Peraturan Pemerintah

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 1999 TENTANG BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 95 TAHUN 1999

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 95 TAHUN 1999
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 1999
TENTANG BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas Badan Penyehatan
Perbankan Nasional (BPPN), dipandang perlu menyempurnakan
kembali Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan
Penyehatan Perbankan Nasional;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3790);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan
Penyehatan Perbankan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3814);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 1999 TENTANG
BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL.
Pasal I …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 2 –
Pasal I
Ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang
Badan Penyehatan Perbankan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3814) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 5
(1) BPPN dipimpin oleh seorang Ketua, yang dibantu oleh seorang
Wakil Ketua dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang Deputi Ketua.
(2) Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Presiden berdasarkan usulan
Menteri.
(3)Wakil Ketua dan Deputi Ketua diangkat dan diberhentikan oleh
Menteri berdasarkan usul Ketua.
(4) Ketua bertindak mewakili BPPN di muka maupun di luar
Pengadilan.
(5) Dalam hal Ketua tidak hadir atau berhalangan, Wakil Ketua
bertindak untuk dan atas nama serta mewakili BPPN.
(6) Dalam hal Ketua dan atau Wakil Ketua tidak hadir atau berhalangan,
2 orang Deputi Ketua yang ditunjuk oleh Ketua bertindak untuk dan
atas nama serta mewakili BPPN.
(7) Ketentuan lebih lanjut yang mengatur mengenai organisasi, tata
kerja, pengangkatan dan pemberhentian serta hak dan kewajiban
pegawai BPPN serta perubahannya ditetapkan oleh Ketua.”
Pasal II
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 3 –
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Nopember 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ABDURRAHMAN WAHID
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Nopember 1999
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ALIRAHMAN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 209
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 4 –
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 95 TAHUN 1999
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 1999
TENTANG BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL
UMUM
Dalam perkembangan pelaksanaan tugas Badan Penyehatan Perbankan Nasional
untuk melakukan penyehatan perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7
Tahun 1992 tentang Perbankan, beban serta ragam permasalahan yang dihadapi oleh
Badan Penyehatan Perbankan Nasional semakin kompleks. Struktur organisasi yang ada
selama ini, khususnya pada susunan pimpinan BPPN, dianggap kurang dapat memenuhi
tuntutan pekerjaan yang semakin kompleks tersebut. Oleh karena itu, dipandang perlu
untuk melakukan penyesuaian terhadap susunan pimpinanan BPPN guna dapat lebih
meningkatkan kinerjanya.
PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4) …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
– 2 –
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Ketentuan ini tidak berlaku dalam hal penerbitan Surat Paksa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) dan penerbitan Surat Perintah Penyitaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2).
Ayat (7)
Cukup jelas
Pasal II
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3916

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close