Undang-undang

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1970 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEKUASAAN KEHAKIMAN.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 1999

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 1999
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1970 TENTANG
KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEKUASAAN KEHAKIMAN.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
a. bahwa kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka dan oleh karena
itu untuk mewujudkan kekuasaan Kehakiman yang mandiri dan terlepas dari
kekuasaan Pemerintah dipandang perlu melaksanakan pemisahan yang tegas
antar fungsi2 yudikatif dari eksekutif;
b. bahwa pengorganisasian, pengadministrasian, dan pengaturan finansial
Badan2 Peradilan yang berada di masing2 Departemen sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (1) Undang2 Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan2
Pokok Kekuasaan Kehakiman perlu disesuaikan dengan tuntutan perkembangan
keadaan;
c. bahwa ketentuan mengenai penyelesaian perkara koneksitas yang ada di
lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Militer sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22 Undang2 No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan2 Pokok Kekuasaan
Kehakiman perlu diatur kembali untuk disesuaikan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan
c perlu membentuk Undang2 tentang Perubahan atas Undang2 No.14 Tahun 1970
tentang Ketentuan2 Pokok Kekuasaan Kehakiman;
Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 24, Pasal 25 Undang2 Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. X/MPR/1998
Tentang Pokok2 Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan
Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan2 Pokok Kekuasaan
Kehakiman (LN Tahun 1970 No. 74, TLN No.2951);
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
M e m u t u s k a n :
Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14
TAHUN 1970 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEKUASAAN KEHAKIMAN.
Pasal l
Beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang
Ketentuan2 Pokok Kekuasaan Kehakiman (LN Tahun 1970 No. 74, TLN.No. 2951) diubah
Sbb:
1. Ketentuan pasal 11 diubah sehingga berbunyi sbb.
Pasal 11
(1) Badan2 peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1 ), secara
organisatoris, administratif, dan finansial berada di bawah kekuasaan
Mahkamah Agung.
(2) Ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial sebagaimana
dimaksud dalam avat (1) untuk masing2 lingkungan peradilan diatur lebih
lanjut dengan Undang2 sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing.
2. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 11A
yang berbunyi sbb.
Pasal 11 A
(1) Pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan secara bertahap, paling lama 5 (lima)
tahun sejak Undang2 ini mulai berlaku.
(2) Pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial bagi Peradilan Agama
waktunya tidak ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
(3) mengenai tata cara pengalihan secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sbb.:
Pasal 22
Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk
lingkungan Peradilan Umum dan lingkungan Peradilan Militer diperiksa dan
diadili oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum kecuali jika menurut
Keputusan Ketua Mahkamah Agung perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh
pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.
4. Di antara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 1 satu pasal yakni Pasal 40A yang
berbunyi sbb.
Pasal 40A
Dengan memperhatikan ketentuan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 40, semua
ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan Pasal 11 atau
yang berkaitan dengan Pasal 22 masih tetap berlaku sepanjang belum diganti
dengan ketentua peraturan perundang-undangan yang baru.
Pasal 11
Undang2 ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang2 ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Ttd
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
M U L A D l
LEMBARAN NIEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 147
PENJELASAN
A T A S
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 1999
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 1970
TENTANG KETENTUAN2 POKOK KEKUASAAN KEHAKIMAN
I. u m u m
Ketetapan MPR-Rl No. X/MPR/1998 tentang Pokok2 Reformasi Pembangunan dalam
Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara
khususnya BAB IV C Hukum menegaskan perlunya reformasi di bidang hukum untuk
mendukung penanggulangan krisis di bidang hukum. Salah satu agenda yang harus
dijalankan adalah pemisahan yang tegas antar fungsi2 yudikatif dari eksekutif.
Pemisahan ini dilaksanakan dengan mengalihkan organisasi, administrasi, dan
finansial badan2 peradilan yang semula berada di bawah departemen2 menjadi berada
di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.
Hal ini karena pembinaan lembaga peradilan yang selama ini dilakukan oleh
eksekutif dianggap memberi peluang bagi penguasa melakukan intervensi ke dalam
proses peradilan serta berkembangnya kolusi clan praktek2 negatif pada proses
peradilan. Dalam rangka mencapai kekuasaan kehakiman yang merdeka cliperlukan
perubahan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan organisasi,
administrasi, dan finansial badan2 peradilan. Peraturan perundang-undangan yang
perlu diubah terlebih dahulu adalah Undang2 Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan2
Pokok Kekuasaan Kehakiman.
Perubahan mengenai penataan kembali bidang2 organisasi, administrasi, dan
keuangan dilaksanakan secara bertahap dalam jangka waktu paling lama 5 (lima)
tahun. Untuk meningkatkan checks and balances terhadap lembaga peradilan antara
lain perlu diusahakan agar putusan2 pengadilan dapat diketahui secara terbuka dan
transparan oleh masyarakat dan dibentuk Dewan Kehormatan Hakim yang berwenang
mengawasi perilaku hakim, memberikan rekomendasi mengenai perekrutan, promosi,
dan mutasi hakim serta menyusun kode etik tcode of conduct) bagi para hakim.
Perubahan atas Undang2 No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan2 Pokok Kekuasaan
Kehakiman meliputi :
a. pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial dari badan2 peradilan
yang semula berada di bawah kekuasaan masing2 departemen yang bersangkutan
menjadi berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung;
b. pengalihan kewenangan dari Menteri Pertahanan Keamanan dan Menteri Kehakiman
kepada Ketua Mahkamah Agung dalam menentukan badan peradilan yang berwenang
memeriksa perkara koneksitas;
c. penambahan ketentuan mengenai :
1) penegasan jangka waktu yang berkaitan dengan pelaksanaan pengalihan
organisasi, administrasi, dan finansial dari badan2 peradilan yang
dilakukan secara bertahap dan dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun,
namun untuk Peradilan Agama tidak ditentukan waktunya;
2) penegasan mengenai peraturan perundang-undangan yang masih tetap berlaku
sebagai akibat perubahan Pasal 11 dan Pasal 22.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Angka 1
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “kekuasaan lingkungan peradilan masing2” misalnya :
a. bagi Peradilan Militer antara lain mengenai pembinaan administrasi
keprajuritan hakim militer disesuaikan dengan Undang2 Nomor 2 Tahun 1988
tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan ketentuan
yang mengatur mengenai Kekuasaan Pengadilan Militer Pertempuran yang
memeriksa dan memutus perkara pidana untuk tingkat pertama dan terakhir;
b. bagi Peradilan Agama adalah dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan
perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan
shadaqah.
Angka 2
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Selama belum dilakukan pengalihan, maka organisasi, administrasi, dan
finansial bagi Peradilan Agama masih tetap berada di bawah kekuasaan Dep.
Agama.
Ayat (3)
Cukup jelas
Angka 3
Kewenangan Pengadilan Umum untuk mengadili perkara2 yang dilakukan oleh
anggota Tentara Nasional Indonesia atau Polisi Republik Indonesia bersamasama
dengan orang sipil pada hakekatnya merupakan suatu kekecualian atau
penyimpangan dari ketentuan, bahwa seorang semestinya diadili d! sidang
pengadilan masing2.
Hal tsb merupakan kekecualian, maka kewenangan Pengadilan Umum tsb terbatas
pada bentuk2 penyertaan dalam suatu delik, seperti sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.
Undang2 ini memberikan kewenangan kepada Ketua Mahkamah Agung untuk
menetapkan Pengadilan Militer sebagai pengadilan yang berwenang mengadili
perkara koneksitas tsb.
Penyertaan pada suatu delik militer yang murni oleh orang sipil dan perkara
penyertaan, di mana unsur militer melebihi unsur sipil misalnya, dapat
dijadikan landasan untuk menetapkan pengadilan lain daripada Pengadilan Umum,
ialah Pengadilan Militer untuk mengadili perkara2 demikian. Jika dalam hal
perkara diadili oleh Pengadilan Militer, maka susunan hakim adalah dari
Pengadilan Militer dan Pengadilan Umum. Dalam hal ini kepentingan justicia
bel tetap mendapat perhatian sepenuhnya, yaitu dalam susunan hakim yang
bersidang. Dalam waktu perang di mana berlaku hukum eksepsional ataupun
hukum luar biasa, meskipun tindak pidana itu dilakukan bersama-sama dengan
seorang sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia atau Polisi Republik
Indonesia tidak ditarik dari pengadilannya.
Angka 4
cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO. 3879

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close