Undang-undang

PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1997/1998

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 1999

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 1999
TENTANG
PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 1997/1998
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
a. bahwa Perhitungan Anggaran Negara sebagai tahap akhir dari rangkaian siklus
anggaran negara merupakan pertanggungjawaban pemerintah sesuai konstitusi atas
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. bahwa berhubung dengan itu, Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran
1997/1998 perlu ditetapkan dengan Undang-undang;
Mengingat :
a. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang
Dasar 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998
Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme;
c. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang
Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
d. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3010);
e. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1997 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 1997/1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3672);
f. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1998 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3749);
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN
1997/1998.
Pasal 1
(1) Pendapatan Negara dalam Tahun Anggaran 1997/1998 adalah sebesar Rp
126.661.031.712.917,00 (seratus dua puluh enam triliun enam ratus enam puluh satu
miliar tiga puluh satu juta tujuh ratus dua belas ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah)
terdiri atas :
a. Penerimaan Dalam Negeri sebesar Rp 112.275.472.705.184,00 (seratus dua belas triliun
dua ratus tujuh puluh lima miliar empat ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima ribu
seratus delapan puluh empat rupiah);
b. Penerimaan Pembangunan sebesar Rp 14.385.559.007.733,00 (empat belas triliun tiga
ratus delapan puluh lima miliar lima ratus lima puluh sembilan juta tujuh ribu tujuh ratus
tiga puluh tiga rupiah).
(2) Penerimaan Dalam Negeri sebesar Rp 112.275.472.705.184,00 (seratus dua belas
triliun dua ratus tujuh puluh lima miliar empat ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima
ribu seratus delapan puluh empat rupiah) terdiri dari :
a. Penerimaan pajak sebesar Rp 70.934.265.249.868,00 (tujuh puluh triliun sembilan ratus
tiga puluh empat miliar dua ratus enam puluh lima juta dua ratus empat puluh sembilan
ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah);
b. Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam Rp 30.558.964.493.420,00 (tiga puluh
triliun lima ratus lima puluh delapan miliar sembilan ratus enam puluh empat juta empat
ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus dua puluh rupiah);
c. Penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 10.782.242.961.896,00 (sepuluh triliun
tujuh ratus delapan puluh dua miliar dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus enam
puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah).
(3) Rincian pendapatan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah seperti
tersebut dalam penjelasan Pasal ini.
Pasal 2
(1) Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 adalah sebesar Rp 127.968.487.756.083,00
(seratus dua puluh tujuh triliun sembilan ratus enam puluh delapan miliar empat ratus delapan
puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu delapan puluh tiga rupiah ) terdiri atas :
a. Pengeluaran rutin sebesar Rp 89.609.807.882.252,00 (delapan puluh sembilan triliun
enam ratus sembilan miliar delapan ratus tujuh juta delapan ratus delapan puluh dua ribu
dua ratus lima puluh dua rupiah) dirinci menurut sektor:
01 SEKTOR INDUSTRI Rp 71.131.486.063,00
02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN Rp 329.839.070.066,00
03 SEKTOR PENGAIRAN Rp 30.677.781.738,00
04 SEKTOR TENAGA KERJA Rp 172.096.124.389,00
05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA
NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI
Rp 58.226.098.953.225,00
06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA Rp 306.670.073.436,00
07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI Rp 159.091.572.645,00
08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI Rp 29.999.951.081,00
09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI Rp 11.237.938.677.660,00
10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG Rp 209.091.134.900,00
11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL,
KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
Rp 4.508.562.994.018,00
12 SEKTOR KEPENDU-DUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA Rp 297.137.451.937,00
13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN
WANITA, ANAK DAN REMAJA Rp 620.936.159.622,00
14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN Rp 16.667.440.017,00
15 SEKTOR AGAMA Rp 1.164.335.582.499,00
16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI Rp 350.937.433.578,00
17 SEKTOR HUKUM Rp 649.763.692.792,00
18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN Rp 3.483.574.442.042,00
19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN,
KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA Rp 1.465.034.614.544,00
20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN Rp 6.280.223.246.000,00
b. Pengeluaran pembangunan sebesar Rp 38.358.679.873.831,00 (tiga puluh delapan
triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta delapan
ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah), dirinci menurut sektor :
01 SEKTOR INDUSTRI Rp 468.660.982.772,00
02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN Rp 1.837.192.098.953,00
03 SEKTOR PENGAIRAN Rp 2.138.922.011.738,00
04 SEKTOR TENAGA KERJA Rp 250.480.023.811,00
05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA
NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI Rp 1.380.195.889.494,00
06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA Rp 6.847.389.026.769,00
07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI Rp 4.807.953.065.412,00
08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI Rp 864.319.741.713,00
09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI Rp7.136.798.915.177,00
10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG Rp 645.461.136.632,00
11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIO-NAL,
KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
Rp 4.268.136.385.346,00
12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA Rp 348.151.214.200,00
13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN
WANITA, ANAK DAN REMAJA Rp 1.703.139.551.455,00
14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN Rp 1.333.362.993.015,00
15 SEKTOR AGAMA Rp 213.308.717.861,00
16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI Rp 876.888.719.624,00
17 SEKTOR HUKUM Rp 153.326.102.730,00
18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN Rp 857.870.554.509,00
19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI,
PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA Rp 308.405.806.126,00
20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN Rp 1.918.716.936.494,00
(2) Rincian Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seperti tersebut dalam
penjelasan Pasal ini.
Pasal 3
Sisa Anggaran Kurang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1997/1998 adalah
sebesar Rp 1.307.456.043.166,00 (satu triliun tiga ratus tujuh miliar empat ratus lima puluh enam
juta empat puluh tiga ribu seratus enam puluh enam rupiah).
Pasal 4
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
M U L A D I
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 145
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 1999
TENTANG
PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 1997/1998
U M U M
Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1997/1998 setelah diperiksa oleh Badan
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk
memenuhi kewajiban melaksanakan perhitungan dan pertanggungjawaban pemerintah atas
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1997 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998. Perhitungan Anggaran ini
merupakan tahap akhir dari rangkaian siklus anggaran negara yang senantiasa memperhatikan
jiwa dan semangat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme.
Dalam Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1997/1998 tersebut terdapat Sisa
Anggaran Kurang sebesar Rp 1.307.456.043.166,00 (satu triliun tiga ratus tujuh miliar empat
ratus lima puluh enam juta empat puluh tiga ribu seratus enam puluh enam rupiah) sebagai
akibat dari lebih besarnya Realisasi Belanja Negara daripada Realisasi Pendapatan Negara.
Sisa Anggaran Lebih kumulatif sampai dengan Tahun Anggaran 1996/1997 sebesar Rp
7.625.198.524.155,00 (tujuh triliun enam ratus dua puluh lima miliar seratus sembilan puluh
delapan juta lima ratus dua puluh empat ribu seratus lima puluh lima rupiah).
Oleh karena dalam Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1997/1998 mengalami Sisa
Anggaran Kurang seperti tersebut di atas, maka Sisa Anggaran Lebih kumulatif sampai dengan
Tahun Anggaran 1997/1998 menjadi sebesar Rp 6.317.742.480.989,00 (enam triliun tiga ratus
tujuh belas miliar tujuh ratus empat puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu sembilan ratus
delapan puluh sembilan rupiah). Jumlah Sisa Anggaran Lebih kumulatif tersebut termasuk
Cadangan Anggaran Pembangunan (CAP) sebesar Rp 1.730.000.000.000 (satu triliun tujuh ratus
tiga puluh miliar rupiah).
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Seluruh penerimaan pembangunan tersebut adalah bantuan proyek.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat(3)
Rincian pendapatan negara dimaksud adalah sebagai berikut :
RINCIAN PENERIMAAN DALAM NEGERI
TAHUN ANGGARAN 1997/1998
(dalam rupiah)
Penerimaan perpajakan 70.934.265.249.868,00
0110 Pajak penghasilan (PPh) 34.388.283.541.950,00
0120 Pajak pertambahan nilai (PPN) 25.198.773.347.584,00
0140 Pajak bumi dan bangunan (PBB) 2.640.963.276.934,00
0210 Penerimaan bea masuk 2.998.701.033.777,00
0220 Penerimaan cukai 5.101.215.416.292,00
0230 Penerimaan Pajak ekspor/pungutan ekspor 128.511.741.344,00
0240 Bea meterai 477.816.891.987,00
0250 Bea lelang —
Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam
30.558.964.493.420,00
0310 Penerimaan minyak bumi dan gas alam 30.558.964.493.420,00
0320 Penerimaan laba bersih minyak (LBM) —
Penerimaan negara bukan pajak 10.782.242.961.896,00
0410 Penerimaan pendidikan 69.437.118.872,00
0411 Uang pendidikan 66.533.868.547,00
0412 Uang ujian masuk, kenaikan tingkat, dan akhir pendidikan 1.827.818.308,00
0413 Uang ujian untuk menjalankan praktek 4.420.900,00
0419 Penerimaan pendidikan lainnya 1.071.011.117,00
0480 Penerimaan pendidikan swadana
425.838.729.089,00
0481 Penerimaan pendidikan swadana 425.838.729.089,00
0510 Penjualan hasil produksi, sitaan 33.674.321.526,00
0511 Penjualan hasil pertanian, perkebunan 904.275.455,00
0512 Penjualan hasil peternakan 1.255.072.185,00
0513 Penjualan hasil perikanan 531.370.536,00
0514 Penjualan hasil sitaan 3.386.146.103,00
0515 Penjualan obat-obatan dan hasil farmasi 101.813.059,00
0516 Penjualan penerbitan, film, dan hasil cetakan lainnya 241.506.708,00
0517 Penjualan dokumen-dokumen pelelangan 17.293.243.957,00
0519 Penjualan lainnya 9.960.893.523,00
0520 Penjualan aset tetap
31.839.165.764,00
0521 Penjualan rumah, gedung, bangunan dan tanah 5.328.791.509,00
0522 Penjualan kendaraan bermotor 933.512.645,00
0523 Penjualan sewa beli 22.616.368.765,00
0529 Penjualan aset lainnya yang berlebih, rusak, 2.960.492.845,00
dihapuskan
0530 Penerimaan sewa
12.303.783.694,00
0531 Sewa rumah dinas, rumah negeri 4.757.313.432,00
0532 Sewa gedung, bangunan, gudang 3.503.165.069,00
0533 Sewa benda-benda bergerak 2.580.795.132,00
0539 Sewa benda-benda tak bergerak lainnya 1.462.510.061,00
0540 Penerimaan jasa I
887.489.511.674,00
0541 Penerimaan rumah sakit dan instansi kesehatan 9.845.429.397,00
lainnya
0542 Penerimaan tempat hiburan, taman, museum 2.230.495.397,00
0543 Penerimaan surat keterangan, visa, paspor dan SIM,
STNK, BPKB 132.325.632.150,00
0544 Penerimaan sertifikat pendaftaran tanah 174.214.470.218,00
0545 Pemberian hak dan perijinan 531.278.572.453,00
0546 Penerimaan sensor, karantina, pengawasan, 6.909.238.802,00
pemeriksaan
0547 Penerimaan jasa tenaga, jasa pekerjaan 9.941.729.425,00
0548 Penerimaan jasa kantor urusan agama 6.018.505.587,00
0549 Penerimaan jasa bandar udara dan pelabuhan 14.725.438.245,00
0550 Penerimaan jasa II 692.789.646.158,00
0551 Penerimaan jasa lembaga keuangan (jasa giro) 44.270.528.291,00
0552 Penerimaan iuran hasil hutan, hasil laut, 260.217.451.124,00
royalti dan denda
0553 Penerimaan iuran lelang untuk fakir miskin 4.477.318.758,00
0554 Penerimaan jasa kantor catatan sipil 9.821.823.489,00
0555 Penerimaan biaya penagihan pajak-pajak negara 4.081.661.087,00
dengan surat paksa
0556 Penerimaan uang pewarganegaraan 2.299.273.480,00
0557 Pendapatan bea lelang 52.623.472.415,00
0558 Pendapatan biaya pengurusan piutang negara 37.126.236.452,00
dan lelang negara
0559 Penerimaan jasa lainnya 277.871.881.062,00
0560 Penerimaan rutin dari luar negeri
42.118.546.166,00
0561 Bea visa dan paspor —
0562 Bea konsuler —
0565 Bea legalisasi dan pembuatan surat keterangan —
0569 Penerimaan rutin lainnya dari luar negeri 42.118.546.166,00
0580 Penerimaan penjualan, sewa dan jasa swadana
814.116.973.853,00
0581 Penerimaan penjualan swadana 5.260.921.516,00
0582 Penerimaan sewa swadana 715.849.849,00
0583 Penerimaan jasa swadana 808.140.202.488,00
0610 Penerimaan kejaksaan dan peradilan
30.332.826.074,00
0611 Legalisasi tanda tangan 84.499.802,00
0612 Pengesahan surat di bawah tangan 21.116.550,00
0613 Uang meja (leges) dan upah pada panitera badan
pengadilan 383.803.426,00
0614 Hasil denda, denda tilang dan sebagainya 22.994.962.401,00
0615 Ongkos perkara 1.656.075.892,00
0619 Penerimaan kejaksaan dan peradilan lainnya 5.192.368.003,00
0710 Penerimaan dari investasi
5.895.651.053.404,00
0711 Bagian laba dari BUMN 2.340.679.408.293,00
0713 Pelunasan piutang (penerimaan kembali pinjaman) 3.554.971.645.111,00
0810 Penerimaan kembali belanja tahun anggaran berjalan
116.566.880.689,00
0811 Penerimaan kembali belanja pegawai pusat 19.696.988.399,00
0812 Penerimaan kembali belanja pegawai daerah otonom 34.904.079.044,00
0813 Penerimaan kembali belanja pensiun 35.353.436.824,00
0814 Penerimaan kembali belanja rutin lainnya 13.600.684.731,00
0815 Penerimaan kembali belanja pembangunan
rupiah lainnya 12.955.389.103,00
0816 Pembetulan pembukuan pembayaran Subsidi
pajak (PPN/PPnBM, PPh) 56.302.588,00
0820 Penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu
26.945.230.822,00
0821 Penerimaan kembali belanja pegawai pusat 5.844.400.752,00
0822 Penerimaan kembali belanja pegawai daerah otonom 7.858.916.301,00
0823 Penerimaan kembali belanja pensiun 4.374.253.612,00
0824 Penerimaan kembali belanja rutin lainnya 2.986.537.992,00
0825 Penerimaan kembali belanja pembangunan
rupiah lainnya 5.871.060.607,00
0826 Pembetulan pembukuan pembayaran subsidi pajak
(PPN/PPnBM, PPh) 10.061.558,00
0880 Penerimaan lain-lain swadana
27.470.025.858,00
0881 Penerimaan lain-lain swadana 27.470.025.858,00
0890 Penerimaan lain-lain
1.675.669.148.253,00
0891 Penerimaan kembali persekot, uang muka gaji 3.883.703.994,00
0892 Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian
pekerjaan 13.523.587.213,00
0893 Penerimaan kembali, ganti rugi atas kerugian yang diderita
oleh negara 4.605.651.778,00
0894 Penerimaan kembali perhitungan sisa lebih subsidi gaji PNS
daerah otonom berdasarkan SPM nihil KPKN 347.543.557.104,00
0899 Penerimaan anggaran lainnya 1.306.112.648.164,00
J U M L A H
112.275.472.705.184,00
RINCIAN PENERIMAAN PEMBANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 1997/1998
(dalam rupiah)
0910 Bantuan Program —
0920 Bantuan Proyek 14.385.559.007.733,00
J U M L A H 14.385.559.007.733,00
Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Rincian belanja negara dimaksud adalah sebagai berikut :
RINCIAN PENGELUARAN RUTIN
TAHUN ANGGARAN 1997/1998
(dalam rupiah)
01 SEKTOR INDUSTRI
01.1 Subsektor Industri 71.131.486.063,00
Jumlah Sektor Industri 71.131.486.063,00
02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN
02.1 Subsektor Pertanian 174.027.621.699,00
02.2 Subsektor Kehutanan 155.811.448.367,00
Jumlah Sektor Pertanian Dan Kehutanan 329.839.070.066,00
03 SEKTOR PENGAIRAN
03.1 Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air 14.452.224.589,00
03.2 Subsektor Irigasi 16.225.557.149,00
Jumlah Sektor Pengairan
30.677.781.738,00
04 SEKTOR TENAGA KERJA
04.1 Subsektor Tenaga Kerja 172.096.124.389,00
Jumlah Sektor Tenaga Kerja 172.096.124.389,00
05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL,
KEUANGAN DAN KOPERASI
05.1 Subsektor Perdagangan Dalam Negeri 63.528.960.846,00
05.2 Subsektor Perdagangan Luar Negeri 36.341.760.198,00
05.4 Subsektor Keuangan 58.036.434.121.218,00
05.5 Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil 89.794.110.963,00
Jumlah Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Nasional,
Keuangan dan Koperasi
58.226.098.953.225,00
06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA
06.1 Subsektor Prasarana Jalan 23.392.032.154,00
06.2 Subsektor Transportasi Darat 20.820.474.946,00
06.3 Subsektor Transportasi Laut 159.243.954.508,00
06.4 Subsektor Transportasi Udara 55.838.555.672,00
06.5 Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian
dan Penyelamatan (SAR) 47.375.056.156,00
Jumlah Sektor Transportasi, Meteorologi dan Geofisika 306.670.073.436,00
07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI
07.1 Subsektor Pertambangan 154.519.277.930,00
07.2 Subsektor Energi 4.572.294.715,00
Jumlah Sektor Pertambangan dan Energi 159.091.572.645,00
08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI
08.1 Subsektor Pariwisata 17.853.224.529,00
08.2 Subsektor Pos dan Telekomunikasi 12.146.726.552,00
Jumlah Sektor Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi 29.999.951.081,00
09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI
09.1 Subsektor Pembangunan Daerah 11.172.021.889.487,00
09.2 Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan 65.916.788.173,00
Jumlah Sektor Pembangunan Daerah dan Transmigrasi 11.237.938.677.660,00
10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG
10.1 Subsektor Lingkungan Hidup 7.855.024.225,00
10.2 Subsektor Tata Ruang 201.236.110.675,00
Jumlah Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang 209.091.134.900,00
11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN
TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
11.1 Subsektor Pendidikan 4.099.269.558.810,00
11.2 Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan 306.095.187.330,00
11.3 Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan
Terhadap Tuhan Yang Maha Esa 94.375.565.271,00
11.4 Subsektor Pemuda dan Olah Raga 8.822.682.607,00
Jumlah Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional,
Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemuda
dan Olah Raga
4.508.562.994.018,00
12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA
12.1 Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana 297.137.451.937,00
Jumlah Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera 297.137.451.937,00
13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN,
PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA
13.1 Subsektor Kesejahteraan Sosial 108.837.119.882,00
13.2 Subsektor Kesehatan 512.099.039.740,00
Jumlah Sektor Kesejahteraan Sosial, Kesehatan
Peranan Wanita, Anak dan Remaja 620.936.159.622,00
14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
14.1 Subsektor Perumahan dan Permukiman 11.072.108.707,00
14.2 Subsektor Penataan Kota dan Bangunan 5.595.331.310,00
Jumlah Sektor Perumahan dan Permukiman 16.667.440.017,00
15 SEKTOR AGAMA
15.1 Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama 193.634.336.505,00
15.2 Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama 970.701.245.994,00
Jumlah Sektor Agama 1.164.335.582.499,00
16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
16.2 Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar 221.988.406.534,00
16.3 Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi 32.201.239.585,00
16.5 Subsektor Kedirgantaraan 2.074.977.412,00
16.6 Subsektor Sistem Informasi dan Statistik 94.672.810.047,00
Jumlah Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 350.937.433.578,00
17 SEKTOR HUKUM
17.1 Subsektor Pembinaan Hukum Nasional 559.939.900.534,00
17.2 Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum 89.823.792.258,00
Jumlah Sektor Hukum 649.763.692.792,00
18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN
18.1 Subsektor Aparatur Negara 3.216.811.400.728,00
18.2 Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan
Pengawasan 266.763.041.314,00
Jumlah Sektor Aparatur Negara dan Pengawasan 3.483.574.442.042,00
19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN,
KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA
19.1 Subsektor Politik 80.042.016.740,00
19.2 Subsektor Hubungan Luar Negeri 1.019.855.104.659,00
19.3 Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa 365.137.493.145,00
Jumlah Sektor Politik, Hubungan Luar Negeri,
Penerangan, Komunikasi dan Media Massa 1.465.034.614.544,00
20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN
20.2 Subsektor Angkatan Bersenjata Republik Indonesia 6.024.521.942.000,00
20.3 Subsektor Pendukung 255.701.304.000,00
Jumlah Sektor Pertahanan dan Keamanan 6.280.223.246.000,00
J U M L A H 89.609.807.882.252,00
RINCIAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN
TANPA BANTUAN PROYEK/TEKNIS
TAHUN ANGGARAN 1997/1998
(dalam rupiah)
01 SEKTOR INDUSTRI
01.1 Subsektor Industri 391.202.640.964,00
Jumlah Sektor Industri 391.202.640.964,00
02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN
02.1 Subsektor Pertanian 1.414.604.453.633,00
02.2 Subsektor Kehutanan 8.338.993.500,00
Jumlah Sektor Pertanian Dan Kehutanan 1.422.943.447.133,00
03 SEKTOR PENGAIRAN
03.1 Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air 304.872.077.458,00
03.2 Subsektor Irigasi 834.342.541.986,00
Jumlah Sektor Pengairan 1.139.214.619.444,00
04 SEKTOR TENAGA KERJA
04.1 Subsektor Tenaga Kerja 153.232.607.300,00
Jumlah Sektor Tenaga Kerja 153.232.607.300,00
05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA
NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI
05.1 Subsektor Perdagangan Dalam Negeri 14.215.858.000,00
05.2 Subsektor Perdagangan Luar Negeri 70.987.587.733,00
05.3 Subsektor Pengembangan Usaha Nasional 381.371.815.156,00
05.4 Subsektor Keuangan 5.845.389.806,00
05.5 Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil 161.178.217.055,00
Jumlah Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha
Nasional, Keuangan dan Koperasi 633.598.867.750,00
06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA
06.1 Subsektor Prasarana Jalan 3.251.785.008.258,00
06.2 Subsektor Transportasi Darat 306.131.004.478,00
06.3 Subsektor Transportasi Laut 232.527.401.691,00
06.4 Subsektor Transportasi Udara 154.426.829.102,00
06.5 Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan
Penyelamatan (SAR) 17.771.712.000,00
Jumlah Sektor Transportasi, Meteorologi dan Geofisika 3.962.641.955.529,00
07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI
07.1 Subsektor Pertambangan 291.839.494.00,00
07.2 Subsektor Energi 774.631.344.280,00
Jumlah Sektor Pertambangan dan Energi 1.066.470.838.280,00
08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI
08.1 Subsektor Pariwisata 49.113.975.000,00
08.2 Subsektor Pos dan Telekomunikasi 29.617.104.000,00
Jumlah Sektor Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi 78.731.079.000,00
09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI
09.1 Subsektor Pembangunan Daerah 5.507.647.420.751,00
09.2 Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan 1.111.981.661.496,00
Jumlah Sektor Pembangunan Daerah dan Transmigrasi 6.619.629.082.247,00
10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG
10.1 Subsektor Lingkungan Hidup 283.883.708.680,00
10.2 Subsektor Tata Ruang 70.092.151.190,00
Jumlah Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang 353.975.859.870,00
11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN
TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
11.1 Subsektor Pendidikan 2.945.379.251.932,00
11.2 Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan 144.977.119.850,00
11.3 Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap
Tuhan Yang Maha Esa 72.487.029.000,00
11.4 Subsektor Pemuda dan Olah Raga 60.251.465.000,00
Jumlah Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional,
Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemuda
dan Olah Raga 3.223.094.865.782,00
12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA
12.1 Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana 343.074.210.930,00
Jumlah Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera 343.074.210.930,00
13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN
WANITA, ANAK DAN REMAJA
13.1 Subsektor Kesejahteraan Sosial 196.121.381.100,00
13.2 Subsektor Kesehatan 1.033.224.981.607,00
13.3 Subsektor Peranan Wanita, Anak dan Remaja 184.727.601.200,00
Jumlah Sektor Kesejahteraan Sosial, Kesehatan,
Peranan Wanita, Anak dan Remaja 1.414.073.963.907,00
14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
14.1 Subsektor Perumahan dan Permukiman 559.873.438.914,00
14.2 Subsektor Penataan Kota dan Bangunan 17.139.023.228,00
Jumlah Sektor Perumahan dan Permukiman 577.012.462.142,00
15 SEKTOR AGAMA
15.1 Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama 28.646.477.700,00
15.2 Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama 153.708.585.670,00
Jumlah Sektor Agama 182.355.063.370,00
16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
16.1 Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi 180.243.304.347,00
16.2 Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar 98.247.839.100,00
16.3 Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi 89.472.192.839,00
16.4 Subsektor Kelautan 83.352.906.500,00
16.5 Subsektor Kedirgantaraan 27.442.305.454,00
16.6 Subsektor Sistem Informasi dan Statistik 96.465.821.552,00
Jumlah Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 575.224.369.792,00
17 SEKTOR HUKUM
17.1 Subsektor Pembinaan Hukum Nasional 8.629.333.400,00
17.2 Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum 38.652.546.000,00
17.3 Subsektor Sarana dan Prasarana Hukum 103.561.716.330,00
Jumlah Sektor Hukum 150.843.595.730,00
18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN
18.1 Subsektor Aparatur Negara 533.595.971.085,00
18.2 Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan
Pengawasan 37.719.565.823,00
Jumlah Sektor Aparatur Negara dan Pengawasan 571.315.536.908,00
19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN,
KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA
19.1 Subsektor Politik 16.714.264.000,00
19.2 Subsektor Hubungan Luar Negeri 5.467.229.000,00
19.3 Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa 96.610.478.000,00
Jumlah Sektor Politik, Hubungan Luar Negeri, Penerangan,
Komunikasi dan Media Massa 118.791.971.000,00
20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN
20.1 Subsektor Rakyat Terlatih dan Perlindungan Masyarakat 875.000.000,00
20.2 Subsektor ABRI 949.745.428.000,00
20.3 Subsektor Pendukung 45.073.401.020,00
Jumlah Sektor Pertahanan dan Keamanan 995.693.829.020,00
J U M L A H 23.973.120.866.098,00
RINCIAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN
BANTUAN PROYEK/TEKNIS
TAHUN ANGGARAN 1997/1998
(dalam rupiah)
01 SEKTOR INDUSTRI
01.1 Subsektor Industri 77.458.341.808,00
Jumlah Sektor Industri 77.458.341.808,00
02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN
02.1 Subsektor Pertanian 414.248.651.820,00
02.2 Subsektor Kehutanan —
Jumlah Sektor Pertanian Dan Kehutanan 414.248.651.820,00
03 SEKTOR PENGAIRAN
03.1 Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air 574.891.983.867,00
03.2 Subsektor Irigasi 424.815.408.427,00
Jumlah Sektor Pengairan 999.707.392.294,00
04 SEKTOR TENAGA KERJA
04.1 Subsektor Tenaga Kerja 97.247.416.511,00
Jumlah Sektor Tenaga Kerja 97.247.416.511,00
05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA
NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI
05.1 Subsektor Perdagangan Dalam Negeri —
05.2 Subsektor Perdagangan Luar Negeri 5.707.693.000,00
05.3 Subsektor Pengembangan Usaha Nasional —
05.4 Subsektor Keuangan 737.949.644.744,00
05.5 Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil 2.939.684.000,00
Jumlah Sektor Perdagangan, Pengembangan
Usaha Nasional, Keuangan dan Koperasi 746.597.021.744,00
06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA
06.1 Subsektor Prasarana Jalan 1.612.164.743.906,00
06.2 Subsektor Transportasi Darat 632.000.667.307,00
06.3 Subsektor Transportasi Laut 436.492.717.827,00
06.4 Subsektor Transportasi Udara 186.890.695.049,00
06.5 Subsektor Meteorologi , Geofisika, Pencarian
dan Penyelamatan (SAR) 17.198.247.151,00
Jumlah Sektor Transportasi, Meteorologi dan
Geofisika 2.884.747.071.240,00
07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI
07.1 Subsektor Pertambangan 67.232.260.141,00
07.2 Subsektor Energi 3.674.249.966.991,00
Jumlah Sektor Pertambangan dan Energi 3.741.482.227.132,00
08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI
08.1 Subsektor Pariwisata —
08.2 Subsektor Pos dan Telekomunikasi 785.588.662.713,00
Jumlah Sektor Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi 785.588.662.713,00
09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI
09.1 Subsektor Pembangunan Daerah 511.372.749.414,00
09.2 Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman
Perambah Hutan 5.797.083.516,00
Jumlah Sektor Pembangunan Daerah dan Transmigrasi 517.169.832.930,00
10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG
10.1 Subsektor Lingkungan Hidup 202.452.380.570,00
10.2 Subsektor Tata Ruang 89.032.896.192,00
Jumlah Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang 291.485.276.762,00
11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL,
KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
11.1 Subsektor Pendidikan 979.493.614.591,00
11.2 Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan 55.548.033.973,00
11.3 Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan
Terhadap Tuhan yang Maha Esa —
11.4 Subsektor Pemuda dan Olah Raga 9.999.871.000,00
Jumlah Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional,
Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemuda
dan Olah Raga 1.045.041.519.564,00
12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA
12.1 Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana 5.077.003.270,00
Jumlah Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera 5.077.003.270,00
13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN,PERANAN
WANITA, ANAK DAN REMAJA
13.1 Subsektor Kesejahteraan Sosial 45.073.772.202,00
13.2 Subsektor Kesehatan 243.991.815.346,00
13.3 Subsektor Peranan Wanita, Anak dan Remaja —
Jumlah Sektor Kesejahteraan Sosial, Kesehatan,
Peranan Wanita, Anak dan Remaja 289.065.587.548,00
14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
14.1 Subsektor Perumahan dan Permukiman 751.407.670.957,00
14.2 Subsektor Penataan Kota dan Bangunan 4.942.859.916,00
Jumlah Sektor Perumahan dan Permukiman 756.350.530.873,00
15 SEKTOR AGAMA
15.1 Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama —
15.2 Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama 30.953.654.491,00
Jumlah Sektor Agama 30.953.654.491,00
16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
16.1 Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi 34.384.703.694,00
16.2 Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar 2.937.077.268,00
16.3 Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 67.724.464.376,00
16.4 Subsektor Kelautan 172.958.617.825,00
16.5 Subsektor Kedirgantaraan 10.321.096.669,00
16.6 Subsektor Sistem Informasi dan Statistik 13.338.390.000,00
Jumlah Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 301.664.349.832,00
17 SEKTOR HUKUM
17.1 Subsektor Pembinaan Hukum Nasional 2.482.507.000,00
17.2 Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum —
17.3 Subsektor Sarana dan Prasarana Hukum —
Jumlah Sektor Hukum 2.482.507.000,00
18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN
18.1 Subsektor Aparatur Negara 270.626.293.797,00
18.2 Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan
Pengawasan 15.928.723.804,00
Jumlah Sektor Aparatur Negara dan Pengawasan
286.555.017.601,00
19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI,
PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA
19.1 Subsektor Politik 3.684.011.600,00
19.2 Subsektor Hubungan Luar Negeri —
19.3 Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa 185.929.823.526,00
Jumlah Sektor Politik, Hubungan Luar Negeri, Penerangan,
Komunikasi dan Media Massa 189.613.835.126,00
20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN
20.1 Subsektor Rakyat Terlatih dan Perlindungan Masyarakat —
20.2 Subsektor ABRI 912.608.157.474,00
20.3 Subsektor Pendukung 10.414.950.000,00
Jumlah Sektor Pertahanan dan Keamanan 923.023.107.474,00
J U M L A H 14.385.559.007.733,00
Pasal 3
Sisa Anggaran Kurang sebesar Rp.1.307.456.043.166,00 (satu triliun tiga ratus tujuh
miliar empat ratus lima puluh enam juta empat puluh tiga ribu seratus enam puluh enam
rupiah) disebabkan oleh Realisasi Pendapatan Negara sebesar Rp
126.661.031.712.917,00 (seratus dua puluh enam triliun enam ratus enam puluh satu
miliar tiga puluh satu juta tujuh ratus dua belas ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah)
dan Realisasi Belanja Negara sebesar Rp 127.968.487.756.083,00 (seratus dua puluh
tujuh triliun sembilan ratus enam puluh delapan miliar empat ratus delapan puluh tujuh
juta tujuh ratus lima puluh enam ribu delapan puluh tiga rupiah).
Pasal 4
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3877

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close