Peraturan Pemerintah

PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1998

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 1998
TENTANG
PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE)
DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
a. bahwa dalam rangka mendorong ekspor yang merupakan prioritas nasional, Kawasan
Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam sebagai Daerah Pabean perlu
diberikan kemudahan di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan Pasal 16B Undangundang
Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 11 Tahun 1994;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka dipandang perlu untuk mengaturnya
dengan Peraturan Pemerintah.
Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3262) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994
(Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa
dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264) sebagaimana telah diubah dengan Undangundang
Nomor 11 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3568);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT
(BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM.
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan :
a. Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam adalah Daerah Industri
Pulau Batam dan pulau-pulau di sekitarnya yang dinyatakan sebagai Kawasan Berikat
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Pengusaha adalah Pengusaha Kena Pajak di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah
Industri Pulau Batam yang melakukan kegiatan menghasilkan Barang Kena Pajak untuk
diekspor.
Pasal 2
Dalam rangka menunjang ekspor, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah tidak dipungut atas :
a. penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada Pengusaha sepanjang
Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut digunakan untuk menghasilkan
Barang Kena Pajak yang diekspor;
b. impor Barang Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha sepanjang Barang Kena Pajak
tersebut digunakan untuk menghasilkan Barang Kena Pajak yang diekspor;
c. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean oleh Pengusaha
sepanjang Barang Kena Pajak tidak berwujud tersebut digunakan untuk menghasilkan
Barang Kena Pajak yang diekspor; dan
d. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean oleh Pengusaha sepanjang Jasa
Kena Pajak tersebut digunakan untuk menghasilkan Barang Kena Pajak yang diekspor.
Pasal 3
Atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak,
pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan pemanfaatan Jasa
Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau
Batam selain dimaksud dalam Pasal 2, terutang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah.
Pasal 4
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan
oleh Menteri Keuangan.
Pasal 5
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 1998
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 1998
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
MOERDIONO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 54
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 1998
TENTANG
PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE)
DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
UMUM
Sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang
dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undangundang
Nomor 11 Tahun 1994, Pajak Pertambahan Nilai pada prinsipnya dikenakan di dalam
Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam sebagai Daerah Pabean.
Namun mengingat Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam merupakan
daerah yang mempunyai potensi besar untuk berkembangnya kegiatan ekspor sebagai kegiatan
ekonomi berprioritas tinggi dalam skala Nasional, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 16B
Undang-undang tersebut, yang memungkinkan pemberian fasilitas perpajakan kepada Daerah
Pabean, Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam perlu diberikan
kemudahan dalam pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak,
pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan pemanfaatan Jasa
Kena Pajak dari luar Daerah Pabean.
Kemudahan tersebut diberikan hanya terbatas kepada Pengusaha Kena Pajak yang melakukan
kegiatan menghasilkan Barang Kena Pajak untuk diekspor. Sedangkan kegiatan yang bukan
untuk menghasilkan Barang Kena Pajak untuk diekspor dikenakan Pajak Pertambahan Nilai
dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3748

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close