Peraturan Pemerintah

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 1994 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 1996

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 1996
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 1994 TENTANG
PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN
HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
Bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum dalam pemenuhan kewajiban pelunasan
pajak atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, dipandang
perlu untuk menyempurnakan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994, dengan
Peraturan Pemerintah;
Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara
perpajakan ( Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49 Tambahan lembaran Negara
Nomor 3262) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994
(Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara
Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263), sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara
Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran
Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312),
sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Tahun Nomor 3569);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan
atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau bangunan (Lembaran
Negara Tahun 1994 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3580);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 1994 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK
PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN.
Pasal I
Mengubah beberapa ketentuan dan menambah satu ketentuan baru dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994, sebagai berikut :
– 2 –
1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :
“Pasal 4
(1) Besarnya Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) adalah sebesar 5% (lima persen) dari jumlah bruto
nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, kecuali pengalihan hak atas
rumah sederhana, rumah sangat sederhana, dan rumah susun sederhana yang
dilakukan oleh Wajib Pajak badan yang usaha pokoknya melakukan transaksi
pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dikenakan Pajak Penghasilan
sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan.”
2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :
“Pasal 6
Tata cara pembayaran Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima atau
diperoleh Wajib Pajak badan yang usaha pokoknya melakukan transaksi pengalihan
hak atas tanah dan/atau bangunan, ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.”
3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :
“Pasal 8
(1) Bagi Wajib Pajak orang pribadi, yayasan atau organisasi yang sejenis, dan Wajib
Pajak badan yang usaha pokoknya melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah
dan/atau bangunan apabila melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau
bangunan dalam kegiatan usaha
pokoknya, pembayaran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) bersifat final.
(2) Bagi Wajib Pajak badan lainnya dan bagi Wajib Pajak badan yang usaha pokoknya
melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan apabila
melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan diluar kegiatan usaha
pokoknya, pembayaran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) merupakan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25 yang dapat
diperhitungkan dengan Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang
bersangkutan.
(3) Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang jumlah penghasilannya melebihi Penghasilan
Tidak Kena Pajak (PTKP), apabila melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau
bangunan yang jumlah brutonya kurang dari Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta
rupiah), penghasilan yang diperoleh dari pengalihan tersebut merupakan objek
Pajak Penghasilan, dan Pajak Penghasilan terutang yang bersifat final sebesar 5%
(lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan, wajib dibayar sendiri oleh Wajib
Pajak dengan Surat Setoran Pajak Final sebelum akhir tahun pajak yang
bersangkutan, kecuali penghasilan yang diperoleh dari pengalihan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf c.”
4. Menambah ketentuan baru diantara Pasal 11 dan Pasal 12 yang dijadikan Pasal 11A,
yang berbunyi sebagai berikut :
“Pasal 11A
(1) Orang pribadi yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan
sebelum 1 Januari 1995 dan belum melaporkan penghasilan tersebut dalam Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, wajib membayar Pajak Penghasilan
yang terutang :
a. sebesar 5% (lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4; atau
b. sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 bagi yang telah membayar Pajak Penghasilan
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1994.
– 3 –
(2) Orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), yang melakukan
pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan terhitung mulai tanggal 1 Januari
1995, terutang Pajak Penghasilan sebesar 5% (lima persen) dari jumlah bruto nilai
pengalihan.
(3) Yayasan atau organisasi yang sejenis yang melakukan pengalihan hak atas tanah
dan/atau bangunan terhitung mulai tanggal 1 Januari 1995, terutang Pajak
Penghasilan sebesar 5% (lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan.
(4) Wajib Pajak badan yang usaha pokoknya melakukan transaksi pengalihan hak atas
tanah dan/atau bangunan, apabila melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau
bangunan dalam kegiatan usaha pokoknya mulai tanggal 1 Januari 1996 sampai
saat Peraturan Pemerintah ini berlaku, terutang Pajak Penghasilan berdasarkan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
(5) Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), ayat (3) dan
ayat (4), bersifat final.
(6) Orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) serta yayasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta Wajib Pajak badan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) yang tidak menyetor Pajak Penghasilan yang terutang
sesuai dengan ketentuan tersebut di atas sampai dengan tanggal 31 Desember
1996, maka atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dari
pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan tersebut dikenakan pajak
berdasarkan tarif umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-undang Nomor 7 Tahun
1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, berikut sanksi-sanksinya sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.”
Pasal II
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 1996
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 1996
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
M O E R D I O N O
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 1996
Salinan sesuai dengan
aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Hukum
Dan Perundang-undangan
Plt
Lambock V. Nahattands, SH.
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 1996
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 1994 TENTANG
PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN
HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
UMUM
Cara pembayaran Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah
dan/atau bangunan yang dikaitkan dengan saat penandatanganan akta, keputusan,
perjanjian, kesepakatan pengalihan hak oleh notaris atau pejabat yang berwenang, atau
mengaitkannya dengan pembayaran yang dilakukan oleh bendaharawan atau pejabat
pemerintah yang melakukan pembayaran ternyata telah meningkatkan kepatuhan bagi
orang pribadi atau badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Untuk lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam pemenuhan kewajiban
pelunasan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, dipandang
perlu untuk menyempurnakan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 dengan
Peraturan Pemerintah.
Pokok-pokok perubahan atau penyempurnaan tersebut antara lain :
a. Pembayaran Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah
dan/atau bangunan merupakan pembayaran Pajak Penghasilan yang bersifat final
diberlakukan bagi orang pribadi, yayasan atau organisasi yang sejenis, dan Wajib Pajak
badan sehubungan dengan usaha pokoknya di bidang pengalihan hak atas tanah
dan/atau bangunan apabila melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau
bangunan dalam kegiatan usaha pokoknya.
b. Orang pribadi yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang
jumlah bruto nilai pengalihannya kurang dari Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta
rupiah) tidak diharuskan membayar Pajak Penghasilan saat penandatanganan akta
oleh Pejabat yang berwenang dimaksudkan untuk memberikan keringanan bagi orang
pribadi yang jumlah penghasilannya dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP),
namun apabila yang melakukan pengalihan adalah orang pribadi yang memiliki jumlah
penghasilan melebihi PTKP maka penghasilan tersebut terutang Pajak Penghasilan
sebesar 5% (lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan dan bersifat final, dan
harus dilunasi oleh Wajib Pajak sendiri sebelum akhir tahun pajak yang bersangkutan.
Kewajiban ini tidak termasuk pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada
pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang
memerlukan persyaratan khusus.
c. Orang pribadi yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang
terjadi sebelum 1 Januari 1995 dan belum melaporkan penghasilan tersebut dalam
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun 1994 atau tahun sebelumnya,
diwajibkan membayar Pajak Penghasilan yang terutang sebesar 5% (lima persen) dari
jumlah bruto nilai pengalihan, atau sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto nilai
– 2 –
pengalihan yang telah membayar Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 3 Tahun 1994 dan pelunasan Pajak Penghasilan tersebut bersifat
final.
PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Angka 1
Pasal 4
Ayat (1)
Besarnya Pajak Penghasilan yang wajib dibayar sendiri oleh orang pribadi dan
badan atau yang dipotong atau dipungut oleh bendaharawan atau pejabat
yang berwenang sehubungan dengan pengalihan hak atas tanah dan/atau
bangunan adalah 5% (lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan tersebut.
Bagi Wajib Pajak badan yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak
atas tanah dan/atau bangunan, besarnya Pajak Penghasilan yang wajib
dibayar sendiri adalah 2% (dua persen) untuk pengalihan rumah sederhana,
rumah sangat sederhana dan rumah susun sederhana, dan sebesar 5% (lima
persen) untuk pengalihan lainnya.
Angka 2
Pasal 6
Cukup jelas
Angka 3
Pasal 8
Ayat (1) dan ayat (2)
Pembayaran Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak orang pribadi, yayasan atau
organisasi yang sejenis, dan Wajib Pajak badan yang usaha pokoknya
melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan apabila
melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dalam kegiatan
usaha pokoknya/sebagai barang dagangan adalah bersifat final. Pembayaran
Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak badan yang usaha pokoknya melakukan
transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan apabila melakukan
pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan diluar kegiatan usaha
pokoknya/bukan sebagai barang dagangan dan bagi Wajib Pajak badan
lainnya sebesar 5% (lima persen) adalah merupakan angsuran Pajak
Penghasilan yang terutang dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak
Penghasilan untuk tahun pajak yang bersangkutan.
Ayat (3)
Orang pribadi yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan
yang jumlah bruto nilai pengalihannya kurang dari Rp. 60.000.000,00 (enam
puluh juta rupiah) tidak diwajibkan melunasi Pajak Penghasilan yang terutang
sebelum penanda tanganan akta pengalihan dilakukan. Apabila pengalihan
hak tersebut dilakukan oleh orang pribadi yang penghasilannya melebihi
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), maka atas penghasilan dari
pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan tersebut terutang Pajak
Penghasilan sebesar 5% (lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan yang
bersifat final dan harus dilunasi sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan
sebelum akhir tahun pajak dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Final.
Kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan sebesar 5% (lima persen) bagi
orang pribadi yang penghasilannya melebihi PTKP tersebut tidak diberlakukan
atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pemerintah guna
pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan
persyaratan khusus.
Angka 4
Pasal 11A
Ayat (1)
Penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dari pengalihan hak
atas tanah dan/atau bangunan sebelum tanggal 1 Januari 1995 seharusnya
– 3 –
dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun
1994 atau sebelumnya dan Pajak Penghasilan yang terutang seharusnya
sudah dilunasi.
Untuk memberikan keringanan dan kemudahan bagi orang pribadi yang
melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang terjadi
sebelum tanggal 1 Januari 1995 dan belum melaporkan penghasilan tersebut
dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, orang pribadi
tersebut diwajibkan membayar sendiri Pajak Penghasilan yang terutang
sebesar :
a. 5% (lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4, atau
b. 2% (dua persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4, bagi yang telah membayar Pajak Penghasilan Pasal 25
sebesar 3% (tiga persen) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3
Tahun 1994.
Ayat (2) dan ayat (3)
Untuk memberikan keringanan dan kemudahan bagi orang pribadi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, yang melakukan
pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebelum tanggal 1 Januari
1996 dan bagi yayasan atau organisasi yang sejenis yang melakukan
pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan mulai tanggal 1 Januari 1995
diwajibkan untuk menyetorkan Pajak Penghasilan yang terutang sebesar 5%
(lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan.
Ayat (4)
Bagi Wajib Pajak badan yang usaha pokoknya melakukan transaksi
pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, apabila melakukan pengalihan
hak atas tanah dan/atau bangunan dalam kegiatan usaha pokoknya/sebagai
barang dagangan mulai tanggal 1 Januari 1995 sampai saat Peraturan
Pemerintah ini berlaku, juga diberi kemudahan berupa Pajak Penghasilan
yang terutang atas transaksi pengalihan tersebut sebesar 5% (lima persen)
dari jumlah bruto nilai pengalihan atau sebesar 2% (dua persen) dari jumlah
bruto nilai pengalihan untuk rumah sederhana, rumah sangat sederhana dan
rumah susun sederhana.
Apabila atas pengalihan dari transaksi pengalihan tersebut telah disetor
Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 dalam Tahun 1996, maka atas setoran
Pajak Penghasilan Pasal 25 tersebut dapat diperhitungkan.
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Bagi orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum
melaporkan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pengalihan tersebut
dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun 1994 atau sebelumnya dan
orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan yayasan atau
organisasi sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta Wajib Pajak
badan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diwajibkan untuk menyetor
sendiri Pajak Penghasilan yang terutang sesuai dengan ketentuan tersebut
selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 1996.
Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan tersebut Wajib Pajak
belum melunasi Pajak Penghasilan dari penghasilan atas pengalihan hak atas
tanah dan/atau bangunan, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas
penghasilan tersebut dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan tarif umum
berikut sanksi administrasi yang berlaku.
Pasal II
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1996 NOMOR 3634

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close