Peraturan Pemerintah

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 1963 TENTANG HUBUNGAN SEWA MENYEWA PERUMAHAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 1981

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 1963
TENTANG HUBUNGAN SEWA MENYEWA PERUMAHAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
a. bahwa masalah hubungan sewa menyewa perumahan berdasarkan penjelasan Pasal
7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1964 tentang Pokok-pokok Perumahan harus diatur
dengan Undang-undang;
b. bahwa selama Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum ada,
untuk mengisi kekosongan hukum berdasarkan penjelasan Pasal 7 tersebut berlakulah
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1963 tentang Hubungan Sewa Menyewa
Perumahan;
c. bahwa dalam rangka menyesuaikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1963 dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun
1964 tentang Pokok-Pokok Perumahan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970
tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman serta kenyataankenyataan
yang ada dalam masyarakat dipandang perlu untuk mengubah kententuanketentuan
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1963 tersebut khususnya mengenai
penyelesaian sengketa hubungan sewa menyewa perumahan dengan
mengalihkannya ke badan peradilan umum;
Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang Pokok-pokok Perumahan
(Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 40), menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Tahun 1964 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2611);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2951);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3037);
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3039);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1963 tentang Hubungan Sewa Menyewa
Perumahan (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2586);
– 2 –
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 1963 TENTANG
HUBUNGAN SEWA MENYEWA PERUMAHAN.
Pasal I.
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1963 tentang Hubungan Sewa Menyewa
Perumahan (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2586) diubah sebagai berikut :
A. Pasal 3 ayat (2), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
“ Pasal 3
(2) Panitia Perumahan memberikan pertimbangan dalam hubungan dengan
penetapan harga sewa yang akan diputuskan oleh Kepala KUP”.
B. Pasal 4 ayat (2), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
“Pasal 4
(2) Hubungan sewa menyewa perumahan ditimbulkan oleh :
a. adanya persetujuan antara pemilik dan penyewa;
b. adanya Surat Izin Perumahan (SIP) mengenai penggunaan perumahan yang
masih dikuasai oleh Kepala Daerah”.
C. Pasal 8, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
“Pasal 8
(1) Dalam hal tidak ada kesepakatan mengenai harga sewa, pihak pemilik atau
penyewa dapat mengajukan penetapan harga sewa kepada Kepala KUP.
(2) Kepala KUP menetapkan besarnya harga sewa dengan memperhatikan
ketentuan Pasal 3 dan Pasal 7.
(3) Terhadap setiap permohonan penetapan harga sewa, dikenakan biaya
administrasi, berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Sosial”.
D. Pasal 9, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
“Pasal 9
(1) Atas permintaan Kepala KUP, Panitia Perumahan menetapkan nilai perumahan.
(2) Biaya penaksiran dibebankan kepada yang berkepentingan maksimal sebesar 1‰
(satu permil) dari nilai perumahan yang ditetapkan.
(3) Penetapan jumlah biaya sebagaimana dimaksud ayat (2) penggunaannya
ditetapkan oleh Kepala Daerah Tingkat II atas usul Kepala Urusan Perumahan.
E. Pasal 10, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
“Pasal 10
(1) Penghentian hubungan sewa menyewa perumahan dapat dilakukan berdasarkan
kesepakatan kedua belah pihak.
(2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftarkan di KUP
setempat.
(3) Penghentian hubungan sewa menyewa perumahan tanpa kata sepakat kedua
belah pihak hanya dapat dilakukan dengan putusan pengadilan negeri”.
F. Pasal 11, dihapus.
G. Pasal 12, dihapus.
H. Pasal 13, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
“Pasal 13
(1) Jika selama waktu sewa menyewa perumahan yang disewakan musnah
seluruhnya di luar kemampuan penyewa dan yang menyewakan, maka
persetujuan sewa menyewa gugur demi hukum.
– 3 –
(2) Jika perumahan yang disewakan hanya sebagian yang musnah, penyewa dapat
memilih menurut keadaan, apakah ia minta pengurangan harga sewa atau
memutuskan hubungan sewa menyewa.
(3) Jika perumahan yang disewakan seluruhnya atau sebagian musnah karena
kesalahan/kelalaian penyewa, maka kerugian dibebankan kepada penyewa”.
I. Sesudah Bab IV diadakan satu Bab lagi, yaitu “Bab IV A” baru, tentang Surat Izin
Perumahan (SIP), yang terdiri dari dua pasal, yaitu Pasal 13a dan Pasal 13b yang
berbunyi sebagai berikut:
BAB IV A.
SURAT IZIN PERUMAHAN
Pasal 13a.
Syarat-syarat penggunaan perumahan yang masih dikuasai oleh Kepala Daerah
diatur oleh Menteri Sosial, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 13b.
(1) Surat Izin Perumahan (SIP) terhadap perumahan yang dikuasai oleh Kepala
Daerah, dikeluarkan oleh Kepala KUP dengan mengindahkan syarat-syarat yang
ditetapkan oleh Menteri Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13a.
(2) Pencabutan Surat Izin Perumahan (SIP) terhadap perumahan yang dikuasai
Kepala Daerah dilakukan oleh Kepala KUP dengan persetujuan Kepala Daerah
Tingkat II terhadap :
a. Surat Izin Perumahan (SIP) yang telah berakhir masa berlakunya dan tidak
dimohon perpanjangan oleh yang bersangkutan;
b. Penggunaan perumahan yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan
oleh Menteri Sosial;
c. Perumahan yang hubungan sewa menyewanya telah diputuskan oleh
pengadilan negeri dan Putusannya telah mempunyai kekuatan hukum yang
tetap.
J. Pasal 14, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
“Pasal 14
(1) Kepala KUP mengeluarkan Surat Perintah Pengosongan terhadap Penghuni :
a. yang menggunakan perumahan tanpa suatu hak atau tanpa Surat Izin
Perumahan (SIP) yang sah bagi perumahan yang masih dikuasai Kepala
Daerah;
b. yang Surat Izin Perumahan (SIP)-nya dicabut karena menggunakan
perumahan tidak sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Menteri
Sosial.
(2) Apabila perintah pengosongan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak
ditaati, Kepala KUP dapat melakukan pengosongan paksa dengan bantuan Polisi
Republik Indonesia.
(3) Biaya pengosongan sebagimana dimaksud dalam ayat (2) dibebankan kepada
pihak yang akan menggunakan perumahan tersebut.
(4) Pelaksanaan penggosongan terhadap perumahan yang sengketa hubungan sewa
menyewanya diputuskan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 ayat (3) dan Surat Izin Perumahan (SIP)-nya telah dicabut sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13b ayat (2) huruf c, dilakukan oleh pengadilan negeri”.
K. Bab VI : dihapus
L. Pasal 19, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
“Pasal 19
– 4 –
Tidak dibenarkan dengan cara dan bentuk apapun menuntut harga sewa yang lebih
tinggi dari harga sewa yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini”.
M. Pasal 20, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
“Pasal 20
Barangsiapa yang menggunakan perumahan tanpa suatu hak, dipidana dengan
pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp
3.000.000,- (tiga juta rupiah)”.
N. Pasal 24 ayat (1), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
“Pasal 24
(1) Perkara-perkara mengenai sewa menyewa perumahan atau penggunaan
perumahan, yang pada waktu Peraturan Pemerintah ini diundangkan :
a. sudah diputus pada tingkat terakhir dan putusannya telah dilaksanakan,
dinyatakan telah selesai;
b. sudah diputus, tetapi putusannya belum dilaksanakan, maka
penyelesaiannya diserahkan kepada Menteri Sosial dan Menteri Dalam
Negeri;
c. belum diputus, penyelesaiannya disesuaikan dengan ketentuan Peraturan
Pemerintah ini”.
Pasal II
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indoensia.
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Desember 1981
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Desember 1981
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
SOEHARTO
ttd.
SUDHARMONO, SH.
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55 TAHUN 1981
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 1963
TENTANG HUBUNGAN SEWA MENYEWA PERUMAHAN
UMUM.
1. Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1964 tentang Pokok-pokok Perumahan di
dalam penjelasannya menyatakan, oleh karena hubungan sewa menyewa perumahan
menyangkut kesejateraan rakyat banyak, maka harus diatur dengan Undang-undang.
Namun demikian selama Undang-undang yang dimaksud belum ada, untuk mengisi
kekosongan hukum tersebut, masih tetap diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor
49 Tahun 1963 tentang Hubungan Sewa Menyewa Perumahan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1963 tersebut diatas, adalah sebagai
pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 6 Tahun 1963
tentang Pokok-pokok Perumahan. Kemudian Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964
dengan perubahan-perubahan. Dengan adanya perubahan-perubahan tersebut, maka
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1963 perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan
dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1964.
3. Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuanketentuan
Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang antara lain di dalam Pasal 10 nya
menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam
lingkungan: Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata
Usaha Negara, maka penyelesaian sengketa sewa menyewa perumahan
sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1963 perlu
disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tersebut diatas.
4. Agar penyelesaian persengketaan hubungan sewa menyewa perumahan dapat di
terima oleh semua pihak dan berjalan sebagaimana mestinya, dipandang sudah pada
waktunya untuk mengalihkan kewenangan penyelesaian sengketa sewa menyewa
perumahan dari badan Eksekutif kepada badan Judikatif.
5. Demikian pula dengan adanya perkembangan kesadaran hukum masyarakat yang
banyak mengakibatkan sewa menyewa perumahan dengan sewa beli perumahan,
maka ruang lingkup pengertian hubungan sewa menyewa perumahan perlu diperluas
sehingga mencakup pula sewa beli perumahan.
– 2 –
PASAL DEMI PASAL.
Pasal I.
Pasal 3.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 4.
Ayat (2)
a. Pada prinsipnya hubungan sewa menyewa perumahan ditimbulkan adanya
persetujuan yang tegas antara pihak pemilik dan penyewa, namun demikian
apabila seseorang dengan itikad baik telah menghuni suatu perumahan
secara terus menerus selama 5 (lima) tahun atau lebih tanpa adanya
gugatan dari pihak yang berhak, maka penghuninya dianggap telah
mendapatkan persetujuan dari pemilik.
Untuk memudahkan pembuktian mengenai hak dan kewajiban pemilik dan
penyewa, setiap hubungan sewa menyewa perumahan dimaksud,
sebaiknya dibuat secara tertulis.
b. Yang dimaksud dengan perumahan dalam ketentuan ini adalah perumahan
yang dibangun sebelum diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun
1964 tentang Pokok-pokok Perumahan, yaitu sebelum tanggal 3 Agustus
1962. Perumahan tersebut termasuk perumahan yang penggunaannya
belum dibebaskan dari keharusan memakai Surat Izin Perumahan (SIP).
Pasal 8
Ayat (1)
Ketentuan ini dimaksudkan agar penetapan harga sewa oleh Kepala KUP
mengikat para pihak.
Hal ini berarti apabila pemilik tidak menyetujui penetapan tersebut, maka
hubungan sewa menyewa tidak dapat diputuskan secara sepihak, sehingga
apabila pihak penyewa membayar harga sewa sebesar yang telah ditetapkan
oleh Kepala KUP dan pemilik tidak mau menerimanya, yang mengakibatkan
tertundanya pembayaran sewa maka hal ini tidak dapat dijadikan bukti atau
alasan oleh pemilik untuk memutuskan hubungan sewa menyewa perumahan.
Sedangkan apabila pihak penyewa yang tidak menyetujui penetapan harga
sewa tersebut serta tidak mau membayar harga sewa yang telah ditetapkan
maka pemilik dapat memintakan pemutusan hubungan sewa menyewa atas
dasar alasan tersebut.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk membebani pihak-pihak yang
bersengketa memikul sebagian dari biaya yang diperlukan dalam penyelesaian
sengketa sewa menyewa perumahan.
Pasal 9.
Cukup jelas
Pasal 10.
Ayat (1)
Kesepakatan kedua belah pihak yang dimaksud dalam ayat ini bersifat
mengikat.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Ketentuan ayat ini menegaskan bahwa kewenangan untuk memutuskan
hubungan sewa menyewa perumahan tanpa kata sepakat keduabelah pihak,
hanya dilakukan oleh pengadilan negeri.
Kewenangan pengadilan negeri tersebut termasuk juga eksekusi untuk
melaksanakan keputusannya. Hal ini tidak berlaku bagi perumahan yang masih
– 3 –
berada dalam pengawasan dan penguasaan Kepala Daerah dan sepanjang
yang tidak menjadi sengketa berdasarkan putusan pengadilan negeri, karena
pencabutan Surat Ijin Perumahan (SIP) beserta eksekusinya masih tetap
menjadi kewenangan Kepala KUP.
Dengan adanya ketentuan ini maka Penjelasan Umum angka 4 Peraturan
Pemerintah Nomor 49 Tahun 1963 tentang Hubungan Sewa Menyewa
Perumahan (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2586), dihapus.
Pasal 11.
Cukup jelas
Pasal 12.
Cukup jelas
Pasal 13.
Cukup jelas
Pasal 13a.
Cukup jelas
Pasal 13b.
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 14.
Pelaksanaan Surat Perintah Pengosongan termaksud dalam ayat ini oleh Kepala
KUP dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Daerah Tingkat II.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 19.
Cukup jelas
Pasal 20.
Perubahan nilai denda menjadi 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai pengganti
pidana kurungan 6 (enam) bulan dianggap pantas sesuai dengan perkembangan
keadaan.
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal II.
Cukup jelas

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close