Peraturan Pemerintah

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN SERTA PEMBERHENTIAN ANGGOTA KOMISI PEMERIKSA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 1999

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66 TAHUN 1999
TENTANG
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN SERTA
PEMBERHENTIAN ANGGOTA KOMISI PEMERIKSA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (4)
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, perlu
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pengangkatan Serta Pemberhentian Anggota Komisi Pemeriksa;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3851);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERSYARATAN DAN
TATA CARA PENGANGKATAN SERTA PEMBERHENTIAN
ANGGOTA KOMISI PEMERIKSA.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 2 –
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
1. Anggota Komisi Pemeriksa adalah Anggota Komisi Pemeriksa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang
Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih
dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
2. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi
bidang pengawasan aparatur negara.
3. Undang-undang adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelengga Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme.
BAB II
PENGANGKATAN ANGGOTA KOMISI PEMERIKSA
Pasal 2
(1) Pengangkutan anggota Komisi Pemeriksa ditetapkan dengan
Keputusan Presiden selaku Kepala Negara.
(2) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Komisi Pemeriksa, seorang
calon sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut:
a. warga negara Republik Indonesia;
b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. berumur serendah-rendahnya 40 (empat puluh) tahun dan
setinggi-tingginya 75 (tujuh puluh lima) Tahun;
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 3 –
d. sehat jasmani dan rohani;
e. tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan
Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara
5(lima) tahun atau lebih; dan
f. mempunyai pengetahuan, pemahaman, dan keahlian di bidang
tertentu sesuai dengan Sub Komisi yang ditetapkan untuk
pengangkatan yang bersangkutan.
Pasal 3
(1) Calon anggota Komisi Pemeriksa dihimpun dari unsur Pemerintah
dan masyarakat.
(2) Dalam menghimpun calon anggota Komisi Pemeriksa yang berasal
dari unsur masyarakat, Menteri melakukan koordinasi dengan
instansi terkait.
(3) Dalam menghimpun calon anggota Komisi Pemeriksa yang berasal
dari unsur masyarakat, Menteri melakukan kerja sama dengan
organisasi kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat.
(4) Menteri menyusun daftar nama calon anggota Komisi Pemeriksa
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
Pasal 4
(1) Calon Anggota Komisi Pemeriksa telah dihimpun sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), diajukan oleh Menteri
kepada Presiden sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) orang.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 4 –
(2) Calon Anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas 25
(dua puluh lima) orang berasal dari unsur Pemerintah dan 25 (dua
puluh lima) orang berasal dari unsur masyarakat.
(3) Calon anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh
Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk memperoleh
persetujuan.
Pasal 5
(1) Presiden selaku Kepala Negara setelah mendapat persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat mengangkat sekurang-kurangnya 20 (dua puluh)
orang dari calon sebagiamana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
sebagai anggota Komisi Pemeriksa.
(2) Anggota Komisi Pemeriksa sebagiamana dimaksud dalam ayat (1)
terdiri dari unsur Pemerintah dan unsur masyarakat yang terbagi
secara berimbang.
Pasal 6
Anggota Komisi Pemeriksa yang berasal dari unsur Pemerintah
dibebastugaskan sementara dari jabatan organiknya selama menjadi
Anggota Komisi Pemeriksa, tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai
Negeri.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 5 –
BAB III
MASA JABATAN ANGGOTA KOMISI PEMERIKSA
Pasal 7
Masa jabatan anggota Pemeriksa adalah selama 5 (lima) tahun dan
setelah berakhir masa jabatannya dapat diangkat kembali hanya untuk 1
(satu) kali masa jabatan.
BAB IV
PEMBERHENTIAN ANGGOTA KOMISI PEMERIKSA
Pasal 8
Anggota Komisi Pemeriksa dapat diberhentikan dengan hormat atau
tidak dengan hormat.
Pasal 9
Angota Komisi Pemeriksa diberhentikan dengan hormat apabila:
a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri dengan mengajukan permintaan secara tertulis
kepada Presiden melalui Ketua Komisi Pemeriksa;
c. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai dimaksud dalam pasal 2
ayat (2) huruf a,b,c, dan d;
d. bertempat tinggal tetap di luar wilayah negara Republik Indonesia;
atau
e. masa jabatan berakhir.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 6 –
Pasal 10
Anggota Komisi Pemeriksa diberhentikan tidak dengan hormat apabila:
a. dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap;
b. terus menerus selama 60 (enam puluh) hari kerja melainkan
kewajiban dalam menjalankan tugas atau pekerjaan tanpa alasan
yang sah; atau
c. melanggar sumpah atau janji.
BAB V
PENGANTIAN ANGGOTA KOMISI ANTARWAKTU
Pasal 11
(1) Dalam hal Anggota Komisi Pemeriksa berhenti dengan hormat atau
diberhentikan tidak dengan hormat sebelum masa jabatannya
berakhir, maka kekosongan jabatan tersebut harus diisi dengan
anggota pengganti antarwaktu.
(2) Anggota pengganti antarwaktu diambil dari calon Anggota Komisi
Pemeriksa yang terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (4).
Pasal 12
Pengangkatan anggota pengganti antarwaktu ditetapkan oleh Presiden
setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
BAB VI
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 7 –
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KOMISI PEMERIKSA DI DAERAH
Pasal 13
(1) Ketentuan mengenai persyaratan pengangkutan anggota Komisi
Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), berlaku
juga bagi pengangkatan Komisi Pemeriksa di Daerah.
(2) Ketentuan mengenai persyaratan pemberhentian anggota Komisi
Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal
10, berlaku juga bagi pemberhentian Komisi Pemeriksa di Daerah.
Pasal 14
Calon Anggota Komisi Pemeriksa di Daerah dihimpun oleh Ketua
Komisi Pemeriksa dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 20 Nopember
1999.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 8 –
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDOENSIA,
ttd.
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDOENSIA,
ttd.
MULADI
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDOENSIA TAHUN 1999 NOMOR 127
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESAI
NOMOR 66 TAHUN 1999
TENTANG
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKUTAN SERTA
PEMBERHENTIAN ANGGOTA KOMISI PEMERIKSA
1. UMUM
Dalam Pasal 3 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme, diperintahkan bahwa untuk menghindarkan praktek-praktek
korupsi, kolusi, dan nepotisme, seseorang yang dipercaya menjabat suatu jabatan dalam
penyelenggaraan negara harus bersumpah sesuai dengan agamanya, harus mengumumkan
dan bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan setelah menjabat, Selain itu,
ditentukan juga bahwa pemeriksa atas kekayan tersebut dilakukan oleh suatu lembaga
yang dibentuk oleh Kepala Negara yang keanggotaannya terdiri dari pemerintah dan
masyarakat.
Dalam Pasal 14 ayat (4) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
sebagai pelaksanaan Ketetapan MPR tersebut, memerintahkan lebih lanjut Peraturan
Pemerintah untuk mengatur mengenai Persyaratan dan tata Cara Pengangkatan serta
Pemberhentian Anggota Komisi Pemeriksa.
Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pengangkatan serta Pemberhentian
Anggota Komisi Pemeriksa ini, dimaksud untuk menentukan syarat-syarat menjadi
anggota Komisi Pemeriksa dan ketentuan mengenai pemberhentian sebagai anggota
Komisi Pemeriksa. Secara mendasar ketentuan dalam Peraturan pemerintah ini bertujuan
untuk memberikan kepastian hukum anggota Komisi Pemeriksa mengenai pengangkutan,
pemberhentian, dan masa jabatannya berkaitan dengan kewenangannya untuk memeriksa
harta kekayan pejabat negara sebagai penyelenggara negara, baik sebelum, selama,
maupun setelah menduduki jabatan. Pemeriksaan tersebut dimaksudkan untuk
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 2 –
menghindari perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga diharapkan dapat tercipta
penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Komisi Pemeriksa yang diberi tugas untuk memeriksa harta kekayaan pejabat negara
bersifat independen yang keanggotaannya berasal dari unsur pemerintah dan unsur
masyarakat sehingga dapat tercipta perimbangan pemeriksaan (check ande balance).
Ruang lingkung pengaturan Peraturan Pemerintah ini meliputi:
a. syarat-syarat yang harus dipenuhi calon Anggota Komisi Pemeriksa;
b. pengangkatan Anggota Komisi Pemeriksa;
c. masa jabatan Anggota Komisi Pemeriksa;
d. pemberhentian Anggota Komisi Pemeriksa;
e. penggantian Anggota Komisi Pemeriksa antarwaktu; dan
f. pengangkatan dan pemberhentian Anggota Komisi Pemeriksa di Daerah.
Pengangkatan anggota Komisi Pemeriksa dilakukan oleh Presiden selaku Kepala
Negara setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
mengingat Komisi Pemeriksa bersifat independen. Calon anggota Komisi Pemeriksa
perlu terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia sebelum ditetapkan pengangkatannya oleh Presiden, agar tercipta asas
keterbukaan dan rakyat dapat turut berperan serta dalam menentukan pengangkatan
Anggota Komisi Pemeriksa.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Ayat (1)
Mengingat Komisi Pemeriksa merupakan lembaga independen, maka
pengangkatan anggota Komisi Pemeriksa tidaklah dilakukan oleh Presiden selaku
Kepala Pemerintahan melainkan oleh Presiden selaku Kepala Negara. Hal ini
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 3 –
dimaksudkan untuk menjaga indepensi anggota Komisi Pemeriksa dalam
menjalankan tugasnya.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Calon yang diajukan sebanyak 2 (dua) kali lipat jumlah anggota yang ditetapkan
dimaksudkan agar dalam penetapan anggota dapat dilakukan pembanding secara
proposional
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 5
Ayat (1)
Diperlukan adanya persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia, agar benar-benar tampak independensi dari Komisi Pemeriksa.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan”jumlah berimbang” adalah jumlah anggota yang sebanding
antara anggota dari unsur Pemerintah dan anggota dari unsur masyarakat.
Pasal 6
Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan agar tidak terjadi perangkapan jabatan
yang dapat mempengaruhi tugas dan fungsi Komisi Pemeriksa.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 4 –
Pasal 7
Pembatasan masa jabatan dimaksudkan untuk selalu mengadakan penyegaran
dalam Keanggotaan Komisi Pemeriksa.
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Pengisian anggota pengganti antarwaktu sangat diperlukan, agar tidak
mengganggu pelaksanaan tugas dari Komisi Pemeriksa yang sangat penting
tersebut.
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Pengangkatan Komisi Pemeriksa di Daerah dimaksudkan untuk membantu Komisi
Pemeriksa dalam melaksanakan tugasnya di Daerah, sehingga tugas dari Komisi
Pemeriksa Pusat tersebut dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, karena
tidak selalu harus meninjau sendiri ke daerah.
Pasal 14
Cukup jelas
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 5 –
Pasal 15
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3864

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close