayat (1)
Permohonan dinyatakan diterima secara lengkap apabila permohonan dimaksud telah dilengkapi
dengan semua dokumen yang dipersyaratkan tanpa ada permintaan perubahan dan/atau
tambahan informasi dari Bappebti.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 84
Cukup jelas
Pasal 85
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan masih aktif adalah para Pihak yang memperoleh perizinan masih
menjalankan kegiatannya sesuai dengan fungsinya masing-masing.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 86
Ayat (1)
Peraturan administratif adalah petunjuk yang bersifat administratif yang diperlukan dalam
organisasi Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka, seperti aturan mengenai etiket
dalam kantor atau lantai Bursa Berjangka, alur dokumen, alur amanat Nasabah, tata cara
penyimpanan dokumen, dan kearsipan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 87
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 88
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 89
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 90
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 91
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Yang dimaksud dengan identitas lembaga tempat margin disimpan adalah nama bank tempat
dimana Lembaga Kliring Berjangka menyimpan margin yang diterima dari Pialang Berjangka.
Huruf c
Cukup jelas
Pasal 92
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 93
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 94
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan posisi terbuka Kontrak Berjangka adalah posisi jual atau beli Kontrak
Berjangka yang belum dilikuidasi atau jatuh tempo.
Pasal 95
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 96
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Yang dimaksud dengan segera adalah laporan harus disampaikan selambat-lambatnya sebelum
jam perdagangan dimulai pada hari berikutnya.
Pasal 97
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 98
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Dalam Dokumen Keterangan Perusahaan juga terdapat program transaksi yang harus diketahui
dan dimengerti oleh setiap kliennya.
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Pasal 99
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Dalam Dokumen Keterangan Perusahaan juga terdapat program transaksi yang harus diketahui
dan dimengerti oleh setiap peserta Sentra Dana Berjangka.
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Yang dimaksud dengan catatan lainnya adalah catatan setiap transaksi untuk pribadi atau
prinsipal dari perusahaan Pengelola Sentra Dana Berjangka meliputi tanggal transaksi, jumlah,
jenis Kontrak Berjangka, harga, bulan penyerahan, Pialang Berjangka yang mengelola rekening,
transaksi jual atau beli dan laba atau rugi, termasuk konfirmasi dan laporan bulanan yang
diserahkan oleh Pialang Berjangka.
Pasal 100
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 101
Cukup jelas
Pasal 102
Cukup jelas
Pasal 103
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 104
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Pasal 105
Ayat (1)
Larangan untuk membuka atau memiliki rekening pada Pialang Berjangka lain adalah untuk
menghindarkan terjadinya persekongkolan yang dapat merugikan Nasabah dan tidak
terlaksananya kegiatan transaksi di pasar secara wajar dan transparan.
Ayat (2)
Ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan agar istri atau suami pegawai Pialang Berjangka tidak
dapat dimanfaatkan untuk bersekongkol melakukan transaksi yang telah diatur sebelumnya yang
mengakibatkan tidak dapat bekerjanya mekanisme pasar secara wajar (fair) dan menghindari
kemungkinan dilakukannya transaksi oleh sekelompok orang atau keluarganya melampaui batas
posisi yang ditetapkan.
Pasal 106
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Hal-hal yang akan dijelaskan mengenai isi Kontrak Berjangka meliputi antara lain batas
maksimum transaksi, posisi kepemilikan Kontrak Berjangka wajib lapor, batas fluktuasi harga,
margin, dan ketentuan lainnya yang berlaku.
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Pasal 107
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 108
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 109
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 110
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas
Huruf j
Cukup jelas
Huruf k
Cukup jelas
Huruf l
Cukup jelas
Huruf m
Cukup jelas
Huruf n
Cukup jelas
Huruf o
Yang dimaksud keadaan tertentu adalah antara lain apabila Nasabah tidak ada ditempat selama
periode tertentu dan untuk transaksi yang bertujuan menghindari kerugian lebih besar (stop loss)
sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bappebti.
Huruf p
Cukup jelas
Pasal 111
Cukup jelas
Pasal 112
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Yang dimaksud keadaan tertentu adalah antara lain apabila klien tidak ada ditempat selama
periode tertentu dan untuk transaksi yang bertujuan menghindari kerugian lebih besar (stop loss)
sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bappebti.
Pasal 113
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 114
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Pasal 115
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 116
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 117
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 118
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Pasal 119
Cukup jelas
Pasal 120
Cukup jelas
Pasal 121
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Yang dimaksud dengan integritas keuangan adalah kemampuan keuangan dari perusahaan atau
orang perseorangan yang diukur dari modal dan/atau kekayaan yang dimiliki sesuai dengan
persyaratan yang ditetapkan serta ketaatan membayar semua kewajiban di bidang keuangan,
terutama pembayaran pajak oleh yang bersangkutan.
Yang dimaksud dengan reputasi bisnis yang baik adalah kemampuan mengelola usaha dengan
baik dan memiliki kredibilitas serta perilaku yang baik, yang ditandai antara lain :
1) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
2) tidak pernah masuk daftar hitam perbankan;
3) tidak pernah dinyatakan pailit dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir; dan
4) memiliki keahlian di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.
Huruf c
Cukup jelas
Pasal 122
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Pasal 123
Cukup jelas
Pasal 124
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Pasal 125
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Pasal 126
Cukup jelas
Pasal 127
Cukup jelas
Pasal 128
Cukup jelas
Pasal 129
Cukup jelas
Pasal 130
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat ini, apabila dianggap perlu dapat diperpanjang
oleh Bappebti.
Pasal 131
Cukup jelas
Pasal 132
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3805

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close