Peraturan Pemerintah

PENYELENGGARAAN STATISTIK

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 1999

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 1999
TENTANG
PENYELENGGARAAN STATISTIK
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dalam untuk upaya memenuhi asas keterpaduan, keakuratan,
dan kemutakhiran data dalam kegiatan statistik perlu diatur
mekanisme penyelenggaraan statistik baik statistik dasar, sektoral,
maupun khusus menuju terwjudnya Sistem Statistik Nasinal yang
andal, efektif, dan efisien;
b. bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan nasional pada
khususnya, dan pembangunan sistem rujukan informasi statistik
nasional pada umumnya, penyelenggaraan kegiatan statistik perlu
didukung upaya-upaya koordinasi dan kerjasama serta upaya
pembinaan terhadap seluruh komponen masyarakat statistik;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a
dan b, serta dalam rangka penjabaran lebih lanjut Undang-undang
Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dipandang perlu menetapkan
Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Statistik.
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran
Negara Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3686);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAN
STATISTIK.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 2 –
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
1. Sensus penduduk adalah cara pengumpulan data yang dilakukan
melalui pencacahan seluruh penduduk yang bertempat tinggal atau
berada di wilayah Republik Indonesia.
2. Sensus pertanian adalah cara pengumpulan data yang dilakukan
melalui pencacahan seluruh petani, rumah tangga pertanian, dan
perusahaan pertanian di wilayah Republik Indonesia untuk
memperoleh karateristik pertanian pada saat tertentu.
3. Sensus ekonomi adalah cara pengumpulan data yang dilakukan
melalui pencacahan seluruh usaha dan atau perusahaan non pertanian
di wilayah Republik Indonesia untuk memperoleh karateristik usaha
dan atau perusahaan pada saat tertentu.
4. Survei adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui
pencacahan sampel dari sesuatu populasi untuk memperoleh
karateristik suatu obyek pada saat tertentu.
5. Survei antar sensus adalah survei yang dilakukan diantara 2 (dua)
sensus sejenis.
6. BPS adalah singkatan dari Badan Pusat Statistik sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang
Statistik.
7. Instansi Pemerintah adalah Departemen, Lembaga Pemerintah Non
Departemen, Pemerintah Daerah, dan lembaga pemerintah lainnya di
luar BPS.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 3 –
BAB II
STATISTIK DASAR, SEKTORAL, DAN KHUSUS
Bagian Pertama
Statistik Dasar
Paragraf 1
Penyelenggaraan
Pasal 2
(1) Pemerintah berkewajiban menyediakan statistik dasar.
(2) Statistik dasar diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
(3) Dalam menyelenggarakan statistik dasar, BPS memperoleh data
melalui sensus, survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain
sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Pasal 3
(1) Sensus terdiri dari
a. Sensus Penduduk;
b. Sensus Pertanian;
c. Sensus Ekonomi.
(2)Waktu penyelenggaraan sensus, dilaksanakan pada :
a. tahun berakhiran angka 0 (nol) bagi sensus penduduk;
b. tahun berakhiran angka 3 (tiga) bagi sensus pertanian;
c. tahun berakhiran angka 6 (enam) bagi sensus ekonomi.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 4 –
Pasal 4
(1) Pencacahan dalam sensus penduduk dilaksanakan untuk
mengumpulkan karakteristik pokok dan rinci terhadap seluruh
penduduk.
(2) Karakteristik pokok dan rinci sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
mencakup karakteristik tentang penduduk, perumahan dan
lingkungannya, dan karakteristik lain yang termasuk dalam lingkup
statistik dasar bidang kependudukan.
Pasal 5
(1) Pencacahan dalam sensus pertanian dilaksanakan untuk
mengumpulkan karakteristik pokok dan rinci terhadap seluruh
petani, perusahaan pertanian, dan pengukuran obyek kegiatan
statistik pertanian.
(2) Karakteristik pokok dan rinci sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
mencakup karakteristik petani, tanah, tanaman kegiatan usaha di
bidang pertanian, serta karakteristik lain yang termasuk dalam
lingkup statistik dasar bidang pertanian.
Pasal 6
(1) Pencacahan dalam sensus ekonomi dilaksanakan untuk
mengumpulkan karakteristik pokok dan rinci terhadap seluruh
perusahaan dan kegiatan usaha di bidang ekonomi.
(2) Karakteristik pokok dan rinci sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
mencakup kegiatan usaha, penyerapan tenaga kerja, produksi,
pemakaian bahan baku, serta karakteristik lain yang termasuk dalam
lingkup statistik dasar bidang ekonomi.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 5 –
Pasal 7
(1) Dalam penyelenggaraan sensus Kepala BPS menetapkan wilayah
pencacahan.
(2)Wilayah pencacahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat
merupakan bagian, seluruh, atau gabungan desa dan atau kelurahan.
Pasal 8
(1) BPS wajib mengumpulkan rencana penyelenggaraan sensus kepada
masyarakat sebelum sensus dilaksanakan.
(2) Setiap penyelenggaraan sensus didahului dengan uji coba sensus.
Pasal 9
(1) Selain sensus, BPS juga menyelenggarakan survei dan kompilasi
produk administrasi untuk penyediaan statistik dasar.
(2) Survei dan kompilasi produk administrasi sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu
sesuai kebutuhan.
(3) Survei juga dilakukan diantara 2 (dua) sensus sejenis.
(4) Survei sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah survei antar
sensus.
Pasal 10
(1)Wilayah pencacahan survei statistik dasar ditetapkan kepala BPS.
(2) Pelaksanaan survei statistik dasar di lapangan dilakukan oleh petugas
survei yang ditetapkan oleh BPS
Pasal 11
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 6 –
Kompilasi produk administrasi statistik dasar dilaksanakan dengan
memanfaatkan berbagai dokumen produk administrasi.
Pasal 12
(1) BPS berhak memperoleh produk administrasi dari instansi
pemerintah dan masyarakat.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan
tetap memperhatikan hak atas kekayaan intelektual seseorang atau
lembaga yang dilindungi peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Pasal 13
(1) Dalam penyelenggaraan statistik dasar, BPS mendapatkan dukungan
pelaksanaan operasional dari Menteri, Pimpinan Lembaga
Pemerintah Non Departemen, Gubernur, Bupati, Walikota, Camat,
Kepala Desa, dan Kepala Kelurahan sesuai lingkup tugas dan
wewenangnya.
(2) Dukungan pelaksanaan operasional sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) meliputi dukungan pengadaan petugas, penyediaan data,
serta sarana dan prasarana penunjang untuk kelancaran pelaksanaan
sensus, survei, dan kompilasi produk administrasi yang dilakukan
oleh BPS.
Paragraf 2
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 7 –
Petugas dan Responden
Pasal 14
(1) Pencacahan di lapangan dalam pelaksanaan sensus dilakukan oleh
petugas sensus yang diangkat secara sah oleh Kepala BPS.
(2) Petugas sensus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas
melakukan pencacahan, pengawasan, dan pemeriksaan.
(3) Petugas sensus dapat berasal dari pegawai BPS dan atau direkrut dari
pegawai instansi pemerintah lainnya atau anggota masyarakat.
(4) Setiap petugas sensus wajib mengikuti pelatihan tata cara
pelaksanaan sensus.
(5) Ketentuan tentang pengangkatan, pemberhentian, dan pelatihan
petugas sensus diatur lebih lanjut oleh Kepala BPS.
Pasal 15
Dalam melaksanakan tugasnya, setiap petugas sensus berhak memasuki
wilayah kerja yang telah ditetapkan untuk memperoleh keterangan yang
diperlukan.
Pasal 16
Dalam melaksanakan tugasnya, setiap petugas sensus wajib :
a. memperhatikan surat tugas dan atau tanda pengenal petugas sensus;
b. memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat setempat, tata krama,
dan ketertiban umum;
c. menyampaikan hasil pelaksanaan sensus sebagaimana adanya.
Pasal 17
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 8 –
Setiap petugas sensus wajib memegang teguh rahasia atas keterangan
yang diberikan responden dan yang diperoleh dari obyek kegiatan
sensus.
Pasal 18
(1) Petugas sensus yang merupakan tenaga lepas dan bukan pegawai
negeri yang mendapat kecelakaan dan mengakibatkan cacat atau
meninggal dunia dalam menjalankan tugasnya, mendapat jaminan
asuransi.
(2) Biaya pembayaran premi untuk jaminan asuransi sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari
anggaran penyelenggaraan sensus
(3) Besarnya jaminan asuransi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
ditetapkan oleh Kepala BPS setelah mendapat persetujuan Menteri
Keuangan.
Pasal 19
(1) Setiap responden sensus wajib :
a. menerima petugas sensus
b. memberi izin petugas sensus memasuki halaman atau pelataran,
tanah atau tempat usaha, serta masuk ke dalam bangunan yang
berada di wilayah kerja petugas sensus;
c. memberi izin petugas sensus memasang, memeriksa, atau
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 9 –
memperbaharui tanda nomor bangunan atau stiker sensus baik
bangunan tempat tinggal maupun bangunan bukan tempat
tinggal;
d. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan petugas
sensus mengenai diri sendiri, anggota keluarga, orang lain yang
berkaitan, dan atau kegiatannya secara lengkap dan benar.
e. memperhatikan catatan tertulis, buku-buku, dan naskah-naskah
yang diperlukan oleh petugas sensus.
(2) Pimpinan lembaga atau orang lain yang ditunjuk dari lembaga yang
telah ditetapkan sebagai responden berkewajiban memberikan
keterangan kepada petugas sensus mengenai segala kegiatanan
lembaga sesuai dengan daftar isian sensus dan atau memperlihatkan
catatan tertulis, buku-buku, dan naskah-naskah.
(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak
menghilangkan hak atas kekayaan intelektual seseorang atau
lembaga yang dilindungi peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
(4) Setiap responden berhak menolak petugas sensus yang tidak dapat
memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf a dan b.
Pasal 20
(1) Ketentuan yang berlaku bagi petugas sensus sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 berlaku
juga bagi petugas survei statistik dasar.
(2) Ketentuan tentang kewajiban responden sensus sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 berlaku juga bagi responden survei statistik
dasar.
Paragraf 3
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 10 –
Pengolah Hasil
Pasal 21
(1) BPS bertanggung jawab melakukan pengolahan hasil sensus, survei,
dan kompilasi produk administrasi untuk menyediakan statistik dasar
yang lengkap, akurat, dan mutakhir untuk kebutuhan sampai pada
lingkup satuan pemerintah terkecil.
(2) Sajian statistik dasar hanya disampaikan dalam bentuk data agregasi
dan bukan data individu.
Pasal 22
(1) Perwakilan BPS di Daerah berwenang melakukan pengolahan hasil
sensus, survei, dan kompilasi produk administrasi untuk kebutuhan
statistik dasar bagi lingkup daerah yang bersangkutan.
(2) Perwakilan BPS di Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diatur lebih lanjut oleh Kepala BPS.
Bagian Kedua
Statistik Sektoral
Paragraf 1
Penyelenggaraan
Pasal 23
(1) Instansi pemerintah menyelenggarakan statistik sektoral sesuai tugas
pokok dan fungsinya.
(2) Penyelenggaraan statistik sektoral dapat dilakukan secara mandiri
atau bersama-sama dengan BPS
(3) Statistik sektoral yang jangkauan populasinya berskala nasional dan
hanya dapat dilakukan dengan cara sensus wajib dilakukan
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 11 –
bersama-sama dengan BPS.
Pasal 24
(1) Dalam penyelenggaraan statistik sektoral, instansi pemerintah
memperoleh data melalui survei, kompilasi produk administrasi, dan
cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi.
(2) Survei dan kompilasi produk administrasi sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu
sesuai kebutuhan.
(3) wilayah survei statistik sektoral meliputi sebagian atau seluruh
wilayah Republik Indonesia.
Pasal 25.
(1) Instansi pemerintah menyelenggarakan survei dan kompilasi produk
administrasi untuk penyediaan statistik sektoral guna mendukung
pelaksanaan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
(2) Instansi pemerintah juga dapat menyelenggarakan survei dan
kompilasi produk administrasi untuk kebutuhan intern instansi yang
bersangkutan.
Pasal 26
(1) Hasil survei statistik sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
ayat (1) juga ditujukan untuk mendukung penyediaan informasi bagi
kepentingan perencanaan pembangunan nasional dan dalam rangka
membangun Sistem Statistik Nasional.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 12 –
(2) Penyelenggara survei statistik sektoral, wajib :
a. memberitahukan rencana penyelenggaraan survei kepada BPS;
b. mengikuti rekomendasi yang diberikan BPS;
c. menyerahkan hasil penyelenggaraan survei yang dilakukan
kepada BPS.
(3) Rencana penyelenggaraan survei sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2) huruf a memuat : nama instansi, judul, tujuan survei, metode
statistik yang akan digunakan, obyek populasi dan jumlah responden,
dan waktu pelaksanaan.
(4) Tata cara pemberitahuan rencana penyelenggaraan survei
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), diatur dengan Keputusan
Kepala BPS.
Pasal 27.
Kompilasi produk administrasi statistik sektoral dilaksanakan dengan
memanfaatkan berbagai dokumen produk administrasi.
Pasal 28
(1) Penyelenggara statistik sektoral berhak memperoleh produk
administrasi dari instansi pemerintah dan atau masyarakat.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan
tetap memperhatikan hak atas kekayaan intelektual seseorang atau
lembaga yang dilindungi peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Paragraf 2
Petugas dan Responden
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 13 –
Pasal 29
(1) Pelaksanaan pencacahan survei statistik sektoral dilakukan oleh
petugas survei yang telah ditetapkan instansi penyelenggara.
(2) Ketentuan yang berlaku mengenai petugas sensus sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 dan 17 berlaku juga untuk petugas survei
statistik sektoral.
Pasal 30
(1) Penyelenggara survei statistik sektoral menetapkan responden atau
obyek penelitian sebelum survei dilakukan.
(2) Setiap orang yang telah bersedia menjadi responden tunduk pada
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
Paragraf 3
Pengolahan Hasil
Pasal 31
(1) Instansi pemerintah yang menyelenggarakan statistik sektoral
berwenang melakukan pengolahan hasil statistik sektoral yang
diselenggarakannya.
(2) Pengolahan hasil statistik sektoral sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dapat dilakukan oleh instansi pemerintah bersama-sama dengan
pihak lain.
Pasal 32
Ketentuan tentang penyajian statistik dasar sebagaimana dimaksud
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 14 –
dalam Pasal 21 ayat (2) berlaku juga bagi penyelenggaraan statistik
sektoral
Bagian Ketiga
Statistik Khusus
Paragraf 1
Penyelenggaraan
Pasal 33
(1) Lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya
dapat menyelenggarakan statistik khusus.
(2) Penyelenggaraan statistik khusus dilakukan secara mandiri atau
bersama-sama dengan pihak lain.
Pasal 34
(1) Penyelenggara kegiatan statistik khusus memperoleh data melalui
survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain sesuai dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(2) Survei dan kompilasi produk administrasi sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu
sesuai kebutuhan.
(3)Wilayah pencacahan survei statistik khusus meliputi sebagian atau
seluruh wilayah Republik Indonesia.
Pasal 35
(1) Survei statistik khusus, meliputi :
a. survei yang hasilnya untuk dipublikasikan
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 15 –
b. survei untuk kebutuhan intern
(2) Hasil survei statistik khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
huruf a turut mendukung pengembangan sistem Statistik Nasional.
Pasal 36
(1) Penyelenggara survei statistik khusus wajib memberitahukan
sinopsis hasil survei yang diselenggarakan kepada BPS.
(2) Sinopsis hasil survei yang wajib diberitahukan, meliputi survei yang
memenuhi kriteria :
a. hasilnya dipublikasikan;
b. menggunakan metode statistik;
c. merupakan data primer.
(3) Kewajiban memberitahukan sinopsis sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) tidak berlaku bagi survei yang digunakan untuk keperluan
intern.
(4) Sinopsis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat judul,
wilayah kegiatan survei, obyek populasi, jumlah responden, waktu
pelaksanaan, metode statistik, nama dan alamat penyelenggara, dan
abstraksi.
(5) Batas waktu dan tata cara penyampaian sinopsis sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala BPS.
Pasal 37
(1) Kewajiban memberitahukan sinopsis dibebankan kepada pihak yang
mempunyai hak untuk menyebarluaskan hasil kegiatan statistik.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 16 –
(2) Pemberitahuan sinopsis dapat dikuasakan kepada penyelenggara
kegiatan statistik di dalam negeri apabila pihak yang memiliki hak
berada di luar negeri.
(3) Penyampaian pemberitahuan sinopsis dapat dilakukan melalui pos,
jaringan komunikasi, dan atau cara penyampaian lainnya yang
dianggap mudah bagi penyelenggara kegiatan statistik.
Pasal 38
(1) Kompilasi produk administrasi statistik khusus dilaksanakan dengan
memanfaatkan berbagai dokumen produk administrasi.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan
tetap memeprhatikan hak atas kekayaan intelektual seseorang atau
lembaga yang dilindungi peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Paragraf 2
Petugas dan Responden
Pasal 39
(1) Pelaksanaan pencacahan survei statistik khusus dilakukan oleh
petugas survei yang telah ditetapkan oleh penyelenggara.
(2) Ketentuan yang berlaku mengenai petugas sensus sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 dan 17 berlaku juga untuk petugas survei
statistik khusus.
Pasal 40
Penyelenggara survei statistik khusus menetapkan responden atau obyek
penelitian sebelum survei dilakukan.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 17 –
Paragraf 3
Pengolahan Hasil
Pasal 41
(1) Penyelenggara statistik khusus berwenang melakukan pengolahan
hasil survei dan kompilasi produk administrasi yang
diselenggarakannya.
(2) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam aayat (1) dapat
dilaksanakan secara mandiri atau bersama-sama dengan pihak lain.
BAB III
PENGUMUMAN, PENYEBARLUASAN, PEMANFAATAN,
DAN PEMASYARAKATAN HASIL STATISTIK
Pasal 42
(1) Pengumuman dan penyebarluasan hasil kegiatan statistik
dilaksanakan oleh penyelenggara.
(2) Dalam hal penyelenggaraan kegiatan statistik dilaksanakan secara
bekerja sama, maka yang berwenang mengumumkan dan
menyebarluaskan hasil kegiatan adalah sesuai kesepakatan
masing-masing pihak.
Pasal 43
(1) BPS berwenang mengumumkan dan menyebarluaskan hasil statistik
dasar yang diselenggarakannya kepada masyarakat, instansi
pemerintah Pusat dan atau Daerah.
(2) Hasil statistik dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi
hasil sensus, hasil survei, dan hasil kompilasi produk administrasi.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 18 –
Pasal 44
(1) Pengumuman hasil statistik yang diselenggarakan oleh BPS dimuat
dalam Berita Resmi Statistik atau media lainnya.
(2) Berita Resmi Statistik merupakan salah satu media penyebarluasan
hasil statistik.
(3) Pelaksanaan teknis pengumuman dan penyebarluasan hasil statistik
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh
Kepala BPS.
Pasal 45
(1) Hasil kegiatan statistik yang diselenggarakan oleh BPS
pemanfaatannya terbuka untuk umum.
(2) BPS memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk
memperoleh hasil statistik yang diselenggarakannya.
(3) Masyarakat berhak memperoleh manfaat dari hasil statistik yang
diselenggarakan oleh BPS
Pasal 46
(1) Penyelenggaraan statistik sektoral dan statistik khusus yang hasilnya
untuk dipublikasikan, pemanfaatannya terbuka untuk umum.
(2) Penyelenggara kegiatan statistik sektoral dan khusus memberikan
kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk memperoleh hasil
statistik.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)
dilaksanakan dengan tetap memperhatikan hak kekayaan intelektual
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 19 –
seseorang atau lembaga yang dilindungi oleh peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 47
(1) Pemasyarakatan statistik dilakukan dalam rangka memberikan
kesadaran kepada responden, penyelenggara, dan pengguna statistik
akan arti dan pentingnya statistik.
(2) Pemasyarakatan statistik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilaksanakan BPS bekerja sama dengan instansi pemerintah dan
masyarakat.
(3) Pemasyarakatan statistik dilakukan dengan menyebarluaskan hasil
kegiatan statistik sesuai dengan kebutuhan pengguna statistik.
(4) Pemasyarakatan statistik dilakukan secara berkala dan atau
sewaktu-waktu melalui berbagai media informasi, seminar, atau
dialog.
BAB IV
KOORDINASI DAN KERJASAMA
Bagian Pertama
Umum
Pasal 48
Koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan statistik meliputi hal-hal
yang berkaitan dengan :
a. pelaksanaan kegiatan statistik;
b. pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran.
Pasal 49
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 20 –
Koordinasi dan atau kerjasama penyelenggaraan statistik antara BPS,
instansi pemerintah, dan masyarakat dilaksanakan atas dasar prinsip
kemitraan dan dengan tetap mengantisipasi serta menerapkan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Bagian Kedua
Pelaksanaan Kegiatan Statistik
Pasal 50
(1) Koordinasi dan atau kerjasama pelaksanaan kegiatan statistik
dilakukan dalam rangka membangun satu pusat rujukan informasi
statistik nasional.
(2) Koordinasi dan atau kerjasama pelaksanaan kegiatan statistik
mencakup perencanaan, pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan
atau analisis statistik.
Pasal 51
(1) Dalam hal kerjasama pelaksanaan kegiatan statistik sektoral antara
pemerintah dengan lembaga swasta, instansi pemerintah bertindak
sebagai penyelenggara utama
(2) Dalam hal koordinasi dan atau kerjasama dilakukan dengan pihak
luar negeri maka pihak Indonesia harus bertindak sebagai
penyelenggara utama.
Pasal 52
Koordinasi dan atau kerjasama pelaksanaan kegiatan statistik antara
pemerintah dan BPS dapat dilakukan dalam hal :
a. pelaksanaan kegiatan statistik sektoral yang jangkauan populasinya
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 21 –
berskala nasional dan hanya dapat dilakukan dengan cara sensus.
b. pelaksanaan kegiatan statistik sektoral yang dilakukan sendiri oleh
instansi pemerintah.
Pasal 53
(1) Penyelenggaraan statistik sektoral sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 52 huruf a wajib dilaksanakan bersama-sama oleh BPS dan
instansi pemerintah yang bersangkutan.
(2) Tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur
oleh Kepala BPS dan pimpinan instansi pemerintah yang
bersangkutan.
Pasal 54
(1) Dalam hal penyelenggaraan statistik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 52 huruf b dilakukan bekerja sama dengan BPS,
pelaksanaannya diatur oleh Kepala BPS bersama-sama dengan
pimpinan instansi yang bersangkutan.
(2) Dalam hal penyelenggaraan statistik sektoral tersebut dilaksanakan
sendiri oleh instansi pemerintah yang bersangkutan berlaku
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
Bagian Ketiga
Pembakuan, Konsep, Definisi,
Klasifikasi, dan Ukuran-ukuran
Pasal 55
BPS, instansi pemerintah, dan masyarakat bekerja sama melakukan
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 22 –
pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran untuk
mewujudkan dan mengembangkan Sistem Statistik Nasional.
Pasal 56
(1) Dalam rangka mewujudkan kerjasama pembakuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 55, BPS bertindak aktif menprakarsai
kerjasama dengan instansi pemerintah dan masyarakat.
(2) Dalam melaksanakan pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan
ukuran-ukuran, Kepala BPS memperoleh saran dan pertimbangan
dari Forum Masyarakat Statistik.
Pasal 57
(1) Hasil kerjasama pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan
ukuran-ukuran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 selanjutnya
disusun oleh BPS.
(2) Konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran, yang disusun oleh
BPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi acuan utama
penyelenggaraan statistik di Indonesia.
BAB V
PEMBINAAN
Pasal 58
(1) BPS melakukan pembinaan statistik
(2) dalam melakukan pembinaan statistik, BPS dapat bekerja sama
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 23 –
dengan instansi pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swasta, dan
atau unsur masyarakat lainnya.
Pasal 59
(1) Pembinaan statistik ditujukan untuk lebih :
a. meningkatkan kontribusi dan apresiasi masyarakat terhadap
statistik;
b. membangun satu pusat rujukan informasi statistik nasional;
c. mengembangkan Sistem Statistik Nasional;
d. mendukung pembangunan nasional.
(2) Sasaran pembinaan statistik mencakup :
a. penyelenggara kegiatan statistik;
b. responden;
c. pengguna statistik
Pasal 60
Upaya pembinaan statistik meliputi
a. peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam penyelenggara
statistik;
b. pengembangan statistik sebagai ilmu;
c. peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat
mendukung penyelenggaraan statistik;
d. perwujudan kondisi yang mendukung terbentuknya pembakuan dan
pengembangan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran
dalam rangka semangat kerjasama dengan para penyelenggara
kegiatan statistik lainnya;
e. pengembangan sistem informasi statistik;
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 24 –
f. peningkatan penyebarluasan informasi statistik;
g. peningkatan kemampuan penggunaan dan pemanfaatan hasil statistik
untuk mendukung pembangunan nasional;
h. peningkatan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik.
Pasal 61
Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan
statistik dilaksanakan melalui :
a. pendidikan formal;
b. pelatihan;
c. seminar, lokakarya, dan pertemuan ilmiah statistik;
d. peningkatan kerjasama pendidikan dan pelatihan statistik antar
instansi pemerintah dan atau swasta.
Pasal 62
Pengembangan statistik sebagai ilmu dilaksanakan melalui :
a. penelitian dan pengembangan;
b. pengadaan dan penyebaran media ilmiah statistik;;
c. peningkatan dan pengembangan profesi;
d. peningkatan penerapan ilmu statistik melalui pelatihan, seminar,
lokakarya, dan atau pertemuan ilmiah lainnya;
e. pengadaan bahan rujukan tentang ilmu statistik;
f. peningkatan kerjasama pengembangan statistik sebagai ilmu antar
instansi pemerintah dan atau swasta.
Pasal 63
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 25 –
Peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat
mendukung penyelenggaraan statistik dilaksanakan melalui:
a. penerapan dan pengembangan jaringan informasi statistik;
b. penerapan dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak
komputer;
c. penerapan dan pengembangan penginderaan jarak jauh;
d. peningkatan kerjasama pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi
yang mendukung kegiatan statistik.
Pasal 64
Perwujudan kondisi yang mendukung terbentuknya pembakuan dan
pengembangan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran dalam
rangka semangat kerjasama dengan para penyelenggara kegiatan
statistik lainnya dilaksanakan melalui :
a. pengkajian, evaluasi, dan penerapan konsep, definisi, klasifikasi, dan
ukuran-ukuran;
b. pembakuan dan penyebarluasan konsep, defisini, klasifikasi, dan
ukuran-ukuran yang dibakukan;
c. peningkatan kerjasama pengembangan dan penerapan konsep,
defisini, klasifikasi, dan ukuran-ukuran yang dibakukan antar
instansi pemerintah dan atau swasta.
Pasal 65
Pengembangan sistem informasi statistik dilaksanakan melalui :
a. peningkatan keterpaduan penyusunan jaringan sistem informasi
statistik;
b. peningkatan komunikasi sistem informasi statistik antar
penyelenggara kegiatan statistik;
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 26 –
c. peningkatan hubungan sistem jaringan antar penyelenggara kegiatan
statistik;
d. peningkatan kerjasama pengembangan jaringan sistem informasi
statistik;
Pasal 66
Peningkatan penyebarluasan informasi statistik dilaksanakan melalui :
a. peningkatan mutu dan frekuensi penyebarluasan informasi statistik
melalui berbagai media cetak dan elektronik;
b. penganekaragaman bentuk dan cara penyajian data sesuai dengan
penggolongan pengguna statistik;
c. peningkatan kemudahan dalam memperoleh data hasil kegiatan
statistik;
d. peningkatan kerjasama penyebarluasan informasi hasil kegiatan
statistik antar instansi pemerintah dan atau swasta.
Pasal 67
Peningkatan kemampuan penggunaan dan pemanfaatan hasil statistik
untuk mendukung pembangunan nasional serta peningkatan kesadaran
masyarakat akan arti dan kegunaan statistik dilaksanakan melalui :
a. peningkatan penyuluhan tentang pemanfaatan hasil statistik secara
berkala;
b. peningkatan penyebarluasan hasil statistik secara menyeluruh atau
bertahap;
c. peningkatan kerjasama penerangan dan pemasyarakatan kegiatan
statistik antar instansi pemerintah dan atau swasta.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 27 –
BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 68
(1) Pembiayaan penyelenggaraan statistik dasar, dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lain yang sah.
(2) Dalam rangka memenuhi kebutuhan data statistik dasar untuk
keperluan Pemerintah daerah, pembiayaannya dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersangkutan.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) berlaku
juga untuk pembiayaan pembinaan statistik.
BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 69
Semua ketentuan peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
21 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Sensus Penduduk, Peraturan
Pemerintah Nomor 2 tahun 1983 tentang Sensus Pertanian, Peraturan
Pemerintah Nomor 29 Tahun 1985 tentang Sensus Ekonomi, dan
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1992 tentang Organisasi Biro
Pusat Statistik dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan
dengan atau diganti dengan ketentuan baru berdasarkan Peraturan
Pemerintah ini.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 28 –
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 70
Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini maka :
a. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan
Sensus Penduduk;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1983 tentang Sensus
Penduduk Pertanian;
c. Peraturan Pemerntah Nomor 29 Tahun 1985 tentang Sensus
Ekonomi;
d. Peraturan Pemerntah Nomor 2 Tahun 1992 tentang Organisasi Biro
Pusat Statistik;dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 71
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 29 –
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
PROF. DR. H. MULADI, S.H.
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 96
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 1999
TENTANG
PENYELENGGARAAN STATISTIK
UMUM
Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, pengertian statistik
memiliki tiga dimensi yaitu data atau informasi yang berupa angka, sistem yang
memadukan penyelenggaraan statistik, serta ilmu yang mempelajari cara pengumpulan,
pengolahan, penyajian, dan analisis data.
Agar ketiga dimensi tersebut dapat diselenggarakan secara optimal, maka untuk
pelaksanaannya perlu pengaturan yang sebaik-baiknya. Materi pokok dan penting yang
perlu dijabarkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah ini yaitu menyangkut seluruh aspek
penyelenggaraan statistik.
Jenis statistik berdasarkan tujuan pemanfaatannya terdiri dari statistik dasar, statistik
sektoral, dan statistik khusus. Statistik dasar diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik
(BPS), statistik sektoral diselenggarakan oleh instansi pemerintah, statistik khusus
diselenggarakan oleh masyarakat. Pengaturan penyelenggaraan statistik dimaksudkan
untuk menjamin kepastian hukum penyelenggaraan statistik, menjamin kepentingan
pengguna statistik, menghindari duplikasi kegiatan statistik yang dilakukan oleh berbagai
pihak, melakukan koordinasi dan kerjasama serta melaksanakan pembinaan statistik.
Dalam penyelenggaraan statistik BPS, instansi pemerintah, lembaga swasta, dan
masyarakat luas diwajibkan mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuai dan
teknologi yang berkembang cepat.
BPS sebagai pusat rujukan statistik harus bertindak selaku inisiator dalam koordinasi dan
kerjasama serta pembinaan statistik. Dalam hubungan ini BPS secara aktif memprakarsai
penyusunan pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran yang wajib
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 2 –
diterapkan oleh semua penyelenggara kegiatan statistik sehingga hasilnya mempunyai
tingkat validitas yang dapat dipertanggungjawabkan serta memiliki tingkat
keterbandingan hasil penyelenggaraan kegiatan statistik yang satu dengan lainnya.
Sejalan dengan hal terbut pengaturan yang seimbang antara hak dan kewajiban
penyelenggara kegiatan statistik, petugas statistik, responden, dan pengguna statistik perlu
memperoleh perhatian yang seksama dan transparan. Semua pihak harus menyadari,
memahami, dan secara tertib melaksanakannya.
Penyelenggaraan kegiatan statistik dan masyarakat perlu secara terus menerus dibina
sehingga mereka dapat meningkatkan peranserta dalam mendukung pembangunan
nasional, mengembangkan Sistem Statistik Nasional, serta memberdayakan semua potensi
yang dimiliki.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud “waktu penyelenggaraan sensus” adalah tahun dilaksanakannya
pencacahan sensus di lapangan.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 3 –
Pasal 4
Ayat (1)
Karakteristik pokok dalam sensus penduduk” adalah keterangan-keterangan pokok
mengenai kependudukan seperti jumlah penduduk, jenis kelamin, umur, status
perkawinan, pendidikan, jenis pekerjaan, dan sejenisnya yang diperoleh dari hasil
pencacahan terhadap seluruh penduduk.
“Karakteristik rinci dalam sensus penduduk” adalah keterangan-keterangan rinci
mengenai kependudukan seperti yang menyangkut seluruh aspek keterangan
anggota rumah tangga, aspek pendidikan, aspek ketenagakerjaan, aspek
fertilitas/mortalitas, dan sejenisnya yang diperoleh dari hasil pencacahan terhadap
rumah tangga terpilih.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 5
Ayat (1)
Karakteristik pokok dalam sensus pentanian” adalah keterangan-keterangan pokok
dalam sektor pertanian yang diperoleh dari hasil pencacahan terhadap seluruh
petani dan perusahaan pertanian seperti luas lahan yang dikuasai, luas lahan yang
diusahakan, sub sektor kegiatan, tenaga kerja yang digunakan dan sejenisnya.
Karakteristik rinci dalam sensus pertanian” adalah keterangan-keterangan
mengenai sektor pertanian yang lebih lengkap dan terinci yang diperoleh dari hasil
pencacahan terhadap rumah tangga petani terpilih dan pengukuran obyek kegiatan
statistik pertanian terpilih.
Pengukuran obyek kegiatan statistik pertanian” adalah pengumpulan data yang
dilakukan langsung pada obyek yang bersangkutan, misalnya untuk mendapatkan
data hasil panen dilakukan dengan penimbangan hasil panen langsung dari
lahan/sawah, untuk mengetahui umur hewan ternak seperti sapi didapat dari
menghitung gigi hewan yang bersangkutan, dan sebagainya.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 4 –
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 6
Ayat (1)
Karakteristik pokok dalam sensus ekonomi” adalah keterangan-keterangan pokok
kegiatan usaha yang diperoleh dari hasil pencacahan terhadap seluruh kegiatan di
bidang ekonomi di luar sektor pertanian seperti produksi/omset, jumlah tenaga
yang dipekerjakan, dan sejenisnya. Karakteristik rinci dalam sensus ekonomi”
adalah keterangan-keterangan mengenai kegiatan usaha yang lebih lengkap dan
terinci yang diperoleh dari hasil pencacahan terhadap perusahaan/unit usaha
terpilih.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 5 –
Ayat (4)
Survei antar sensus dilaksanakan dalam rangka menjembatani 2 (dua) sensus
sejenis, misalnya Survei Penduduk Antar Sensus, Survei Pertanian Antar Sensus,
dan Survei Ekonomi Antar Sensus.
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Untuk menghindari penyalahgunaan wewenang selama menjalankan tugas
pencacahan kepada responden, maka perlu diberikan batasan yang jelas kepada
petugas sensus dalam penjalankan tugasnya yaitu :
a. Petugas Pencacahan :
(1) mendaftar dan memberi tanda nomor pada semua jenis bangunan tempat
tinggal maupun bukan tempat tinggal;
(2) mendaftar penduduk, rumah tangga, serta mengajukan pertanyaan seperti
yang tercantum dalam daftar isian sensus;
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 6 –
(3) melakukan pengukuran obyek kegiatan statistik;
(4) tugas khusus lainnya yang berhubungan dengan kegiatan pencacahan sensus
dan diperintahkan kepadanya secara tertulis.
b. Petugas Pengawasan :
(1) mengkoordinasikan pelaksanaan pencacahan yang dilakukan petugas
pencacah;
(2) melakukan pengawasan pelaksanaan pencacahan yang dilakukan petugas
pencacah;
(3) tugas khusus lainnya yang berhubungan dengan kegiatan pengawasan
pencacahan sensus dan diperintahkan kepadanya secara tertulis.
c. Petugas Pemerksaan :
(1) melakukan pemeriksaan hasil pencacahan yang dilakukan petugas pencacah
(2) apabila diperlukan mengadakan pengecekan ulang kepada responden;
(3) melakukan perbaikan hasil pencacahan yang dilakukan petugas pencacah;
(4) tugas lainnya yang berkaitan dengan kegiatan pemeriksaaan pencacahan
sensus dan diperintahkan kepadanya secara tertulis.
Ayat (3)
Mengingat dalam pelaksanaan sensus memerlukan petugas lapangan yang banyak
tidak mungkin terpenuhi bila hanya menggunakan pegawai-pegawai BPS saja,
maka BPS dapat menambah Petuga Sensus yang berasal dari instansi pemerintah
dan atau masyarakat. Petugas Sensus sedapat mungkin ditunjuk dari warga di
lingkungan desa atau kelurahan setempat yang memenuhi persyaratan yang
ditentukan oleh Kepala BPS. Dengan demikian pelaksanaan pencacahan lebih
mudah dilakukan, karena petugas sensus yang ditunjuk telah mengenal daerah dan
penduduk di wilayah kerjanya masing-masing
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 7 –
Pasal 15
Wilayah kerja dapat meliputi sebagian, seluruh, atau gabungan wilayah
pencacahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
Pasal 16
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Yang dimaksud dengan “sebagaimana adanya” ialah hasil pelaksanaan
pengumpulan data di lapangan disampaikan kepada pejabat BPS yang ditunjuk
tanpa ada unsur rekayasa.
Pasal 17
Keterangan-keterangan yang diperoleh dari responden kadang-kadang sangat
pribadi dan karenanya perlu dilindungi kerahasiaannya. Kewajiban merahasiakan
keterangan responden ini perlu menjamin supaya semua pertanyaan yang bersifat
sangat pribadi tersebut dapat terjawab secara apa adanya oleh responden.
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 8 –
Pasal 21
Ayat (1)
Satuan pemerintahan terkecil adalah Desa atau Kelurahan sebagaimana dimaksud
dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “kebutuhan intern” adalah kebutuhan akan statistik yang
sifatnya untuk memenuhi kepentingan instansi itu sendiri serta tidak untuk
dipublikasikan, karena itu hasil survei demikian tidak wajib diserahkan kepada
BPS.
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 9 –
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Lihat penjelasan Pasal 16 dan Pasal 17.
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Ayat (1)
Hurup a
Cukup jelas
Hurup b
Lihat penjelasan Pasal 25 ayat (2).
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 10 –
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Ayat (1)
Dalam hal penyelenggaraan survei statistik khusus dilakukan dalam kerangka
kerjasama maka kewajiban memberitahukan sinopsis dibebankan kepada pihak
yang memegang hak menyebarluaskan hasil kegiatan statistik.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 11 –
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Ayat (1)
Cukup jelas
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 12 –
Ayat (2)
“Penyelenggara utama” adalah instansi yang berhak menyebarluaskan hasil
kegiatan statistik yang diselenggarakan.
“Pihak luar negeri” adalah lembaga internasional, negara asing, atau lembaga
swasta asing.
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Forum Masyarakat Statistik merupakan wadah yang bersifat non struktural dan
independen yang anggotanya terdiri dari unsur pemerintah, pakar, praktisi, dan
tokoh masyarakat yang bertugas menampung aspirasi masyarakat statistik, serta
memberikan saran dan pertimbangan kepada BPS.
Pasal 57
Cukup jelas
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 13 –
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 14 –
Pasal 68
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Kebutuhan data statistik untuk keperluan Pemerintah Daerah adalah data statistik
regional yang diperlukan untuk keperluan perencanaan pelaksanaan, dan evaluasi
bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Pemerintah Daerah yang
bersangkutan dan tidak tersedia di BPS.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3854

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close